AKUNTANSI KEUANGAN 2
EQUITY
TUJUAN PEMBELAJARAN
Membahas karakteristik bentuk dari organisasi perseroan.
Menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham.
Menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham.
Menjelaskan akuntansi untuk saham treasuri.
5. Menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen.
6. Menjelaskan kebijaksanaan yang digunakan dalam pembagian dividen.
7. Mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen.
8. Menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar, dan untuk pemecahan saham.
9. Menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas pemegang saham.
jangan lupa like & share ya ;)
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang dalam akuntansi keuangan. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang dan bekerja di bawah pengawasan kantor pusat, sedangkan kantor cabang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga sebagai unit usaha tersendiri. Dokumen ini juga menjelaskan sistem pembukuan untuk agen, kantor pusat, dan kantor cabang serta cara peny
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan secara proporsional selama proses produksi berdasarkan tingkat penyelesaian fisik atau biaya. Sedangkan metode kontrak selesai hanya mengakui pendapatan pada saat penyelesaian kontrak. Dokumen ini jug
AKUNTANSI KEUANGAN 2
EQUITY
TUJUAN PEMBELAJARAN
Membahas karakteristik bentuk dari organisasi perseroan.
Menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham.
Menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham.
Menjelaskan akuntansi untuk saham treasuri.
5. Menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen.
6. Menjelaskan kebijaksanaan yang digunakan dalam pembagian dividen.
7. Mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen.
8. Menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar, dan untuk pemecahan saham.
9. Menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas pemegang saham.
jangan lupa like & share ya ;)
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang dalam akuntansi keuangan. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang dan bekerja di bawah pengawasan kantor pusat, sedangkan kantor cabang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga sebagai unit usaha tersendiri. Dokumen ini juga menjelaskan sistem pembukuan untuk agen, kantor pusat, dan kantor cabang serta cara peny
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan secara proporsional selama proses produksi berdasarkan tingkat penyelesaian fisik atau biaya. Sedangkan metode kontrak selesai hanya mengakui pendapatan pada saat penyelesaian kontrak. Dokumen ini jug
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Investasi obligasi dapat diklasifikasikan sebagai held to maturity, available for sale, dan trading berdasarkan IFRS lama. Berdasarkan IFRS baru, diklasifikasikan sebagai held for collection dan trading. Perlakuan akuntansinya berbeda untuk setiap klasifikasi.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4Jiantari Marthen
Dokumen tersebut membahas tentang audit siklus pendapatan perusahaan yang mencakup aktivitas penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Dibahas pula aktivitas pengendalian dan dokumen yang terkait untuk masing-masing transaksi serta tujuan dan prosedur audit untuk menguji asersi laporan keuangan terkait siklus pendapatan.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
This document discusses accounting for receivables. It covers identifying different types of receivables like accounts receivable and notes receivable. It also covers recognizing accounts receivable when sales are made on credit and how to value accounts receivable using methods like the direct write-off and allowance methods. The allowance method estimates uncollectible amounts and establishes an allowance for doubtful accounts balance. The document also discusses disposing of accounts receivable through write-offs or recoveries.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan perusahaan, termasuk pengakuan dan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sebagai biaya, metode alokasi pajak, dan contoh kasus alokasi pajak penghasilan antar periode akibat perbedaan depresiasi bangunan untuk keperluan akuntansi dan perpajakan.
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Investasi obligasi dapat diklasifikasikan sebagai held to maturity, available for sale, dan trading berdasarkan IFRS lama. Berdasarkan IFRS baru, diklasifikasikan sebagai held for collection dan trading. Perlakuan akuntansinya berbeda untuk setiap klasifikasi.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4Jiantari Marthen
Dokumen tersebut membahas tentang audit siklus pendapatan perusahaan yang mencakup aktivitas penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Dibahas pula aktivitas pengendalian dan dokumen yang terkait untuk masing-masing transaksi serta tujuan dan prosedur audit untuk menguji asersi laporan keuangan terkait siklus pendapatan.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
This document discusses accounting for receivables. It covers identifying different types of receivables like accounts receivable and notes receivable. It also covers recognizing accounts receivable when sales are made on credit and how to value accounts receivable using methods like the direct write-off and allowance methods. The allowance method estimates uncollectible amounts and establishes an allowance for doubtful accounts balance. The document also discusses disposing of accounts receivable through write-offs or recoveries.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan perusahaan, termasuk pengakuan dan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sebagai biaya, metode alokasi pajak, dan contoh kasus alokasi pajak penghasilan antar periode akibat perbedaan depresiasi bangunan untuk keperluan akuntansi dan perpajakan.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan kredit pajak luar negeri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002. Kredit pajak luar negeri dapat diberikan apabila wajib pajak telah membayar pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang berasal dari luar negeri, dengan batasan tertentu. Contoh perhitungan kredit pajak luar negeri
Dokumen tersebut membahas tentang PPh pasal 24 yang mengatur perhitungan kredit pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan di dalam negeri dengan menganut metode pengkreditan terbatas. PPh pasal 24 dapat dikreditkan untuk jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa dari luar negeri. Batas maksimum kredit pajak didasarkan pada pajak yang dibayar, perbandingan penghasilan
Dokumen tersebut merangkum pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24, prosedur permohonan kredit pajak luar negeri, penggabungan penghasilan dari dalam dan luar negeri, penentuan sumber penghasilan, serta batasan besaran kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Diberikan contoh perhitungan kredit pajak luar negeri untuk beberapa kasus.
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan internasional yaitu prinsip sumber dan prinsip domisili. Juga membahas tentang penghitungan kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Subjek PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Kredit pajak luar negeri hanya diberikan untuk pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan dari luar negeri dan batas maksimum kredit adalah nilai terend
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, sedangkan objeknya adal
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan di Indonesia. Pengkreditan dilakukan dengan menggabungkan penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, serta memilih jumlah kredit pajak terkecil antara pajak yang dibayar di luar negeri dan perhitungan berdasarkan proporsi penghasilan luar ne
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Secara garis besar dijelaskan tentang objek pemotongan, tarif pemotongan, sifat pemotongan, dan pengecualian atas pemotongan PPh Pasal 26. Juga disediakan beberapa contoh kasus perhitungan PPh Pasal 26.
Dokumen tersebut membahas mengenai objek pajak penghasilan yang mencakup berbagai jenis penghasilan seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, modal, dan lainnya serta pengecualian-pengecualian tertentu seperti warisan, asuransi, dan dividen yang diinvestasikan."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia. PPh Pasal 26 merupakan pemotongan pajak final sebesar 20% yang wajib dilakukan pihak pemberi penghasilan terhadap berbagai jenis penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri seperti gaji, royalti, bunga obligasi dan hadiah. Tarif P
Makalah ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 24, yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri. Makalah ini menjelaskan tentang pengertian, subjek, objek pajak PPh Pasal 24, penggabungan penghasilan, dan perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan.
Dokumen tersebut membahas perbedaan perlakuan pajak antara pendirian perusahaan dalam bentuk anak perusahaan (subsidiary) dan cabang perusahaan (branch) serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tax planning untuk investasi asing, termasuk alternatif struktur permodalan.
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek pajak penghasilan, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan, penghasilan kena pajak, serta tarif pajak penghasilan untuk badan.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan umum di Indonesia. Mengatur subjek dan objek pajak serta kewajiban pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Juga menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan penghitungan penghasilan kena pajak.
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...Kartika Dwi Rachmawati
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Data nilai UAS (4,668781063%) lebih stabil dibandingkan dengan data nilai UTS (7,061893904%).
2. Nilai tertinggi pada UTS adalah 93, sedangkan pada UAS menurun menjadi 90.
3. Nilai tertinggi rapot adalah 91,1.
BAB 1-SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
Kelompok 2-Accountants as Business Analysts
Data Modeling
Kelompok 5-Sales and Collections Business Process
Kelompok 4-Relational Databases and Enterprise Systems
Kelompok 7-CONVERSION BUSSINESS
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía mundial. Muchos países experimentaron fuertes caídas en el PIB y aumentos en el desempleo debido a los cierres generalizados y las restricciones a los viajes. Aunque las vacunas han permitido la reapertura de muchas economías, los efectos a largo plazo de la pandemia en sectores como el turismo y los viajes aún no están claros.
Relasional database memiliki keuntungan seperti fleksibilitas, skalabilitas, kesederhanaan, dan mengurangi redundansi informasi. Prinsip dasarnya meliputi entitas dan atribut, tabel, kolom, baris, kunci utama dan hubungan. SQL digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Sistem enterprise dirancang untuk mengkoordinasikan sumber daya perusahaan, dan komputasi awan memfasilitasi sistem enterprise.
Dokumen tersebut membahas proses konversi bisnis yang meliputi 6 Learning Outcomes (LO), yaitu menjelaskan aktivitas bisnis konversi, mengembangkan model aktivitas menggunakan BPMN, memahami pilihan model aktivitas, mengembangkan aturan bisnis, mengembangkan model struktur menggunakan diagram kelas UML, dan menerapkan database relasional.
Makalah ini membahas tentang tingkat investasi di Indonesia pada tahun 2012-2015, termasuk pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, jenis investasi, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi."
SIA berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan transaksi untuk memberikan informasi keuangan dan non-keuangan guna pengambilan keputusan. SIA juga berperan mengendalikan organisasi dengan menjaga aset dan memastikan data tersedia, akurat, dan andal. SIA sering diimplementasikan sebagai ERP untuk mengintegrasikan data seluruh perusahaan seperti pesanan, pelanggan, penjualan, dan persediaan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi dari perspektif sejarah, etimologi, dan pandangan Islam. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat. Pandangan Islam mengenai demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan demokrasi. Beberapa tokoh
Teks tersebut membahas tentang masyarakat madani, meliputi sejarah masyarakat madani di Madinah pada masa Nabi Muhammad, pengertian masyarakat madani, karakteristiknya, dan peran umat Islam dalam mewujudkannya.
1) The document discusses various methods and considerations for capital investment and budgeting decisions, including determining relevant cash flows, accounting for inflation, and different approaches to calculating operating cash flow.
2) It emphasizes that capital budgeting decisions should be based on incremental after-tax cash flows rather than accounting profits and highlights factors like sunk costs, opportunity costs, and side effects.
3) The document provides a detailed example of a capital budgeting analysis for a company considering investing in a new machine and outlines the calculation of cash flows and net present value.
4) It addresses special considerations like how to incorporate inflation, evaluate projects of unequal lengths, and use
This chapter discusses various capital budgeting techniques for evaluating investment projects, including net present value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period, and profitability index. It recommends using NPV as the primary decision rule, as NPV accounts for the time value of money and considers all cash flows. IRR can produce incorrect decisions for projects with multiple IRRs, differing scales of investments, or non-standard cash flow timing. Payback period ignores the time value of money.
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan syariat Islam. Syariat Islam didefinisikan sebagai sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Ruang lingkup syariat mencakup ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siyasah, dan akhlak. Tujuan syariat adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebajikan dan menjau
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
10. Pajak yang dibayar atau terutang
di luar negeri atas penghasilan
dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib pajak
dalam negeri.
11. Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
12. Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
13. Penghasilan yang berasal dari
usaha
Penghasilan lainnya seperti
sewa, bunga, royalti
Penghasilan berupa deviden
yang diperoleh wajib pajak
dalam negeri dari penyertaan
modal sekurang-kurangnya 50%
dari jumlah saham yang disetor
pada badan usaha di Luar
Negeri yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek
pada saat tahun
diperolehnya penghasilan
tersebut
Pada saat diterimanya
penghasilan tersebut
Pada saat tahun dimana
deviden tersebut
diperoleh
14. PT. Ananda Yogyakarta dalam
tahun 2009 menerima dan
memperoleh penghasilan neto
yang bersumber dari luar
negeri sebagai berikut
15. 1. Laba di Singapura dalam tahun
pajak 2009 sebesar Rp500.000.000
2. Deviden atas kepemilikan saham
pada X. Ltd di Australia sebesar
Rp200.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan tahun 2007 yang
ditetapkan dalam rapat
pemegang saham tahun 2008
dan baru akan dibayarkan dalam
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
16. Penghasilan dari saham dan
sekuritas lainnya
Penghasilan berupa bunga, royalti,
sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak
Penghasilan berupa sewa
sehubungan dengan harta tidak
bergerak
Penghasilan berupa imbalan
sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan
Penghasilan berupa bentuk usaha
tetap
Sumber Penghasilan
Negara tempat badan
menerbitkan saham atau
sekuritas berkedudukan
Negara tempat pihak yang
membayar tersebut
berkedudukan
Negara tempat harta tersebut
terletak
Negara tempat pihak
membayar berada
Negara tempat betuk usaha
tetap menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan.
18. Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan
1. Pajak atas penghasilan yang terutang
atau dibayar di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap total PPh
terutang di Indonesia hanya Pajak
yang langsung dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dari luar
negeri tersebut.
19. Pajak atas penghasilan
yang terutang di luar
negeri adalah pajak
atas penghasilan
berkenaan dengan
usaha atau pekerjaan
di luar negeri
Pajak atas penghasilan
yang dibayar diluar
negeri adalah pajak
atas penghasilan dari
modal dan penghasilan
lainnya diluar negeri
seperti bunga, dividen,
royalti, sewa, dll.
20. PT. A di Indonesia merupakan
pemegang saham tunggal dari Z Inc.
tersebut dalam tahun 2013
memperoleh keuntungan sebesar
USS100.000. Pajak penghasilan yang
berlaku di Negara X adalah 48% dan
pajak deviden adalah 38%.
Perhitungan pajak atas dividen tsb yaitu:
Keuntungan Z Inc. USS 100,000
Pajak Penghasilan (Corporate Income tax) atas Z Inc (48%) USS 48,000
USS 52,000
Pajak atas dividen (38%) USS 19,760
Dividen yang dikirim ke Indonesia USS 32,240
21. 2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah
setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang
dibayar atau terutang diluar negeri, tetapi tidak
boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut
perbandingan antara penghasilan dari luar negeri
terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau
setinggi-tingginya sama dengan pajak yang
terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari
penghasilan luar negeri (menganut Metode
Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary
Credit Method)
22. Besarnya kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah nilai terendah
diantara 3 perhitungan :
I. Total PPh terutang.
II. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan
dalam dan luar negeri × Total PPh terutang.
III.PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.
24. PT. Putra Jaya di Yogyakarta memperoleh penghasilan netto pada
tahun 2013 :
Penghasilan dalam negeri Rp 500.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 500.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah
Rp52.000.000.000.
Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena
tidak terdapat kompensasi kerugian atau
pengurangan yang lain.
2. Menghitung total PPh terutang
25% × Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000
25. 3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp100.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang atau
dibayar diluar negeri.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
26. Perusahaan Perdana dimiliki oleh Tuan Akbar (K/2) memperoleh
penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut:
Penghasilan dalam negeri Rp 150.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 250.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 40%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp150.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp250.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000
PTKP (K/2) Rp 45.000.000 -
Total PKP Rp355.000.000
2. Menghitung total PPh terutang
5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% × Rp200.000.000 = Rp30.000.000
25% × Rp 105.000.000 = Rp26.250.000
Rp58.750.000
27. 3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
40% × Rp250.000.000 = Rp100.000.000
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp36.718.750 atau
sebesar PPh maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
28. CONTOH 4
PT. Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto
pada tahun 2013 yaitu:
Di negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha
sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%)
Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri
sebesar Rp4.600.000.000.
29. 1) Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp300.000.000
Kerugian usaha dalam negeri Rp100.000.000 -
Jumlah penghasilan neto Rp200.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat
kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2) Menghitung total PPh terutang
25% × Rp200.000.000 × 50% = Rp25.000.000
30. 3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar di luar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp25.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
31. PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
32. 1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp200.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp600.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp800.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi.
2. Menghitung total PPh yang terutang
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% :
(Rp4.800.000.000) x Rp800.000.000 = Rp80.000.000
Rp48.000.000.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%:
RP800.000.000 - Rp80.000.000 = Rp720.000.000
PPh terutang:
12,5% x Rp80.000.000 = Rp 10.000.000
25% x Rp720.000.000 = Rp180.000.000
Rp190.000.000
33.
34. 4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
35. Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya batas
maksimum kredit pajak luar negeri dihitung
untuk masing-masing negara (per country
limitation).
36. Perhitungan PPh Pasal 24 jika
Penghasilan Luar Negeri Berasal dari
Beberapa Negara
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
37. Contoh 6Contoh 6
PT Yoganata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai
berikut :
•Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp300.000.000
(Tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
•Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp400.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di Negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp100.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 35%).
•Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar
RP62.000.000.000
38. Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
39. PPh Maksimum untuk Negara P
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
PnegaranPenghasila
00Rp75.000.0000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.300
=x
Rp
41. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
42. Negara Total PPh
Terutang
PPh Maksimum
Dikreditkan Sesuai
Perbandingan
Penghasilan
PPh
Terutang/
Dibayar di
Luar
Negeri
PPh Pasal 24
Terendah
Kolom
(1),(2),(3)
(1) (2) (3) (4)
P Rp 250.000.000 Rp 75.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
Q Rp 250.000.000 Rp 100.000.000 Rp
100.000.000
Rp 100.000.000
R Rp 250.000.000 Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000
Pajak Luar Negeri Diperbolehkan Rp 185.000.000
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Total Kredit Pajak Luar Negeri Diperbolehkan (PPh Pasal 24)Rp185.000.000 karena jumlah
ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).
43. CONTOH :CONTOH :
Dalam tahun pajak 2013, wajib pajakmendapatkan
pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak
2012 sebesar Rp 7.000.000; yang semula telah termasuk
dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang
terhutang untuk tahun pajak 2012, maka jumlah sebesar Rp
7.000.000., tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang
dalam tahun pajak 2013. Jumlah tersebut dimasukkan dalam
induk SPT tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang
sebelum menentukkan jumlah PPh yang terhutang.
PENGURANGAN/PENGAMBILAN PPh LUAR
NEGERI