1. HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
Bobot : 2 SKS
Kode Mata Kuliah : MKI 302

2. POKOK BAHASAN
I. ISTILAH, PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN
PEMIKIRAN HAM
A. Istilah dan Pengertian HAM
B. Perkembangan Pemikiran HAM
C. Kewajiban Negara terhadap HAM
II. SEJARAH PERKEMBANGAN PEMENUHAN HAM
A. Perkembangan HAM dalam Hukum Internasional
1. Sebelum Perang Dunia II
2. Sesudah Perang Dunia II
B. Perkembangan HAM di Indonesia
1. Sebelum Kemerdekaan
2. Sesudah Kemerdekaan

3. III. TEORI DAN PRINSIP HAM
A. Teori- Teori
1. Teori Hak Kodrati
2. Teori Positivisme
3. Teori Universalisme
4. Teori Relativisme Budaya
B. Prinsip-Prinsip
1. Prinsip Kesetaraan
2. Prinsip Non Diskriminasi
3. Prinsip Kewajiban Negara

4. IV. INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
A. Instrumen Utama :
1. Deklarasi Universal HAM (UDHR)
2. Kovenan Int’l ttg Hak Sipil Politik (ICCPR)
3. Kovenan Int’l ttg Hak Ekosob (ICESCR)
4. Kovenan Hak Anak (KHA)
5. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)
6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi (CERD)
7. Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW)
B. Mekanisme Internasional Pemantauan HAM
C. Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993

5. V. INSTRUMEN HUKUM NASIONAL HAM
A. HAM dalam UUD 1945
B. HAM dalam Peraturan Perundang-undangan
Lainnya
1. UU No. 39/ 1999 tentang HAM
2. UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM
3. UU No. 3/ 1997 tentang Peradilan Anak
4. UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan
Anak
5. UU No. 23/ 2004 tentang PKDRT
6. UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban

6. VI. MEKANISME PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
A. Mekanisme Perlindungan & Penegakan HAM
B. Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM
1. Komnas HAM
2. Komnas Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
( LPSK)
C. Mekanisme Penegakan HAM
1. Pengadilan HAM
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

7. ISTILAH HAM
 ISTILAH LAIN : Human Rights, Fundamental Rights,
Basic Rights
 SCR ETIMOLOGIS :
1. HAK : HAQQ → HAQQA, YAHIQQU, HAQQAN :
Kewenangan atau kewajiban utk melak
sesuatu atau tdk melakukan sesuatu
2. ASASI : ASASIY → ASSA, YAUSSU, ASASSAN :
- membangun, mendirikan, meletakkan
- asal, asas, pangkal, dasar dari sesuatu
yg bersifat mendasar & fundamental
HAM : HAK MENDASAR PD DIRI MANUSIA

8. Istilah Human Rights atau Hak Asasi Manusia
(HAM)
diciptakan oleh Eleanor Roosevelt
sebagai Ketua Komisi HAM di PBB
ketika merumuskan
Universal Declaration of Human Rights

9. PENGERTIAN HAM
JOHN LOCKE :
“SEMUA ORANG DICIPTAKAN SAMA & MEMILIKI
HAK-HAK YANG MELEKAT DARI DIRINYA SBG
MANUSIA”
HAK-HAK YG MELEKAT (INHERENT)  HAM
 HAK FUNDAMENTAL
SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO :
HAM ADL HAK2 MENDASAR (FUNDAMENTAL) YG DIAKUI
SECARA UNIVERSAL SBG HAK2 YG MELEKAT PADA MANUSIA
KARENA HAKEKAT DAN KODRATNYA SBG MANUSIA

10. MULADI :
HAM ADALAH HAK YG MELEKAT SECARA
ALAMIAH (INHERENT) PADA DIRI MANUSIA
SEJAK MANUSIA LAHIR, DAN TANPA HAK
TERSEBUT MANUSIA TIDAK DAPAT TUMBUH &
BERKEMBANG SBG MANUSIA YG UTUH
UU NO. 39 TH 1999 TTG HAM :
SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD MNS SBG
MAKHLUK TUHAN YG WJB DIHORMATI,
DIJUNJUNG TINGGI & DILINDUNGI OLEH NEG,
HUKUM, PEMERINTAH & SETIAP ORG, DEMI
KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN
HARKAT & MARTABAT MNS

11. SCR GARIS BESAR DPT DIPAHAMI :
HAM adalah HAK yg sehrsnya diakui
scr universal sbg hak-hak yg melekat
pd manusia krn hakekat & kodrat
kelahiran manusia itu sbg manusia

12. PENGERTIAN HAM MENGANDUNG
2 KONSEP :
 Hak-hak moral :
hak2 yg tidak dapat dipisahkan & dicabut adalah hak
manusia karena ia manusia (INHERENT)
Bertujuan : Menjamin martabat setiap manusia.
 Hak-hak menurut hukum :
hak yang dijamin melalui aturan hk baik HI maupun
HN (dibuat sesuai dgn proses pembentukan hukum
dari masy int’l maupun nas)
 persoalan PENEGAKAN HAM bukan hanya
persoalan hukum tetapi juga moral.
 kewjbn menghormati, memajukan & menegakkan
HAM merup kwjbn yg mendsr bg setiap pelaku dlm
berhub baik dlm skala int’l maupun nasional

13. SIFAT DASAR HAM
 INHERENT
→ SCR KODRATI MELEKAT PD DIRI
MANUSIA (tdk diberi, tdk diwariskan
& tdk diperoleh dgn cara apapun)
 UNIVERSAL
→ BERLAKU UTK SEMUA TANPA
DISKRIMINASI (tanpa dipengaruhi ras,
jenis kelamin, agama, etnis, pand politik dll)
 INALIENABLE
→ TDK DPT DIINGKARI SBG HAK YG DIMILIKI
OLEH SEMUA MANUSIA

14.  INDIVISIBLE
→ TDK DPT DIBAGI (HAM didsrkan pd
prinsip penghormatan thd martabat mns
bhw smua org berhak atas kebebasan,
keamanan & standar kehdpan yg layak pd wkt yg
bersamaan oleh krn itu hak2 tsb saling berkaitan
& tdk dpt dibagi atau dipisahkan)
 INTERDEPENDENT
→ SALING TERGANTUNG (pemenuhan hak yg satu
akan sgt tergantung dgn pemenuhan hak yg
lainnya)
 HAK YG HRS DILINDUNGI, DIHORMATI &
DIPERTAHANKAN
 HAK YG TDK BOLEH DIKURANGI/DIRAMPAS OLEH
SIAPAPUN

15. PERKEMBANGAN
PEMIKIRAN HAM

16. 1. GENERASI PERTAMA : HAK SIPIL DAN POLITIK
→ Int’l Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
→ dilandasi filosofi politik dari individualisme
liberal & doktrin ekonomi & sosial laissez-faire
→ mengartikan HAM dgn istilah yg lbh bersifat
negatif (“BEBAS DARI”) : tdk ada campur tangan
neg thd hak & kebebasan individual
→ PS. 2 - 21 UDHR (hak hidup, keutuhan jasmani,
kebebasan bergerak, perlindungan thd hak milik,
kebebasan berpikir, beragama & berkeyakinan,
kebebasan utk berkumpul, menyatakan pdpt dll)
KAREL VASAK,
MEMBG PERKEMB HAM DLM :

17. 2. GENERASI KEDUA : HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA
→ Int’l Covenant on Economic, Social and Culture
(ICESCR)
→ diperjuangkan oleh neg2 sosialis didukung
oleh neg dunia ketiga pd awal abad 19 agar
neg menyediakan pemenuhan thd
kebutuhan dasar setiap orang
→ lbh bersifat POSITIF (“HAK ATAS”) : hak yg
pemenuhannya sgt membutuhkan peran aktif
negara
→ DLM PS. 22 -27 UDHR (hak atas pekerjaan & upah
yg layak, hak atas jaminan sosial, hak atas
pendidikan, hak atas kesehatan dll)
→ DASAR : TUNTUTAN BG PERSAMAAN SOSIAL

18. 3. GENERASI KETIGA :
HAK ATAS PERDAMAIAN & PEMBANGUNAN
→ merup rekonseptualisasi dari kedua
generasi sblmnya
→ dipengaruhi oleh kepentingan negara
dunia ketiga (neg berkemb)
→ tuntutan atas tatanan int’l yg adil
→ tuntutan atas hak kolektif & hak
solidaritas

19. TERDPT 6 HAM YG DITUNTUT → PS. 28 UDHR
1. PEMERATAAN KEKAYAAN, KEKUASAAN & NILAI YG
PENTING SECARA GLOBAL
2. HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DI BIDANG
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, HAK ATAS
PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
3. PEMANFAATAN WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA
4. HAK ATAS PERDAMAIAN
5. LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEIMBANGAN
6. BANTUAN BENCANA ALAM
 Dgn adanya World Conference on Human Rights 1993,
maka penggolongan tsb SDH TDK RELEVAN krn mnrt
Deklarasi Wina 1993 bhw HAM itu universal, indivisible,
interdependent and interrelated

20. Jimly Asshiddiqie :
→ Perkemb konsepsi HAM, ada 4 generasi:
4. Persoalan HAM tdk cukup hanya
dipahami dlm konteks hub kekuasaan
yg vertikal ttpi juga dlm hub
kekuasaan yg bersifat horisontal :
- antar kelompok masy
- antar golongan rakyat atau masy
- antar satu kelomp masy di suatu neg dgn
kelomp masy di neg lain

21. PRINSIP HAM UTAMA
 KESETARAAN
 Non diskriminasi
 Kesetaraan kesempatan
 Kesetaraan akses pada sumber daya publik
 Partisipasi
 HARKAT DAN MARTABAT
 Kebebasan
 Kebebasan untuk memilih
 Otonomi
 KEMANUSIAAN
 Penghormatan pada hak orang lain
 Saling menghormati
 Solidaritas

22. Diskriminasi
(Pasal 1 Angka 3 UU No.39/1999 tentang HAM)
 setiap pembatasan, pelecehan atau
pengucilan yg lgsg ataupun tak lgsg
 didsrkan pd pembedaan mns atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan status sos, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan, politik,
 yg berakibat pengurangan, penyimpangan
atau penghapusan, pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan HAM &
kebebasan dasar
 dlm kehidupan baik individual maupun
kolektif
 dlm bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,
budaya & aspek kehidupan lainnya

23. Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah dalam Penegakan HAM
(UU No.39/1999 tentang HAM)
 Pasal 71
Pemerintah wajib bertangungjawab
menghormati, melindungi, menegakkan &
memajukan HAM yang diatur dalam
undang-undang, peraturan perundang-
undangan lain dan hk int’l tentang HAM
yang diterima oleh negara RI

24.  Pasal 72
Kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 meliputi langkah
implementasi yang efektif dalam bidang
hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan negara dan bidang
lain

25. Melalui upaya :
 Perumusan kebijakan nasional yang
berlandaskan HAM
 Perumusan kebijakan hukum yang
berorientasi pada HAM
 Perumusan hukum yang
berorientasi pada HAM (legislatif
dan eksekutif)
 Pelaksanaan hukum (eksekutif)
 Pengawasan hukum (yudikatif)

26. Kewajiban utk Menghormati HAM
Kewajiban ini menuntut negara & seluruh
institusi beserta aparaturnya utk
tidak membuat kebijakan & bertindak
apapun yg melanggar integritas atau
martabat kemanusiaan dari individu atau
kelomp atau pelanggaran thd hak2 dsr yg
dilindungi oleh hukum

27. Kewajiban untuk Melindungi
HAM
Kwjban ini menuntut neg & seluruh
institusi beserta aparaturnya utk
membuat kebijakan & melakukan tindakan
yg memadai, guna melindungi warga
individu dari pelanggaran hak2 individu
atau kelomp termasuk pencegahan atau
pelanggaran atas hak dsr yg dilindungi
oleh hukum

28. Kewajiban untuk Memenuhi HAM
Kwjban ini menuntut neg & seluruh
institusi beserta aparaturnya utk
melakukan tindakan yg memadai dlm
menjamin setiap orang memperoleh
haknya sesuai yg diamanatkan dlm
instrumen HAM

29. Kewajiban untuk Memajukan
HAM
Kewajiban ini menuntut negara &
seluruh institusi beserta
aparaturnya utk mengambil
langkah-langkah dgn tujuan
mencapai perwujudan penuh scr
progresif dari HAM dgn segala cara
yang layak

30. KEWAJIBAN UNTUK MENEGAKKAN
HAM
Kewajiban ini menuntut negara dan
seluruh institusi untuk meningkatkan
ketertiban dan kepastian hukum serta
pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

31. PERLINDUNGAN HAM OLEH NEGARA
1. FILSAFATI,
HAM adalah hak yang melekat atau inherent
pada diri manusia,
yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu
dilahirkan.
Penghormatan & Penegakan HAM
merupakan kewajiban Negara
 melindungi kepentingan umat manusia
(obligations erga omnes)

32. 2. HUKUM
Kewajiban negara terhadap warganya
adalah menjamin dan melindungi HAM
warganya melalui hukum positif, dan
mewujudkan ke dalam kehidupan nyata.
Dlm konteks hukum, maka ada tiga hal yang
harus diperhatikan :
 substansi hukum  substansinya hrs sesuai
antara HI & HN
 struktur hukum  pentaatan aturan2 HAM hrs di-
penuhi oleh para pejabat neg
 budaya hukum  kondisi nilai-nilai masyarakat
setempat

33. 3. POLITIK
Negara hrs memperhatikan etika dan peraturan
dalam tata pergaulan internasional.
Prinsip yang mendasari hubungan antara
negara pada era globalisasi ini adalah
penghormatan HAM.
Penghormatan HAM dijadikan alat penekan
politik dan ekonomi internasional.

34. Pada masa kini, penghormatan HAM
dilakukan secara serius.
Pemerintah otoriter yang melakukan
pelanggaran HAM scr sistemik akan
menghadapi SANKSI INTERNASIONAL
Ada empat tahapan agar merubah perilakunya
disesuaikan dengan standar HAM internasional.

35. Empat tahapan tsb dikenal dg SPIRAL MODEL
(Thomas Risse, Stephen c Ropp dan
Sikkink, 1999).
1. FROM REPRESSION TO DENIAL
Pemerintah melak represi thd segala
bentuk perlawanan, yang menyebabkan
kelompok yg tertindas dlm masyarakat
menyampaikan informasi kepada
masyarakat int’l (LSM atau negara-negara
yg mempunyai komitmen terhadap HAM)
hingga terbentuk jejaring

36. 2. FROM DENIAL TO TACTICAL CONCESSION
ketika pemerintah otoriter dikritik oleh masy
int’l atas pelanggaran HAM dgn menyandarkan
pada norma-norma HAM int’l, pemerintah
otoriter selalu berlindung bahwa HAM adalah
urusan domestik semata, shg setiap kritik dari
negara lain atau pihak asing manapun merup
bentuk campur tangan (intervensi) thd
kedaulatan negara.
Sering pula dikatakan bahwa HAM merupakan
pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai luhur budaya bangsa.

37. 3. FROM TACTICAL CONSESSION TO PRESCREPTIVE
STATUS AND RULE-CONSISTENT BEHAVIOUR
Pemerintahan yang otoriter semakin didesak
oleh masyarakat internasional dengan
menggunakan kekuatan ekonomi.
Di samping tekanan dari sisi domestik,
negara-negara donor & lembaga-lembaga
keuangan int’l tampak tidak segan-segan
utk mengurangi atau menghapuskan
bantuan ekonominya apabila pemerintah
tidak mengubah perilakunya dalam
menghormati HAM warga negaranya.

38. 4. INSTITUTIONALIZATION AND
HABITUALIZATION
Tahap perilaku mentaati aturan, yaitu norma2
HAM int’l diinstitusionalisasikan sepenuhnya &
ketaatan thd norma-norma tsb dipraktekkan
dlm keseharian oleh aparat terkait.
Pada tahap ini umumnya ditandai dgn keadaan
ketaatan petinggi-petinggi pemerintahan
terhadap norma-norma HAM, tetapi dlm
implementasinya msh ada hambatan, biasanya
dari militer sebagai komponen domestik, dan
masih ada tekanan-tekanan eksternal.

39. HAM dapat digolongkan
ke dalam beberapa hak :
1. Hak-hak asasi pribadi (PERSONAL RIGHTS),
meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan memeluk agama, kebebasan
bergerak dan seterusnya
2. Hak-hak asasi ekonomi (PROPERTY
RIGHTS), hak untuk memiliki sesuatu,
membeli dan menjual serta memanfaatkannya
3. Hak-hak asasi politik (POLITICAL RIGHTS),
hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak
pilih, hak untuk mendirikan partai politik

40. 4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan (RIGHTS OF
LEGAL EQUALITY)
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (SOCIAL AND
CULTURE), hak untuk memilih pendidikan, hak untuk
mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara
peradilan dan perlindungan (PROCEDURAL
RIGHTS). Misalnya peraturan dalam hal penahanan,
penangkapan, penggeledahan dan sebagainya
(Ramdlon Naning, 1983)

41. Dari hak-hak tsb, HAM dpt dikategorikan :
– DEROGABLE RIGHTS
hak yang bersifat relatif atau dapat ditunda
pemenuhannya
– NON-DEROGABLE RIGHTS
hak yg bersifat mutlak yang tidak dapat ditunda
pemenuhannya dalam kondisi darurat sekalipun,
seperti hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa;
bebas dari perbudakan; hak persamaan dalam
hukum; kebebasan beragama dan bebas dari
hukuman yang berlaku secara surut (retroactive).

42. PELAKSANAAN HAM
DEROGABLE RIGHTS
 HAM YG DPT DITUNDA
PELAKSANAANNYA;
 ALASAN;
- KEADAAN DARURAT/
- PERANG/
- KEPENTINGAN KEAMANAN
NASIONAL
NON DEROGABLE RIGHTS :
 HAM YG TIDAK DPT DITUNDA
PELAKSANAANNYA,
 BAIK DALAM KEADAAN
DARURAT/PERANG/ DAMAI :
- HAK UNTUK HIDUP,
- LARANGAN PERBUDAKAN,
- HAK UTK TDK DITUNTUT HK
YG BERLAKU SURUT
(REKTROAKTIF)
- HAK PERSAMAAN DI DEPAN
HUKUM,
- HAK KEBEBASAN PRIBADI,
- HAK KEBEBASAN BERAGAMA

43. PEMBATASAN HAM
Pasal 29 ayat (2) UDHR 1948 :
hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya
dapat dibatasi oleh undang-undang dgn tujuan
menghormati hak-hak & kebebasan org lain,
moralitas, ketertiban umum & kesejahteraan
umum di dalam masyarakat demokratik.
Pembatasan dapat pula terjadi,
- dlm rangka mempromosikan kesejahteraan umum
(general welfare) dlm masy demokratis
- atas dasar alasan kepentingan nasonal (national
security)
- dlm keadaan darurat yg sah (officially proclaimed
public emergencies) yg membahayakan kehdpn bgs

44. Pelanggaran HAM
(Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999)
 Perbuatan seseorg atau kelomp org termasuk
aparat negara
 Baik sengaja maupun tidak disengaja atau
kelalaian yg scr melawan hk
 Mengurangi, menghalangi, membatasi & atau
mencabut HAM seseorg atau kelomp org yg
dijamin oleh UU No.39 Tahun 1999 ttg HAM
 tdk mendptkan atau dikhawatirkan tdk akan
memperoleh penyelesaian hkm yg adil & benar,
berdsrkan mekanisme hkm yg berlaku

45. PELANGGARAN HAM
 SETIAP PERBUATAN SESEORANG ATAU KELOMP
ORANG TERMSK APARAT NEGARA
 BAIK DISENGAJA MAUPUN TIDAK DISENGAJA ATAU
KELALAIAN YG SCR MELAWAN HKM
 MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI &
ATAU MENCABUT HAK ASASI SESEORANG ATAU
KELOMP ORG YG DIJAMIN OLEH UU INI,
 DAN TDK MENDPTKAN ATAU
DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN
MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YG
ADIL & BENAR, BERDSRKAN MEKANISME YG
BERLAKU

46. PELANGGARAN HAM DPT DISEBABKAN
OLEH 4 HAL
1. Kesewenangan (abuse of power) yaitu
tindakan penguasa atau aparatur neg thd
masy di luar atau melebihi batas2
kekuasaan & wewenangnya yg telah
ditetapkan dlm UU
2. Pembiaran pelanggaran HAM (violation by
omission) yaitu tdk mengambil tindakan
atas suatu pelanggaran HAM
3. Sengaja melak pelanggaran HAM (violation
by comission) yaitu melak tindakan yg
menyebabkan pelanggaran HAM
4. Pertentangan antar kelompok masyarakat

47. PELANGGARAN HAM TERDIRI DARI
 Pelanggaran HAM berat (kejahatan
genocida & kejahatan kemanusiaan)
 Pelanggaran HAM biasa (pelanggaran yg
tdk termsk dlm kategori pelanggaran HAM
berat tsb)

48. PELANGGARAN HAM YG BERAT
UU NO 26/2000 TTG PENGADILAN
HAM (PSL 7) MELIPUTI :
 GENOCIDE (Pasal 8)
 KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN
(Pasal 9)

49. KEJAHATAN GENOCIDE
(Pasal 8 UU No.26 th. 2000)
KEJAHATAN GENOCIDE ADALAH
SETIAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN
DENGAN MAKSUD UNTUK
MENGHANCURKAN ATAU MEMUSNAHKAN
SELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOK
BANGSA, RAS,KELOMPOK, ETNIS,
KELOMPOK AGAMA, DENGAN CARA :

50.  MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK;
 MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU
MENTAL YANG BERAT TERHADAP ANGGOTA-
ANGGOTA KELOMPOK
 MENCIPTAKAN KONDISI KEHIDUPAN KELOMPOK
YG AKAN MENGAKIBATKAN KEMUSNAHAN SECARA
FISIK BAIK SELURUH ATAU SEBAGIANNYA
 MEMAKSA TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERTUJUAN
MENCEGAH KELAHIRAN DI DALAM KELOMPOK;
 MEMINDAHKAN SECARA PAKSA ANAK-ANAK DARI
KELOMPOK TERTENTU KE KELOMPOK LAIN.

51. ELEMENT OF CRIME :
KEJAHATAN GENOCIDE:
 MELAKUKAN SALAH SATU PERBUATAN
YG DIATUR DALAM PASAL 8 UU NO
26/2000 HURUF (A) S/D (E)
 PERBUATAN TSB DIMAKSUDKAN
UNTUK MEMUSNAHKAN SEBAGIAN
ATAU SELURUH KELOMPOK; YANG
 DIDASARKAN PADA KELOMPOK
BANGSA, RAS, ETNIS DAN
KEAGAMAAN ;

52. KEJAHATAN THD
KEMANUSIAAN
 KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PASAL 7 HURUF B ADALAH
SALAH SATU PERBUATAN YANG
DILAKUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI
SERANGAN YANG MELUAS ATAU
SISTEMATIK YANG DIKETAHUI
BAHWA SERANGAN TERSEBUT
DITUJUKAN SECARA LANGSUNG
TERHADAP PENDUDUK SIPIL BERUPA
:

53. – PEMBUNUHAN;
– PEMUSNAHAN;
– PERBUDAKAN;
– PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN
PENDUDUK SECARA PAKSA;
– PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU
PERAMPASAN FISIK SECARA SEWENANG-
WENANG YANG MELANGGAR (ASAS-ASAS)
KETENTUAN POKOK HUKUM
INTERNASIONAL
– PENYIKSAAN

54. – PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL,
PELACURAN, PEMAKSAAN KEHAMILAN,
PEMANDULAN ATAU STERILISASI SECARA
PAKSA ATAU BENTUK-BENTUK KEKERASAN
SEKSUAL LAIN YANG SETARA;
– PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK
TERTENTU ATAU PERKUMPULAN YANG
DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK, RAS,
KEBANGSAAN,ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS
KELAMIN ATAU ALASAN LAIN YANG TELAH
DIAKUI SECARA UNIVERSAL SEBAGAI HAL
YANG DILARANG MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL
– PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA;
– KEJAHATAN APARTHEID

55. ELEMENT OF CRIME : KEJAHATAN THD
KEMANUSIAAN
 MELAK PERBUATAN YG DIATUR DLM PSL
9 UU NO 26/2000 HURUF (A) S/ D (j)
 PERBUATAN YG DILAK MERUP BAGIAN
SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIS
 DIKETAHUI BHW SERANGAN TSB
DITUJUKAN PADA PENDUDUK SIPIL
{PERBUTAN YG DILAKUKAN SBG
KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN PENGUASA
/ORGANISASI}

56. PERBEDAAN PELANGGARAN BERAT HAM
SBG DELIK EXTRA ORDINARY CRIME
DENGAN DELIK KUHP SBG ORDINARY CRIME
PERBEDAAN DELIK ORDINARY CRIME DELIK EXTRA
ORDINARY CRIME
SIFAT DELIK INCIDENTAL SISTEMATIK
KORBAN INDIVIDUAL MASSAL (BERSIFAT
MELUAS)
ALASAN PEMBENAR ADA ALASAN PENGHAPUS
PIDANA BERDASAR
PERINTAH ATASAN
TIDAK ADA ALASAN
PENGHAPUS PIDANA
BERDASAR PERINTAH
ATASAN
PENGECUALIAN ASAS TIDAK ADA PENGECUALIAN ASAS
NON REKTROAKTIF
ASAS NE BIS IN IDEM
DALUWARSA
TIDAK ADA ADA
PERTANGGUNGJAWABAN
KOMANDAN
PROSES PERADILAN PENGADILAN NASIONAL PENGADILAN NASIONAL
DAN
INTERNASIONAL