Downloaded 2,989 times
Uploaded byBang Ucok
materi Hukum dan ham
Dokumen ini membahas tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian, sejarah, teori, prinsip, serta instrumen hukum HAM di tingkat internasional dan nasional. Berbagai kewajiban negara dalam penegakan dan perlindungan HAM juga dijelaskan, serta prinsip-prinsip fundamental yang mendasari HAM. Selain itu, dokumen ini mengidentifikasi berbagai generasi hak asasi serta tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia.
More Related Content
Similar to materi Hukum dan ham
![Modul Ajar KBC SKI Kelas 3 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcskikelas3mimodulkelas-260130161838-4934e483-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
materi Hukum dan ham
- 1. HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA Bobot : 2 SKS Kode Mata Kuliah : MKI 302
- 2. POKOK BAHASAN I. ISTILAH,PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM A. Istilah dan Pengertian HAM B. Perkembangan Pemikiran HAM C. Kewajiban Negara terhadap HAM II. SEJARAH PERKEMBANGAN PEMENUHAN HAM A. Perkembangan HAM dalam Hukum Internasional 1. Sebelum Perang Dunia II 2. Sesudah Perang Dunia II B. Perkembangan HAM di Indonesia 1. Sebelum Kemerdekaan 2. Sesudah Kemerdekaan
- 3. III. TEORI DANPRINSIP HAM A. Teori- Teori 1. Teori Hak Kodrati 2. Teori Positivisme 3. Teori Universalisme 4. Teori Relativisme Budaya B. Prinsip-Prinsip 1. Prinsip Kesetaraan 2. Prinsip Non Diskriminasi 3. Prinsip Kewajiban Negara
- 4. IV. INSTRUMEN HAMINTERNASIONAL A. Instrumen Utama : 1. Deklarasi Universal HAM (UDHR) 2. Kovenan Int’l ttg Hak Sipil Politik (ICCPR) 3. Kovenan Int’l ttg Hak Ekosob (ICESCR) 4. Kovenan Hak Anak (KHA) 5. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (CERD) 7. Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) B. Mekanisme Internasional Pemantauan HAM C. Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993
- 5. V. INSTRUMEN HUKUMNASIONAL HAM A. HAM dalam UUD 1945 B. HAM dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya 1. UU No. 39/ 1999 tentang HAM 2. UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM 3. UU No. 3/ 1997 tentang Peradilan Anak 4. UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak 5. UU No. 23/ 2004 tentang PKDRT 6. UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6. VI. MEKANISME PERLINDUNGANDAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA A. Mekanisme Perlindungan & Penegakan HAM B. Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM 1. Komnas HAM 2. Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan 3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) C. Mekanisme Penegakan HAM 1. Pengadilan HAM 2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
- 7. ISTILAH HAM ISTILAHLAIN : Human Rights, Fundamental Rights, Basic Rights SCR ETIMOLOGIS : 1. HAK : HAQQ → HAQQA, YAHIQQU, HAQQAN : Kewenangan atau kewajiban utk melak sesuatu atau tdk melakukan sesuatu 2. ASASI : ASASIY → ASSA, YAUSSU, ASASSAN : - membangun, mendirikan, meletakkan - asal, asas, pangkal, dasar dari sesuatu yg bersifat mendasar & fundamental HAM : HAK MENDASAR PD DIRI MANUSIA
- 8. Istilah Human Rightsatau Hak Asasi Manusia (HAM) diciptakan oleh Eleanor Roosevelt sebagai Ketua Komisi HAM di PBB ketika merumuskan Universal Declaration of Human Rights
- 9. PENGERTIAN HAM JOHN LOCKE: “SEMUA ORANG DICIPTAKAN SAMA & MEMILIKI HAK-HAK YANG MELEKAT DARI DIRINYA SBG MANUSIA” HAK-HAK YG MELEKAT (INHERENT) HAM HAK FUNDAMENTAL SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO : HAM ADL HAK2 MENDASAR (FUNDAMENTAL) YG DIAKUI SECARA UNIVERSAL SBG HAK2 YG MELEKAT PADA MANUSIA KARENA HAKEKAT DAN KODRATNYA SBG MANUSIA
- 10. MULADI : HAM ADALAHHAK YG MELEKAT SECARA ALAMIAH (INHERENT) PADA DIRI MANUSIA SEJAK MANUSIA LAHIR, DAN TANPA HAK TERSEBUT MANUSIA TIDAK DAPAT TUMBUH & BERKEMBANG SBG MANUSIA YG UTUH UU NO. 39 TH 1999 TTG HAM : SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD MNS SBG MAKHLUK TUHAN YG WJB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI & DILINDUNGI OLEH NEG, HUKUM, PEMERINTAH & SETIAP ORG, DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT & MARTABAT MNS
- 11. SCR GARIS BESARDPT DIPAHAMI : HAM adalah HAK yg sehrsnya diakui scr universal sbg hak-hak yg melekat pd manusia krn hakekat & kodrat kelahiran manusia itu sbg manusia
- 12. PENGERTIAN HAM MENGANDUNG 2KONSEP : Hak-hak moral : hak2 yg tidak dapat dipisahkan & dicabut adalah hak manusia karena ia manusia (INHERENT) Bertujuan : Menjamin martabat setiap manusia. Hak-hak menurut hukum : hak yang dijamin melalui aturan hk baik HI maupun HN (dibuat sesuai dgn proses pembentukan hukum dari masy int’l maupun nas) persoalan PENEGAKAN HAM bukan hanya persoalan hukum tetapi juga moral. kewjbn menghormati, memajukan & menegakkan HAM merup kwjbn yg mendsr bg setiap pelaku dlm berhub baik dlm skala int’l maupun nasional
- 13. SIFAT DASAR HAM INHERENT → SCR KODRATI MELEKAT PD DIRI MANUSIA (tdk diberi, tdk diwariskan & tdk diperoleh dgn cara apapun) UNIVERSAL → BERLAKU UTK SEMUA TANPA DISKRIMINASI (tanpa dipengaruhi ras, jenis kelamin, agama, etnis, pand politik dll) INALIENABLE → TDK DPT DIINGKARI SBG HAK YG DIMILIKI OLEH SEMUA MANUSIA
- 14. INDIVISIBLE → TDKDPT DIBAGI (HAM didsrkan pd prinsip penghormatan thd martabat mns bhw smua org berhak atas kebebasan, keamanan & standar kehdpan yg layak pd wkt yg bersamaan oleh krn itu hak2 tsb saling berkaitan & tdk dpt dibagi atau dipisahkan) INTERDEPENDENT → SALING TERGANTUNG (pemenuhan hak yg satu akan sgt tergantung dgn pemenuhan hak yg lainnya) HAK YG HRS DILINDUNGI, DIHORMATI & DIPERTAHANKAN HAK YG TDK BOLEH DIKURANGI/DIRAMPAS OLEH SIAPAPUN
- 15.
- 16. 1. GENERASI PERTAMA: HAK SIPIL DAN POLITIK → Int’l Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) → dilandasi filosofi politik dari individualisme liberal & doktrin ekonomi & sosial laissez-faire → mengartikan HAM dgn istilah yg lbh bersifat negatif (“BEBAS DARI”) : tdk ada campur tangan neg thd hak & kebebasan individual → PS. 2 - 21 UDHR (hak hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, perlindungan thd hak milik, kebebasan berpikir, beragama & berkeyakinan, kebebasan utk berkumpul, menyatakan pdpt dll) KAREL VASAK, MEMBG PERKEMB HAM DLM :
- 17. 2. GENERASI KEDUA: HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA → Int’l Covenant on Economic, Social and Culture (ICESCR) → diperjuangkan oleh neg2 sosialis didukung oleh neg dunia ketiga pd awal abad 19 agar neg menyediakan pemenuhan thd kebutuhan dasar setiap orang → lbh bersifat POSITIF (“HAK ATAS”) : hak yg pemenuhannya sgt membutuhkan peran aktif negara → DLM PS. 22 -27 UDHR (hak atas pekerjaan & upah yg layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dll) → DASAR : TUNTUTAN BG PERSAMAAN SOSIAL
- 18. 3. GENERASI KETIGA: HAK ATAS PERDAMAIAN & PEMBANGUNAN → merup rekonseptualisasi dari kedua generasi sblmnya → dipengaruhi oleh kepentingan negara dunia ketiga (neg berkemb) → tuntutan atas tatanan int’l yg adil → tuntutan atas hak kolektif & hak solidaritas
- 19. TERDPT 6 HAMYG DITUNTUT → PS. 28 UDHR 1. PEMERATAAN KEKAYAAN, KEKUASAAN & NILAI YG PENTING SECARA GLOBAL 2. HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, HAK ATAS PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 3. PEMANFAATAN WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA 4. HAK ATAS PERDAMAIAN 5. LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEIMBANGAN 6. BANTUAN BENCANA ALAM Dgn adanya World Conference on Human Rights 1993, maka penggolongan tsb SDH TDK RELEVAN krn mnrt Deklarasi Wina 1993 bhw HAM itu universal, indivisible, interdependent and interrelated
- 20. Jimly Asshiddiqie : →Perkemb konsepsi HAM, ada 4 generasi: 4. Persoalan HAM tdk cukup hanya dipahami dlm konteks hub kekuasaan yg vertikal ttpi juga dlm hub kekuasaan yg bersifat horisontal : - antar kelompok masy - antar golongan rakyat atau masy - antar satu kelomp masy di suatu neg dgn kelomp masy di neg lain
- 21. PRINSIP HAM UTAMA KESETARAAN Non diskriminasi Kesetaraan kesempatan Kesetaraan akses pada sumber daya publik Partisipasi HARKAT DAN MARTABAT Kebebasan Kebebasan untuk memilih Otonomi KEMANUSIAAN Penghormatan pada hak orang lain Saling menghormati Solidaritas
- 22. Diskriminasi (Pasal 1 Angka3 UU No.39/1999 tentang HAM) setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yg lgsg ataupun tak lgsg didsrkan pd pembedaan mns atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sos, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yg berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM & kebebasan dasar dlm kehidupan baik individual maupun kolektif dlm bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya & aspek kehidupan lainnya
- 23. Kewajiban dan TanggungJawab Pemerintah dalam Penegakan HAM (UU No.39/1999 tentang HAM) Pasal 71 Pemerintah wajib bertangungjawab menghormati, melindungi, menegakkan & memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang- undangan lain dan hk int’l tentang HAM yang diterima oleh negara RI
- 24. Pasal 72 Kewajibandan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain
- 25. Melalui upaya : Perumusan kebijakan nasional yang berlandaskan HAM Perumusan kebijakan hukum yang berorientasi pada HAM Perumusan hukum yang berorientasi pada HAM (legislatif dan eksekutif) Pelaksanaan hukum (eksekutif) Pengawasan hukum (yudikatif)
- 26. Kewajiban utk MenghormatiHAM Kewajiban ini menuntut negara & seluruh institusi beserta aparaturnya utk tidak membuat kebijakan & bertindak apapun yg melanggar integritas atau martabat kemanusiaan dari individu atau kelomp atau pelanggaran thd hak2 dsr yg dilindungi oleh hukum
- 27. Kewajiban untuk Melindungi HAM Kwjbanini menuntut neg & seluruh institusi beserta aparaturnya utk membuat kebijakan & melakukan tindakan yg memadai, guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak2 individu atau kelomp termasuk pencegahan atau pelanggaran atas hak dsr yg dilindungi oleh hukum
- 28. Kewajiban untuk MemenuhiHAM Kwjban ini menuntut neg & seluruh institusi beserta aparaturnya utk melakukan tindakan yg memadai dlm menjamin setiap orang memperoleh haknya sesuai yg diamanatkan dlm instrumen HAM
- 29. Kewajiban untuk Memajukan HAM Kewajibanini menuntut negara & seluruh institusi beserta aparaturnya utk mengambil langkah-langkah dgn tujuan mencapai perwujudan penuh scr progresif dari HAM dgn segala cara yang layak
- 30. KEWAJIBAN UNTUK MENEGAKKAN HAM Kewajibanini menuntut negara dan seluruh institusi untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
- 31. PERLINDUNGAN HAM OLEHNEGARA 1. FILSAFATI, HAM adalah hak yang melekat atau inherent pada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu dilahirkan. Penghormatan & Penegakan HAM merupakan kewajiban Negara melindungi kepentingan umat manusia (obligations erga omnes)
- 32. 2. HUKUM Kewajiban negaraterhadap warganya adalah menjamin dan melindungi HAM warganya melalui hukum positif, dan mewujudkan ke dalam kehidupan nyata. Dlm konteks hukum, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan : substansi hukum substansinya hrs sesuai antara HI & HN struktur hukum pentaatan aturan2 HAM hrs di- penuhi oleh para pejabat neg budaya hukum kondisi nilai-nilai masyarakat setempat
- 33. 3. POLITIK Negara hrsmemperhatikan etika dan peraturan dalam tata pergaulan internasional. Prinsip yang mendasari hubungan antara negara pada era globalisasi ini adalah penghormatan HAM. Penghormatan HAM dijadikan alat penekan politik dan ekonomi internasional.
- 34. Pada masa kini,penghormatan HAM dilakukan secara serius. Pemerintah otoriter yang melakukan pelanggaran HAM scr sistemik akan menghadapi SANKSI INTERNASIONAL Ada empat tahapan agar merubah perilakunya disesuaikan dengan standar HAM internasional.
- 35. Empat tahapan tsbdikenal dg SPIRAL MODEL (Thomas Risse, Stephen c Ropp dan Sikkink, 1999). 1. FROM REPRESSION TO DENIAL Pemerintah melak represi thd segala bentuk perlawanan, yang menyebabkan kelompok yg tertindas dlm masyarakat menyampaikan informasi kepada masyarakat int’l (LSM atau negara-negara yg mempunyai komitmen terhadap HAM) hingga terbentuk jejaring
- 36. 2. FROM DENIALTO TACTICAL CONCESSION ketika pemerintah otoriter dikritik oleh masy int’l atas pelanggaran HAM dgn menyandarkan pada norma-norma HAM int’l, pemerintah otoriter selalu berlindung bahwa HAM adalah urusan domestik semata, shg setiap kritik dari negara lain atau pihak asing manapun merup bentuk campur tangan (intervensi) thd kedaulatan negara. Sering pula dikatakan bahwa HAM merupakan pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai- nilai luhur budaya bangsa.
- 37. 3. FROM TACTICALCONSESSION TO PRESCREPTIVE STATUS AND RULE-CONSISTENT BEHAVIOUR Pemerintahan yang otoriter semakin didesak oleh masyarakat internasional dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Di samping tekanan dari sisi domestik, negara-negara donor & lembaga-lembaga keuangan int’l tampak tidak segan-segan utk mengurangi atau menghapuskan bantuan ekonominya apabila pemerintah tidak mengubah perilakunya dalam menghormati HAM warga negaranya.
- 38. 4. INSTITUTIONALIZATION AND HABITUALIZATION Tahapperilaku mentaati aturan, yaitu norma2 HAM int’l diinstitusionalisasikan sepenuhnya & ketaatan thd norma-norma tsb dipraktekkan dlm keseharian oleh aparat terkait. Pada tahap ini umumnya ditandai dgn keadaan ketaatan petinggi-petinggi pemerintahan terhadap norma-norma HAM, tetapi dlm implementasinya msh ada hambatan, biasanya dari militer sebagai komponen domestik, dan masih ada tekanan-tekanan eksternal.
- 39. HAM dapat digolongkan kedalam beberapa hak : 1. Hak-hak asasi pribadi (PERSONAL RIGHTS), meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan seterusnya 2. Hak-hak asasi ekonomi (PROPERTY RIGHTS), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya 3. Hak-hak asasi politik (POLITICAL RIGHTS), hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak untuk mendirikan partai politik
- 40. 4. Hak-hak asasiuntuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (RIGHTS OF LEGAL EQUALITY) 5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (SOCIAL AND CULTURE), hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. 6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (PROCEDURAL RIGHTS). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya (Ramdlon Naning, 1983)
- 41. Dari hak-hak tsb,HAM dpt dikategorikan : – DEROGABLE RIGHTS hak yang bersifat relatif atau dapat ditunda pemenuhannya – NON-DEROGABLE RIGHTS hak yg bersifat mutlak yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam kondisi darurat sekalipun, seperti hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; bebas dari perbudakan; hak persamaan dalam hukum; kebebasan beragama dan bebas dari hukuman yang berlaku secara surut (retroactive).
- 42. PELAKSANAAN HAM DEROGABLE RIGHTS HAM YG DPT DITUNDA PELAKSANAANNYA; ALASAN; - KEADAAN DARURAT/ - PERANG/ - KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL NON DEROGABLE RIGHTS : HAM YG TIDAK DPT DITUNDA PELAKSANAANNYA, BAIK DALAM KEADAAN DARURAT/PERANG/ DAMAI : - HAK UNTUK HIDUP, - LARANGAN PERBUDAKAN, - HAK UTK TDK DITUNTUT HK YG BERLAKU SURUT (REKTROAKTIF) - HAK PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM, - HAK KEBEBASAN PRIBADI, - HAK KEBEBASAN BERAGAMA
- 43. PEMBATASAN HAM Pasal 29ayat (2) UDHR 1948 : hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dgn tujuan menghormati hak-hak & kebebasan org lain, moralitas, ketertiban umum & kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratik. Pembatasan dapat pula terjadi, - dlm rangka mempromosikan kesejahteraan umum (general welfare) dlm masy demokratis - atas dasar alasan kepentingan nasonal (national security) - dlm keadaan darurat yg sah (officially proclaimed public emergencies) yg membahayakan kehdpn bgs
- 44. Pelanggaran HAM (Pasal 1angka 6 UU No.39 Tahun 1999) Perbuatan seseorg atau kelomp org termasuk aparat negara Baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yg scr melawan hk Mengurangi, menghalangi, membatasi & atau mencabut HAM seseorg atau kelomp org yg dijamin oleh UU No.39 Tahun 1999 ttg HAM tdk mendptkan atau dikhawatirkan tdk akan memperoleh penyelesaian hkm yg adil & benar, berdsrkan mekanisme hkm yg berlaku
- 45. PELANGGARAN HAM SETIAPPERBUATAN SESEORANG ATAU KELOMP ORANG TERMSK APARAT NEGARA BAIK DISENGAJA MAUPUN TIDAK DISENGAJA ATAU KELALAIAN YG SCR MELAWAN HKM MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI & ATAU MENCABUT HAK ASASI SESEORANG ATAU KELOMP ORG YG DIJAMIN OLEH UU INI, DAN TDK MENDPTKAN ATAU DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YG ADIL & BENAR, BERDSRKAN MEKANISME YG BERLAKU
- 46. PELANGGARAN HAM DPTDISEBABKAN OLEH 4 HAL 1. Kesewenangan (abuse of power) yaitu tindakan penguasa atau aparatur neg thd masy di luar atau melebihi batas2 kekuasaan & wewenangnya yg telah ditetapkan dlm UU 2. Pembiaran pelanggaran HAM (violation by omission) yaitu tdk mengambil tindakan atas suatu pelanggaran HAM 3. Sengaja melak pelanggaran HAM (violation by comission) yaitu melak tindakan yg menyebabkan pelanggaran HAM 4. Pertentangan antar kelompok masyarakat
- 47. PELANGGARAN HAM TERDIRIDARI Pelanggaran HAM berat (kejahatan genocida & kejahatan kemanusiaan) Pelanggaran HAM biasa (pelanggaran yg tdk termsk dlm kategori pelanggaran HAM berat tsb)
- 48. PELANGGARAN HAM YGBERAT UU NO 26/2000 TTG PENGADILAN HAM (PSL 7) MELIPUTI : GENOCIDE (Pasal 8) KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN (Pasal 9)
- 49. KEJAHATAN GENOCIDE (Pasal 8UU No.26 th. 2000) KEJAHATAN GENOCIDE ADALAH SETIAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENGHANCURKAN ATAU MEMUSNAHKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOK BANGSA, RAS,KELOMPOK, ETNIS, KELOMPOK AGAMA, DENGAN CARA :
- 50. MEMBUNUH ANGGOTAKELOMPOK; MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YANG BERAT TERHADAP ANGGOTA- ANGGOTA KELOMPOK MENCIPTAKAN KONDISI KEHIDUPAN KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBATKAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SEBAGIANNYA MEMAKSA TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DI DALAM KELOMPOK; MEMINDAHKAN SECARA PAKSA ANAK-ANAK DARI KELOMPOK TERTENTU KE KELOMPOK LAIN.
- 51. ELEMENT OF CRIME: KEJAHATAN GENOCIDE: MELAKUKAN SALAH SATU PERBUATAN YG DIATUR DALAM PASAL 8 UU NO 26/2000 HURUF (A) S/D (E) PERBUATAN TSB DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUSNAHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KELOMPOK; YANG DIDASARKAN PADA KELOMPOK BANGSA, RAS, ETNIS DAN KEAGAMAAN ;
- 52. KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN KEJAHATANTERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 7 HURUF B ADALAH SALAH SATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI SERANGAN YANG MELUAS ATAU SISTEMATIK YANG DIKETAHUI BAHWA SERANGAN TERSEBUT DITUJUKAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PENDUDUK SIPIL BERUPA :
- 53. – PEMBUNUHAN; – PEMUSNAHAN; –PERBUDAKAN; – PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA; – PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU PERAMPASAN FISIK SECARA SEWENANG- WENANG YANG MELANGGAR (ASAS-ASAS) KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL – PENYIKSAAN
- 54. – PERKOSAAN, PERBUDAKANSEKSUAL, PELACURAN, PEMAKSAAN KEHAMILAN, PEMANDULAN ATAU STERILISASI SECARA PAKSA ATAU BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL LAIN YANG SETARA; – PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK TERTENTU ATAU PERKUMPULAN YANG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK, RAS, KEBANGSAAN,ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS KELAMIN ATAU ALASAN LAIN YANG TELAH DIAKUI SECARA UNIVERSAL SEBAGAI HAL YANG DILARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL – PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA; – KEJAHATAN APARTHEID
- 55. ELEMENT OF CRIME: KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN MELAK PERBUATAN YG DIATUR DLM PSL 9 UU NO 26/2000 HURUF (A) S/ D (j) PERBUATAN YG DILAK MERUP BAGIAN SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIS DIKETAHUI BHW SERANGAN TSB DITUJUKAN PADA PENDUDUK SIPIL {PERBUTAN YG DILAKUKAN SBG KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN PENGUASA /ORGANISASI}
- 56. PERBEDAAN PELANGGARAN BERATHAM SBG DELIK EXTRA ORDINARY CRIME DENGAN DELIK KUHP SBG ORDINARY CRIME PERBEDAAN DELIK ORDINARY CRIME DELIK EXTRA ORDINARY CRIME SIFAT DELIK INCIDENTAL SISTEMATIK KORBAN INDIVIDUAL MASSAL (BERSIFAT MELUAS) ALASAN PEMBENAR ADA ALASAN PENGHAPUS PIDANA BERDASAR PERINTAH ATASAN TIDAK ADA ALASAN PENGHAPUS PIDANA BERDASAR PERINTAH ATASAN PENGECUALIAN ASAS TIDAK ADA PENGECUALIAN ASAS NON REKTROAKTIF ASAS NE BIS IN IDEM DALUWARSA TIDAK ADA ADA PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN PROSES PERADILAN PENGADILAN NASIONAL PENGADILAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL