Dokumen tersebut membahas perbedaan perlakuan pajak antara pendirian perusahaan dalam bentuk anak perusahaan (subsidiary) dan cabang perusahaan (branch) serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tax planning untuk investasi asing, termasuk alternatif struktur permodalan.

1. M a najemen
Perpajakan
Tax Planning Atas Struktur
Inbound Investment
Reny Novitasari (2110246943)
Adrian Handa (2110246934)

2. Inbound investment
investasi yang berasal
dari luar negri
✓ Perusahaan Luar negeri
menanamkan modal di
Indonesia
✓ Perusahaan Luar negeri
mendirikan cabang
atau anak perusahaan
di indonesia
Outbound Investement
melakukan usaha &
investasi di luar Indonesia
✓ Perusahaan dalam
negeri menanamkan
modal atau
✓ mendirikan
cabang/anak
perusahaan di luar
indonesia
2

3. Anak
Versus
Cabang
3

4. Perbedaan
Perlakuan Pajak
antara Subsidiary
Company (Anak
Perusahaan)
d e n g a n Branch
( C a b a n g
Perusahaan 4

5. Anak
Perusah aan
5
1. Anak perusahaan dibentuk atas dasar penyertaan
saham dari induk perusahaan di luar negeri
2. Anak perusahaan berstatus Subjek Pajak
Negeri (SPDN) karena telah memenuhi
Dalam
kriteria
didirikan di Indonesia sesuai pasal 2 ayat (3) Undang
Undang Pajak Penghasilan Penghasilan
3. Penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia
meliputi penghasilan yang berasal dari dalam negeri
maupun dari luar negeri (world wide income)
4. Hubungan antara anak perusahaan di dalam negeri
dengan induk perusahaan di luar negeri bersifat
entetity (entitas legal yang terpisah)
5. Antara anak perusahaan di dalam negeri dengan induk
perusahaan di luar negeri dapat melakakan sama lain,
sebagai konsekuensi dari separate entity antara anak
perusahaan di dalam perusahaan di luar negeri.
1. Branch (Cabang Perusahaan) merupakan kepanjangan
tangan dari Kantor Pusat (Head Office) di luar negeri
2. Cabang negeri di Indonesia berstatus Subjek Pajak
Luar Negeri (SPLN) sesuai pasal 2 ayat (4) Undang
Udang Pajak Penghasilan
3. Penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia
adalah hanya penghasilan yang bersumber dalam
negeri
4. Hubungan antara Cabang Perusahaan di dalam negeri
dengan Kantor Pusat di luar negeri bersifat single
entity (entitas tunggal)
5. Antara Cabung perusahaan di dalam negeri dengan
kantor pusat di luar negeri secara pajak tidak
diperkenankan melakukan transaksi sebagai
konsekwensi dari single entity.
Cabang
Perusah aan

6. Pengakuan laba
antara Subsidiary
Company (Anak
Perusahaan)
dengan Branch
(Cabang
Perusahaan
6

7. Pengakuan Laba Anak
Perusahaan
7
▪ Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri, anak perusahaan luar negeri di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari dalam
negeri maupun dari luar negeri (world wide income)
▪ Pada umummya pajak (PPh Badan) dikenakan atas dasar basis neto, yakni Penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan
(deductible expense), kecuali pada usaha-usaha tertentu yang pajaknya bersifat final (seperti perusahaan konstruksi, real estate, dll).
▪ Sisa laba setelah Pajak yang dikirim oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan di luar negeri dikenakan pajak atas dividen (Pph
Pasal 26) sebesar 20% atau tarif tax treaty.

8. P e n g a k u a n Laba C a b a n g
Perusahaan
8
▪ Untuk perusahaan yang berstatus Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, definisi penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang
Undang Pajak Penghasilan meliputi hal hal sebagai berikut:
1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tesebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (attributable principle)
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau yang
dilaksanakan oleh BUT di Indonesia (force of attraction princple)
3. Penghasilan dividen. bunga, royalty, sewa, hadiah, maupun penghasilan dari penjualan harta yang diterima atau diperoleh kantor pusat,
sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud (effectively connected
income rules).
▪ Sisa laba setelah pajak yang dikirim ke kantor pusat, dokenakan brach profit tax / pph pasal 26 atar (4) sebesar 20% atau tarif tax treaty. Jika tidak
dikirimkan, tidak dikenai brach profit tax

9. Tax Planning
pada
Investasi
Asing
14

10. Faktor-faktor y a n g harus diperhatikan
▪
▪
▪
▪ Sistem perpajakan di negara
tempat investasi
▪ Konsep penghasilan yang dianut
▪ Besarnya tarif PPh Badan
(corporate income tax)
Ada tidaknya witholding tax dan
besarnya tarif withlolding tax
(khususnya dividen)
▪ Ada tidaknya tax holiday atau
tax facilities
Perbedaan perlakuan perpajakan
terhadap subsidiary dan branch
Sistem depresiasi dan
amortisasi
▪
▪
▪
▪
▪
▪ Perbedaan perlakuan perpajakan
terhadap perusahaan domestik
dan PMA
▪ Perlakuan perpajakan terhadap
joint operation/consortium
Perlakuan perpajakan terhadap
offshore-service
Perlakuan perpajakan terhadap
turn key project
Sistem kompensasi kerugian
vertikal]
Besarnya DER (Debt Equity
Ratio)
Kebebasan repatriasi modal 15

11. Faktor-faktor yang harus diperhatikan
▪ Perlakuan perpajakan atas
penjualan saham
Control foreign exchange
▪
▪
▪
▪
Ada tidaknya tax treaty serta
tax facilities yang tercantum
dalam tax treaty yang
bersangkutan
Perlakuan perpajakan terhadap
perusahaan yang mempunyai
hubungan istimewa (associated
enterprise)
Fasilitas fasilitas perpajakan
yang diberikan oleh Pemerintah
terhadap Subsidiay company
dan Branch
✓
✓
✓
▪
▪ Sistem foreign tax credit dan system VAT (Value Added
Tax) Khusus dalam Foreign Direct Investment, beberapa
faktor penting lainnya yang harus diperhatikan dalam
memilih bentuk Subsidiary Company (anak perusahaan)
atau Branch (cabang perusahaan) antara lain adalah :
Apakah jenis asaha yang akan dipilih termasuk dalam
Daftar Negative list BKPM? Jika termasuk dalam Daftar
Negative List BKPM, maka otomatis usaha tersebut tidak
dapat dijalankan
Seberapa besar kepentingan perusahaan di luar negeri
untuk melakukan transaksi dengan yang dibentuk di
Indonesia Semakin banyak transaksi antara perusahaan
di luar negeri dengan perusahaan yang dibentuk di
Indonesta, maka bentuk Subsidiary Company
(pengoperasian perusahaan) akan semakin efektif untuk
dipilih karena hubungan antara induk peruhaan (parent
company) dengan anak perusahaan (subsidiary
company) di Indonesia merupakan entitas yang terpisah
dimana keduanya dapat melakukan transaksi
Fasilitas fasilitas perpajakan yang diberikan oleh
Pemerintah terhadap Subsidiay company dan Branch
Faktor laktor lain yang tak kalah penting untuk
diperhatikan adalah faktor non pajak seperti politik,
keamanan, prasarana penunjang, akses pasar dll
16

12. Skema Tax Planning Pada Anak
Perusahaan
dilakukan dengan memaksimalkan biaya-biaya
yang dibayarkan kepada induk persahaan (parent
company) di luar negeri (tentunya dengan
memperhatikan kewajaran harga transaksi).
Dengan demikian penghasilan kena pajak host
country menjadi lebih kecil
Pre Tax
• dilakukan dengan menunda pemberian dividen
dari anak perusahaan kepada induk perusahaan
di luar negeri. Pemberian dividen dari anak
perusahaan kepada induk perusahaan di luar
negeri dilakukan pada saat penghasilan kena
pajak induk perusahan di luar negeri kecil.
Post Tax
12

13. ALTERNATIF
STURKTUR
PE R M O D ALAN
13

14. Alternatif Struktur Permodalan
14
Suatu perusahaan memerlukan sumber dana yang mencukupi untuk
membiayai seluruh kegiatannya. Sumber dana tersebut dapat berupa hutang dan modal. Komposisi hutang
dan modal lebih didasarkan pada kebutuhan masing- masing perusahaan dan kemampuan finansial
perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan seberapa besar kegiatan dapat dibiayai
dengan modal dan hutang.
Menurut Martono dan D. Agus Harjito struktur modal dibagi menjadi beberapa pendekatan seperti
pendekatan laba operasi, pendekatan tradisional, pendekatan Modigliani dan Miller.

15. 1. Kedudukan Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap
sebagai Subjek Pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat
(1) Undang- undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Lebih jauh
lagi, Pasal 2 ayat (1a) menyatakan bahwa Bentuk Usaha
Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan
perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
Atas posisinya yang “dipersamakan” berdasarkan UU PPh,
terdapat beberapa perbedaan antara pemajakan Wajib Pajak
Badan dalam bentuk Perseroan Terbatas dan Bentuk Usaha
Tetap, yaitu:
Inbound Investment – Kasus Mukamurata, Ltd. (Jepang)

16. Kategori PerseroanTerbatas Badan UsahaTetap
Tempat pendirian / tempat berkedudukan Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Tidak didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia namun menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
Status Subjek Pajak Subjek Pajak Dalam Negeri Dipersamakan dengan Subjek Pajak Dalam Negeri
Objek Pajak Penghasilan sebagaimana tertera dalam PPh Pasal 4 tentang Objek Pajak yang terdiri dari:
a)Penghasilan yang dikenai PPh non-final
b)Penghasilan yang dikenai PPh Final
Termasuk dalam hal ini adalah penghasilan yang diterima dari Induk Perusahaan di luar negeri (world-
wide income).
Penghasilan yang menjadi Objek Pajak adalah:
a)Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau
dikuasai;
b)Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa
di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia (force of
attraction income)
c)Penghasilan dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat (effectively
connected income). Pada dasarnya, penghasilan pasif yang diperoleh oleh Kantor Pusat.
Bukan Objek Pajak Penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh termasuk dividen yang dibayarkan
dari laba ditahan atas kepemilikan saham diatas 25% oleh WP Badan.
Pembayaran royalti, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, dan bunga yang
diterima atau diperoleh dari Kantor Pusat (kecuali yang berkenaan dengan usaha
perbankan).
Biaya yang diperbolehkan (deductible expense) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk beban royalti, imbalan jasa
manajemen, dan bunga kepada Induk
Perusahaan di luar negeri (sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku) di Indonesia.
Biaya yang berkenaan dengan penghasilan (Biaya 3M), biaya administrasi kantor pusat
sepanjang berkaitan dengan usaha atau kegiatanBUT.
Bukan biaya yang diperbolehkan (non- deductibleexpense) Biaya-biaya sebagaimana tertulis dalam UU PPh Pasal 9. Biaya-biaya sebagaimana tertulis dalam UU PPh Pasal 9 dan pembayaran kepada kantor
pusat (beban royalty, imbalan jasa manajemen, dan bunga).
Tarif Pajak Tarif PPh Badan 25% termasuk pengurangan tarif sebesar 50% apabila peredaran bruto kurang
dari Rp 50 miliar (UU PPh Pasal 31E)
Tarif PPh Badan 25% dan pajak sebesar 20% sesuai PPh Pasal 26 (branch profit tax) atau
sesuai tarif yang berlaku dalam P3B.

17. Berdasarkan keterangan diatas, maka pemajakan
untuk Wajib Pajak dalam bentuk PT lebih
menguntungkan karena biaya yang boleh diakui
secara perpajakan lebih banyak dan pengenaan
tarif PPh Badan tanpa harus membayar branch
profit tax. Oleh karena itu, lebih baik Mukamurata,
Ltd. melakukan mendirikan perusahaan dalam
bentuk PT.

18. 2. Penanaman dana dalam bentuk modal atau pinjaman
dapat memberikan implikasi perpajakan yang berbeda
sebagaimana berikut:
Modal Pinjaman
Imbalan atas modal dinamakan sebagai dividen. Imbalan atas modal dinamakan sebagai bunga.
Pembayaran biaya dividen tidak boleh
dibebankan
Pembayaran biaya bunga boleh dibebankan sebagai biaya
sebagai biaya untuk keperluan menghitung PPh Badan untuk keperluan menghitung PPh Badan

19. Pendirian Dalam Bentuk PT
Apabila Mukamurata Ltd memutuskan untuk mendirikan perusahaannya dalam bentuk PT
sehingga dia menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri di Indonesia, maka kepadanya berlaku
ketentuan perbandingan antara utang dan modal (devt to equity ratio). Berdasarkan PMK
No.169/PMK.010/2015, besarnya perbandingan utang dan modal yang paling tinggi ditetapkan
adalah sebesar 4:1. Oleh karena itu, PT Mukamurata Indonesia harus berhati-hati untuk
menetapkan jumlah modal dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh induk
perusahaan agar tidak melebihi 4:1. Jika melebihi perbandingan diatas, untuk keperluan
penghitungan PPh Badan hanya boleh memperhitungkan biaya bunga sebagai beban untuk
mengurangi perhitungan Penghasilan Kena Pajak (deductible expense) sebesar kewajaran ratio
4:1. Sisanya tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya pengurang.
Pembayaran deviden ke induk perusahaan di Jepang terutang PPh Pasal 26 dengan tarif
sebesar 20% atau tarif yang berlaku sesuai dengan P3B. berdasarkan P3B Indonesia – Jepang ,
tariff yang berlaku untuk pembayaran deviden adalah 10-15%.

20. Pendirian Dalam Bentuk BUT
Disisi lain ketentuan mengenai perbandingan antara utang dan modal hanya
berlaku untuk wajib pajak badan, sehingga apabila Mukamurata memilih untuk
mendirikan perusahaannya dalam bentuk BUT maka tidak ada pembatasan
bahwa utang terhadap modal harus memenuhi 4:1. Akan tetapi pada dasarnya
BUT tidak boleh membiayakan pembayaran biaya bunga kepada kantor pusat
sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Disisi lain pembayaran deviden
kepada kantor pusat bukan objek pajak yang dikenai tarif PPh pasal 26 di
Indonesia.

21. SEKIAN D A N
TERIMA KASIH
23