Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."

1. Oleh :
Sawa Suryana, Drs., M.Si
Disampaikan dalam rangka penguatan
Karakter mahasiswa PPGT
Bandungan, 20 Februari 2014

2. PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
GOVERNMENT
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT
SEKTOR
SWASTA
SEKTOR
LAIN
INSTITUSI &
TOMA/TOGA
POLICY
REGULATION
FACILITY
ALUR PIKIR (PROSES)
PEMBANGUNAN MASYARAKAT
COORDINATING
SUPPORT
MASYARAKAT
BERDAYA
(MAMPU, MAJU &
MANDIRI) ALTERNATIF
SOLUSI

3. PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Mencakup:
Community Development
(pembangunan masyarakat)
Community Based Development
(pembangunan yang bertumpu pada masyarakat)
Community-driven Development
(pembangunan yang digerakkan masyarakat)
?
“Memampukan dan Memandirikan
Masyarakat” = PEMBERDAYAAN

4. PARADIGMA PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
 Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) pada awalnya diketengahkan oleh the World
Commision on Environmentand Development, pada tahun
1987. Komisi tersebut juga disebut Brundtland Commision
sesuai dengan nama ketuanya yaitu Ny. Bo Brundtland
waktu itu menjabat sebagai perdana menteri Norwegia.
Komisi tersebut memaknai pembangunan berkelanjutan
sebagai development that meets the needs of presents
without compromising the ability of future generations to
meet their needs. Boleh dikatakan dengan pembangunan
berkelanjutan adalah merupakan suatu daya upaya untuk
memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.
Sedangkan dalam Ox ford concise Dictionary of Politics
mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah
merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara
kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi dan

5. PARADIGMA HUMAN
DEVELOPMENT
 Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perokononiian
yang berkelanjutan dan pembangunan sosial tersebut
diperlukan langkah khusus untuk menjadikan manusia
dan masyarakat sebagai modal utama pembangunan.
Oleh karena itu paradigma ini kemudian menekankan
manusia dan masyarakat sebagai modal social. Bertolak
dari sini maka berkembanglah apa yang disebut sebagai
human capital dan sosial capital
 Pembangunan yang berbasis pada manusia mencakup
pembangunan masyarakat (community based
development) dan pembangunan manusia (people
centered development). Sesungguhnya aliran
pembangunan ini lahir atas dasar keprihatinan terjadinya
degradasi manusia, yang hanya disamakan statusnya
dengan alat produksi. Manusia tidak dihargai harkat dan
martabatnya, mereka tidak lebih hanyalah sebagai alat
produksi sebagaimana mesin industri.

6. 1. Pengetahuan dan pengertian tentang apa yang akan
dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya
2. Pengetahuan dan pengertian tentang sikap dan
kemungkinan tanggapan terhadap upaya pemberdayaan
masy. Termasuk kecenderungan atau kemauan untuk
melaksanakan rancangan yang dikehendaki
3. Kemampuan sasaran atau khalayak untuk
melaksanakan cita-cita yang dikembangkan tersebut
setelah dapat diterimanya.
STRATEGI DAN TAHAPAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Perluasan jangkauan (Expansion
Program)
2. Pembinaan (Maintenance Program)
3. Pelembagaan dan pembudayaan
STRATEGI
TAHAPAN

7. Paradigma Pemberdayaan
Masyarakat
 Tampaknya pendekatan pemberdayaan masyarakat
dalam penyelenggaraan pembangunan nasional
merupakan pilihan yang harus diambil. Jika tidak
menempuh cara ini maka pembangunan akan
semakin jauh dari visi dan misi sebagaimana
tertuang dalam UUD 1945. Dalam pembangunan
perekonomian rakyat untuk memberdayakan rakyat
hendaklah disertai tranformasi secara seimbang,
baik itu tranformasi ekonomi, sosial, budaya maupun
politik. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan
dalam masyarakat antar kekuatan ekonomi, sosial
budaya, dan politik. Pemikiran demikian diperkuat
oleh sistem perekonomian kerakyatan.

8. Pengertian pemberdayaan
 Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan
pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama
sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti
memiliki daya, akan tetapi kadang kadang mereka tidak
menyadang, atau daya tersebut masih belum dapat
diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus
digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang
berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk
membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi
dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki
serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping
itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak
masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity),
pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada
proses kemandirian

9. PEMBERDAYAAN SASARAN FUNGSI
Masyarakat
Keluarga
Pria/Perempuan
dan Anak
Pasangan
Suami -Istri
Kelembagaan
Masyarakat FASILITASI
PENGGERAKA
N
PENDAMPINGANIndividu
KERANGKA PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10. PROVINSI
KOTA/
KABUPATEN
KECAMATAN
KELURAHAN
Regulator
O
P
E
R
A
T
O
R
Implementator
Program
Supervisor
Kegiatan
Pelaksana
Kegiatan
(Eksekutor)
Unit terkait dan LSM
Peduli prog pemb masy
HIRARKI FUNGSI PEMB. MASY
Unit terkait dan LSM
Peduli prog pemb masy
Unit terkait dan LSM
Peduli prog pemb masy
Unit terkait dan LSM
Peduli prog pemb masy

11. Community
Empowerment
Goverment
PENGGERAKAN DAN POLA JEJARING
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Institution
& Leader
People
Participation & Responsibility
Pemberdayaan masyarakat

12. PELAYANAN
MASYARAKAT
Goverment
PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN
Private Community
Participation & Responsibility
Movement
Partnership
Empowerment
Community Development

13. Tahapan Pemberdayaan
Masyarakat
Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar
dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung
secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut
adalah meliputi:
 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju
perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan
peningkatan kapasitas diri.
 Tahaptransformasi kemampuan berupa wawasan
pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka
wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga
dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
 Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-
keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan
kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada
kemandirian.

14. Tahapan Pemberdayaan Knowledge, Attitudes, Practice dengan
Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif
Tahapan Afektif Tahapan Kognitif Tahapan Psikomotorik Tahapan Konatif
Belum merasa sadar &
peduli
Belum memiliki wawasan
pengetahuan
Belum memiliki ketrampilan
dasar
Tidak berperilaku
membangun
Tumbuh rasa kesadaran
& kepedulian
Menguasai pengetahuan
dasar
Menguasai ketrampflan dasar Bersedia terlibat dalam
pembangunan
Memupuk semangat
kesadaran & kepedulian
Mengembangkan
pengetahuan dasar
Mengembangkan ketrampilan
dasar
Berinisiatif untuk mengambil
peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan
kemandirian
Mendalami pengetahuan
pada tingkat yang lebih
tinggi
Memperkaya variasi
ketrampilan
Berposisi secara mandiri
untuk membangun diri dan
lingkungan

15. Model Treatment untuk Meningkatkan Aspek Afektit,
Kognitif,
Psikomotorik dan Konatif
Tahapan Afektlf Tahapan Kognitif Tahapan Psikomotorik Tahapan Konatif
Sangat
rendah
Penyuluhan
untuk
penyadaran
Tidak
berpengeta
huan
Unskilled Pelalihan untuk
ketrampilan dasar
Perilaku acuh
tak acuh
Keteladanan
perilaku
pemerintah dan
agen pembaharu
Rendah Mobilisasi pada
program
Pengetahu an
rendah
Pembelajaran
untuk
peningkatan
Semikilled
(setengah
terampil)
Pelatihan lanjutan Bersedia ikut
serta
Motivasi menjadi
obyek
Cukup Motivasi untuk
berperan
Cukup Pilot project Skilled (terampil) Percobaan/ uji
coba-uji coba
Inisiatif untuk
berperan
Pilihan-pilihan
peran utama
Relatif
tinggi
Supporting
program
Relatif tinggi Peluang bagi
pemikiran
inovatif
Sangat terampil Peluang berkarya
inovatif
Berperan
mandiri
Perilaku fasilitasi

16. Montagu & Matson dalam Suprijatna dalam The Dehu
manization of Man, yang mengusulkan konsep The Good
Communilyand Com petency yang meliputi: sembilan konsep
komunitas dan empat komponen kompetensi masyarakat.
The Good Community and Competency adalah :
 Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain
berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga
kelompok primer.
 Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan
kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara
bertanggung jawab.
 Memiliki vialibilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah
sendiri.

17.  Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap
orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan
menyatakan kehendaknya.
 Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk
berpartisipasi aktif untuk kepentingan
bersama.
 Komunitas memberi makna kepada anggota.
 Adanya heterogenitas dan beda pendapat.
 Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat
dan secepat kepada yang berkepentingan.
 Adanya konflik dan managing conflict.

18. Syarat Komunitas Yang
Baik
 Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas
yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai
berikut:
 Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan
komunitas.
 Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran
yang hendak dicapai dan skala prioritas.
 Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat
mencapai sasaran yang telah disetujui.
 Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak
mencapai tujuan.

19. Prinsip Pendekatan Masyarakat
 Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat,
dapat mengacu pada pendekatan yang dilakukan
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam
penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat
 1. Pendekatan berbasis masyarakat
 2. Pendekatan berbasis sumberdaya lokal
 3. Pendekatan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi
lokal
 4. Pendekatan lingkungan
 5. Pendekatan kemitraan antara kelompok masyarakat
dan pemerintah
 6. Pendekatan Community Based Development (CBD)
 Prinsip pembangunan CBD adalah pembangunan yang
menempatkan masyarakat baik secara perseorangan atau
kelompok sebagai penentu dan pelaku utama sehingga
seluruhpengambilan keputusan dan rencana tindak
didasarkan atas kehendak dan kesepakatan kelompok.

20. Intruksi Presiden No 3 Tahun
2001
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan
Teknologi Tepat Guna, telah diatur tentang prinsip dan pendekatan
penerapan TTG.
 1. Prinsip
 Meningkatkan usaha ekonomi
masyarakat;
 Mengembangkan kewirausahaan;
 Kegiatan harus memberikan manfaat
secara berkelanjutan;
 Ekonomis.

21. Pembangunan Partisipatif
• Pembangunan pada dasarnya adalah proses
perubahan berbagai aspek kehidupan menuju
kondisi yang lebih baik
• Pada kenyataannya, aspirasi dan kepentingan
masyarakat yang dirumuskan melalui proses
perencanaan partisipatif tidak berdaya
berhadap-hadapan dengan kepentingan politis
dan teknokratis, karena dominasi pendekatan
top down dalam proses perumusan kebijakan
dan praktik pengambilan keputusan
pembangunan di Indonesia.

22. PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF 2. Pendekatan:
 Partisipatif;
 Sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan
pengembangannya melibatkan masyarakat secara aktif;
 Potensi Kawasan;
 Teknologi Tepat Guna spesifik lokasi yang ditetapkan dan
dikembangkan disesuaikan dengan potensi daerah sebagai pendorong
peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah;
 Keterpaduan Program;
 Melibatkan instansi sektor lainnya, seperti lembaga swadaya
masyarakat dan swasta;
 Perencanaan dari bawah;
 Menggunakan lembaga dan mekanisme yang sudah ada dan berhasil
di
 daerah.

23. • Model pembangunan partisipatif dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang
kemudian terbukti memiliki keunggulan yaitu:
(1) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam
pengelolaan kegiatan pembangunan desa;
(2) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup
tinggi;
(3) Hasil dan dampaknya, khususnya dalam
penanggulangan kemiskinan cukup nyata;
(4) Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah
dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5)
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan keuangannya cukup kuat.

24. • PNPM Mandiri Perdesaan , memiliki berbagai
kelemahan, antara lain:
(1) Eksklusif (tidak mengikuti mekanisme dan
prosedur yang ada sesuai peraturan perundangan;
(2) Konstruksi program bersifat ad hoc, sehingga
tidak ada jaminan keberlanjutannya;
(3) Partisipasi masyarakat dan peran pemerintah
cenderung terbentuk dalam pola hubungan zero
sum game atau saling mengurangi: partisipasi
masyarakat meningkat karena peran pemerintah
dikurangi;
(4) Daya tekan dan dampaknya terhadap
peningkatan manajemen pemerintah dan
kepemerintahan yang baik belum optimal; dan,
(5) Menciptakan ketergantungan kepada bantuan
teknis dari fasilitator dan konsultan.

25. SUSTAINABILITY PROGRAM
BERBASIS DATA YANG BAGUS
SISTEM
KELEMBAGAAN
ASET+SISTEM JAUHI RIBA
SDM
NORMA, NILAI, KULTUR, REGULASI
DI JAWA TIMUR DIKUATKAN
DENGAN REGULASI
PERGUB 41/2008 SMPP
PERGUB 149/2008 LKD/K
PERGUB 150/2008 KPMD/K

26. PROSES
KEGIATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KESWADAYAAN
MASYARAKAT
P
ENINGKATAN
KESEJATERAAN
POTENSI
DAN
MASALAH
SOS-EK-BUD
POL-KAM
MASY
ARAKAT
BERDAYA

27. Pemberdayaan Masyarakat
Lama Baru
Perspektif Moderenisasi Perspektif Transformatif
Pendekatan Teknis Pendekatan Kritis
Pemberian Fasilitas Pemenuhan Hak
Peran Fasilitator Peran Kader
Dibutuhkan adanya kesadaran ideologis dari para
pelaku, agar dapat memberikan bobot ideologis
terhadap praktik pemberdayaan masyarakat.

28. B. PERATURAN
PERUNDANGAN
Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dan acuan
pelaksanaan pengintegrasian antara lain:
1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang
Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

29. C. PENGERTIAN
Pengintegrasian adalah penyatupaduan
pengelolaan pembangunan partisipatif
versi PNPM-MP ke dalam sistem
pembangunan daerah, dan
penyelarasan model perencanaan
teknokratis dan politis dengan
perencanaan partisipatif melalui
mekanisme Musrenbang.

30. D. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Meningkatkan efektivitas proses dan
mengoptimalkan capaian pembangunan
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan kualitas proses dan hasil
perencanaan pembangunan desa;
b. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis
dengan perencanaan partisipatif;
c. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang
dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten
kepada pemerintah desa;

31. E. SASARAN
Sasaran Strategis, antara lain:
1. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses
perumusan kebijakan publik dan pengelolaan
pembangunan.
2. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga
kemasyarakatan desa dan antar desa serta fungsi
lembaga pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa.
3. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah
Daerah mendorong perencanaan dan
penganggaran yang pro rakyat.
4. Peningkatan peran DPRD dalam pembentukan
regulasi daerah untuk penguatan pembangunan
partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.

32. Sasaran operatif, antara lain:
1. Mengefektifkan proses perencanaan
pembangunan di tingkat desa atau sebutan lain
dan kecamatan.
2. Menyelaraskan pengelolaan kegiatan
pembangunan di tingkat desa atau sebutan lain
dan wilayah perdesaan.
3. Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Desa atau sebutan lain (RKP Desa).

33. Sasaran Praktis, antara lain:
1. Meningkatnya kemampuan dan peran Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
2. Meningkatnya kemampuan dan peran
Lembaga Pemerintahan Desa (Kepala Desa
dan BPD)
3. Meningkatnya kemampuan dan peran
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD)
4. Meningkatnya peran Pelaku Masyarakat
PNPM-MP

34. KONSEP
PENGINTEGRASIAN
A. PRINSIP
1. Desentralisasi
2. Keterpaduan
3. Efektif dan Efisien
4. Partisipasi
5. Transparansi dan Akuntabel
6. Keberlanjutan

35. B. KERANGKA KERJA DAN STRATEGI
Kerangka Kerja
1. Otonomi Daerah
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Penguatan Demokrasi
Strategi
1. Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis
rakyat dalam pengelolaan pembangunan.
2. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi
kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis
pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan
keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturan
perundangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan
penguatan pembangunan partisipatif

36. C. RANAH PENGINTEGRASIAN
1. Pengintegrasian horisontal, yaitu penyatupaduan proses
perencanaan PNPM-MP ke dalam sistem perencanaan
pembangunan reguler (Musrenbang).

37. Teknokratis
(SKPD)
Integrasi
Partisipatif
(Masyarakat)
Politis (DPRD)

38. MUSRENBANG
Kabupaten
Forum SKPD
MUSRENBANG
Kecamatan
MUSRENBANG
Desa
RPJMDes/Review
Pengkajian Keadaan
Desa (PKD)
Musyawarah Antar Desa
Prioritas
Musdes Perencanaan
dan MKP
MMDD
Penggalian Gagasan
MAD
Pendanaan
Pelaksanaan
sesuai PTO
PNPM-MP

39. Evaluasi MAD
Sosialisasi
Musdes
Sosialisasi
Pelatihan KPMD
Musrenbang Desa
Penulisan Usulan dgn/tanpa
desain RAB
Verifikasi Usulan
Desain dan RAB, Verifikasi Teknis
SPP
Musrenbang Kecamatan
MAD Prioritas Usulan
Musdes Informasi Hasil
Musrenbang Kecamatan
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Persiapan Pelaksanaan (pendaftaran tenaga,
pelatihan TPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)
Musdes
Serah Terima
LKPJ Kades
Musdes Pertanggungjawaban
Musrenbang KabupatenHearing DPRD
Pemeliharaan
Musy. Desa Khusus
Perempuan
Musdes Perencanaan
Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan
PNPM Mandiri Perdesaan 2011-2014

40. E. ANASIR/UNSUR-UNSUR YANG
DIINTEGRASIKAN
Yang diintegrasikan adalah sistem. Adapun unsur-
unsur sistem dimaksud adalah :
1. Nilai/Prinsip
Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam
pelaksanaan PNPMMP, diintegrasikan agar
terinternalisasi dalam pelaksanaan kegiatan
reguler.
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Ketentuan dan tatacara yang menjamin
terlaksananya proses pengambilan keputusan
secara terbuka, patisipatif dan berpihak kepada
masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai
proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang.

41. 3. Mekanisme Proses perencanaan
Proses perencanaan PNPM-MP, mulai dari MMDD,
MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar
Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan
diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu
penyusunan RPJM Desa dan review rencana
kegiatan tahunan (RKP Desa). Musrenbang Desa
dan Musrenbang Kecamatan.
4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan
Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh
masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan
PNPM-MP diitegrasikan agar terwujud pola standart
pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai
sumber (ADD, Swadaya,Program, APBD, dll).

42. 5. Mekanisme Pertanggungjawaban
Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban
pengelolaan kegiatan secara terbuka dan
akuntabel, diintegrasikan untuk membangun
pola standart pertanggungjawaban pengelolaan
kegiatan pembangunan partisipatif di desa.
6. Pelaku
Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan
fungsi ke dalam dan pendayagunakan personil
pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler
(LPMD, Pemerintah Desa, BPD,dll).

43. PELAKSANAAN
PENGINTEGRASIAN
1. Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah
a. Berdasar pada dan untuk meningkatkatkan
efektivitas pelaksanaanregulasi (peraturan).
Semua kegiatan yang dilakukan berdasar
pada dan untuk penguatan pelaksanaan
peraturan ( Produk hukum ) yang telah
ditetapkan, yang berkaitan langsung
maupun yang relevan bagi penguatan
penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

44. b. Menyatu dengan dan menguatkan
mekanisme reguler.
Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi
dan atau menjadi bagian dari kegiatan
reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan
pemerintahan
c. Keberlanjutan
Menyiapkan dan memfasilitasi keberlanjutan
sistem yang telah dibangun melalui PNPM-
MPd.

45. 2. Syarat dan Ketentuan
Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan
PNPM-MP yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Memiliki sarana / Kantor / Sekretariat pemerintah desa
yang dianggap layak.
2) Perangkat Pemerintah Desa sekurang-kurangnya terdiri
dari: Sekretaris Desa atau sebutan lain, dan sekurang-
kurangnya dua Kepala Urusan (Kaur).
3) Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
atau sebutan lain.

46. 3. Langkah dan Kegiatan Pengintegrasian
a. Sosialisasi
• Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang
integrasi PNPM-MP ke dalam mekanisme reguler
dilakukan secara terus menerus oleh pelaku
Pemerintah (Kecamatan dan Desa), Pelaku
Masyarakat dan Fasilitator, dalam berbagai kesem
patan dan forum. Hal itu untuk memastikan agar
masyarakat mengetahui “apa, mengapa dan
bagaimana” pengintegrasian itu secara benar.
• Pada tahun pertama pelaksanaan Integrasi,
dilakukan forum sosialisasi secara formal, yaitu
Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dan
ditindaklanjuti dengan Musyawarah Desa
Sosialisasi.
• Proses dan fasilitasi MAD dan MD Sosialisasi
merujuk ketentuan PNPM-MP.

47. b. Pelatihan Pelaku
• Pelaku yang akan memfasilitasi proses integrasi:
Setrawan Kecamatan, Aparat Pemerintah Desa, BPD,
Fasilitator dan Pelaku Masyarakat mendapat pelatihan
sesuai kebutuhan berdasarkan tupoksi dan perannya.
• Pelatihan bagi Setrawan dan Fasilitator dilakukan
sesuai ketentuan yang ditetapkan Satker PNPM-MP.
• Kegiatan pelatihan yang dinanai dari berbagai sumber
(DOK Pembangunan Partisipatif, DOK Pelatihan
Masyarakat,dll) diintegrasikan dan disinegikan.
• Pengelolaan kegiatan pelatihan dimaksud mengacu
pada Panduan Pelatihan Masyarakat.
• Rancangan pelatihan penintegrasian mengacu pada
Panduan Pelatihan Pengintegrasian.

48. c. Penyusunan RPJM Desa atau sebutan lain
 Pelaksanaan pengintegrasian berdasar pada
RPJM Desa yang ditetapkan dengan Perdes
sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007.
Dengan demikian, setiap desa wajib memiliki
RPJM Desa.
 RPJM desa dimaksud kemudian dijabarkan
menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPD tahunan), sesuai periode RPJM
Desanya. RKPD dimaksud menjadi dasar
penyusunan APB Desa.

49. d. Penyatupaduan Proses Perencanaan
• Menyatupadukan Penggalian Gagasan (PG)
dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
• Menyatupadukan MMDD dengan
Penyusunan RPJM-Desa
• Menyatupadukan Musdes Perencanaan-
MKP dengan Musrenbang Desa
• Menyatupadukan MAD Prioritas dan
Penetapan Usulan dengan Musrenbang
Kecamatan

50. e. Penyelarasan Rencana Kegaiatan dan
Anggaran
• Penyelarasan rencana kegiatan dan sumber-
sumber pendanaan (ADD, Swadaya, BLM,
APBD, dll),berdasar pada APB Desa.
• Agar tercapai penyelarasan dimaksud, maka
harus dipastikan Pemerintah desa dan BPD
menyusun dan menetapkan APB Desa
secara rutin setiap tahun anggaran.

51. f. Penyatupaduan Pertanggungjawaban
 Musyawarah desa dilakukan sesuai
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
 Kepala Desa difasilitasi untuk
menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj
Kades) satu kali dalam satu tahun dalam
forum Rapat Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).

52. FAKTOR PENDUKUNG DAN
DUKUNGAN
A. FAKTOR PENDUKUNG
1. Perspektif Pelaku
2. Perencanaan Pembangunan Desa
3. Penguatan Musrenbang
4. Manajemen Pemerintahan Desa
5. Kapasitas Pelaku: KPMD, LPMD, Sekdes,
BKAD, Pemerintahan Desa,dan BPD.
6. Efektivitas Peran Setrawan
7. Posisi Tawar Rakyat
8. Peran efektif kelompok-kelompok masyarakat

53. B. DUKUNGAN
Pelaksanaan pengintegrasian membutuhkan
dukungan antara lain:
1. Peningkatan Kapasitas Keuangan Desa
Peningkatan kapasitas keuangan desa didorong
dengan memberikan:
a. Alokasi Dana Desa (ADD)
b. BLM atau Stimulan Khusus
c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Regulasi (Perencanaan Pembangunan Desa,
Musrenbang, Swakelola,dll)
3. Pembagian Wewenang dan Urusan

54. LANGKAH PENGUATAN
PENGINTEGRASIAN1. Mendorong penyelarasan Jaring Asmara dengan
Musrenbang Kecamatan.
Agar terjadi keselarasan proses dan hasil antara jaring Asmara
dengan Musrenbang Kecamatan, maka harus dilakukan
berbagai upaya untuk:
a.Menjalin komunikasi dan interaksi yang intens dengan
Anggota DPRD
b.Mensosialisasikan, menjelaskan dan memasok bahan-bahan
yang diperlukan agar kalangan DPRD memiliki persepsi yang
utuh dan benar tentang pengontegrasian
c. Mendorong Anggota DPRD mengikuti Musrenbang
Kecamatan
d.Mendorong Anggota DPRD merujuk hasil-hasil Musrenbang
Kecamatan dalam melakukan Jaring Asmara.
e.Mengikutsertakan Anggota DPRD dalam kegiatan monitoring.

55. 2. Mendorong terlaksananya Hearing DPRD
• Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang
anggaran, legislasi, dan pengawasan
• Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut
dapat mendukung pengintegrasian
• Rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat
harus difasilitasi melakukan hearing atau dengar
pendapat dengan kalangan DPRD (Anggota,
Komisi, Fraksi dan Pimpinan DPRD)
• Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota
DPRD.
3. Mendorong terlaksananya Rakor Unit Perencana
SKPD
4. Mendorong efektivitas Forum SKPD
5. Penguatan Musrenbang Kabupaten

56. PELAKU
A. PELAKU
1. Pelaku Strategis, yaitu pelaku yang
memiliki kewenangan yang menentukan
bagi proses pengintegrasian di daerah.
a. Bupati
b. DPRD
c. SKPD

57. 2. Pelaku Kunci, yaitu pelaku yang
memfasilitasi secara langsung proses
pengintegrasian.
a. Setrawan Kabupaten
b. Camat
c. Setrawan Kecamatan
d. BKAD
e. Kepala Desa atau sebutan lain
f. BPD atau sebutan lain
g. LPMD atau sebutan lain
h. KPMD atau sebutan lain.

58. 3. Pelaku Penggerak , yaitu pelaku yang
dibekali secara khusus untuk menggerakkan
pelaku dan mendayagunakan sumberdaya
yang ada guna menggerakkan proses
pengintegrasian.
a. Fasilitator Kabupaten
b. Fasilitator Kecamatan