SlideShare a Scribd company logo
KELOMPOK 2
3
2
1
MATERI 8
PPh Pasal 24
KELOMPOK 2
loading
12%16%18%21%26%42%52%52%63%78%96%100%
Permohonan
kredit pajak
luar negeri
Penggabungan
penghasilan
Besarnya
kredit pajak
yang
diperbolehkan
Penentuan
sumber
penghasilan
PPH
PASAL
24
AKUNTANSI 2AAKUNTANSI 2A
Pajak yang dibayar atau terutang
di luar negeri atas penghasilan
dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib pajak
dalam negeri.
 Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
 Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
 Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang
pajak atas penghasilannya di negara yang
bersangkutan(di luar negeri).
 Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total
pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU
No.17 Tahun 2000
Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak
yang terutang atau dibayar di luar negeri
dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak:
1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari
Luar Negeri
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri
3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
 Penghasilan yang berasal dari
usaha
 Penghasilan lainnya seperti
sewa, bunga, royalti
 Penghasilan berupa deviden
yang diperoleh wajib pajak
dalam negeri dari penyertaan
modal sekurang-kurangnya 50%
dari jumlah saham yang disetor
pada badan usaha di Luar
Negeri yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek
 pada saat tahun
diperolehnya penghasilan
tersebut
 Pada saat diterimanya
penghasilan tersebut
 Pada saat tahun dimana
deviden tersebut
diperoleh
PT. Ananda Yogyakarta dalam
tahun 2009 menerima dan
memperoleh penghasilan neto
yang bersumber dari luar
negeri sebagai berikut
1. Laba di Singapura dalam tahun
pajak 2009 sebesar Rp500.000.000
2. Deviden atas kepemilikan saham
pada X. Ltd di Australia sebesar
Rp200.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan tahun 2007 yang
ditetapkan dalam rapat
pemegang saham tahun 2008
dan baru akan dibayarkan dalam
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
3. Dividen atas penyertaan saham
sebanyak 70% pada Y
Corporation di Hong Kong yang
sahamnya tidak diperdagangkan
di Bursa Efek sebesar
Rp60.000.000 yaitu berasal dari
keuntungan saham tahun 2008
yang berdasarkan keputusan
Menteri Keuangan diperoleh pada
tahun 2009.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
4. Bunga obligasi pada Z, Inc.
di Kuala Lumpur dihitung
sebesar Rp80.000.000 dan
diterima pada setiap
semester dengan rincian
sebagai berikut:
a. Bunga semester I tahun
2009, diterima bulan
september 2009.
b. Bunga semester II tahun
2009, diterima bulan maret
2010.
 Penghasilan dari saham dan
sekuritas lainnya
 Penghasilan berupa bunga, royalti,
sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak
 Penghasilan berupa sewa
sehubungan dengan harta tidak
bergerak
 Penghasilan berupa imbalan
sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan
 Penghasilan berupa bentuk usaha
tetap
 Sumber Penghasilan
 Negara tempat badan
menerbitkan saham atau
sekuritas berkedudukan
 Negara tempat pihak yang
membayar tersebut
berkedudukan
 Negara tempat harta tersebut
terletak
 Negara tempat pihak
membayar berada
 Negara tempat betuk usaha
tetap menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan.
Besarnya Kredit
PajaK yang
diPerBolehKan
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan
1. Pajak atas penghasilan yang terutang
atau dibayar di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap total PPh
terutang di Indonesia hanya Pajak
yang langsung dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dari luar
negeri tersebut.
 Pajak atas penghasilan
yang terutang di luar
negeri adalah pajak
atas penghasilan
berkenaan dengan
usaha atau pekerjaan
di luar negeri
 Pajak atas penghasilan
yang dibayar diluar
negeri adalah pajak
atas penghasilan dari
modal dan penghasilan
lainnya diluar negeri
seperti bunga, dividen,
royalti, sewa, dll.
 PT. A di Indonesia merupakan
pemegang saham tunggal dari Z Inc.
tersebut dalam tahun 2013
memperoleh keuntungan sebesar
USS100.000. Pajak penghasilan yang
berlaku di Negara X adalah 48% dan
pajak deviden adalah 38%.
Perhitungan pajak atas dividen tsb yaitu:
Keuntungan Z Inc. USS 100,000
Pajak Penghasilan (Corporate Income tax) atas Z Inc (48%) USS 48,000
USS 52,000
Pajak atas dividen (38%) USS 19,760
Dividen yang dikirim ke Indonesia USS 32,240
2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah
setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang
dibayar atau terutang diluar negeri, tetapi tidak
boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut
perbandingan antara penghasilan dari luar negeri
terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau
setinggi-tingginya sama dengan pajak yang
terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari
penghasilan luar negeri (menganut Metode
Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary
Credit Method)
 Besarnya kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah nilai terendah
diantara 3 perhitungan :
I. Total PPh terutang.
II. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan
dalam dan luar negeri × Total PPh terutang.
III.PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.
Catatan
PT. Putra Jaya di Yogyakarta memperoleh penghasilan netto pada
tahun 2013 :
Penghasilan dalam negeri Rp 500.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 500.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah
Rp52.000.000.000.
Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena
tidak terdapat kompensasi kerugian atau
pengurangan yang lain.
2. Menghitung total PPh terutang
25% × Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000
3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp100.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang atau
dibayar diluar negeri.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
Perusahaan Perdana dimiliki oleh Tuan Akbar (K/2) memperoleh
penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut:
Penghasilan dalam negeri Rp 150.000.000
Penghasilan luar negeri Rp 250.000.000
(tarif pajak yang berlaku adalah 40%)
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari dalam negeri Rp150.000.000
Penghasilan dari luar negeri Rp250.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000
PTKP (K/2) Rp 45.000.000 -
Total PKP Rp355.000.000
2. Menghitung total PPh terutang
5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% × Rp200.000.000 = Rp30.000.000
25% × Rp 105.000.000 = Rp26.250.000
Rp58.750.000
3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar diluar negeri
40% × Rp250.000.000 = Rp100.000.000
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp36.718.750 atau
sebesar PPh maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
CONTOH 4
PT. Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto
pada tahun 2013 yaitu:
 Di negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha
sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%)
Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri
sebesar Rp4.600.000.000.
1) Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp300.000.000
Kerugian usaha dalam negeri Rp100.000.000 -
Jumlah penghasilan neto Rp200.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat
kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2) Menghitung total PPh terutang
25% × Rp200.000.000 × 50% = Rp25.000.000
3. Menghitung PPh Maksimum
dikreditkan sesuai perbandingan
penghasilan
4. Menghitung PPh yang dipotong atau
dibayar di luar negeri
Kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan (PPh pasal 24)
adalah Rp25.000.000 atau
sebesar PPh yang terutang.
Jumlah ini diperoleh dengan
membandingkan
perhitungan total PPh
terutang, PPh maksimum
dikreditkan sesuai
perbandingan penghasilan,
dan PPh terutang atau
dibayar diluar negeri,
kemudian dipilih nilai
terendah.
PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013
sebagai berikut :
•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).
•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.
•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp200.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp600.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp800.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi.
2. Menghitung total PPh yang terutang
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% :
(Rp4.800.000.000) x Rp800.000.000 = Rp80.000.000
Rp48.000.000.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%:
RP800.000.000 - Rp80.000.000 = Rp720.000.000
PPh terutang:
12,5% x Rp80.000.000 = Rp 10.000.000
25% x Rp720.000.000 = Rp180.000.000
Rp190.000.000
4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A
40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah
Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan
penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan
perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai
perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar
negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya batas
maksimum kredit pajak luar negeri dihitung
untuk masing-masing negara (per country
limitation).
Perhitungan PPh Pasal 24 jika
Penghasilan Luar Negeri Berasal dari
Beberapa Negara
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
Diperoleh penghasilan luar negeri yang
berasal dari beberapa negara, besarnya
batas maksimum kredit pajak luar negeri
dihitung untuk masing-masing negara (per
country limitation).
Contoh 6Contoh 6
PT Yoganata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai
berikut :
•Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp300.000.000
(Tarif pajak yang berlaku adalah 20%)
•Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp400.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).
•Di Negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp100.000.000.
(Tarif pajak yang berlaku adalah 35%).
•Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp200.000.000.
Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar
RP62.000.000.000
Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)
adalah
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
1. Menghitung total PKP
Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000
Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000
Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak
terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
2. Menghitung Total PPh Terutang
PPh Terutang:
25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
PPh Maksimum untuk Negara P
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
PnegaranPenghasila
00Rp75.000.0000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.300
=x
Rp
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
QnegaranPenghasila
000Rp100.000.000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.400
=x
Rp
terutang
negeriluardandalamnpenghasilaTotal
PPhtotalx
RnegaranPenghasila
00Rp25.000.0000Rp250.000.
0001.000.000.Rp
000.000.100
=x
Rp
Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di
Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P
Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P
20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000
b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q
Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q
25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000
c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R
Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R
35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
Negara Total PPh
Terutang
PPh Maksimum
Dikreditkan Sesuai
Perbandingan
Penghasilan
PPh
Terutang/
Dibayar di
Luar
Negeri
PPh Pasal 24
Terendah
Kolom
(1),(2),(3)
(1) (2) (3) (4)
P Rp 250.000.000 Rp 75.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
Q Rp 250.000.000 Rp 100.000.000 Rp
100.000.000
Rp 100.000.000
R Rp 250.000.000 Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000
Pajak Luar Negeri Diperbolehkan Rp 185.000.000
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata
tahun 2013 dihitung sebagai berikut :
Total Kredit Pajak Luar Negeri Diperbolehkan (PPh Pasal 24)Rp185.000.000 karena jumlah
ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).
CONTOH :CONTOH :
Dalam tahun pajak 2013, wajib pajakmendapatkan
pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak
2012 sebesar Rp 7.000.000; yang semula telah termasuk
dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang
terhutang untuk tahun pajak 2012, maka jumlah sebesar Rp
7.000.000., tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang
dalam tahun pajak 2013. Jumlah tersebut dimasukkan dalam
induk SPT tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang
sebelum menentukkan jumlah PPh yang terhutang.
PENGURANGAN/PENGAMBILAN PPh LUAR
NEGERI
@vikhanur @kartikaaa

More Related Content

What's hot

Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
risangaji febriyanto
 
Akm ch 17 obligasi
Akm ch 17 obligasi Akm ch 17 obligasi
Akm ch 17 obligasi
MAYAN SATRIA WICAKSANA
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
karomah95
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanatAkuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Fatma Wati
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
Nadia Amelia
 
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Jiantari Marthen
 
Sekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per sahamSekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per saham
DIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Gendro Budi Purnomo
 
Akuntansi Piutang
Akuntansi PiutangAkuntansi Piutang
Akuntansi Piutang
Fair Nurfachrizi
 
risk and return
risk and returnrisk and return
risk and return
Fariz Mido
 
Sistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnSistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnAdi Jauhari
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
Maulina Sahara
 
Penilaian saham
Penilaian sahamPenilaian saham
Penilaian saham
Constantianus Christiadji
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Mahyuni Bjm
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
Nur Aisyah Zera Datu
 
AUDITING 3
AUDITING 3AUDITING 3
AUDITING 3
Yizna Chaldhiidzt
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
sellyhood
 

What's hot (20)

Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
Akm ch 17 obligasi
Akm ch 17 obligasi Akm ch 17 obligasi
Akm ch 17 obligasi
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
PPh 26
PPh 26PPh 26
PPh 26
 
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanatAkuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
 
Sekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per sahamSekuritas di lutif dan laba per saham
Sekuritas di lutif dan laba per saham
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
 
Akuntansi Piutang
Akuntansi PiutangAkuntansi Piutang
Akuntansi Piutang
 
risk and return
risk and returnrisk and return
risk and return
 
Sistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya TaksirnSistem Biaya Taksirn
Sistem Biaya Taksirn
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
 
Penilaian saham
Penilaian sahamPenilaian saham
Penilaian saham
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
AUDITING 3
AUDITING 3AUDITING 3
AUDITING 3
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 

Viewers also liked

pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
muh wilyam
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
mas karebet
 
18. pph pasal 24
18. pph pasal 2418. pph pasal 24
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 24
1l2j3n
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
Membangun city
 
makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)
Eka Esti
 

Viewers also liked (7)

pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
18. pph pasal 24
18. pph pasal 2418. pph pasal 24
18. pph pasal 24
 
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 24
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)
 

Similar to 2016 ak2 a_kelompok2_pph24

Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
laini luthfiati
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
Umiatulazizah
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
anisa_13
 
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptxpph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
IputuEka
 
Objek PPh.pdf
Objek PPh.pdfObjek PPh.pdf
Objek PPh.pdf
Ratih Kumala
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
NathaniaAprillya
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
Group 9 perpajakan
Group 9 perpajakanGroup 9 perpajakan
Group 9 perpajakanhaningtia
 
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal242016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
Kartika Dwi Rachmawati
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
LidyaYuni
 
PPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptxPPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptx
AdrianHanda2
 
TUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptxTUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptx
NengRisma1
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
Ike Hanisyah
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
DharaniKassapa
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
JancokKoe1
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
matius7
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
AprizalOmpusunggu
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
abifarizka
 

Similar to 2016 ak2 a_kelompok2_pph24 (20)

Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
 
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptxpph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
pph26-220907180602-daa3750b (1).pptx
 
Objek PPh.pdf
Objek PPh.pdfObjek PPh.pdf
Objek PPh.pdf
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
 
Group 9 perpajakan
Group 9 perpajakanGroup 9 perpajakan
Group 9 perpajakan
 
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal242016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
 
PPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptxPPT MPJK MATERI 5.pptx
PPT MPJK MATERI 5.pptx
 
TUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptxTUGAS PPH PASAL 24.pptx
TUGAS PPH PASAL 24.pptx
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 

More from Kartika Dwi Rachmawati

TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
Kartika Dwi Rachmawati
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...
Kartika Dwi Rachmawati
 
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
Kartika Dwi Rachmawati
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSISISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
Kartika Dwi Rachmawati
 
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
Kartika Dwi Rachmawati
 
chap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise Systemschap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise Systems
Kartika Dwi Rachmawati
 
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESSCHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
Kartika Dwi Rachmawati
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
Kartika Dwi Rachmawati
 
chap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business Processchap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business Process
Kartika Dwi Rachmawati
 
chap003-Data Modeling
chap003-Data Modelingchap003-Data Modeling
chap003-Data Modeling
Kartika Dwi Rachmawati
 
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasichapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
Kartika Dwi Rachmawati
 
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Kartika Dwi Rachmawati
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAANSISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
Kartika Dwi Rachmawati
 
Pai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islamPai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islam
Kartika Dwi Rachmawati
 
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madaniPeran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Kartika Dwi Rachmawati
 
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Kartika Dwi Rachmawati
 
chap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment Decisionschap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment Decisions
Kartika Dwi Rachmawati
 
Net Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment RulesNet Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment Rules
Kartika Dwi Rachmawati
 
Makalah Zakat
Makalah ZakatMakalah Zakat
Makalah Zakat
Kartika Dwi Rachmawati
 
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islammakalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
Kartika Dwi Rachmawati
 

More from Kartika Dwi Rachmawati (20)

TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
TINGKAT KESTABILAN ANTARA UTS DAN UAS SERTA PENGARUH NILAI UTS TERHADAP RAPOT...
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA  KELA...
DISTRIBUSI FREKUENSI DAN RATA RATA NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATIKA KELA...
 
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSISISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEMESTER 2, PRODI D3 AKUNTANSI
 
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
DATA TINGKAT INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
 
chap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise Systemschap004-Relational Databases and Enterprise Systems
chap004-Relational Databases and Enterprise Systems
 
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESSCHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
CHAPTER7-CONVERSION BUSSINESS
 
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
DISTRIBUSI FREKUENSI DANUKURAN GEJALA PUSATNILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH MATEMATI...
 
chap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business Processchap005-Sales and Collections Business Process
chap005-Sales and Collections Business Process
 
chap003-Data Modeling
chap003-Data Modelingchap003-Data Modeling
chap003-Data Modeling
 
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasichapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
chapter14_Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada investasi
 
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
Tingkat investasi di indonesia tahun 2012-2016
 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAANSISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS-AKTIVITAS PERUSAHAAN
 
Pai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islamPai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islam
 
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madaniPeran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
Peran umat islam_dalam_mewujudkan_masyarakat_madani
 
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
Transaksi perusahaan&persamaan akuntansi, Siklus Akuntansi
 
chap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment Decisionschap006 Making Capital Investment Decisions
chap006 Making Capital Investment Decisions
 
Net Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment RulesNet Present Value and Other Investment Rules
Net Present Value and Other Investment Rules
 
Makalah Zakat
Makalah ZakatMakalah Zakat
Makalah Zakat
 
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islammakalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
makalah Pendidikan Agama Islam - syari'at Islam
 

Recently uploaded

materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 

Recently uploaded (20)

materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 

2016 ak2 a_kelompok2_pph24

  • 2. 3
  • 3. 2
  • 4. 1
  • 5. MATERI 8 PPh Pasal 24 KELOMPOK 2 loading 12%16%18%21%26%42%52%52%63%78%96%100%
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Permohonan kredit pajak luar negeri Penggabungan penghasilan Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan Penentuan sumber penghasilan PPH PASAL 24 AKUNTANSI 2AAKUNTANSI 2A
  • 10. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri.
  • 11.  Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya di negara yang bersangkutan(di luar negeri).  Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU No.17 Tahun 2000  Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya di negara yang bersangkutan(di luar negeri).  Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU No.17 Tahun 2000
  • 12. Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak: 1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari Luar Negeri 2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri 3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral Pajak: 1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari Luar Negeri 2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri 3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri
  • 13.  Penghasilan yang berasal dari usaha  Penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti  Penghasilan berupa deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di Luar Negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek  pada saat tahun diperolehnya penghasilan tersebut  Pada saat diterimanya penghasilan tersebut  Pada saat tahun dimana deviden tersebut diperoleh
  • 14. PT. Ananda Yogyakarta dalam tahun 2009 menerima dan memperoleh penghasilan neto yang bersumber dari luar negeri sebagai berikut
  • 15. 1. Laba di Singapura dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp500.000.000 2. Deviden atas kepemilikan saham pada X. Ltd di Australia sebesar Rp200.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2008 dan baru akan dibayarkan dalam tahun 2009. 3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp60.000.000 yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2008 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan diperoleh pada tahun 2009. 3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp60.000.000 yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2008 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan diperoleh pada tahun 2009. 4. Bunga obligasi pada Z, Inc. di Kuala Lumpur dihitung sebesar Rp80.000.000 dan diterima pada setiap semester dengan rincian sebagai berikut: a. Bunga semester I tahun 2009, diterima bulan september 2009. b. Bunga semester II tahun 2009, diterima bulan maret 2010. 4. Bunga obligasi pada Z, Inc. di Kuala Lumpur dihitung sebesar Rp80.000.000 dan diterima pada setiap semester dengan rincian sebagai berikut: a. Bunga semester I tahun 2009, diterima bulan september 2009. b. Bunga semester II tahun 2009, diterima bulan maret 2010.
  • 16.  Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya  Penghasilan berupa bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak  Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan harta tidak bergerak  Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan  Penghasilan berupa bentuk usaha tetap  Sumber Penghasilan  Negara tempat badan menerbitkan saham atau sekuritas berkedudukan  Negara tempat pihak yang membayar tersebut berkedudukan  Negara tempat harta tersebut terletak  Negara tempat pihak membayar berada  Negara tempat betuk usaha tetap menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
  • 18. Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan 1. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya Pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut.
  • 19.  Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri  Pajak atas penghasilan yang dibayar diluar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya diluar negeri seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dll.
  • 20.  PT. A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. tersebut dalam tahun 2013 memperoleh keuntungan sebesar USS100.000. Pajak penghasilan yang berlaku di Negara X adalah 48% dan pajak deviden adalah 38%. Perhitungan pajak atas dividen tsb yaitu: Keuntungan Z Inc. USS 100,000 Pajak Penghasilan (Corporate Income tax) atas Z Inc (48%) USS 48,000 USS 52,000 Pajak atas dividen (38%) USS 19,760 Dividen yang dikirim ke Indonesia USS 32,240
  • 21. 2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri (menganut Metode Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary Credit Method)
  • 22.  Besarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah nilai terendah diantara 3 perhitungan : I. Total PPh terutang. II. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan dalam dan luar negeri × Total PPh terutang. III.PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.
  • 24. PT. Putra Jaya di Yogyakarta memperoleh penghasilan netto pada tahun 2013 : Penghasilan dalam negeri Rp 500.000.000 Penghasilan luar negeri Rp 500.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 20%) 1. Menghitung Total PKP Penghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000 Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000 + Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000 Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp52.000.000.000. Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2. Menghitung total PPh terutang 25% × Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000
  • 25. 3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar diluar negeri Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp100.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 26. Perusahaan Perdana dimiliki oleh Tuan Akbar (K/2) memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut: Penghasilan dalam negeri Rp 150.000.000 Penghasilan luar negeri Rp 250.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 40%) 1. Menghitung Total PKP Penghasilan dari dalam negeri Rp150.000.000 Penghasilan dari luar negeri Rp250.000.000 + Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000 PTKP (K/2) Rp 45.000.000 - Total PKP Rp355.000.000 2. Menghitung total PPh terutang 5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000 15% × Rp200.000.000 = Rp30.000.000 25% × Rp 105.000.000 = Rp26.250.000 Rp58.750.000
  • 27. 3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar diluar negeri 40% × Rp250.000.000 = Rp100.000.000 Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp36.718.750 atau sebesar PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 28. CONTOH 4 PT. Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 yaitu:  Di negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%) Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar Rp4.600.000.000.
  • 29. 1) Menghitung total PKP Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp300.000.000 Kerugian usaha dalam negeri Rp100.000.000 - Jumlah penghasilan neto Rp200.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2) Menghitung total PPh terutang 25% × Rp200.000.000 × 50% = Rp25.000.000
  • 30. 3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp25.000.000 atau sebesar PPh yang terutang. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 31. PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut : •Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 40%). •Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 25%). •Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000. •Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000. PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut : •Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 40%). •Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 25%). •Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000. •Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.
  • 32. 1. Menghitung total PKP Penghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp200.000.000 Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp600.000.000 Jumlah penghasilan neto Rp800.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi. 2. Menghitung total PPh yang terutang Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% : (Rp4.800.000.000) x Rp800.000.000 = Rp80.000.000 Rp48.000.000.000 Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%: RP800.000.000 - Rp80.000.000 = Rp720.000.000 PPh terutang: 12,5% x Rp80.000.000 = Rp 10.000.000 25% x Rp720.000.000 = Rp180.000.000 Rp190.000.000
  • 33.
  • 34. 4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A 40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000. 4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A 40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.
  • 35. Diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation).
  • 36. Perhitungan PPh Pasal 24 jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara Diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation). Diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation).
  • 37. Contoh 6Contoh 6 PT Yoganata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai berikut : •Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (Tarif pajak yang berlaku adalah 20%) •Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp400.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 25%). •Di Negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp100.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 35%). •Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar RP62.000.000.000
  • 38. Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah 1. Menghitung total PKP Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000 Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000 Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000 Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000 Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 1. Menghitung total PKP Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000 Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000 Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000 Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000 Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2. Menghitung Total PPh Terutang PPh Terutang: 25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000 2. Menghitung Total PPh Terutang PPh Terutang: 25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000
  • 39. PPh Maksimum untuk Negara P terutang negeriluardandalamnpenghasilaTotal PPhtotalx PnegaranPenghasila 00Rp75.000.0000Rp250.000. 0001.000.000.Rp 000.000.300 =x Rp
  • 41. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri untuk Masing-Masing Negara a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P 20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000 b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q 25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000 c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R 35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000 a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara P Tarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P 20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000 b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara Q Tarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q 25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000 c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara R Tarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R 35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000
  • 42. Negara Total PPh Terutang PPh Maksimum Dikreditkan Sesuai Perbandingan Penghasilan PPh Terutang/ Dibayar di Luar Negeri PPh Pasal 24 Terendah Kolom (1),(2),(3) (1) (2) (3) (4) P Rp 250.000.000 Rp 75.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Q Rp 250.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 R Rp 250.000.000 Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000 Pajak Luar Negeri Diperbolehkan Rp 185.000.000 Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata tahun 2013 dihitung sebagai berikut : Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata tahun 2013 dihitung sebagai berikut : Total Kredit Pajak Luar Negeri Diperbolehkan (PPh Pasal 24)Rp185.000.000 karena jumlah ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang (Rp250.000.000).
  • 43. CONTOH :CONTOH : Dalam tahun pajak 2013, wajib pajakmendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2012 sebesar Rp 7.000.000; yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terhutang untuk tahun pajak 2012, maka jumlah sebesar Rp 7.000.000., tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang dalam tahun pajak 2013. Jumlah tersebut dimasukkan dalam induk SPT tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang sebelum menentukkan jumlah PPh yang terhutang. PENGURANGAN/PENGAMBILAN PPh LUAR NEGERI