Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Muhammad Rafi Kambara
Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receivables)
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Kas (Cash)
• Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan
• Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya.
• Instrumen Keuangan- Suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan.
Piutang (Receivable)
Klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.
Piutang dagang (trade receivables) jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal.
Piutang Non-Dagang (Non-trade Receivables)
1. Uang muka kepada karyawan dan staf.
2. Uang muka kepada anak perusahaan.
3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan.
4. Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran.
5. Piutang deviden dan bunga.
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Muhammad Rafi Kambara
Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receivables)
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Kas (Cash)
• Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan
• Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya.
• Instrumen Keuangan- Suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan.
Piutang (Receivable)
Klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.
Piutang dagang (trade receivables) jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal.
Piutang Non-Dagang (Non-trade Receivables)
1. Uang muka kepada karyawan dan staf.
2. Uang muka kepada anak perusahaan.
3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan.
4. Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran.
5. Piutang deviden dan bunga.
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
2. www.themegallery.com Point Presentasi Dasar Hukum PPhPasal 22 Pemungut PPh Pasal 22 Objek PPh Pasal 22 Saat Terutang & Tarif Tata Cara Pembayaran, Pelaporan
3. www.themegallery.com Dasar Hukum Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan KMK Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya s.t.d.t.d PMK Nomor 210/PMK.03/2008 sd 31-08-2010 PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. 4. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-417/PJ./2001 (KEP-417) tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
4. www.themegallery.com Dasar Hukum 5. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan, atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari Pedagang Pengumpul s.t.d.t.d Per Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 6. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-401/PJ/2001 tentangTarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di Dalam Negeri 7. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-32/PJ./1995 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif di Dalam Negeri s.t.d.t.d Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-65/PJ./1995 .
5. www.themegallery.com Pemungut 8. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-69/PJ/1995 tentangTarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas di Dalam Negeri 9. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ/1996 tentangTarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri 10. Per Dirjen Pajak Nomor PER-52/PJ./2008 tentangPerlakuan PPh atas Penghasilan Penyalur/Distributor Rokok 11. PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang lmpor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sejak 31-08-2010 .
6. Pasal 22 UU PPh Menteri Keuangan dapat menetapkan: bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
10. Company Logo www.themegallery.com Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah industri baja yang merupakan industri hulu. Dalam hal badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengolah atau memproses lebih lanjut sebagian atau seluruh hasil produksinya menjadi produk antara dan/atau produk hilir sehingga badan usaha tersebut melakukan kegiatan produksi secara terintegrasi, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut atas penjualan produk hulu, produk antara, dan produk hilir. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri otomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang industri otomotif, termasuk ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek), dan importir umum kendaraan bermotor. Pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan; dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
15. Company Logo www.themegallery.com Saat Terutang PPh Pasal 22 Impor Saat Pembayaran Bea Masuk/ Saat Penyelesaian Dokumen PIB PPh Pasal 22 Bendahara Saat Pembayaran PPh Pasal 22 Industri Saat Penjualan PPh Pasal 22 Migas Saat Penerbitan delivery order PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul Saat Pembelian PPh Pasal 22 Barang Mewah Saat Penjualan
21. Bukti Pungut tiga lembar: 1-pembeli/penjual (Pengumpul) 2-KPP 3-pemungut Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Migas PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul PPh Pasal 22 Barang Mewah PPh Pasal 22 Industri
22. Company Logo www.themegallery.com Jatuh tempo Setor oleh Pemungut Sehari setelah pemungutan dilakukan (untuk DJBC sebagai Pemungut) PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 22 Bendahara Hari yang sama dg. saat pembayaran Tanggal 10 bulan takwim berikutnya PPh Pasal 22 Industri PPh Pasal 22 Migas PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul PPh Pasal 22 Barang Mewah
23. Company Logo www.themegallery.com Jatuh tempo Pelaporan oleh Pemungut 7 hari setelah batas waktu penyetoran berakhir (untuk DJBC sebagai pemungut) PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 22 Bendahara 14 hari setelah Masa Pajak berakhir 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22 Industri PPh Pasal 22 Migas PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul PPh Pasal 22 Barang Mewah
24. Tarif 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM Barang yang tergolong sangat mewah adalah: pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.O00.000,00 (dua puluh milyar rupiah); kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m2 (lima ratus meter persegi); apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000,000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (suv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.00O.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.(PMK-253/PMK.03/2008)
25. Company Logo www.themegallery.com Sifat Pemungutan Sifat pemungutan PPh Pasal 22 Tidak Final kecuali Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen bersifat Final
26. Company Logo www.themegallery.com Dikecualikan dari Pemungutan Dengan Surat Keterangan Bebas Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
27. Company Logo www.themegallery.com Dikecualikan dari Pemungutan (2) Tanpa Surat Keterangan Bebas 1. Pembayaran oleh Bendaharawan: Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. 2. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai.
28. www.themegallery.com Company Logo Dikecualikan dari Pemungutan (3) Tanpa Surat Keterangan Bebas 3. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); 4. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
29. Company Logo www.themegallery.com Dikecualikan dari Pemungutan (4) Yang Dilaksanakan oleh Ditjen Bea dan Cukai: Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai. Yaitu : barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia;
30. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
31. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai. barang pindahan; barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan; barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
32. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
33. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai.
34. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai.
35. HAK YANG DIPOTONG PAJAK MEMINTA BUKTI POTONG MENGKREDITKAN BUKTI POTONG PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK (SKB) RESTITUSI PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
36. Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh Fasilitas yang disediakan pemerintah Pemotongan yang bersifat tidak final SKB Pasal 22 Impor SKB Pot/Put SKB Selain Ps 22 Impor
