mata kuliah reformasi bu niken fia ub

1. Reformasi Administrasi
Oleh: Niken L. V. A

2.  Tahun 1980-an (Kettl:2000,1) , suatu
gerakan reformasi global dimulai. Hal ini
didorong 4 variabel besar:
1. Politik: Keunggulan demokrasi, kekuatan
publik dan keunggulan sistem pasar
menimbulkan tekanan politik diberbagai
negara di dunia untuk mentransformasi
peran dan fungsi pemerintah
2. Sosial: Perubahan mendasar dari
masyarakat industri ke masyarakat
informasi

3.  3. Ekonomi: Krisis ekonomi tahun 1990-
an (Banyak negara melakukan privatisasi
dan reformasi perpajakan)
 4. Institutional: Semua negara didunia
telah menjadi bagian dari sistem
ekonomi dan politik global
Gerakan reformasi administrasi

4.  Produktivitas
 Pemasaran
 Orientasi pada pelayanan
 Desentralisasi
 Kebijakan
 Akuntabilitas

5. 1. Caiden (1969: 69) mendefinisikan reformasi
administrasi sebagai ‘the artificial inducement
of administrative transformation againts
resistance’.
2. J. V. Abueva (1970:2) “’essentially a
deliberate attempt to use power, authority,
and influence to change the goals, structure
or procedures of the bureacracy, and
therefore, to alter the behaviour of its
personnel”

6.  Perubahan adalah proses penyesuaian
diri terhadap kondisi yang berfluktuasi
 Reformasi adalah kekuatan yang
dilahirkan untuk melakukan tranformasi
administrasi dan melawan kemandegan

7. 1. Penggunaan otoritas dan pengaruh yang
disengaja untuk menerapkan ukuran-
ukuran baru dalam sistem administrasi,
seperti perubahan tujuan, struktur, dan
prosedur dengan maksud untuk
perbaikan bagi tujuan pembangunan
2. Perubahan administrasi yang
menggambarkan perbaikan dalam praktek
administrasi, organisasi, prosedur, dan
proses.

8. 3. Reinvention/entrepreneurial: transformasi
sistem dan organisasi pemerintah secara
fundamental untuk meningkatkan
efektifitas, efisiensi, adaptasi, dan
kemampuan mereka melakukan inovasi.
Tranformasi menyangkut: tujuan, sistem
insentif, pertanggungjawaban, struktur
kekuasaan, dan budaya

9.  Kelembagaan aparat masih jauh dari
kapasitas potensialnya
 Organisasi cenderung konservatif
 Inovasi lambat

10.  Reformasi administrasi berkaitan erat
dengan lingkungan budaya tertentu,
sehingga tidak ada satu perspektif pun
yang dapat dianggap lebih baik daripada
yang lain;
 Pendekatan reformasi administrasi
bersifat terikat pada budaya, sehingga
tidak dapat diekspor ke negara lain
dengan begitu saja.

11. Reformasi administrasi adalah suatu
usaha sadar dan terencana untuk
mengubah:
 struktur dan prosedur birokrasi (aspek
reorganisasi atau institusional)
 sikap dan perilaku birokrat guna
meningkatkan efektifitas organisasi atau
terciptanya administrasi yang sehat dan
menjamin tercapainya tujuan
pembangunan nasional

12.  Perbaikan administrasi, seperti perbaikan
produk dan layanan, struktur, proses, dan
teknologi.
 Perbaikan tingkat politik, seperti perbaikan
peraturan, dukungan, legitimasi.
 Perbaikan perilaku birokrat

13. ……improve the administrative
performance of individual, groups and
institutions and to advise them how they
can achieve their operating goals more
effectively, more economically, and more
quickly.
…..(meningkatkan kinerja dan performa
administrasi baik individu, kelompok
maupun kelembagaan dan memberikan
pengarahan bagaimana mereka dapat
meningkatkan operasi organisasi lebih
efektif, ekonomis dan lebih cepat)

14.  Tujuan internal:
1. Efisiensi administrasi
2. Penghapusan penyakit atau kelemahan adimistrasi
3. Penggalakan sistem merit, pemrosesan data mell
sistem informasi yang otomatis, peningkatan
penggunaan pengetahuan ilmiah dll
Tujuan terkait dengan masyarakat:
1. Menyesuaikan administrasi dengan meningkatnya
keluhan masyarakat
2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem
administrasi dan sistem politik, seperti
meningkatkan otonomi profesional dari sistem
administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada
suatu kebijaksanaan;
3. Mengubah hub antara sistem administrasi dan
penduduk

15. 1. Penekanan terhadap program-program
baru;
2. Perubahan sikap dan perilaku
masyarakat dan anggota birokrasi;
3. Perubahan gaya kepemimpinan yang
mengarah kepada komunikasi terbuka
dan manajemen partisipatif;
4. Penggunaan sumberdaya yang lebih
efisien;
5. Pengurangan penggunaan pendekatan
legalistik (Lee dan Samonte, 1970).

16.  Political desirability
 Political feasibility
 Credibility

17.  Negara yang tidak menganut paham
reformasi administrasi dan lebih menyukai
status quo;
 Negara dengan pendekatan pragmatis murni
terhadap reformasi administrasi, artinya
melakukan pembaruan dengan ala kadarnya
saja, serta tidak ada perangkat institusional
untuk mengimplementasikannya;
 Negara-negara yang sangat keranjingan
terhadap reformasi administrasi dan
melengkapinya dengan seperangkat perabot
formal untuk isian dan evaluasinya;
 Negara-negara yang telah mengalami
pembaruan yang diperoleh dari luar

18.  Asal pembaru (dari dalam atau dari luar)
 Pembaruan dicanangkan dari atas atau
dari bawah
 Ada ideologi yang mempengaruhi atau
tidak
 Reformasi administrasi diikuti dengan
revolusi atau tidak

19.  Hal-hal yang harus dipetimbangkan
dalam pemilihan pendekatan reformasi
Administrasi:
1. Sifat kultur setempat
2. Reputasi kepemimpinan nasional
3. Jenis Rezim politik
4. Kekuatan dan diversitas oposisi
5. Ketersediaan sumber daya

20. 1. Derasnya tuntutan agar pemerintah mampu
menumbuhkan adanya good governance yaitu
suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, bertanggung jawab dan
profesional.
2. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas
semakin rendahnya kualitas pelayanan publik.
3. Semua aparat pemerintah dituntut untuk
mempunyai sense of crisis sehingga mereka
benar - benar paham bahwa kita sekarang
sangat membutuhkan aparat pelayanan yang
mampu to do more with less

21. 4. Aparat pemerintah dituntut agar bekerja
lebih profesional dengan mengedepankan
terpenuhinya public accuntability and
responsibility
5. Masyarakat, sebagai pihak yang harus
dipenuhi dan dilindungi kepentingannya
(public interest), menuntut agar pemerintah
memperhatikan dengan sungguh - sungguh
aspirasi mereka dan sejauh bisa
memenuhinya.

22.  Firstly, from the point of view of structural
changes, which involves adjustment in authority
relationships in bureaucratic organization by way
of abolition, integration merger or creation of
administrative units, the transfer of addition of
functions and responsibilities of agencies, as well
as the introduction of new procedures and
regulations in governmental transactions,
Secondly, from the point of view of behavioral
changes which have to be engendered to evoke
productivity values as well as responsiveness to
the client systems.

23. Menurut Tjokroamidjojo ketika menganalisis
administratif pembangunan di Indonesia
menegaskan bahwa arah reformasi administrasi
perlu ditujukan ke 7 wilayah penyempurnaan utama
yaitu (Tjokroamidjojo:1985)
1. Penyempumaan dalam bidang pembiayaan
pembangunan
2. Penyempumaan dalam bidang penyusunan
program – program pembangunan di berbagai
bidang ekonomi dan non ekonomi dengan
pendekatan integratif (integrative approach).

24. 3. Reorientasi kepegawaian negeri ke arah
produktivitas, prestasi dan pemecahan masalah.
4. Penyempumaan administrasi untuk mendukung
pembangunan daerah.
5. Administrasi partisipatif untuk mendukung
pembangunan daerah.
6. Kebijaksanaan administratif dalam rangka
menjaga stabilitas dalam proses pembangunan.
7. Lebih bersihnya pelaksanaan administrasi
negara

25. Agenda kebijaksanaan reformasi administrasi yang
perlu disusun terkait reforasi manajemen
pelayanan publik di Indonesia adalah sebagai
berikut:
1. Memadukan Rule Governance and Goal
Governance
2. Mengembangkan akuntabilitas dan
responsibilitas publik di kalangan aparat
pemerintah
3. Revitalisasi nilai-mlai etika pemerintahan
4. Netralitas aparat pemerintah
5. Pengembangan budaya birokrasi

26. Pendekatan manajemen baru di sektor publik,
menurut Huges, ditandai dengan beberapa
karakteristik sebagai berikut :
1. perubahan yang besar pada orientasi administrasi negara
tradisonal menuju ke perhatian yang lebih besar pada
pencapaian hasil dan pertanggung jawaban pribadi
pimpinan.
2. keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik untuk
menjadikan organisasi, pegawai, masa pengabdian dan
kondisi pekerjaan lebih luwes.
3. tujuan organisasi dan individu pegawai disusun secara jelas
sehingga memungkinkan untuk dibuatkannya tolok ukur
prestasi lewat indikator kinerjanya masing masing. Demikian
pula sistem evaluasi program - programnya.

27. 4. staf pimpinan yang senior mungkin bisa
mempunyai komitmen politik kepada
pemerintah yang ada dari pada bersikap non
partisan dan netral.
5. fungsi-fungsi pemerintah bisa dinilai lewat
uji-pasar (market tests) seperti misalnya
dikontrakkan pada pihak ketiga tanpa harus
disediakan/ ditangani sendiri oleh
pemerintah.
6. mengurangi peran-peran pemerintah
misalnya lewat kegiatan privatisasi.

28.  Penerapan pendekatan manajemen barupada
sektor publik telah banyak disarankan oleh para
pakar dengan label yang berbeda -beda seperti
misalnya dengan nama "managerialism" oleh
Pollitt (1990), "new public management oleh
Hood (1991), market - based public
administration" oleh Lan dan Rosebloom (1992),
dan "enterpreneurial government" oleh Osborne
dan Gaebler (1992) pendekatan manajemen baru
ini telah merubah fokus sektor publik dari yang
semula lebih mementingkan "process" menuju ke
"Product atau dari "rule govemment menuju ke
"goal govemance.”

29.  Kritik diajukan oleh Pollitt (dalam Huges 1994) yang
meragukan penerapan prinsip – prinsip enterpreneurship
di sektor publik. Setidak - tidaknya ada dua hal yang
melemahkan konsep tersebut dengan mengatakan:
 First the provider / consumer transactions in the public
service tend to be notably more complex than those faced
by the customer in a normal market, and second, public
service consumers are never merely "consumers”, they are
always citizens too and this has a set of unique
implications for the transactions”
 Sehubungan dengan itu Hughes (1994) mengatakan bahwa
diperlukan repositioning dengan menyusun agenda
kebijakan reformasi dengan mensinergikan antara
orientasi rule governance dan goal governance.

30.  Model Westminster, dikembangkan oleh
Ingrris dan New Zealand dan
berkembang ke Kanada dan Australia.
Menekankan apa yang disebut dengan
NPM (mengurangi peran pemerintah dan
memasukkan nilai-nilai pasar/market )
 Model Amerika. Menekankan pada
strategi yang disebut dengan 10
reinventing government dengan prinsip
work better cost less dan downsizing

31.  The nature of reform (sifat reformasi)
 Reform agents (agen-agen reformasi)
 Environment (lingkungan)

32. Pendekatan pokok dalam strategi
reformasi administrasi yang dimaksud
adalah :
 pendekatan makro versus mikro,
 pendekatan struktural versus pendekatan
perilaku,
 inkremental versus inovatif, dan
 komprehensif versus parsial.

33.  Strategi komprehensif
 Strategi incremental
 No strategy

34.  Fiscal strategies seek to reduce expenditures
and costs while maintaining public services at
their existing levels
 Structural strategies seek to raise the
productivity of public agencies without
increasing costs
 Program strategies seek to improve the
quality and quantity of public service and the
objectives of state activities.

35. METODE REFORMASI BIROKRASI
1.Restrukturisasi Organisasi Pemerintahan
2.Simplifikasi dan Otomatisasi bisnis proses
3.Rasionalisasi dan realokasi SDM Aparatur
4.Regulasi dan deregulasi
9

36. Lever Strategy Approaches
Purpose Core Strategy
Clarity of Purpose
Clarity of Role
Clarity of Direction
Incentives
Consequences
Strategy
Managed Competition
Enterprise Management
Performeance Management
Accountability Customer Strategy
Customer Choice
Competitive Choice
Customer Quality Assurance
Power Control Strategy
Organizational
Empowerment
Employee Empowerment
Community Empowerment
Culture Culture Strategy
Breaking Habits
Touching Hearts
Winning Minds

37.  Concept of progress or redress
 Penyamaan persepsi
 Kejelasan agenda pemerintah menyangkut
bidang politik, ekonomi dan social welfare

38.  From the product-based utility to total utility in the
customer/citizen relationship
 From sort-term transaction to long-term
relationship
 From core product (goods and services) quality (the
technical quality of the outcome) to total
customer/citizen perceived quality in enduring
customer/citizen relationship
 From production of the technical solution as the
key process in the organization to developing total
quality as the key process.