SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
EVA EVIANY
Pengertian
Penerapan Etika Dalam Praktek adalah :
upaya-upaya yang diterapkan
dalam penyelenggaraan
pemerintahan sehingga tidak
menimbulkan keresahan dan
gejolak dalam masyarakat
Lanjutan …….
Aturan atau norma pemerintah bersifat
memaksa karena dikaitkan dengan
kekuasaan atau authority.
Sementara norma dalam masyarakat
dilandasi oleh rasa, nurani ataupun
pertimbangan yang sifatnya manusia
semata.
Lanjutan ……
Dalam prakteknya :
Membayar pajak adalah wajib, tapi mengingat kondisi
sosial ekonomi masyarakat yang memperihatinakan
apakah tindakan yang tepat dilakukan seorang
petugas pajak :
Memaksa untuk tetap membayar
Menanguhkan untuk memungutnya
Lanjutan …….
Supaya pelaksanaan Etika Pemerintahan berjalan baik,
perlu peningkatan Ethos Kerja daripada penyelenggara
itu sendiri.
Ethos Kerja adalah :
hasil yang maksimal dari suatu kegiatan atau
pekerjaan.
akumulasi kegiatan dari berbagai unsur kejiwaan
dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal
Lanjutan …..
Unsur-unsur Ethos Kerja :
Niat atau kehendak atau karsa
Semangat
Dedikasi
Prestise dan loyalitas
Keikhlasan atau pengabdian yang
Tinggi
Lanjutan ………
Kaitan Etika Pemerintahan dengan Ethos Kerja adalah :
Ethos kerja yang tinggi merupakan salah
satu etika yang harus melekat pada setiap
jiwa para birokrat, karena ethos kerja yang
tinggi dari pejabat negara akan melahirkan
pemerintahan yang bersih dan beribawa
yang pasti membawa dampak positif bagi
kehidupan masyarakat di berbagai bidang
Lanjutan ……
Contoh Ethos Kerja yang Tinggi dari para pejuang
Bangsa pada masa revolusi fisik mampu merebut
kemerdekaaan, dan mampu menggugah seluruh
seluruh rakyat Indonesia untuk berkorban harta dan
benda bahkan jiwa raganya.
Contoh Ethos Kerja yang tinggi dari Bangsa Jepang
dengan pasukan bushido (berani mati) pasukan
kamikaze mereka berhasil menggempur Perasukal AL
AS di Pearl Harbour yang jumlahnya lebih besar
Lanjutan ……
Faktor-faktor yang mempengaruhi Ethos Kerja :
1. Falsafah Hidup (seseorang yang mempunyai filsafah
hidup berdasarkan Ketuhanan YME akan berbeda
dengan orang yang atheis)
2. Tujuan Seseorang (orang yang mempunyai filsafah
hidup mencari kesenangan dunia semata akan
berbeda dengan orang yang bertujuan mencari
kesenangan di dunia dan akgirat)
Lanjutan ……
3. Rasa Keadilan (ethos kerja seorang pegawai akan
dipengaruhi rasa keadilan yang diperolehnya).
4. Budaya Masyarkat ( Budaya arogan pada sebagian
birokrat, akan berpengaruh pada ethios kerja pegawai
atau pelaksana pemerintahan tingkat menengah
kebawah)
5. Suri Tauladan (Keteladan seorang pemimpin akan
membengaruhi ethos kerja bawahannya, karena
seorang pemimpin yang arif dan bijaksanana akan
membawa kesejukan pada bawahannya).

More Related Content

What's hot

Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaWarnet Raha
 
Pengertian, makna, dan fungsi ideologi
Pengertian, makna, dan fungsi ideologiPengertian, makna, dan fungsi ideologi
Pengertian, makna, dan fungsi ideologiAngga George
 
Teori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalTeori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalNovri To Day
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiIntelektual Aceh
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaStRahmawatiAPabittei
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikdinnianggra
 
Dampak IPTEK Terhadap kehidupan Sosial
Dampak IPTEK Terhadap kehidupan SosialDampak IPTEK Terhadap kehidupan Sosial
Dampak IPTEK Terhadap kehidupan SosialApep Wahyudin
 
Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot ParsonsTeori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot ParsonsTrisna Nurdiaman
 
Sepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa DepanSepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa DepanNur Angraini
 
Sistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negaraSistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negaraFira Nursya`bani
 
Pancasila dan amandemen uud45
Pancasila dan amandemen uud45Pancasila dan amandemen uud45
Pancasila dan amandemen uud45Yohanes Nugroho
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
 
Model pengukuran dan_indikator_kemiskina
Model pengukuran dan_indikator_kemiskinaModel pengukuran dan_indikator_kemiskina
Model pengukuran dan_indikator_kemiskinaAloysius Mandowen
 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor PublikManajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
 

What's hot (20)

Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Pengertian, makna, dan fungsi ideologi
Pengertian, makna, dan fungsi ideologiPengertian, makna, dan fungsi ideologi
Pengertian, makna, dan fungsi ideologi
 
Teori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalTeori struktural fungsional
Teori struktural fungsional
 
Organisasi pemerintahan negara
Organisasi pemerintahan negaraOrganisasi pemerintahan negara
Organisasi pemerintahan negara
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politik
 
Dampak IPTEK Terhadap kehidupan Sosial
Dampak IPTEK Terhadap kehidupan SosialDampak IPTEK Terhadap kehidupan Sosial
Dampak IPTEK Terhadap kehidupan Sosial
 
Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot ParsonsTeori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
 
Sepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa DepanSepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
Sepuluh Tantangan Utama di Masa Depan
 
Sistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negaraSistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negara
 
Pancasila dan amandemen uud45
Pancasila dan amandemen uud45Pancasila dan amandemen uud45
Pancasila dan amandemen uud45
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
Model pengukuran dan_indikator_kemiskina
Model pengukuran dan_indikator_kemiskinaModel pengukuran dan_indikator_kemiskina
Model pengukuran dan_indikator_kemiskina
 
Model, alat analisa
Model, alat analisaModel, alat analisa
Model, alat analisa
 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor PublikManajemen  Sumber  Daya  Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 

Similar to ETIKA PEMERINTAHAN

Etika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikEtika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etikadimar aji
 
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik) PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik) tita_chubie
 
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptxMATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptxEDMONDREYAAN444
 
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikPancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikSyifa Syifa
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etikanorma 28
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etikanorma 28
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...Muh Agus Priyetno
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...Muh Agus Priyetno
 
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)hary hermawan
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Andi Irawan
 
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...Dede Anggraini
 
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxPPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxZizahWildan
 

Similar to ETIKA PEMERINTAHAN (20)

Etika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikEtika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi Publik
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik) PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Makalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pnsMakalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pns
 
Etika bisnis (6th week)
Etika bisnis (6th week)Etika bisnis (6th week)
Etika bisnis (6th week)
 
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptxMATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
 
Pancasilaa
PancasilaaPancasilaa
Pancasilaa
 
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikPancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politik
 
A
AA
A
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
cek
cekcek
cek
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
 
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
 
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxPPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
 

More from Nandya Guvita

More from Nandya Guvita (20)

Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
 
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
 
pembangunan modal sosial
pembangunan modal sosialpembangunan modal sosial
pembangunan modal sosial
 
Ekdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 aEkdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 a
 
Ekdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 aEkdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 a
 
Ekdes 9 a
Ekdes 9 aEkdes 9 a
Ekdes 9 a
 
Ekdes 8 a
Ekdes 8 aEkdes 8 a
Ekdes 8 a
 
Kapita selekta sjns
Kapita selekta sjnsKapita selekta sjns
Kapita selekta sjns
 
Implementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors inImplementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors in
 
Ekdes 1
Ekdes 1Ekdes 1
Ekdes 1
 
Ekdes 6
Ekdes 6Ekdes 6
Ekdes 6
 
Ekdes 5
Ekdes 5Ekdes 5
Ekdes 5
 
Ekdes 4
Ekdes 4Ekdes 4
Ekdes 4
 
Ekdes 3
Ekdes 3Ekdes 3
Ekdes 3
 
Ekdes 2
Ekdes 2Ekdes 2
Ekdes 2
 
Membaca berita
Membaca beritaMembaca berita
Membaca berita
 
Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (8)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

ETIKA PEMERINTAHAN

  • 2. Pengertian Penerapan Etika Dalam Praktek adalah : upaya-upaya yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak menimbulkan keresahan dan gejolak dalam masyarakat
  • 3. Lanjutan ……. Aturan atau norma pemerintah bersifat memaksa karena dikaitkan dengan kekuasaan atau authority. Sementara norma dalam masyarakat dilandasi oleh rasa, nurani ataupun pertimbangan yang sifatnya manusia semata.
  • 4. Lanjutan …… Dalam prakteknya : Membayar pajak adalah wajib, tapi mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memperihatinakan apakah tindakan yang tepat dilakukan seorang petugas pajak : Memaksa untuk tetap membayar Menanguhkan untuk memungutnya
  • 5. Lanjutan ……. Supaya pelaksanaan Etika Pemerintahan berjalan baik, perlu peningkatan Ethos Kerja daripada penyelenggara itu sendiri. Ethos Kerja adalah : hasil yang maksimal dari suatu kegiatan atau pekerjaan. akumulasi kegiatan dari berbagai unsur kejiwaan dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal
  • 6. Lanjutan ….. Unsur-unsur Ethos Kerja : Niat atau kehendak atau karsa Semangat Dedikasi Prestise dan loyalitas Keikhlasan atau pengabdian yang Tinggi
  • 7. Lanjutan ……… Kaitan Etika Pemerintahan dengan Ethos Kerja adalah : Ethos kerja yang tinggi merupakan salah satu etika yang harus melekat pada setiap jiwa para birokrat, karena ethos kerja yang tinggi dari pejabat negara akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan beribawa yang pasti membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang
  • 8. Lanjutan …… Contoh Ethos Kerja yang Tinggi dari para pejuang Bangsa pada masa revolusi fisik mampu merebut kemerdekaaan, dan mampu menggugah seluruh seluruh rakyat Indonesia untuk berkorban harta dan benda bahkan jiwa raganya. Contoh Ethos Kerja yang tinggi dari Bangsa Jepang dengan pasukan bushido (berani mati) pasukan kamikaze mereka berhasil menggempur Perasukal AL AS di Pearl Harbour yang jumlahnya lebih besar
  • 9. Lanjutan …… Faktor-faktor yang mempengaruhi Ethos Kerja : 1. Falsafah Hidup (seseorang yang mempunyai filsafah hidup berdasarkan Ketuhanan YME akan berbeda dengan orang yang atheis) 2. Tujuan Seseorang (orang yang mempunyai filsafah hidup mencari kesenangan dunia semata akan berbeda dengan orang yang bertujuan mencari kesenangan di dunia dan akgirat)
  • 10. Lanjutan …… 3. Rasa Keadilan (ethos kerja seorang pegawai akan dipengaruhi rasa keadilan yang diperolehnya). 4. Budaya Masyarkat ( Budaya arogan pada sebagian birokrat, akan berpengaruh pada ethios kerja pegawai atau pelaksana pemerintahan tingkat menengah kebawah) 5. Suri Tauladan (Keteladan seorang pemimpin akan membengaruhi ethos kerja bawahannya, karena seorang pemimpin yang arif dan bijaksanana akan membawa kesejukan pada bawahannya).