SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Pembangunan Perdesaan
Pertemuan 4
Pengertian Desa
• Menurut UU Nomor 6/2004 tentang Desa, pada
ketentuan Umum, pasal 1:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional
yang diakui dihormati dalam sistem pem erintahan
NKRI.
Pedesaan
WHAT OTHER COUNTRYMAN
THINK ABOUT HIS COUNTRY
• Prime Minister Keating has stressed that
Australia must go beyond being a lucky
country and become a clever one, as well. The
essential message is that Australia has relied
too heavily on its bountiful endowment of
natural resources and too little on properly
nurturing the creative talents, innovative
capacity, and entrepreneurial spirit of its
citizens.
• This message has a special poignancy for rural
people. They are the ones who have been, and
remain, most reliant upon Australia's vast natural
endowment. And so, it appears to be their proud
history and their great accomplishments that are
being sold short. After all, it wasn't merely luck that
enabled rural Australians to transform the often
bleak and daunting countryside into a horn of plenty
for the whole nation. It also took large amounts of
courage, perseverance, faith, hard work-and, yes,
cleverness.
• Still, there is no denying the truth in this
message. The future will belong to those best
able to grasp the new opportunities presented
by a world in flux. Rural development can be a
powerful tool for this purpose. In fact, by
adding value not just to a product but to an
entire society and economy, genuine rural
development may be the ultimate "value-
adding" activity.
• Only a clever nation can design and
implement rural development properly.
Australia can be that clever nation. But to do
so, it must move beyond the conventional
wisdom and embrace a vision of rural
development in which the wellbeing of rural
people and communities really do matter
most.
Tipologi Desa-Village Type
• Based on its progress as indicated by income
levels, community involvement in the
development, health status, and education we
have three type of village:
• Swadaya - underdeveloped
• Swakarsa – semi developed
• Swasembada – developed and self reliant
(mandiri)
1, Desa Swadaya
Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi
tertentu tetapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya,
dengan ciri:
• Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
• Penduduknya jarang.
• Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
• Bersifat tertutup.
• Masyarakat memegang teguh adat.
• Teknologi masih rendah.
• Sarana dan prasarana sangat kurang.
• Hubungan antarmanusia sangat erat.
• Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
2. Desa Swakarya
Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa
swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa
swakarya adalah:
• Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat
penuh.
• Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi
• Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau
letaknya jauh dari pusat perekonomian.
• Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan,
jalur lalu lintas dan prasarana lain.
• Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak
lancar.
3. Desa Swasembada
• Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya
telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan
sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan
kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa
swasembada
• kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
• penduduknya padat-padat.
• tidak terikat dengan adat istiadat
• telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan
labih maju dari desa lain.
• partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.
Tipologi Desa Menurut aktivitasnya
• Desa agraris, adalah desa yang mata
pencaharian utama penduduknya adalah di
bidang pertanian dan perkebunanan.
• Desa industri, adalah desa yang mata
pencaharian utama penduduknya adalah di
bidang industri kecil rumah tangga.
• Desa nelayan, adalah desa yang mata
pencaharian utama penduduknya adalah di
bidang perikanan dan pertambakan.
Based on its dominant resources available
locally, village can be categorized as:
•Fishery village
•Padi or rice village
•Handicraft village
•Industrial village etc
Based on its locations we may have:
•Isolated village
•Island village
•Urban village
To better formulate the development policy,
village can be grouped into 3 category (Rustiadi
dan Pranoto, 2007):
•Desa cepat berkembang (Fast growing Village)
near urban, good accessibiity, more market oriented
economy, changing culture
•Desa Potensial Berkembang (Potentially growing
Village )---Primary sector economy (farm-agriculture),
limited diversification
•Desa Tertinggal (Underdeveloped Village)– limited
resource, limited accesibility to the urban or center
Faktor faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
• Ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu
faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
• Faktor ekonomi , diantaranya adalah sumber
daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
modal, dan keahlian atau kewirausahaan.
• Faktor nonekonomi mencakup kondisi
sosial kultur yang ada di masyarakat, politik,
kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan
berlaku.
Masalah dan Hambatan Pembangunan
Ekonomi
• Identifikasi masalah - masalah pembangunan
dimaksudkan untuk mempercepat upaya
pembangunan di negara-negara berkembang.
• Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah
faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi:
• ketimpangan distribusi pendapatan,
• kemiskinan,
• pengangguran,
• keterbelakangan dan beban ketergantungan.
Secara socio ekonomi ada dua bentuk
kemiskinan
• 1. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana
orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah
garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan
hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan,
sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP
per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.
• 2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat
berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan
dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang
yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu
bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.
• Bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi
faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan).
Ia terdiri dari:
• 1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena
dari awalnya memang miskin. Menurut Baswir (1997:
kemiskinan natural adalah kemiskinan yang
disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena
cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam.
• 2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup
seseorang atau kelompok masyarakat yang
disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan
budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan
dan tidak merasa kekurangan.
• 3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang
disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia
seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi
aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi
serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung
menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.
• Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan
bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan
karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural,
yaitu dengan direncanakan bermacam-macam
program dan kebijakan.
• Pembangunan pedesaan bukan hanya
sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek
pembangunan.
• Pembangunan pedesaan adalah upaya untuk:
(1) upaya mempercepat pembangunan
pedesaan melalui penyediaan prasarana dan
saran untuk memberdayakan masyarakat, dan
(2) upaya mempercepat pembangunan
ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA
• jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan
berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan
bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan
dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
• Jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
• Secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang
mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan
bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui
pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk
mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.
Sasaran Bang Des
• Sasaran pembangunan pedesaan adalah
terciptanya:
– Peningkatan produksi dan produktivitas
– Percepatan pertumbuhan desa
– Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan
pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha
produktif.
– Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
– Perkuatan kelembagaan.
• Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus
sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi
yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas
masyarakat pedesaan.
Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan
• Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup,
yakni:
– Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi
pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan
lainnya).
– Pemberdayaan masyarakat.
– Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya
manusia (SDM).
– Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha,
peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-
kawasan miskin).
– Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan
kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship).
Trilogi Pembangunan
• (a) pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya,
• (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
dan
• (c) stabilitas yang sehat dan dinamis,
diterapkan di setiap sektor, temasuk desa dan
kota, di setiap wilayah dan antar wilayah
secara saling terkait, serta dikembangkan
secara selaras dan terpadu.
Tiga Prinsip Pembangunan Desa
• Pertama, Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan
di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran
pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan.
• Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan
prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap
daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang
terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu
setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas,
memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan
peralatan seefisien mungkinan.
• Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui
kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi
dengan sebaik-baiknya.
Empat Strategi
• Seperti dalam pembangunan ekonomi pada
umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan
pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit
empat jenis strategi, yaitu
• (1) Strategi pertumbuhan,
• (2) Strategi kesejahteraan,
• (3) Strategi yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat,
• (4) Strategi terpadu atau strategi yang
menyeluruh.
Strategi Pertumbuhan
Strategi pertumbuhan umumnya
dimaksudkan untuk mencapai peningkatan
secara cepat dalam nilai ekonomis melalui
• peningkatan pendapatan perkapita,
• produksi dan produktivitas sektor pertanian,
• permodalan,
• kesempatan kerja dan
• peningkatan kemampuan partisipasi
masyarakat pedesaan.
Strategi Kesejahteraan
Strategi kesejahteraan pada dasarya
dimaksudkan untuk memperbaiki tanaf hidup
atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui
pelayanan dan peningkatan program-program
pembangunan sosial yang berskala besar atau
nasional, seperti:
• peningkatan pendidikan,
• perbaikan kesehatan dan gizi,
• penanggulangan urbanisasi,
• perbaikan permukiman penduduk,
• pembangunan fasilitas transportasi,
• penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.
Strategi Responsif terhadap Kebutuhan
Masyarakat
• Strategi mi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang
dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat
dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendini
mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and assistance)
untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi
dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di
pedesaan.
Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya masing-
masing.
• Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin
lebamya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan yang
miskin.
• Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan
ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah.
• Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit
untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara
luas karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara
efektif.
Strategi Terpadu dan Menyeluruh
• Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang
menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan
partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan
pedesaan. Secara konsepsional terdapat tiga prinsip yang
membedakannya dengan strategi lain, yaitu:
• Pertama, Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat
merupakan tujuan yang eksplisit dan strategi terpadu ini. Oleh karena itu
pemerintahan desa yang berwenang harus: (a) memahami dinamika sosial
masyarakat setempat, (b) memecahkan masalah yang dihadapinya, dan
(c) memperkuat kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam
melakukan intervensi sosial.
• Kedua, Perlunya perubahan-perubahan yang mendasar, baik dalam
kesepakatan maupun dalam gaya dan cara kerja, karena itu pemerintahan
desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk: (a) menentukan arah,
strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran
pembangunan, (b) memelihara integritas masyarakat pedesaan yang
didukung oleh local leadership (kepemimpinan lokal).
• Ketiga, Perlunya keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi sosial
secara terpadu, untuk meningkatkan keterkaitan antara organisasi formal
dan organisasi informal.
Indikator Pembangunan Ekonomi
Perdesaan
• Pendapatan Desa Perkapita. Salah satu konsep
penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan
adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu
desa.
• Ketimpangan Pendapatan. Analisis ketimpangan
dimulai dengan pertanyaan tentang berapa
persen dan total pendapatan yang diterima oleh
20 persen populasi yang berpendapatan
terendah, 50 persen terendah dan seterusnya.
Pada masyarakat pedesaan tingkat ketimpangan
pendapatannya tidak terlalu tajam, karena
sebagian besar penduduknya relatif masih miskin
dan masih relatif homogen.
• Perubahan Struktur Perekonomian
Mendasarkan hipotesis Clark-Fisher yang
mengemukakan bahwa suatu peningkatan
dalam pendapatan per kapita akan diikuti oleh
suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya
yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian
(sektor primer), dan suatu peningkatan dalam
industri manufaktur (sektor sekunder), dan
kemudian dalam industri jasa (sektor tersier).
• Pertumbuhan Kesempatan Kerja .
Masalah ketenagakerjaan dan
kesempatan kerja merupakan suatu
masalah mendesak dalam
pembangunan pedesaan.Perluasan
lapangan kerja dapat menyerap
pertambahan angkatan kerja baru
dan mengurangi pengangguran.
.
Tingkat Ketersediaan dan Penyebaran
“Kemudahan”
“Kemudahan” yang dimaksud adalah kemudahan
bagi masyarakat dalam memenuhi:
• kebutuhan hidup sehari-hari (misalnya: pangan,
sandang, papan, pelayanan pendidikan,
kesehatan, kesempatan melakukan ibadah,
rekreasi dan sebagainya),
• kesempatan untuk berusaha (misalnya
memperoleh bahan baku, bahan penolong,
pemasaran dan perbankan).
Prospek pembangunan daerah pedesaan cukup
menggembirakan pada masa depan. Orientasi
pembangunan daerah pedesaan diarahkan
pada sasaran:
– penguatan ketahanan pangan
– menunjang pengembangan kegiatan sektor
industri dan mendorong ekspor
– memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan
yang diharapkan dapat mengurangi arus
penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota
besar
– pedesaan).
• mengembangkan kerjasama (keterkaitan)
antar daerah pedesaan untuk memperkokoh
struktur perekonomian pedesaan (penguatan
sektor industri yang makin berkembang
ditopang oleh sektor pertanian yang
bertambah mantap dalam rangka mengurangi
ketimpangan di dalam dan antar
• Kriteria yang lebih tepat untuk menyatakan tingkat
pertumbuhan suatu daerah (wilayah) adalah tingkat
kemudahan. (Purnomosidi, ....)
• Kriteria pendapatan daerah (per kapita) tidak tepat
karena:
• tidak mudah untuk mencari kaitannya dengan
mekanisme pengembangan wilayah,
• Tidak atau belum memberikan gambaran yang
memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari
masyarakat.
• Pendapatan yang tinggi belum berarti suatu
kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh
kebutuhannya. Contoh, Kalimantan Timur merupakan
daerah yang memiliki tingkat PDRB perkapita tertinggi
di Indonesia, tetapi kebutuhan memperoleh jasa
dokter bedah otak terpaksa harus ke Jakarta atau
Surabaya
Tricle down effect vs Back wash effect
• Konsep dampak tetesan ke bawah (trickling
down effect) yang diintroduksikan oleh
Hirschman memberikan harapan bahwa dengan
perkembangan kota akan mendorong
pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan
itu sangat penting
• Tetapi dibantah oleh konsep Myrdal yaitu back-
wash effect, akan terjadi pengurasan daerah
pedesaan, sebagian penduduknya akan
meninggalkan desanya, pergi ke kota untuk
mencari lapangan kerja (suplai tenaga kerja).
Berbagai kegiatan sektor produktif di daerah
perkotaan meningkat dan meluas, merupakan
permintaan tenaga kerja yang potensial.

More Related Content

What's hot

Kebijakan pemda materi pelatihan kpmd
Kebijakan pemda materi pelatihan kpmdKebijakan pemda materi pelatihan kpmd
Kebijakan pemda materi pelatihan kpmdDEDI SUTARDI
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Strategi pengembangan potensi desa nurul
Strategi pengembangan potensi desa nurulStrategi pengembangan potensi desa nurul
Strategi pengembangan potensi desa nurulnurulaulia_
 
Pola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaPola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaAthifaqod20
 
Pola keruangan desa dan kota
Pola keruangan desa dan kotaPola keruangan desa dan kota
Pola keruangan desa dan kotaDwi Sulistiyo
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaAgus hariyanto
 
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desaBuku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desaAgus hariyanto
 
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaAgus hariyanto
 
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan PemilukadaPeranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukadamusniumar
 
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruSeri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruAgus hariyanto
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanAgus hariyanto
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 201686169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016Bekti Susanti
 

What's hot (19)

Kebijakan pemda materi pelatihan kpmd
Kebijakan pemda materi pelatihan kpmdKebijakan pemda materi pelatihan kpmd
Kebijakan pemda materi pelatihan kpmd
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Strategi pengembangan potensi desa nurul
Strategi pengembangan potensi desa nurulStrategi pengembangan potensi desa nurul
Strategi pengembangan potensi desa nurul
 
Pola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaPola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang Desa
 
Pola keruangan desa dan kota
Pola keruangan desa dan kotaPola keruangan desa dan kota
Pola keruangan desa dan kota
 
Mengali Potensi Desa Barambai
Mengali Potensi Desa BarambaiMengali Potensi Desa Barambai
Mengali Potensi Desa Barambai
 
Tapak2
Tapak2Tapak2
Tapak2
 
Bab i grf
Bab i grfBab i grf
Bab i grf
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
 
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desaBuku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
 
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sosped
 
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan PemilukadaPeranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada
 
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruSeri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 201686169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
 

Viewers also liked

MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA KEUAN...
MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN  FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA  KEUAN...MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN  FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA  KEUAN...
MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA KEUAN...An Nisbah
 
Pelatihan kpmd 1 2016 menyuke
Pelatihan kpmd 1 2016 menyukePelatihan kpmd 1 2016 menyuke
Pelatihan kpmd 1 2016 menyukeRidho Hudayana
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaRooy John
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppthanny26
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaanxadhy20
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakatnugisptrainig
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Salma Van Licht
 

Viewers also liked (8)

MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA KEUAN...
MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN  FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA  KEUAN...MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN  FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA  KEUAN...
MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN FINANCIAL INCLUSION MELALUI LEMBAGA KEUAN...
 
Pelatihan kpmd 1 2016 menyuke
Pelatihan kpmd 1 2016 menyukePelatihan kpmd 1 2016 menyuke
Pelatihan kpmd 1 2016 menyuke
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppt
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaan
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 

Similar to Ekdes 4

Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Lumbung Desa_Sinergi Foundation
Lumbung Desa_Sinergi FoundationLumbung Desa_Sinergi Foundation
Lumbung Desa_Sinergi Foundationsaepudinsangmjd
 
Interaksi keruangan desa dan kota
Interaksi keruangan desa dan kotaInteraksi keruangan desa dan kota
Interaksi keruangan desa dan kotaniarohania1
 
Lumbung desa - sinergi foundation
Lumbung desa - sinergi foundationLumbung desa - sinergi foundation
Lumbung desa - sinergi foundationsaepudinsangmjd
 
Lumbung desa_sinergi foundation
Lumbung desa_sinergi foundationLumbung desa_sinergi foundation
Lumbung desa_sinergi foundationsaepudinsangmjd
 
Lumbung desa sinergi foundation
Lumbung desa   sinergi foundationLumbung desa   sinergi foundation
Lumbung desa sinergi foundationsaepudinsangmjd
 
Praktek terpadu.p3pt
Praktek terpadu.p3ptPraktek terpadu.p3pt
Praktek terpadu.p3ptSiti Oyim
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
 
Pola Keruangan Desa Kota.ppt
Pola Keruangan Desa Kota.pptPola Keruangan Desa Kota.ppt
Pola Keruangan Desa Kota.pptsuyatnoyatno10
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafarkeuangandesa
 
Pola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.ppt
Pola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.pptPola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.ppt
Pola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.pptMukarobinspdMukarobi
 

Similar to Ekdes 4 (20)

Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
 
Ilmu Sosial Dasar
Ilmu Sosial DasarIlmu Sosial Dasar
Ilmu Sosial Dasar
 
Isd bab 7
Isd bab 7Isd bab 7
Isd bab 7
 
KONSEP DESA
KONSEP DESAKONSEP DESA
KONSEP DESA
 
Lumbung Desa_Sinergi Foundation
Lumbung Desa_Sinergi FoundationLumbung Desa_Sinergi Foundation
Lumbung Desa_Sinergi Foundation
 
Interaksi keruangan desa dan kota
Interaksi keruangan desa dan kotaInteraksi keruangan desa dan kota
Interaksi keruangan desa dan kota
 
Pp lumbung desa
Pp lumbung desaPp lumbung desa
Pp lumbung desa
 
Lumbung desa - sinergi foundation
Lumbung desa - sinergi foundationLumbung desa - sinergi foundation
Lumbung desa - sinergi foundation
 
Lumbung desa_sinergi foundation
Lumbung desa_sinergi foundationLumbung desa_sinergi foundation
Lumbung desa_sinergi foundation
 
Lumbung desa sinergi foundation
Lumbung desa   sinergi foundationLumbung desa   sinergi foundation
Lumbung desa sinergi foundation
 
Ciri ciri masyarakat
Ciri ciri masyarakatCiri ciri masyarakat
Ciri ciri masyarakat
 
ilmu sosial dasar bab 7
ilmu sosial dasar bab 7ilmu sosial dasar bab 7
ilmu sosial dasar bab 7
 
Praktek terpadu.p3pt
Praktek terpadu.p3ptPraktek terpadu.p3pt
Praktek terpadu.p3pt
 
Kelompok 6
Kelompok 6Kelompok 6
Kelompok 6
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 
Pola Keruangan Desa Kota.ppt
Pola Keruangan Desa Kota.pptPola Keruangan Desa Kota.ppt
Pola Keruangan Desa Kota.ppt
 
pola-keruangan-desa.ppt
pola-keruangan-desa.pptpola-keruangan-desa.ppt
pola-keruangan-desa.ppt
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
 
Pola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.ppt
Pola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.pptPola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.ppt
Pola-Keruangan Desa dan Kota, Oke, New.ppt
 
Ilmu Sosial Dasar
Ilmu Sosial DasarIlmu Sosial Dasar
Ilmu Sosial Dasar
 

More from Nandya Guvita

More from Nandya Guvita (20)

Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
 
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
 
pembangunan modal sosial
pembangunan modal sosialpembangunan modal sosial
pembangunan modal sosial
 
Ekdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 aEkdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 a
 
Ekdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 aEkdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 a
 
Ekdes 9 a
Ekdes 9 aEkdes 9 a
Ekdes 9 a
 
Ekdes 8 a
Ekdes 8 aEkdes 8 a
Ekdes 8 a
 
Kapita selekta sjns
Kapita selekta sjnsKapita selekta sjns
Kapita selekta sjns
 
Implementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors inImplementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors in
 
Ekdes 1
Ekdes 1Ekdes 1
Ekdes 1
 
Ekdes 6
Ekdes 6Ekdes 6
Ekdes 6
 
Ekdes 5
Ekdes 5Ekdes 5
Ekdes 5
 
Ekdes 3
Ekdes 3Ekdes 3
Ekdes 3
 
Ekdes 2
Ekdes 2Ekdes 2
Ekdes 2
 
Etika pemerintahan dalam praktek
Etika pemerintahan dalam praktekEtika pemerintahan dalam praktek
Etika pemerintahan dalam praktek
 
Membaca berita
Membaca beritaMembaca berita
Membaca berita
 
Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptpalagoro17
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024RahmadLalu1
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugasTeks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugasMuhamadIlham361836
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaharnosuharno5
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxdedyfirgiawan
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARElviraDemona
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxFitriaSarmida1
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugasTeks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
Teks Debat Bahasa Indonesia Yang tegas dan lugas
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 

Ekdes 4

  • 2. Pengertian Desa • Menurut UU Nomor 6/2004 tentang Desa, pada ketentuan Umum, pasal 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pem erintahan NKRI.
  • 4. WHAT OTHER COUNTRYMAN THINK ABOUT HIS COUNTRY • Prime Minister Keating has stressed that Australia must go beyond being a lucky country and become a clever one, as well. The essential message is that Australia has relied too heavily on its bountiful endowment of natural resources and too little on properly nurturing the creative talents, innovative capacity, and entrepreneurial spirit of its citizens.
  • 5. • This message has a special poignancy for rural people. They are the ones who have been, and remain, most reliant upon Australia's vast natural endowment. And so, it appears to be their proud history and their great accomplishments that are being sold short. After all, it wasn't merely luck that enabled rural Australians to transform the often bleak and daunting countryside into a horn of plenty for the whole nation. It also took large amounts of courage, perseverance, faith, hard work-and, yes, cleverness.
  • 6. • Still, there is no denying the truth in this message. The future will belong to those best able to grasp the new opportunities presented by a world in flux. Rural development can be a powerful tool for this purpose. In fact, by adding value not just to a product but to an entire society and economy, genuine rural development may be the ultimate "value- adding" activity.
  • 7. • Only a clever nation can design and implement rural development properly. Australia can be that clever nation. But to do so, it must move beyond the conventional wisdom and embrace a vision of rural development in which the wellbeing of rural people and communities really do matter most.
  • 8. Tipologi Desa-Village Type • Based on its progress as indicated by income levels, community involvement in the development, health status, and education we have three type of village: • Swadaya - underdeveloped • Swakarsa – semi developed • Swasembada – developed and self reliant (mandiri)
  • 9. 1, Desa Swadaya Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri: • Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. • Penduduknya jarang. • Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. • Bersifat tertutup. • Masyarakat memegang teguh adat. • Teknologi masih rendah. • Sarana dan prasarana sangat kurang. • Hubungan antarmanusia sangat erat. • Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
  • 10. 2. Desa Swakarya Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah: • Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. • Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi • Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. • Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain. • Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
  • 11. 3. Desa Swasembada • Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada • kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan. • penduduknya padat-padat. • tidak terikat dengan adat istiadat • telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju dari desa lain. • partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.
  • 12. Tipologi Desa Menurut aktivitasnya • Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunanan. • Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga. • Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan.
  • 13. Based on its dominant resources available locally, village can be categorized as: •Fishery village •Padi or rice village •Handicraft village •Industrial village etc Based on its locations we may have: •Isolated village •Island village •Urban village
  • 14. To better formulate the development policy, village can be grouped into 3 category (Rustiadi dan Pranoto, 2007): •Desa cepat berkembang (Fast growing Village) near urban, good accessibiity, more market oriented economy, changing culture •Desa Potensial Berkembang (Potentially growing Village )---Primary sector economy (farm-agriculture), limited diversification •Desa Tertinggal (Underdeveloped Village)– limited resource, limited accesibility to the urban or center
  • 15. Faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi • Ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. • Faktor ekonomi , diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. • Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.
  • 16. Masalah dan Hambatan Pembangunan Ekonomi • Identifikasi masalah - masalah pembangunan dimaksudkan untuk mempercepat upaya pembangunan di negara-negara berkembang. • Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi: • ketimpangan distribusi pendapatan, • kemiskinan, • pengangguran, • keterbelakangan dan beban ketergantungan.
  • 17. Secara socio ekonomi ada dua bentuk kemiskinan • 1. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain. • 2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.
  • 18. • Bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: • 1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Menurut Baswir (1997: kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. • 2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan.
  • 19. • 3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. • Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan.
  • 20. • Pembangunan pedesaan bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. • Pembangunan pedesaan adalah upaya untuk: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan saran untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.
  • 21. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA • jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. • Jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. • Secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.
  • 22. Sasaran Bang Des • Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya: – Peningkatan produksi dan produktivitas – Percepatan pertumbuhan desa – Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif. – Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat. – Perkuatan kelembagaan. • Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.
  • 23. Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan • Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni: – Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya). – Pemberdayaan masyarakat. – Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM). – Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan- kawasan miskin). – Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship).
  • 24. Trilogi Pembangunan • (a) pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, • (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan • (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, temasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
  • 25. Tiga Prinsip Pembangunan Desa • Pertama, Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. • Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip- prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkinan. • Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
  • 26. Empat Strategi • Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu • (1) Strategi pertumbuhan, • (2) Strategi kesejahteraan, • (3) Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, • (4) Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.
  • 27. Strategi Pertumbuhan Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui • peningkatan pendapatan perkapita, • produksi dan produktivitas sektor pertanian, • permodalan, • kesempatan kerja dan • peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.
  • 28. Strategi Kesejahteraan Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk memperbaiki tanaf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti: • peningkatan pendidikan, • perbaikan kesehatan dan gizi, • penanggulangan urbanisasi, • perbaikan permukiman penduduk, • pembangunan fasilitas transportasi, • penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.
  • 29. Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat • Strategi mi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendini mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan. Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya masing- masing. • Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin lebamya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan yang miskin. • Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah. • Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara luas karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif.
  • 30. Strategi Terpadu dan Menyeluruh • Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan. Secara konsepsional terdapat tiga prinsip yang membedakannya dengan strategi lain, yaitu: • Pertama, Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat merupakan tujuan yang eksplisit dan strategi terpadu ini. Oleh karena itu pemerintahan desa yang berwenang harus: (a) memahami dinamika sosial masyarakat setempat, (b) memecahkan masalah yang dihadapinya, dan (c) memperkuat kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam melakukan intervensi sosial. • Kedua, Perlunya perubahan-perubahan yang mendasar, baik dalam kesepakatan maupun dalam gaya dan cara kerja, karena itu pemerintahan desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk: (a) menentukan arah, strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan, (b) memelihara integritas masyarakat pedesaan yang didukung oleh local leadership (kepemimpinan lokal). • Ketiga, Perlunya keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi sosial secara terpadu, untuk meningkatkan keterkaitan antara organisasi formal dan organisasi informal.
  • 31. Indikator Pembangunan Ekonomi Perdesaan • Pendapatan Desa Perkapita. Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa. • Ketimpangan Pendapatan. Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang berapa persen dan total pendapatan yang diterima oleh 20 persen populasi yang berpendapatan terendah, 50 persen terendah dan seterusnya. Pada masyarakat pedesaan tingkat ketimpangan pendapatannya tidak terlalu tajam, karena sebagian besar penduduknya relatif masih miskin dan masih relatif homogen.
  • 32. • Perubahan Struktur Perekonomian Mendasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per kapita akan diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian (sektor primer), dan suatu peningkatan dalam industri manufaktur (sektor sekunder), dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier).
  • 33. • Pertumbuhan Kesempatan Kerja . Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan.Perluasan lapangan kerja dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran. .
  • 34. Tingkat Ketersediaan dan Penyebaran “Kemudahan” “Kemudahan” yang dimaksud adalah kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi: • kebutuhan hidup sehari-hari (misalnya: pangan, sandang, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), • kesempatan untuk berusaha (misalnya memperoleh bahan baku, bahan penolong, pemasaran dan perbankan).
  • 35. Prospek pembangunan daerah pedesaan cukup menggembirakan pada masa depan. Orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran: – penguatan ketahanan pangan – menunjang pengembangan kegiatan sektor industri dan mendorong ekspor – memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar – pedesaan).
  • 36. • mengembangkan kerjasama (keterkaitan) antar daerah pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian pedesaan (penguatan sektor industri yang makin berkembang ditopang oleh sektor pertanian yang bertambah mantap dalam rangka mengurangi ketimpangan di dalam dan antar
  • 37. • Kriteria yang lebih tepat untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah (wilayah) adalah tingkat kemudahan. (Purnomosidi, ....) • Kriteria pendapatan daerah (per kapita) tidak tepat karena: • tidak mudah untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, • Tidak atau belum memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. • Pendapatan yang tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat PDRB perkapita tertinggi di Indonesia, tetapi kebutuhan memperoleh jasa dokter bedah otak terpaksa harus ke Jakarta atau Surabaya
  • 38. Tricle down effect vs Back wash effect • Konsep dampak tetesan ke bawah (trickling down effect) yang diintroduksikan oleh Hirschman memberikan harapan bahwa dengan perkembangan kota akan mendorong pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan itu sangat penting • Tetapi dibantah oleh konsep Myrdal yaitu back- wash effect, akan terjadi pengurasan daerah pedesaan, sebagian penduduknya akan meninggalkan desanya, pergi ke kota untuk mencari lapangan kerja (suplai tenaga kerja). Berbagai kegiatan sektor produktif di daerah perkotaan meningkat dan meluas, merupakan permintaan tenaga kerja yang potensial.