Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MATERI TOT BAGI KPMD

9,768 views

Published on

Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...

Published in: Education

MATERI TOT BAGI KPMD

  1. 1. MATERI PELATIHAN BAGI KPMD 1. PENGANTAR KPMD 2. SIKLUS PEMBANGUNAN DESA 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 4. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN & PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TIM KAB. BANYUMAS
  2. 2. PENGANTAR MATERI KPMD KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LATAR BELAKANG Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya membawa perubahan paradigma pembangunan di desa. Azas Rekognisi dan Subsidiaritas sangat melekat pada kewenangan yang diberikan kepada Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa. Dengan diakui dan dihormatinya hak-hak Desa oleh Pemerintah, maka Desa harus sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembangunan Desa secara mandiri. Salah satu unsur yang akan terlibat dalam pengawalan implementasi Undang-Udang Desa adalah kehadiran Pendamping Desa. Didalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa disebutkan bahwa salah satu pendamping Desa adalah dari unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang selama ini sudah terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di Desa. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD Mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian TUJUAN 1. Meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pendampingan implementasi Undang-Undang Desa 2. Meningkatkan keterlibatan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat 3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa KRITERIA, SYARAT DAN PEMBENTUKAN KPMD Jumlah KPMD terdiri dari : 1. Jumlah KPMD berjumlah 5 orang adalah KPMD eks KPMD PNPM MPd 2. Sekurang-kurangnya 1 orang dari perwakilan perempuan Syarat KPMD : 1. Mempunyai wawasan yang luas dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa dan diterima oleh masyarakat
  3. 3. 2. Warga setempat dibuktikan dengan KTP 3. Bukan pengurus partai politik 4. Minimal pendidikan SLTA 5. Bukan perangkat desa dan kepala desa berikut pasangannya 6. Bukan BPD berikut pasangannya 7. Bukan PNS 8. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugas sebagai KPMD 9. Pernah mengikuti pelatihan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (misalnya pelatihan kader PKK, kader Posyandu, kader Karang Taruna dll) Pembentukan KPMD : 1. Bila KPMD eks PNPM MPd tidak bersedia lagi diangkat sebagai KPMD maka pembentukan KPMD melalui penjaringan dan pemilihan dalam Musyawarah Desa, mekanisme penjaringan dan pemilihan ditetapkan dalam Musyawarah Desa 2. Pembentukan KPMD atau pengangkatan kembali KPMD eks PNPM MPd menjadi KPMD disepakati dalam Musyawarah Desa, dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah, notulen dan daftar hadir Musyawarah Desa) 3. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KPMD Tugas dan tanggungjawab KPMD sebenarnya sudah tertuang dalam SK Kepala desa yang kemudian dipertegas lagi dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh KPMD di masing- masing desa. Apa saja yang menjadi Tugas dan tanggungjawab KMPD dapat kita lihat dibawah ini. TUGAS KPMD 1. KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat. 2. KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong. 3. KPMD mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan). TANGGUNGJAWAB KPMD 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten 2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana Pertanyaannya adalah apakah sesederhana itukah tugas KPMD? Ya… sangat sederhana. Tetapi tugas KPMD yang sangat sederhana itu jika kita jabarkan dan kita implementasikan sesuai dengan aturan perundangan yang ada, mungkin KPMD yang sifatnya relawan tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Seperti apakah penjabarannya? Silahkan baca terkait dengan Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Perencanaan Partisipatif melalui Musdus, Tahapan dan Sistematika Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Siklus Pembangunan Desa, Kader Desa.
  4. 4. MODUL 2: Topik : SIKLUS PEMBANGUNAN DESA 1. Peserta memahami alur tahapan siklus pembangunan desa 2. Peserta memahami bahwa alur tahapan siklus pembangunan desa bagian dari proses pembelajaran kritis 3. Peserta memahami substansi yang terkandung dalam setiap tahapan siklus pembangunan desa 4. Peserta memahami tugas KPMD dalam setiap tahapan siklus pembangunan desa 1. Penyampaian materi oleh pemandu 2. Metode penyampaian Andragogy dengan pendekatan dialog interaktif Waktu yang diperlukan 2 JPL atau 2 x 45 menit (90 menit) 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Siklus Pembangunan Desa 3. Perencanaan Partisipatif melalui Musdus 4. Perencanaan Pembangunan Desa 5. Pelaksanaan Pembangunan Desa
  5. 5. 1. LCD 2. Kertas plano, selotif kertas, spidol 3. Metaplan 1. Sampaikan salam dan perkenalkan diri kepada peserta 2. Bagikan kertas metaplan kepada semua peserta pelatihan 3. Ajak peserta pelatihan untuk melukis Gambar Pemandangan sesuai dengan imajinasi masing-masing peserta dengan waktu maksimal 10 menit 4. Ambil gambar yang memiliki ciri khas berbeda dari gambar peserta pada umumnya, kemudian tanyakan kepada peserta siapa yang menggambar dan maksudnya apa? 5. Berikan aplaus kepada peserta yang memberikan penjelasan 6. Berikan penjelasan kepada peserta bahwa saat ini kita harus merubah paradigma kita dalam kontek pembangunan desa dimana pemberdayaan penuh dengan syarat partisipasi masyarakat. 1. Ajak peserta pelatihan untuk mengurai makna SIKLUS PEMBANGUNAN DESA sesuai dengan tingkat pemahaman peserta 2. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang alur Tahapan SIKLUS PEMBANGUNAN DESA 3. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang substansi yang terkandung dalam setiap tahapan SIKLUS PEMBANGUNAN DESA 4. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang TUGAS KPMD dalam setiap tahapan SIKLUS PEMBANGUNAN DESA 5. Memberikan ruang Tanya jawab kepada peserta pelatihan
  6. 6. SIKLUS PEMBANGUNAN DESA PENGERTIAN Jika diurai satu per satu, ada dua makna yang terkadung di dalamnya yaitu kata “SIKLUS dan PEMBANGUNAN DESA”. Sekarang mari kita bedah makna dari masing-masing kata tersebut. Siklus adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara rutin atau berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (minggu, bulan, tahun, dll). Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Permendagri 114 pasal 1 ayat 9). Dari dua penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahwa Siklus Pembangunan Desa adalah serangkaian proses yang berlangsung secara rutin dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Apa saja yang perlu dilakukan dalam proses pembangunan desa? Secara garis besar ada tiga tahapan dalam proses pembangunan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan, Pengawasan, Pelaporan. Untuk lebih mudahnya kita lihat dalam tabel berikut ini: PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, PENGAWASAN & PELAPORAN Perencanaan RPJM Desa Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat & Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa Pemantauan dilakukan secara partisipatif. Pelaporan pada tiap semester I & II (Musdes) Perencanaan RKP Desa Proses Penganggaran APB Desa (maks. 31 Des) MUSDES DAN MUSRENBANGDES MUSYAWARAH DESA (MUSDES) Mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk memahami Musdes secara gamblang, mari kita lihat dasar hokum yang mengatur tentang Musdes mulai dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa hingga turunannya. Di dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 54 ayat 1-4 dijelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut diantaranya adalah penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang akan masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan asset desa, kejadian luar biasa. Musyawarah Desa dilaksanakan minimal 1x dalam 1 tahun dan biaya pelaksanaan dibiayai dari APB Desa. Mengacu pada: Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
  7. 7. Baik yang tertuang di dalam Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 ataupun di dalam Permendesa No.2 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 1 dijelaskan juga bahwa Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Mengacu pada Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD. Dijelaskan lagi pada pasal 21 ayat 1, Musyawarah Desa membahas dan menyepakati laporan hasil kajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan Desa dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang : penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Metode pembahasan dilakukan dengan cara FGD dan pembagian kelompok diskusi berdasarkan pada 4 bidang (pasal 21 ayat 2). Hasil pembahasan dijadikan dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa (pasal 22 ayat 2). Pasal 31 ayat 1 dan 2, bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa yang nantinya akan dijadikan dasar kepala desa untuk menyusun Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Lalu kapan Musdes dilaksanakan? Lebih lanjut pada ayat 3 dijelaskan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Agenda yang dibahas pada saat Musyawarah Desa adalah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM Desa, membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (Pasal 32 ayat 1). Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang kemudian akan dijadikan dasar bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKP Desa (pasal 32 ayat 3-4). Kemudian di pasal 81 ayat 2, dijelaskan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun berikutnya. Adapun agenda yang dibahas adalah Panitia pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan kepada kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD (pasal 81 ayat 3), tanggapan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan kepala desa, hasil kesepakatan antara BPD, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Unsur Masyarakat dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan (pasal 82 ayat 1-5). Dari penjabaran diatas mungkin agak sedikit tercerahkan pemahaman kita tentang Musyawarah Desa. Atau mungkin malah justru semakin bingung mengingat penjabaran antara pasal yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi sebenarnya perbedaan klausul tersebut justru memberikan gambaran lebih jelas lagi kepada kita bahwa memang ada klasifikasi / pengelompokan Musyawarah Desa diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis diantaranya meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang akan masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan asset desa, kejadian luar biasa. 2. Metode pembahasan adalah FGD dengan pembagian kelompok berdasarkan 4 bidang 3. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD 4. Unsur yang terlibat adalah BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat 5. Dibiayai dari APB Desa 6. Dilihat dari sisi waktu dan agenda yang dibahas, ada 2 siklus dalam Pembangunan Desa yaitu
  8. 8. a. Musyawarah Desa pada Tahun I  Dilakukan pada tahun I setelah Kepala Desa dilantik untuk membahas dan menyepakati laporan hasil kajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan Desa dan rencana prioritas kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.  Hasil dari pembahasan tersebut dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa untuk menyusun RPJM Desa dimana RPJM Desa ditetapkan maksimal 3 bulan setelah Kepala Desa dilantik (lihat pada Permendagri No.114 tahun 2014 pasal 5 ayat 2).  Dilaksanakan minimal 1x dalam satu tahun (artinya bisa lebih dari 1x) b. Musyawarah Desa pada Tahun II – VI  Dilaksanakan pada tahun ke-2 hingga tahun ke-6 atau sampai masa jabatan kepala desa berakhir.  Agenda yang dibahas: Perencanaan Pembangunan Desa Mencermati ulang dokumen RPJM Desa, Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM Desa, membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil pembahasan dijadikan dasar bagi Pemerintah desa untuk menyusun RKP Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Panitia pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan kepada kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD (pasal 81 ayat 3), tanggapan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan kepala desa. Hasil pembahasan dijadikan dasar bagi Pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pembangunan.  Dilaksanakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember Secara garis besar, penjelasan tentang Musdes sudah dapat dipahami. Nah sekarang mari kita lihat penjelasan terkait dengan Musrenbang Desa. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) Sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanani oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan APBD kab/kota. Pasal 46 ayat 1, bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Pertanyaannya adalah kapan RKP Desa mulai disusun dan ditetapkan? Sesuai dengan pasal 29 ayat 3-4 bahwa RKP Desa mulai disusun di bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa inilah yang nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun APB Desa. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa adalah maksimal bulan September tahun berjalan. Dari sekelumit penjelasan diatas dapat kita ketahui perbedaan diantara keduanya. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita, akan lebih baik kita tampilkan dalam bentuk Siklus Besar Pembangunan Desa:
  9. 9. Siklus Tahun ke I: Keterangan: = Kegiatan yang difasilitasi oleh Kepala Desa = Kegiatan yang difasilitasi oleh BPD = Kegiatan yang difasilitasi oleh Pelaksana Kegiatan PERSIAPAN MUSDES 1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa 2. Penyelarasan arah kebijakan Renc. Pemb. kab/kota 3. Pengkajian keadaan Desa melalui Musyawarah Dusun BULAN DESEMBER (Musyawarah Desa II) Agenda Pembahasan: 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2. Perdes ttg APB Desa Catatan: Ini dilakukan bila memungkinkan (tergantung dari waktu pelantikan Kepala Desa) Stlh KADES DILANTIK MUSYAWARAH DESA I Agenda Pembahasan: 1. Laporan Hasil Kajian Desa 2. Rumusan arah kebijakan Desa 3. Rencana Prioritas Kegiatan Bidang 1 – 4 4. Sumber Pembiayaan 5. Rencana Pelaksana Kegiatan PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA MUSRENBANG DESA Agenda Pembahasan: 1. Menetapkan RPJM Desa 2. Menetapkan DU RKP Desa 3. RAPB Desa PERBAIKAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RPJM-DESA PELAKSANAAN KEGIATAN (Lanjutan Program Kades Sebelumnya) 1. Pemerikasaan kegiatan infrastruktur 2. Perubahan kegiatan 3. Pengelolaan pengaduan masy 4. Penyiapan Laporan pelaksanaan 5. Pelestarian dan pemanfaatan hasil keg.
  10. 10. Siklus Tahun ke II - VI: (kondisi tidak ada perubahan RPJM Desa) Keterangan: = Kegiatan yang difasilitasi oleh Kepala Desa = Kegiatan yang difasilitasi oleh BPD = Kegiatan yang difasilitasi oleh Pelaksana Kegiatan PELAKSANAAN KEGIATAN (Semester I) 1. Pemerikasaan kegiatan infrastruktur 2. Perubahan kegiatan 3. Pengelolaan pengaduan masy 4. Penyiapan Laporan pelaksanaan 5. Pelestarian dan pemanfaatan hasil keg. TUGAS TIM RKP Desa 1. Mencermati Pagu Indikatsi Desa & Prog. Yg masuk Desa 2. Mencermati ulang RPJM Desa 3. Menyusun rancangan RKP Desa 4. Menyusun rancangan DU RKP Desa PERSIAPAN PELAKSANAAN (JANUARI) 1. Penetapan Pelaksana Keg 2. Rencana Kerja 3. Sosialisasi 4. Pembekalan Pelaksana Kegiatan 5. Penyiapan Dok. Administrasi 6. Pengadaan Tenaga Kerja 7. Pengadaan Barang/Material BULAN DESEMBER (Musyawarah Desa II) Agenda Pembahasan: 1. Laporan Pelaksanaan II 2. Perdes ttg APB Desa BULAN JUNI (Musyawarah Desa I) Agenda Pembahasan: 1. Laporan Pelaksanaan I 2. Pencermatan Ulang RPJM Desa 3. Tim Verifikasi Pembentukan TIM Penyusun RKP Desa Oleh Kepala Desa JULI – DESEMBER (Pelaksanaan Semester II) Maks. SEPTEMBER (Musrenbang Desa) Agenda Pembahasan: 1. Menetapkan RKP Desa 2. Menetapkan DU RKP Desa 3. RAPB Desa JANUARI – JUNI (Pelaksanaan Semester I) PELAKSANAAN KEGIATAN (Semester II) 1. Pemerikasaan kegiatan infrastruktur 2. Perubahan kegiatan 3. Pengelolaan pengaduan masy 4. Penyiapan Laporan pelaksanaan 5. Pelestarian dan pemanfaatan hasil keg.
  11. 11. Siklus Tahun ke II - VI: (kondisi untuk Perubahan RPJM Desa) Keterangan: = Kegiatan yang difasilitasi oleh Kepala Desa = Kegiatan yang difasilitasi oleh BPD = Kegiatan yang difasilitasi oleh Pelaksana Kegiatan PERSIAPAN MUSDES 1. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa 2. Penyelarasan arah kebijakan Renc. Pemb. kab/kota 3. Pengkajian keadaan Desa melalui Musyawarah Dusun PELAKSANAAN KEGIATAN (Semester I) 1. Pemerikasaan kegiatan infrastruktur 2. Perubahan kegiatan 3. Pengelolaan pengaduan masy 4. Penyiapan Laporan pelaksanaan 5. Pelestarian dan pemanfaatan hasil keg. TUGAS TIM RKP Desa 1. Mencermati Pagu Indikatsi Desa & Prog. Yg masuk Desa 2. Mencermati ulang RPJM Desa 3. Menyusun rancangan RPJM Desa Perubahan 4. Menyusun rancangan RKP Desa 5. Menyusun rancangan DU RKP Desa PERSIAPAN PELAKSANAAN (JANUARI) 1. Penetapan Pelaksana Keg 2. Rencana Kerja 3. Sosialisasi 4. Pembekalan Pelaksana Kegiatan 5. Penyiapan Dok. Administrasi 6. Pengadaan Tenaga Kerja 7. Pengadaan Barang/Material PELAKSANAAN KEGIATAN (Semester II) 1. Pemerikasaan kegiatan infrastruktur 2. Perubahan kegiatan 3. Pengelolaan pengaduan masy 4. Penyiapan Laporan pelaksanaan 5. Pelestarian dan pemanfaatan hasil keg. BULAN DESEMBER (Musyawarah Desa II) Agenda Pembahasan: 1. Laporan Pelaksanaan II 2. Perdes ttg APB Desa JANUARI – JUNI (Pelaksanaan Semester I) BULAN JUNI (Musyawarah Desa I) Agenda Pembahasan: 1. Laporan Pelaksanaan I 2. Laporan hasil kajian desa 3. Pencermatan Ulang RPJM Desa 4. Rumusan arah kebijakan desa 5. Prioritas & sumber pendanaan 6. Tim Verifikasi JULI – DESEMBER (Pelaksanaan Semester II) Maks. SEPTEMBER (Musrenbang Desa) Agenda Pembahasan: 1. Menetapkan RPJM Desa Perubahan 2. Menetapkan RKP Desa 3. Menetapkan DU RKP Desa 4. RAPB Desa
  12. 12. Dari siklus di tahun 1 dan tahun 2-6, ada perbedaan yang cukup signifikan dimana pada siklus tahun 1, kegiatan lebih berorientasi pada perencanaan pembangunan desa dan untuk pelaksanaan masih sebatas melanjutkan program kegiatan kepala desa sebelumnya. Sedangkan untuk siklus tahun ke 2-6, sudah ada perimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Nah sudah jelas perbedaannya bukan?. Kemudian secara substansi ada alasan yang cukup mendasar kenapa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dan Musrenbang Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa adalah merupakan kontrol sosial masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Dalam mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang mandiri penuh dengan syarat partisipasi masyarakat itu sendiri. PRINSIP NILAI-NILAI MUSYAWARAH DUSUN 1. Partisipatif 2. Demokratis 3. Kesetaraan 4. Pemberdayaan 5. Rekognisi 6. Kebersamaan 7. Kekeluargaan MUSYAWARAH DESA 1. Demokratis 2. Kesetaraan 3. Keberagaman 4. Keterwakilan 5. Pemberdayaan 6. Keberlanjutan MUSRENBANG DESA 1. Demokratis 2. Kesetaraan 3. Keberagaman 4. Keterwakilan 5. Pemberdayaan 6. Keberlanjutan 7. Transparansi 8. Akuntabilitas PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Kemandirian 2. Kegotongroyongan 3. Kekluargaan 4. Kebersamaan 5. Transparansi 6. Akuntabilitas 7. Pemberdayaan 8. Keberlanjutan
  13. 13. TUGAS KPMD MUSYAWARAH DUSUN 1. Bersama-sama dengan Tim RKP Desa memfasilitasi proses pelaksanaan Musyawarah Dusun 2. Mengajak masyarakat untuk menemukenali masalah dan potensi yang ada di tingkat dusun. Alat yang dipakai adalah peta desa, kalender musim, diagram kelembagaan desa. Jika kesulitan dapat memakai daftar pertanyaan kunci yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. 3. Menampung usulan masyarakat tingkat dusun yang akan dibawa ke tingkat desa MUSYAWARAH DESA (Semester I) 1. Mencermati laporan pelaksanaan kegiatan semester I 2. Mengawal usulan masyarakat tingkat dusun berdasarkan dari hasil kajian desa agar diakomodir dalam RPJM Desa dan RKP Desa. 3. Mencermati ulang RPJM Desa 4. Berpartisipasi memberikan masukan dalam merumuskan arah kebijakan desa, penentuan prioritas program dan sumber pendanaan BERSAMA-SAMA DENGAN TIM RKP-DESA 1. Mencermati Pagu Indikasi Desa & Program yang masuk ke Desa 2. Mencermati ulang RPJM Desa 3. Menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa 4. Menyusun Rancangan RKP Desa 5. Menyusun Rancangan DU RKP Desa MUSRENBANG DESA 1. Memberikan masukan dalam upaya pembahasan RPJM Desa & RKP Desa 2. Berpartisipasi aktif dalam proses penganggaran desa saat pembahasan RAPB Desa PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam gotong-royong 2. Menumbuhkan swadaya masyarakat 3. Bersama-sama masyarakat melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur 4. Mengawal proses perubahan kegiatan 5. Pengelolaan pengaduan masyarakat 6. Fasilitasi dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan MUSYAWARAH DESA (Semester II) 1. Mencermati laporan pelaksanaan kegiatan semester I 2. Berpartisipasi aktif dalam proses penganggaran desa saat pembahasan APB Desa
  14. 14. MODUL 3: Topik : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 5. Peserta memahami tahapan perencanaan pembangunan desa 6. Peserta memahami tahapan penyusunan RPJM Desa 7. Peserta memahami tahapan penyusunan RKP Desa 8. Peserta memahami sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa 3. Penyampaian materi oleh pemandu 4. Metode penyampaian Andragogy dengan pendekatan dialog interaktif Waktu yang diperlukan 2 JPL atau 2 x 45 menit (90 menit) 6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Siklus Pembangunan Desa 8. Perencanaan Partisipatif melalui Musdus 9. Perencanaan Pembangunan Desa 10. Pelaksanaan Pembangunan Desa 4. LCD 5. Kertas plano, selotif kertas, spidol 6. Metaplan
  15. 15. 7. Sampaikan salam dan perkenalkan diri kepada peserta 8. Ajak peserta untuk melihat video tentang Penyusunan RPJM Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 9. Berikan waktu kepada peserta untuk memberikan tanggapan atas video yang baru saja dilihat 10. Berikan aplaus kepada peserta yang memberikan tanggapan 11. Berikan penjelasan kepada peserta bahwa saat ini kita harus merubah paradigma kita dalam kontek pembangunan desa dimana pemberdayaan penuh dengan syarat partisipasi masyarakat. 6. Ajak peserta pelatihan untuk mengurai makna PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA sesuai dengan tingkat pemahaman peserta 7. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang Tahapan PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 8. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang Tahapan PENYUSUNAN RPJM DESA 9. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang Tahapan PENYUSUNAN RKP DESA 10. Memberikan ruang Tanya jawab kepada peserta pelatihan PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  16. 16. Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya. Namun demikian ada beberapa hal menjadi persoalan bersama diantaranya adalah : 1. Apakah proses perencanaan pembangunan sudah merupakan hal yang penting bagi masyarakat dimana perencanaan pembangunan merupakan persoalan hajat hidup masyarakat desa sehingga masyarakat benar-benar bergairah dan ikut berperan secara aktif dalam proses perencanaan? 2. Apakah perencanaan sudah menjawab persoalan hidup masyarakat terkait dengan kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih & sanitasi, kecukupan energi, dll? 3. Apakah dalam proses perencanaan pembangunan desa, melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk pelibatan kaum perempuan? 4. Apakah perencanaan pembangunan desa sudah mengacu pada peraturan perundang- undangan yang ada? 5. Apakah kegiatan yang dilaksanakan di desa sudah mengacu pada perencanaan desa yang ada yang dalam hal ini RPJM Desa & RKP Desa? 6. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang ada di desa. Persoalan-persoalan diatas muncul mungkin disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: a. Faktor pemahaman masyarakat yang kurang terkait dengan alur dan tahapan proses perencanaan b. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami tentang alur dan tahapan proses perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat maksimal sesuai dengan aturan perundangan yang ada Dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut diatas, maka perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar memahami alur dan tahapan proses perencanaan di desa. Tulisan ini berupaya untuk memberikan gambaran kepada para pelaku di desa agar perencanaan pembangunan di desa dapat dibuat secara maksimal sesuai dengan impian dan harapan masyarakat akan kemajuan dan kemandirian desa. Dasar hukum : 1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No.43 Tahun 2014 tentang UU Desa 3. PP No.47 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No.43 Tahun 2014 tentang UU Desa 4. PP No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 5. Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa BAGIAN I PENJELASAN UMUM Di dalam perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang terdiri atas : a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lama 3 bulan sejak Kepala Desa dilantik. b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  17. 17. BAGIAN II PENYUSUNAN RPJM DESA Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa , pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ANTARA LAIN MELIPUTI : 1. Penetapan dan penegasan batas Desa; 2. Pendataan Desa; 3. Penyusunan tata ruang Desa; 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; 5. Pengelolaan informasi Desa; 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan 10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ANTARA LAIN MELIPUTI : 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: a. Tambatan perahu; b. Jalan pemukiman; c. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; d. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; e. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan f. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: a. Air bersih berskala Desa; b. Sanitasi lingkungan; c. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan d. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: a. Taman bacaan masyarakat; b. Pendidikan anak usia dini; c. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan e. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: a. Pasar Desa; b. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  18. 18. c. Penguatan permodalan BUM Desa; d. Pembibitan tanaman pangan; e. Penggilingan padi; lumbung Desa; f. Pembukaan lahan pertanian; g. Pengelolaan usaha hutan Desa; h. Kolam ikan dan pembenihan ikan; i. Kapal penangkap ikan; j. Cold storage (gudang pendingin); k. Tempat pelelangan ikan; tambak garam; l. Kandang ternak; m. Instalasi biogas; n. Mesin pakan ternak; o. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: a. Penghijauan; b. Pembuatan terasering; c. Pemeliharaan hutan bakau; d. Perlindungan mata air; e. Pembersihan daerah aliran sungai; f. Perlindungan terumbu karang; dan g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ANTARA LAIN: 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 3. Pembinaan kerukunan umat beragama; 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 5. Pembinaan lembaga adat; 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan 7. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTARA LAIN: 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 2. Pelatihan teknologi tepat guna; 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa; b. Kelompok usaha ekonomi produktif; c. Kelompok perempuan, d. Kelompok tani, e. Kelompok masyarakat miskin, f. Kelompok nelayan, g. Kelompok pengrajin, h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, i. Kelompok pemuda;dan j. Kelompok lain sesuai kondisi Desa Dalam penyusunan RPJM Desa, Kepala Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan
  19. 19. kabupaten/kota. Lalu bagaimanakah tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan RPJM Desa? Berikut ini tahapan penyusunan RPJM Desa : a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c. Pengkajian keadaan Desa; d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; e. Penyusunan rancangan RPJM Desa; f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan g. Penetapan RPJM Desa. TAHAP I : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA 1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. 2. Tim Penyusun RPJM-Desa terdiri dari: a. Kepala Desa selaku pembina b. Sekretaris Desa selaku ketua c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. 3. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 4. Tim penyusun wajib mengikutsertakan perempuan. 5. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. TAHAP II : PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa kemudian dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. TAHAP III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA Dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Adapun kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi : 1. Penyelarasan data Desa diantaranya meliputi : a. Pengambilan data dari dokumen data Desa yang meliputi : Sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan b. Perbandingan data Desa dengan kondisi terkini.
  20. 20. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa sebagai lampiran pengkajian desa yang akan dijadikan bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 2. Penggalian gagasan masyarakat Dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Proses penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi melalui Musyawarah Dusun atau Musyawarah Khusus unsur masyarakat. Unsur-unsur masyarakat yang terlibat : tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; kelompok pemerhati dan pelindungan anak; kelompok masyarakat miskin;dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Metode : Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discusion (FGD) Alat yang digunakan : Sketsa Desa, Kalender Musim, Bagan Kelembagaan. Jika mengalami kesulitan atau hambatan dalam menggunakan alat yang yang ada, maka Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat yang lain yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dalam memfasilitasi penggalian gagasan di tingkat dusun. Hasil penggalian gagasan masyarakat dituangkan dalam format rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagai lampiran laporan pengkajian desa. Laporan pengkajian desa dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri dokumen : a. Data Desa yang sudah diselaraskan b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat 3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Tahapan dalam penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa adalah sbb : a. Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa b. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dari Tim penyusun RPJM Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. TAHAP IV : PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Musyawarah Desa diselenggaran oleh BPD berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Di dalam musyawarah Desa tersebut membahas dan menyepakati beberapa hal diantaranya adalah :
  21. 21. 1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa 3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Metode : Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discusion (FGD) Materi Pembahasan : a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar / pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa TAHAP V : PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Desa Disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa disertai dengan Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita Acara disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa. Jika Kepala Desa belum menyetujui, maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan Rancangan RPJM Desa sesuai arahan Kepala Desa. Setelah disetujui oleh Kepala Desa, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) TAHAP VI : PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Penyelenggara : Kepala Desa Agenda : Membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa Peserta : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Unsur masyarakat : tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat sebagaimana tersebut diatas, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. TAHAP VII : PENYEMPURNAAN & PENETAPAN RANCANGAN RPJM Desa Tahapan kegiatan : 1. Setelah pelaksanaan Musrenbang Desa, Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
  22. 22. 2. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. 3. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. 4. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. CATATAN : Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa jika terjadi dalam hal : a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. c. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. BAGIAN III PENYUSUNAN RKP DESA Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang nantinya akan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam penetapan APB Desa. Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa. Adapun kegiatan dalam penyusunan RKP Desa diantaranya adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa e. Penyusunan rancangan RKP Desa f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa g. Penetapan RKP Desa h. Perubahan RKP Desa i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Penjabaran dari 9 tahapan kegiatan diatas adalah sebagai berikut: TAHAP I : PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Seperti dalam penyusunan RPJM Desa, di dalam penyusunan RKP Desa bahwa penyelenggara Musyawarah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa dimana hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Penyelenggaraan Musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Agenda Pembahasan Musdes : a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  23. 23. b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. d. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. e. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. f. Berita acara menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. TAHAP II : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa yang terdiri dari: a. Kepala Desa selaku pembina; b. Sekretaris Desa selaku ketua; c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Tugas Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. TAHAP III : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA DAN PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN MASUK KE DESA Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : 1. Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan berkaitan dengan : a. Pagu indikatif Desa; b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. 2. Setelah Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kab/kota, Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi: a. Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN; b. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. 3. Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi: a. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. 4. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
  24. 24. 5. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. 6. Berdasarkan hasil pencermatan tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. 7. Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa. 8. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi. 9. Percepatan perencanaan pembangunan dilakukan untuk memastikan bahwa APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. TAHAP IV : PENCERMATAN ULANG RPJM Desa Dalam tahap ini, Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 ( satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. TAHAP V : PENYUSUNAN RANCANGAN RKP Desa 1. Dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa berpedoman kepada: a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa; b. Pagu indikatif Desa; c. Pendapatan asli Desa; d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 2. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. 3. Pelaksana kegiatan sekurang¬kurangnya meliputi: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Anggota pelaksana. 4. Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan. 5. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 6. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa.
  25. 25. 7. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional. 8. Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. 9. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. 10. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa. 11. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi. 12. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 13. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. 14. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. 15. Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. 16. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. 17. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa. 18. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa 19. Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 20. Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. TAHAP VI : PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. 2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. 3. Unsur masyarakat terdiri atas: a. Tokoh adat; b. Tokoh agama; c. Tokoh masyarakat; d. Tokoh pendidikan; e. Perwakilan kelompok tani; f. Perwakilan kelompok nelayan; g. Perwakilan kelompok perajin; h. Perwakilan kelompok perempuan; i. Perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. 4. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 5. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 6. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: a. Pagu indikatif Desa;
  26. 26. b. Pendapatan asli Desa; c. Swadaya masyarakat Desa; d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 7. Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; f. Pendayagunaan sumber daya alam; g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa. TAHAP VII : PENETAPAN RKP Desa 1. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. 2. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 3. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. 4. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa 5. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. TAHAP VIII : PERUBAHAN RKP Desa 1. RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
  27. 27. b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 4. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa 5. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar. 6. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. 7. Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa. TAHAP IX : PENGAJUAN DAFTAR USULAN RKP Desa 1. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat. 2. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. 3. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota. 4. Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. 5. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. 6. Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
  28. 28. MODUL 4: Topik : PELAKSANAAN, PEMANTAUAN & PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA 1. Peserta memahami tahapan persiapan pelaksanaan pembangunan desa 2. Peserta memahami pelaksanaan pembangunan desa 3. Peserta memahami tentang pengelolaan pengaduan masyarakat 4. Peserta memahami pemeliharaan dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa 5. Peserta memahami tahapan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa baik secara partisipatif maupun secara struktural 1. Penyampaian materi oleh pemandu 2. Metode penyampaian Andragogy dengan pendekatan dialog interaktif Waktu yang diperlukan 2 JPL atau 2 x 45 menit (90 menit) 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Siklus Pembangunan Desa 3. Perencanaan Partisipatif melalui Musdus 4. Perencanaan Pembangunan Desa 5. Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. LCD 2. Kertas plano, selotif kertas, spidol 3. Metaplan
  29. 29. 1. Sampaikan salam dan perkenalkan diri kepada peserta 2. Lakukan ice breaking dengan cara permainan atau cerita-cerita lucu yang dapat menggugah semangat agar peserta tidak merasa jenuh setelah menerima beberapa materi sebelumnya 3. Berikan waktu kepada peserta untuk memberikan tanggapan atas permainan atau cerita yang baru saja disampaikan 4. Berikan aplaus kepada peserta yang memberikan tanggapan 5. Berikan penjelasan kepada peserta bahwa saat ini kita harus merubah paradigma kita dalam kontek pembangunan desa dimana pemberdayaan penuh dengan syarat partisipasi masyarakat. 1. Memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk menceritakan pengalamannya terkait PELAKSANAAN PEMBANGUNAN yang ada di desanya 2. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang Tahapan PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 3. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang Tahapan PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA 4. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 5. Penjelasan materi kepada peserta pelatihan tentang PEMELIHARAAN & PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 6. Memberikan ruang Tanya jawab kepada peserta pelatihan PERLAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
  30. 30. PERLAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BAGIAN I PENJELASAN UMUM Setelah tahap perencanaan selesai dengan ditetapkannya APB Desa di 31 Desember, maka di bulan Januari tahun berjalan Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Adapun pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi : a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa (dikelola dengan cara swakelola) b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa (dengan pihak ketiga). Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, dan dicatat dalam APB Desa. CATATAN : JIKA Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada bupati/walikota melalui camat. (PASAL 53) BAGIAN II PERSIAPAN PELAKSANAAN Apa saja yang perlu dilakukan dalam tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan? Ada 7 tahapan yang harus dilakukan pada tahap persiapan diantaranya adalah sebagai berikut : a. Penetapan pelaksana kegiatan b. Penyusunan rencana kerja c. Sosialisasi kegiatan d. Pembekalan pelaksana kegiatan e. Penyiapan dokumen administrasi f. Pengadaan tenaga kerja g. pengadaan bahan/material.
  31. 31. Seperti apakah penjelasan dari ke-7 tahapan tersebut? Berikut mari kita bahas satu per- satu. TAHAP I : PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN Daftar pelaksana kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, terlebih dahulu diperiksa leh Kepala Desa. Setelah Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Apabila pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, atau sedang dalam proses menjalani sanksi pidana maka kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. TAHAP II : PENYUSUNAN RENCANA KERJA Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan tugas dari Pelaksana Kegiatan untuk membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Pertanyaan dasarnya kenapa harus ada rencana kerja? Seperti yang dikatakan Lorange (1980) bahwa sebuah kegiatan hendaklah dapat berinovasi dan menuju pada sebuah perubahan. Jika tidak mendukung kearah inovasi dan perubahan, maka sebenarnya merupakan kegagalan. Dengan kata lain, gagal dalam perencanaan sama halnya dengan merencanakan kegagalan itu sendiri. Lalu apa tujuan dari sebuah perencanaan? Ada 4 hal yang hendak dicapai kenapa perencanaan harus ada diantaranya adalah : untuk antisipasi dan merekam perubahan, untuk mengarahkan, untuk efektifitas kerja dan memudahkan pengawasan : Albert Silalahi (1987). Perencanaan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan sebuah kegiatan, berfungsi sebagai budgeting, sebagai alat kendali pengawasan dan memudahkan koordinasi. Dari sekilas gambaran diatas maka Rencana Kerja yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan paling tidak memuat antara lain: a. Uraian kegiatan b. Biaya c. Waktu pelaksanaan d. Lokasi e. Kelompok sasaran f. Tenaga kerja g. Daftar pelaksana kegiatan Setelah Rencana kerja tersusun maka harus dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. TAHAP III : SOSIALISASI KEGIATAN Sebagai salah satu bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas maka Kepala desa wajib menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Substansi dari sosialisasi kegiatan adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi terkait rencana pembangunan didesa sehingga dapat mendorong kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif, berpartisipasi dalam proses pembangunan. Lebih jauh lagi masyarakat dapat melakukan kontrol sosial atas kebijakan yang ada di desa. Civil society tidak akan dapat terwujud jika masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial. Selanjutnya kontrol sosial hanya dapat dilakukan jika masyarakat ikut terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan. Maka untuk mewujudkan civil society penuh dengan syarat partisipasi masyarakat secara total. Lalu bagaimana pola
  32. 32. pendekatan sosialisasi dan media apa saja yang dapat dipakai? Pola pendekatan dan media sosialisasi dapat melalui: a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa b. Musyawarah dusun c. Musyawarah kelompok d. Sistem informasi Desa berbasis website e. Papan informasi desa f. Media lain sesuai kondisi Desa. TAHAP IV : PEMBEKALAN PELAKSANA KEGIATAN Tahap yang ketiga setelah penyusunan rencana kerja adalah pembekalan kepada pelaksana kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis. Siapa yang melakukan bimbingan teknis? Dalam hal ini yang melakukan bimbingan teknis adalah Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Lalu siapa sajakah pesertanya? Pesertanya adalah : a. Kepala Desa b. Perangkat Desa c. Badan Permusyawaratan Desa d. Pelaksana kegiatan e. Panitia pengadaan barang dan jasa f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa g. Lembaga pemberdayaan masyarakat. Materi pembekalan antara lain meliputi: a. Pengelolaan keuangan Desa Terkait dengan persoalan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Terkait persoalan teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa c. Pembangunan Desa Terkait dengan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa , penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa TAHAP IV : PENYIAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN Dokumen administrasi kegiatan paling tidak meliputi: a. Dokumen RKP Desa beserta lampiran b. Dokumen APB Desa c. Dokumen administrasi keuangan d. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan e. Daftar masyarakat penerima manfaat f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa h. Dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa i. Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
  33. 33. j. Dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan TAHAP V : PENGADAAN TENAGA KERJA DAN BAHAN/MATERIAL Prinsip Utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa adalah optimalisasi SDM, SDA dan menumbuhkan social capital yang dalam hal ini adalah menumbuhkan swadaya dan gotong royong masyarakat desa. Dalam upaya optimalisasi SDM yang ada di Desa perlu dilakukan beberapa hal diantaranya: a. Pendataan dan pendaftaran calon tenaga kerja b. Pembentukan kelompok kerja dan pembagian jadwal c. System pembayaran upah Dalam upaya optimalisasi SDA yang ada di Desa perlu dilakukan beberapa hal diantaranya: a. Pendataan dan penentuan kebutuhan material/bahan yang diperlukan b. Menentukan system pengadaan material/bahan. Dalam upaya menumbuhkan social capital yang ada di Desa, hal yang perlu dilakukan oleh pelaksana kegiatan diantaranya: a. Penghimpunan swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat b. Pendataan sumbangan material dari masyarakat Desa dan pihak ketiga c. Pendataan hibah dari masyarakat Desa dan pihak ketiga d. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela e. Penetapan jadwal kerja. Sebagai bukti bahwa Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat, minimal perlu mengadministrasikan dokumen: a. Pernyataan hibah atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa. Akta hibah dibiayai melalui APB Desa b. Pernyataan tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara: a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan melalui jual beli b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi, termasuk tanaman. Dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin, maka pembiayaan dilakukan melalui APB Desa. BAGIAN III PELAKSANAAN KEGIATAN PENJELASAN UMUM Secara garis besar, tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: a. Rapat kerja pelaksana kegiatan b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Desa c. Perubahan pelaksanaan kegiatan d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
  34. 34. e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Lebih detailnya mari kita bahas satu per satu. RAPAT KERJA PELAKSANA KEGIATAN Rapat kerja minimal dilaksanakan 2 tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Materi pembahasan rapat kerja antara lain: a. Perkembangan kegiatan b. Pengaduan masyarakat c. Masalah, kendala dan hambatan d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya e. Perubahan kegiatan f. Tambahan agenda pembahasan dari Kepala Desa sesuai kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Desa PEMERIKSAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DESA Dalam proses pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan pembangunan Desa adalah optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa, maka dalam pengadaan tenaga ahli diutamakan berasal dari masyarakat Desa. Jika tidak tersedia tenaga ahli yang berasal dari Desa, tenaga ahli dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap meliputi: a. Tahap pertama : tahap terhadap 40% dari keseluruhan target kegiatan b. Tahap kedua : tahap terhadap 80% dari keseluruhan target kegiatan c. Tahap ketiga : tahap terhadap 100% dari keseluruhan target kegiatan PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa adalah merupakan akibat dari adanya kejadian khusus. Untuk itu Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Penyebab kejadian khusus tersebut diantaranya adalah: a. Kenaikan harga b. Kelangkaan bahan/material c. Force mayor seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan kerusuhan sosial. Jenis perubahan kegiatan : a. Penambahan biaya kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa b. Perubahan jenis kegiatan c. Menunda kegiatan hingga disetujui oleh Kepala Desa Perubahan kegiatan tersebut dilengkapi dengan bukti administrasi yang berupa: a. BA perubahan kegiatan b. Perubahan desain & RAB kegiatan Untuk point b khusus untuk kegiatan bidang infrastruktur Desa. Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PENGELOLAAN PENGADUAN & PENYELESAIAN MASALAH
  35. 35. Yang perlu dilaukan dalam pengelolaan pengaduan & penyelesaian masalah minimal meliputi kegiatan: a. Kotak pengaduan masyarakat b. Analisa masalah pengaduan masyarakat c. Penetapan status masalah d. Penyelesaian masalah Ketentuan Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah: a. Menjaga rahasia identitas pelapor/pengadu b. Penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan c. Sosialisasi tingkat perkembangan penanganan masalah kepada masyarakat Desa d. Melibatkan masyarakat Desa e. Dokumentasi bukti pengaduan, penyelesaian masalah dan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam BA Musyawarah Desa. PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Administrasi pelaporan minimal meliputi: a. Realisasi biaya disertai lampiran bukti-bukti pembayaran b. Foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% c. Foto terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa d. Gambar terpasang / As Build Drawing Berdasarkan dari laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang akan dibawa pada saat Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa MUSYAWARAH DESA TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Musyawarah Desa dilaksanakan 2x dalam 1 tahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember T.A selanjutnya. Sebagai contoh, MusDes di Bulan Juni 2016 adalah untuk membahas pelaksanaan kegiatan T.A 2017, maka pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Pertanyaannya adalah : untuk bulan Desember 2016 dan bulan Juni 2017 kenapa dilewati? Apakah di bulan Desember 2016 dan bulan Juni 2017 tidak diadakan MusDes? Jawabanya adalah : bulan Desember 2016 tetap dilakukan MusDes dengan agenda pembahasan pelaporan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan penetapan APB Desa T.A 2017. MusDes di Bulan Juni 2017 adalah untuk membahas pelaksanaan kegiatan T.A 2018. Jadi yang perlu disadari adalah bahwa PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA dimulai di bulan JUNI. Lebih mudahnya kita lihat dalam table dibawah ini : JUNI 2016 DES 2016 JUNI 2017 DES 2017 Laporan kegiatan semester 1 2016 (paling lambat Juli 2016) Laporan semester 2 & laporan akhir tahun pelaksanaan 2016 (paling lambat Januari 2017) Laporan kegiatan semester 1 2017 (paling lambat Juli 2017) Laporan semester 2 & laporan akhir tahun pelaksanaan 2017 (paling lambat Januari 2018) Penyusunan RKP Desa 2017 (Juni – Sept 2016) Penetapan APB Desa 2017 (disusun mulai Okt 2016) Penyusunan RKP Desa 2018 (Juni – Sept 2017) Penetapan APB Desa 2018 (disusun mulai Okt 2016) Mekanisme Pelaksana Kegiatan dalam penyampaian laporan akhir pelaksanaan: a. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari pelaksana kegiatan kepada kepala Desa disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa
  36. 36. b. Penyampaian laporan dari Kepala Desa kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa c. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa d. BPD, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa dimana hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara e. Perbaikan hasil kegiatan berdasarkan BA hasil musyawarah desa. PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa. Pelestarian dan pemanfaatan, dilaksanakan dengan cara: a. Pendataan hasil kegiatan pembangunan b. Membentuk kelompok pemeliharaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa c. Pengalokasian biaya pemeliharaan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa d. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Control social akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa. SECARA STRUKTURAL Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa. Apabila terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa akibat ketidakmampuan atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan: a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
  37. 37. b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
  38. 38. TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA BAB I PENJELASAN UMUM Apa itu RPJM-Desa dan apa itu RKP-Desa? Sebenarnya dalam tulisan sebelumnya tentang Perencanaan Pembangunan Desa, sudah dijelaskan apa itu RPJM Desa sampai pada tahapan penyusunannya. Namun baiklan akan kita bahas lagi lebih mendalam terkait dengan RPJM Desa. Agar tidak terjadi salah tapsir, kita kutipkan saja dari UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 bahwa RPJM-Desa adalah Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun. Sedangkan RKP-Desa adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang kemudian disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Baik RPJM-Desa maupun RKP-Desa, keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa & RKP-Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang kemudian menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB- Desa. Untuk RPJM-Desa ditetapkan maksimal 3 bulan setelah kepala Desa dilantik. Sedangkan RKP-Desa disusun oleh Pemerintah desa mulai bulan Juli ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan. Selain RPJM-Desa dan RKP-Desa, ada lagi yang namanya DURKP-Desa. Yaitu Daftar Usulan RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa dalam jangka waktu 1 tahun yang merupakan bagian dari RKP-Desa yang akan diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah. RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa , pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penjelasan secara lebih detail dari masing-masing bidang dan siapa saja yang terlibat didalamnya dapat dibaca : Perencanaan Pembangunan Desa.
  39. 39. BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN Bagaimana Tahapan Penyusunan RPJM-Desa? Ada 7 tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM-Desa yang secara rinci sudah dibahas di Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam tulisan ini akan dibahas secara sekilas saja. Adapun 7 tahapan kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Pembina adalah kepala Desa, Ketua adalah Sekretaris Desa, Sekretaris adalah Ketua LPMD, Anggota adalah LPMD, KPMD dan masyarakat. Jumlah Tim antara 7-11 orang dengan mengikutsertakan perempuan. 2. Penyelarasan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota Penyelarasan ini dalam rangka desa mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan kabupaten/kota yang diantaranya meliputi: a. RPJMD Kab/kota b. Renstra SKPD c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah kab/kota d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kab/kota e. Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan 3. Pengkajian Keadaan Desa Dalam pengkajian keadaan desa ada 3 sub kegiatan diantaranya meliputi: a. Penyelarasan data Desa Dilakukan dengan cara 1). mengambil data desa terkait dengan SDA, SDM dan Sumber Daya Pembangunan, 2). Perbandingan data Desa dengan kondisi terkini. b. Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun Dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Metode yang digunakan adalah FGD. Alat yang dipakai adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan. Berikut contoh dari ketiga alat tersebut: Contoh Sketsa Desa
  40. 40. Contoh Kalender Musim Contoh Bagan Kelembagaan Jika dalam FGD, masyarakat kesulitan maka pemandu dapat menggunakan daftar pertanyaan kunci untuk proses penggalian gagasan masyarakat. Untuk daftar pertanyaan kunci, silahkan baca di : Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning) melalui Musdus. c. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Laporan hasil pengkajian keadaan desa diserahkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya diserahkan kepada BPD dalam rangka penyusunan RPJM-Desa melalui Musyawarah Desa.
  41. 41. 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dengan materi pembahasan sebagai berikut: a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 5. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 7. Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan RPJM-Desa Bagaimana Tahapan Penyusunan RKP-Desa? 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa 2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa 4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa 5. Penyusunan rancangan RKP Desa 6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa 7. Penetapan RKP Desa 8. Perubahan RKP Desa 9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa Seperti apakah penjabaran dari 9 tahapan tersebut? Silahkan baca di : Perencanaan Pembangunan Desa.
  42. 42. BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM-DESA: COVER PERATURAN DESA TENTANG RPJM-DESA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud Dan Tujuan BAB II : PROFILE DESA 2.1. Kondisi Desa 2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Demografi 2.1.3. Keadaan Sosial 2.1.4. Keadaan Ekonomi 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1. Pembagian Wilayah 2.2.2. Struktur Organisasi Desa BAB III : MASALAH DAN POTENSI 3.1. Masalah 3.2. Potensi BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1. Visi Dan Misi 4.1.1. Visi Desa 4.1.2. Misi 4.2. Kebijakan Pembangunan 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2 Potensi Dan Masalah 4.2.3 Program Pembangunan Desa 4.2.4 Strategi Pencapaian BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa 2. Daftar SDA 3. Daftar SDM 4. Daftar SD Pembangunan 5. Daftar SD Sosial Budaya 6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
  43. 43. 7. Daftar gagasan dusun/Kelompok 8. Potret desa (peta sosial) 9. Daftar Masalah & Potensi 10. Kalender musim 11. Daftar masalah & potensi 12. Diagram kelembagaan 13. Daftar masalah dan potensi 14. Pengelompokan masalah dan potensi 15. Pemeringkatan masalah dan potensi 16. Kajian tindakan masalah 17. Penentuan peringkat tindakan 18. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes 19. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes 20. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa 21. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa 22. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes 23. Rancangan RPJMDes 2015 - 2020 24. Formulir RPJMDes 2015 – 2020 25. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2015 – 2020 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-DESA: COVER PERATURAN DESA TENTANG RKP-DESA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN BPD TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RKP-DESA BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA TENTANG PERATURAN DESA MENGENAI RKP-DESA BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-DESA LAMPIRAN : Rancangan Kerja Pemerintah Desa Dan Kegiatan Yang Masuk ke Desa Dalam 1 Tahun
  44. 44. MUSYAWARAH DUSUN PROSES AWAL PERENCANAAN PARTISIPATIF (Participatory Planning) Musyawarah Dusun atau yang disingkat dengan MusDus dilakukan dalam rangka untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Proses penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Metode yang dipakai dalam proses penggalian gagasan adalah dengan cara diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD). Dalam proses diskusi, agar pembahasan dapat focus dan terarah maka peserta musyawarah dibagi dalam beberapa kelompok diskusi dengan masing-masing kelompok antara 7 – 9 orang. Kenapa jumlah peserta dibatasi antara 7 – 9 orang? Jika diskusi dengan peserta lebih dari 9 orang, dimungkinkan pembahasan menjadi kurang focus dan terarah. Diharapkan dalam satu kelompok diskusi pesertanya adalah homogen. Hal ini untuk menghindari adanya dominasi elite, rasa canggung, minder, malu dan sebagainya sehingga dalam diskusi benar-benar dapat menggali ide / gagasan dari tiap-tiap peserta diskusi. Pertanyaannya adalah apakah jika pesertanya hiterogen tidak dapat dilakukan diskusi? Jawabannya : bisa. Tetapi eksplorasi ide / gagasan dari masing-masing peserta diskusi tidak maksimal. Sebagai contoh seorang petani jika diajak diskusi dengan seorang pejabat kemungkinan besar diskusi didominasi oleh pejabat tersebut dan si petani hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh petabat tadi. Walaupun tidak semua pejabat selalu mendominasi dan petani nurut-nurut saja. Selain dari pemilahan strata sosial, perlu juga diperhatikan pemilahan peserta diskusi berdasarkan laki-laki dan perempuan serta dikelompokkan berdasarkan umur antara kelompok kaum tua dan kelompok pemuda. Perlu diingat bahwa pengelompokan peserta diskusi bukan dalam kontek diskriminasi dalam strata social kaya vs miskin, laki-laki vs perempuan, tua vs muda, dll tetapi lebih bertujuan pada ekplorasi penggalian gagasan agar dapat maksimal. Alat yang digunakan adalah sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Kira – kira dengan alat tersebut, masyarakat kesulitan tidak dalam proses diskusi? Jika mengalami kesulitan dalam diskusi, pemandu dapat menggunakan daftar pertanyaan kunci untuk memancing peserta mengeluarkan pendapatnya. Berikut beberapa pertanyaan kunci yang dapat dijadikan acuan pemandu dalam proses penggalian gagasan di tingkat dusun. Pertanyaan masalah : 1. Apakah ada masalah di lingkungan kita? Kalau ada, apa saja masalah yang terjadi di lingkungan kita? 2. Apakah ada masyarakat kita yang kesulitan dalam masalah ekonomi? Kalau ada, siapa saja, apa pekerjaannya? 3. Apakah masih ada masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni? Kalau ada, siapa saja dan jenis rumahnya apa (rumah bambu/papan/semi permanen/permanen)?
  45. 45. 4. Apakah masih ada masyarakat yang belum memiliki listrik sendiri? Kalau ada siapa saja? 5. Apakah masih ada masyarakat yang belum dapat mengakses kebutuhan air bersih dengan system sanitasi yang memadahi? a. Kebutuhan air dari : PAM/Air Ledeng/Sumur/yang lain? b. Saluran pembuangan limbahnya : jamban/sungai/peresapan/saluran limbah/yang lain? c. Jarak antara sumur dengan septiktank lebih dari 10m atau kurang dari 10m? 6. Apakah masih ada masyarakat yang belum memiliki MCK? Kalau ada, siapa saja? Selama ini kebutuhan air untuk mandi, mencuci, memasak dari mana? Untuk buang air besar/kecil kemana (MCK Umum/Sungai/Pom Bensin/Rumah Sakit/yang lain)? 7. Apakah masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan? Kalau ada, siapa saja? Selama ini berobatnya kemana (dukun tradisional/bidan/ puskesmas/rumah sakit)? 8. Apakah masih ada masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan dasar (SD/SMP)? 9. Apakah ada masyarakat yang putus sekolah? 10. Apakah masih ada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan? Kalau ada siapa saja? (catat semua permasalahan yang ada di tingkat dusun dalam rekap permasalahan sebagai dasar untuk menentukan usulan program ke Desa) Pertanyaan Potensi : 1. Apakah ada potensi Sumber Daya Alam yang dapat dikembangkan oleh masyarakat? Batu kali, pasir, pertanian (sawah tegalan/irigasi), perkebunan (cengkeh/kopi/panili/dll)? 2. Terkait dengan Sumber Daya Manusia : a. Dari sector manakah sumber penghasilan sebagian besar penduduk ditopang? Pertanian/perdagangan/industry/jasa/yang lain? b. Sebagian besar penduduk yang SD/SMP/SMA/PT? c. Apakah ada masyarakat yang berprofesi sebagai guru, bidan/dokter, atau ahli profesi lainnya? 3. Apakah ada fasilitas umum desa yang dapat diakses oleh masyarakat seperti Balai Pasar Desa, Tempat Pelelangan Ikan, Latihan Kerja, Sekolah (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/PT), Posyandu/Polindes/Puskesmas/Rumah Sakit, dll? 4. Apakah ada sumber-sumber ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat di desa? Koperasi, BUMDes, Bank Desa, dll 5. Apakah ada potensi local desa yang dapat dikembangkan untuk menopang ekonomi masyarakat seperti situs wisata sejarah, wisata religi, wisata budaya, dll? (catat semua potensi wilayah yang ada di dusun dalam rekap potensi wilayah dusun sebagai dasar menentukan usulan program ke Desa) Pertanyaan Solusi : Dari permasalahan dan juga potensi yang ada di desa, kira-kira apa solusinya dan rencana program desa yang seperti apa agar dapat mengatasi persoalan lingkungan, ekonomi, rumah tidak layak huni, belum ada listrik, belum punya MCK, kebutuhan air bersih dan sanitasi layak, kebutuhan pendidikan dasar, putus sekolah, pengangguran, akses kesehatan, dll?
  46. 46. (catat semua usulan masyarakat dalam rekap usulan warga beserta rencana kebutuhan biaya yang akan dibawa ke tingkat Desa sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Program RPJM Desa/RKP Desa) Daftar pertanyaan tersebut diatas hanyalah contoh dan dapat dikembangan di masing- masing desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa dan karakteristik wilayah desa. SEKIAN TERIMA KASIH

×