Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan internasional yaitu prinsip sumber dan prinsip domisili. Juga membahas tentang penghitungan kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Masa PPN 1111. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, fungsi, dan pengisian SPT Masa PPN 1111 beserta formulir-formulir yang digunakan seperti formulir A1, A2, B1, B2, B3, dan AB. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada SPT Masa PPN 1111 dibandingkan dengan SPT sebelumnya.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengisian SPT tahun 2009, meliputi pengisian formulir lampiran terlebih dahulu, pengisian identitas di setiap lembar, penandatanganan SPT, dan pembayaran kekurangan pajak sebelum penyampaian SPT. Juga dijelaskan penghasilan dan pajak yang dipotong dari pegawai bernama Marvel.
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMagdalena Palma Renia
Investasi pemerintah adalah kegiatan menanamkan dana untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Jenis investasi terdiri dari investasi jangka pendek, jangka panjang, dan permanen. Proses manajemen investasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan divestasi. Pencatatan investasi didasarkan pada biaya perolehan, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi.
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Masa PPN 1111. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, fungsi, dan pengisian SPT Masa PPN 1111 beserta formulir-formulir yang digunakan seperti formulir A1, A2, B1, B2, B3, dan AB. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada SPT Masa PPN 1111 dibandingkan dengan SPT sebelumnya.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengisian SPT tahun 2009, meliputi pengisian formulir lampiran terlebih dahulu, pengisian identitas di setiap lembar, penandatanganan SPT, dan pembayaran kekurangan pajak sebelum penyampaian SPT. Juga dijelaskan penghasilan dan pajak yang dipotong dari pegawai bernama Marvel.
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMagdalena Palma Renia
Investasi pemerintah adalah kegiatan menanamkan dana untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Jenis investasi terdiri dari investasi jangka pendek, jangka panjang, dan permanen. Proses manajemen investasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan divestasi. Pencatatan investasi didasarkan pada biaya perolehan, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi.
Konvergensi, Pertumbuhan Ekonomi dan KetimpanganM Anwar Solichin
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Kabupaten Banjarnegara. Secara umum menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dengan rata-rata 4,08% per tahun namun terdapat ketimpangan antar kecamatan.
PT Stapi Indonesia merupakan perusahaan perdagangan tekstil yang mengalami laba bersih sebesar Rp1,057,893,000 pada tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan komersial. Perusahaan menghitung laba kena pajak dengan memperhitungkan beberapa koreksi antara lain biaya promosi, asuransi, bonus, dan dividen. Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya.
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fdFrans Dione
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja pemerintah yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan."
1. Dokumen ini membahas kebijakan akuntansi beban dan belanja pemerintah daerah. Termasuk definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian beban dan belanja. 2. Beban diukur dengan basis akrual sedangkan belanja menggunakan basis kas. Beban membentuk laporan operasional sedangkan belanja membentuk laporan realisasi anggaran. 3. Terdapat perbedaan pengakuan antara beban dan belanja
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxAbinul1
Permendagri No. 3 Tahun 2023 mengatur pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang mencakup Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan. Permendagri ini mengatur tentang perubahan nomenklatur, pejabat pengelola, kualifikasi bendahara khusus, tahapan pengelolaan untuk satuan pendidikan negeri dan swasta, serta sistem informasi pengelolaannya.
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis badan usaha seperti BUMN, BUMS, perseroan terbatas, firma, CV, joint venture, trust, holding company, dan kartel. Dijelaskan pula ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan masing-masing jenis badan usaha tersebut.
UU ini mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan program antar lembaga dan daerah serta memastikan keterkaitan antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Proses perencanaannya melibatkan berbagai pihak melalui musyawarah perencanaan p
Dokumen tersebut membahas tentang Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan bukti pembayaran pajak ke kas negara melalui bank atau pos. Dokumen ini juga menjelaskan batas waktu pembayaran berbagai jenis pajak serta sanksi berupa bunga 2% per bulan bagi pembayaran yang terlambat.
Pertemuan keempat membahas konsep anggaran pemerintah dan proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD). Terdapat penjelasan mengenai konsep dasar anggaran, fungsi anggaran, siklus penyusunan anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, serta proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plaf
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunanZakiah dr
The document is a report published by the BPS-Statistics of Depok Municipality titled "Depok Municipality in Figures 2020". It contains statistical data on various aspects of Depok such as geography, government, population, employment, social welfare, agriculture, mining, tourism, and regional economic accounts. The report includes tables and figures to present the data and aims to provide information to support development planning in Depok. It is published annually by the BPS-Statistics of Depok Municipality and involves collaboration with various governmental and private institutions.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik khususnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dibahas mengenai dasar hukum yang mengatur anggaran daerah, perubahan dari line item budgeting menjadi performance budgeting, manfaat anggaran berbasis kinerja, serta proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dokumen tersebut membahas sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan SKPKD yang mencakup proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan terkait penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Subjek PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Kredit pajak luar negeri hanya diberikan untuk pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan dari luar negeri dan batas maksimum kredit adalah nilai terend
Konvergensi, Pertumbuhan Ekonomi dan KetimpanganM Anwar Solichin
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Kabupaten Banjarnegara. Secara umum menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dengan rata-rata 4,08% per tahun namun terdapat ketimpangan antar kecamatan.
PT Stapi Indonesia merupakan perusahaan perdagangan tekstil yang mengalami laba bersih sebesar Rp1,057,893,000 pada tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan komersial. Perusahaan menghitung laba kena pajak dengan memperhitungkan beberapa koreksi antara lain biaya promosi, asuransi, bonus, dan dividen. Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya.
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fdFrans Dione
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja pemerintah yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan."
1. Dokumen ini membahas kebijakan akuntansi beban dan belanja pemerintah daerah. Termasuk definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian beban dan belanja. 2. Beban diukur dengan basis akrual sedangkan belanja menggunakan basis kas. Beban membentuk laporan operasional sedangkan belanja membentuk laporan realisasi anggaran. 3. Terdapat perbedaan pengakuan antara beban dan belanja
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxAbinul1
Permendagri No. 3 Tahun 2023 mengatur pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang mencakup Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan. Permendagri ini mengatur tentang perubahan nomenklatur, pejabat pengelola, kualifikasi bendahara khusus, tahapan pengelolaan untuk satuan pendidikan negeri dan swasta, serta sistem informasi pengelolaannya.
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis badan usaha seperti BUMN, BUMS, perseroan terbatas, firma, CV, joint venture, trust, holding company, dan kartel. Dijelaskan pula ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan masing-masing jenis badan usaha tersebut.
UU ini mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan program antar lembaga dan daerah serta memastikan keterkaitan antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Proses perencanaannya melibatkan berbagai pihak melalui musyawarah perencanaan p
Dokumen tersebut membahas tentang Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan bukti pembayaran pajak ke kas negara melalui bank atau pos. Dokumen ini juga menjelaskan batas waktu pembayaran berbagai jenis pajak serta sanksi berupa bunga 2% per bulan bagi pembayaran yang terlambat.
Pertemuan keempat membahas konsep anggaran pemerintah dan proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD). Terdapat penjelasan mengenai konsep dasar anggaran, fungsi anggaran, siklus penyusunan anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, serta proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plaf
Kota depok dalam angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunanZakiah dr
The document is a report published by the BPS-Statistics of Depok Municipality titled "Depok Municipality in Figures 2020". It contains statistical data on various aspects of Depok such as geography, government, population, employment, social welfare, agriculture, mining, tourism, and regional economic accounts. The report includes tables and figures to present the data and aims to provide information to support development planning in Depok. It is published annually by the BPS-Statistics of Depok Municipality and involves collaboration with various governmental and private institutions.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik khususnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dibahas mengenai dasar hukum yang mengatur anggaran daerah, perubahan dari line item budgeting menjadi performance budgeting, manfaat anggaran berbasis kinerja, serta proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dokumen tersebut membahas sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan SKPKD yang mencakup proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan terkait penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Subjek PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Kredit pajak luar negeri hanya diberikan untuk pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan dari luar negeri dan batas maksimum kredit adalah nilai terend
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, sedangkan objeknya adal
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan di Indonesia. Pengkreditan dilakukan dengan menggabungkan penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, serta memilih jumlah kredit pajak terkecil antara pajak yang dibayar di luar negeri dan perhitungan berdasarkan proporsi penghasilan luar ne
Dokumen tersebut membahas perbedaan perlakuan pajak antara pendirian perusahaan dalam bentuk anak perusahaan (subsidiary) dan cabang perusahaan (branch) serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tax planning untuk investasi asing, termasuk alternatif struktur permodalan.
Dokumen tersebut merangkum pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24, prosedur permohonan kredit pajak luar negeri, penggabungan penghasilan dari dalam dan luar negeri, penentuan sumber penghasilan, serta batasan besaran kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Diberikan contoh perhitungan kredit pajak luar negeri untuk beberapa kasus.
Dokumen tersebut membahas mengenai objek pajak penghasilan yang mencakup berbagai jenis penghasilan seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, modal, dan lainnya serta pengecualian-pengecualian tertentu seperti warisan, asuransi, dan dividen yang diinvestasikan."
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan umum di Indonesia. Mengatur subjek dan objek pajak serta kewajiban pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Juga menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan penghitungan penghasilan kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia. PPh Pasal 26 merupakan pemotongan pajak final sebesar 20% yang wajib dilakukan pihak pemberi penghasilan terhadap berbagai jenis penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri seperti gaji, royalti, bunga obligasi dan hadiah. Tarif P
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Secara garis besar dijelaskan tentang objek pemotongan, tarif pemotongan, sifat pemotongan, dan pengecualian atas pemotongan PPh Pasal 26. Juga disediakan beberapa contoh kasus perhitungan PPh Pasal 26.
Dokumen tersebut membahas tentang bab pajak penghasilan yang mencakup subjek dan objek pajak, pengertian pajak subjektif dan objek pajak, penghitungan penghasilan neto, pengurangan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan, kompensasi kerugian, penghasilan tidak kena pajak, depresiasi dan amortisasi, kredit pajak, serta pajak penghasilan pasal 21/26 beserta objeknya.
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Similar to Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni (20)
Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdfRiki Ardoni
Anda dapat menggunakan instruksi "Shift Right" untuk menggeser konten operan pada
input IN sedikit demi sedikit ke kanan dan menanyakan hasilnya pada output OUT. Parameter
N untuk menentukan jumlah posisi bit yang akan menggeser nilai tertentu.
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...Riki Ardoni
Anda dapat menggunakan instruksi "Multipleks" untuk menyalin konten input yang dipilih
ke output OUT. Jumlah input yang dapat dipilih dari kotak instruksi dapat diperluas. Anda
dapat mendeklarasikan maksimal 32 input.
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdfRiki Ardoni
DECO [Decode]
Anda dapat menggunakan instruksi "Decode" untuk mengatur sedikit nilai keluaran yang ditentukan
oleh nilai masukan.
Instruksi “Decode” membaca nilai pada masukan IN dan menetapkan bit pada nilai keluaran yang
posisi bitnya sesuai dengan nilai baca.
Future value adalah nilai masa depan dari investasi yang dihitung berdasarkan tingkat bunga dan jangka waktu investasi. Rumus untuk menghitung future value menggunakan compound interest dengan memasukkan nilai saat ini, tingkat bunga, dan jangka waktu. Future value memberikan perkiraan nilai investasi di masa mendatang namun memiliki ketidakpastian karena berdasarkan estimasi tingkat bunga di masa depan.
Dokumen ini membahas tentang Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan) dan cara menghitungnya untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan. Growth rate digunakan untuk melihat pertumbuhan penjualan, laba, arus kas, dan metrik keuangan lainnya secara konsisten demi memilih perusahaan dengan kinerja baik. Dokumen ini juga menjelaskan rumus-rumus seperti CAGR (Compound Annual Growth Rate) dan CMGR (Compounding Monthly Growth
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTURiki Ardoni
Dokumen tersebut membahas perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia dari tahun ke tahun. Tarif pajak penghasilan badan pernah berkisar antara 28% pada tahun 2009, 25% pada 2010-2019, 22% pada 2020-2021, dan kembali menjadi 22% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021.
10 VLOOKUP Alternative Formulas in ExcelRiki Ardoni
10 Rumus Alternatif VLOOKUP pada Excel
VLOOKUP mengambil nilai dari kolom berdasarkan nilai acuan yang diberikan kepadanya. Akan tetapi VLOOKUP itu sendiri memiliki sejumlah keterbatasan. yaitu fungsi Vlookup tidak bisa mengambil data disebelah kiri dari nilai acuan yang kita tentukan.
Sederhananya fungsi Vlookup hanya bisa mengambil data ke kanan (Lookup ke kanan) dan tidak bisa melakukan Lookup data ke kiri.
artikel ini membahas berbagai alternatif yang dapat digunakan sebagai gantinya. agar kita mampu mengambil data ke sebelah kiri dari nilai acuan.
A. Fungsi INDEX
Fungsi INDEX adalah rumus Excel yang digunakan untuk mendapatkan nilai suatu sel berdasarkan informasi nilai kolom dan nilai baris data.
RUMUS INDEX
= INDEX(Tabel Array; Baris; Kolom)
Intinya INDEX mencari data dalam Tabel Array berdasarkan Baris dan Kolom.
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
FIND
Fungsi/rumus excel untuk menemukan teks (Case Sensitif) pada sebuah cell Excel.
Artinya FIND membedakan huruf besar dan kecil dalam pencariannya.
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...Riki Ardoni
PMK 9 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Keuangan Perubahan/ revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Pemberitahuan (SPT) yang berlaku sejak 26 Januari 2018.
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKRiki Ardoni
Dokumen tersebut membahas batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan dan Masa untuk berbagai jenis pajak sesuai peraturan perpajakan. Termasuk batas waktu SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, serta batas waktu SPT Masa untuk berbagai jenis pajak seperti PPh Pasal 21, PPN, dan lainnya yang berkisar antara 10-20 hari setelah akhir
Rumus DATE Excel digunakan untuk menambahkan atau mengurangi tanggal berdasarkan hari, bulan, dan tahun. Rumus ini berupa =DATE(tahun, bulan, hari). Contohnya menambahkan 3 hari menjadi =DATE(YEAR(tanggal awal);MONTH(tanggal awal);DAY(tanggal awal)+3). Rumus ini berguna untuk perhitungan tanggal yang akurat dalam dunia keuangan dan lainnya.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sel absolut dalam Excel. Sel absolut adalah alamat sel yang keadaannya terkunci meskipun dicopy ke sel lain, kolom lain, atau sheet lain. Untuk mengunci baris atau kolom, tanda dolar ($) ditambahkan di depan nama kolom atau nomor baris. Tanda dolar dapat ditambahkan secara manual atau menggunakan tombol F4.
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...Riki Ardoni
Pada jurnal umum, transaksi dicatat dengan menggunakan jurnal dua kolom. Setelah itu ayat jurnal di posting satu demi satu kedalam akun yang terdapat dalam buku besar.
Sistem akuntansi seperti ini sangat mudah dipahami ketika memiliki data transaksi dalam jumlah relatif kecil. Namun pada perkembangannya saat perusahaan sudah memiliki transaksi sejenis dalam jumlah besar, maka metode jurnal umum dua kolom menjadi tidak efektif dan tidak simpel dalam penyajian.
Maka dari itu, Buku Besar Pembantu dan Jurnal Khusus akan sangat membantu dan menyederhanakan sekali. Buku Besar Pembantu (subsidiary ledger) merupakan kumpulan dari akun-akun tersendiri yang memiliki kesamaan karakteristik yang dikumpulkan bersama dalam buku besar terpisah. sedangkan Jurnal khusus (special journal) digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang kali terjadi. Sebagai contoh korporasi memiliki jumlah besar pembayaran kas, maka korporasi ini akan menggunakan jurnal khusus pembayaran kas untuk mencatat transaksi tersebut. Sebagai lawannya, perusahaan juga akan membuat jurnal khusus penerimaan kas.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang ayat jurnal balik yang dilakukan untuk menyesuaikan transaksi pendapatan dan beban yang diterima atau dibayar di muka antara periode akuntansi. Ayat jurnal balik diperlukan untuk memastikan perlakuan yang konsisten atas transaksi tersebut di periode berikutnya.
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...Riki Ardoni
Terdapat beberapa teknik yang dapat dipakai untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, berikut beberapa teknik yang digunakan dengan berbagai metode.
1. Teknik Analisis Sumber dan Penggunaan Dana
2. Teknik common size statement.
3. Teknik Analisis Tren.
4. Teknik Analisis Rasio.
5. Analisis Kebangkrutan Z-Score
Suatu persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara suatu aset perusahaan dengan utang dan ekuitas pemiliki dikenal sebagai Persamaan Akuntansi (Accounting equation). Liabilitas biasanya disebutkan yang pertama sebelum ekuitas pemilik dalam persamaan akuntansi karena kreditor memiliki hak pertama atas aset.
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...Riki Ardoni
Dokumen tersebut memberikan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 untuk berbagai jenis penghasilan, meliputi:
1. Penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan atau mingguan
2. Penghasilan pegawai tidak tetap seperti harian, borongan, satuan
3. Penghasilan lain seperti produksi, tantiem, pensiun
4. Penghasilan bukan pegawai seperti jasa dokter
Dokumen ini menjel
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai subjek pajak PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dan cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Secara ringkas, bukan pegawai yang terkena PPh Pasal 21 meliputi tenaga ahli, seniman, olahragawan, pengajar dan pemberi jasa lainnya. Perhitungan PPh 21 memperhitungkan penghasilan kena p
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniRiki Ardoni
Revisi UU KUP tak lepas dari kebutuhan akan peningkatan kemampuan fisikal untuk
membiayai pembangunan jangka panjang serta menjaga kesinambungan APBN.
Terlebih, selama pandemi covid-19, penerimaan perpajakan di Indonesia merosot.
Hal ini juga dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia baik yang termasuk dalam
kategori negara maju maupun berkembang. Ada beberapa point kunci latar belakang Reformasi RUU KUP diantaranya:
1. APBN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN dan
2. TAX RATIO INDONESIA RELATIF RENDAH
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. Riki Ardoni /2021
Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenai Pajak Penghasilan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak,
termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber
penghasilan di luar negeri. UU PPh menganut prinsip world-wide income
atau global taxation system. Penghasilan wajib pajak dalam negeri dari
manapun sumbernya akan di pajaki di Indonesia.
Prinsip utama perpajakan international terkait dengan bagaimana negara
mengenakan pajak terhadap objek pajaknya. Ada dua prinsip yang
dikenal didalam perpajakan international.
1. Source principle
Didalam Source principle, pajak dikenakan berdasarkan asas
sumber, yaitu negara hanya mengenakan pajak terhadap objek
pajak yang bersumber dari negara tersebut. Kebanyakan negara
menerapkan asas sumber untuk wajib pajak luar negerinya (WPLN).
2. Residence principle
Sedangkan dalam ketentuan Residence principle, pajak dikenakan
berdasarkan asas domisilinya. Dari manapun sumbernya, penduduk
suatu negara akan dikenai pajak berdasarkan domisilinya.
Kebanyakan negara menerapkan asas sumber untuk wajib pajak
Dalam Negerinya (WPDN).
jika semua negara menerapkan asas sumber, maka akan muncul
pengenaan pajak berganda.
3. Riki Ardoni /2021
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU PPh ini, Pajak yang dibayar atau
terutang di Luar Negeri atas penghasilan dari Luar Negeri yang diterima
/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak
yang terutang dalam tahun pajak yang sama di Indonesia.
Jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi
(dikreditkan) dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di Luar Negeri. Akan tetapi tidak boleh melebihi hutang pajak
yang ingin dibayar di Indonesia.
Pajak Penghasilan Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPh Luar Negeri
adalah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar
negeri.
Sumber penghasilan kena pajak yang boleh dikurangi/dikreditkan untuk
memotong hutang pajak yang harus dibayar di Indonesia adalah sebagai
berikut:
1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta
keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan
penggunaan harta-benda bergerak.
3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan
harta-benda tidak bergerak.
4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan.
5. Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau
pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan.
7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap.
8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu
bentuk usaha tetap (BUT).
4. Riki Ardoni /2021
Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada point 5 dan 8 diatas
merupakan cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan bentuk usaha
lainnya yang dipergunakan oleh WPDN untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di luar negeri.
Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah
pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak.
Contoh:
PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di
Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2018 memperoleh keuntungan
sebesar US$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X
adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas
dividen tersebut adalah sebagai berikut :
Keuntungan Z Inc USD 100.000
PPh (Corporate income tax) di Negara X (48%) USD 48.000
Laba setelah Pajak USD 52.000
PPh atas dividen (38%) USD 19.760
Dividen yang dikirim ke Indonesia USD 32.240
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak
Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri,
dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$19,760.00.
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar
US$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang
terutang atas PT A, karena pajak sebesar US$48,000.00 tersebut tidak
5. Riki Ardoni /2021
dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A
dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc.
di negara X.
Berikut contoh penerapannya yang bersumber dari ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 192/pmk.03/2018 Tentang “Pelaksanaan
pengkreditan pajak atas Penghasilan dari luar negeri” sebagai berikut:
CONTOH PENGGABUNGAN PENGHASILAN LUAR NEGERI
DENGAN PENGHASILAN DI INDONESIA
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar
negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Namun,
dalam hal kerugian yang diderita di luar negeri diperoleh dari harta atau
kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan di
luar negeri, maka WPDN dapat memperhitungkan kerugian tersebut
terhadap penghasilan neto cabang atau perwakilan di luar negeri tersebut.
Sebagai contoh sbb:
1. WPDN, PT. Usaha Karya dalam Tahun Pajak 2018 menerima dan
memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
a. Di negara X, PT. Usaha Karya memperoleh penghasilan usaha dari
cabang PT. Usaha Karya di negara X sebesar Rp 1.000.000.000,00,
penghasilan tersebut terdiri atas penghasilan neto komersial
sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kerugian dari penjualan harta
berupa saham yang memiliki hubungan efektif dengan cabang PT.
Usaha Karya di negara X sebesar Rp500.000.000,00;
b. Di negara Y, PT. Usaha Karya menerima penghasilan berupa
Bunga sebesar Rp3.000.000.000,00;
c. Di negara Z, PT. Usaha Karya menerima penghasilan berupa
Dividen dari VWX Ltd. Sebesar Rp750.000.000,00 (saham VWX
Ltd. Diperdagangkan di bursa efek Negara Z);
6. Riki Ardoni /2021
d. Di negara Z, PT. Usaha Karya menderita kerugian dari penjualan
harta sebesar Rp250.000.000,00; dan
e. Penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp4.000.000.000,00.
Tidak terdapat cabang PT. Usaha Karya di negara Y dan di negara Z.
Dengan demikian, Penghasilan Kena Pajak PT Usaha Karya dalam Tahun
Pajak 2018 adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan Neto Luar Negeri:
1). Negara X (penghasilan usaha)
a. Penghasilan neto komersial Rp 1.500.000.000
b. Kerugian penjualan harta yang
memiliki hubungan efektif
Rp (500.000.000)
2). Negara Y (penghasilan bunga) Rp 3.000.000.000
3). Negara Z
a. Penghasilan dividen Rp 750.000.000
b. Kerugian penjualan harta -
Jumlah penghasilan neto luar negeri Rp 4.750.000.000
b. Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 4.000.000.000
c. Jumlah penghasilan Neto Fiskal Rp 8.750.000.000
d. Penghasilan Kena Pajak Rp 8.750.000.000
Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang
diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan
cabang atau perwakilan di negara X dapat diperhitungkan terhadap
penghasilan neto cabang atau perwakilan di negara X tersebut. Namun,
kerugian yang diderita di negara Z tidak dapat digabungkan dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak.
7. Riki Ardoni /2021
CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA PPH LUAR NEGERI
YANG DAPAT DIKREDITKAN
1. WPDN, PT Indologo Tiga dalam Tahun Pajak 2020 menerima dan
memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
a. Di negara X, PT Indologo Tiga memperoleh Penghasilan Usaha
sebesar Rp1.000.000.000,00 dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar
Rp300.000.000,00;
b. Di negara Y, PT ·Indologo Tiga menerima penghasilan berupa bunga
sebesar Rp3.000.000.000,00 dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar
Rp450.000.000,00, tidak terdapat pengurang penghasilan bruto
atas penghasilan berupa bunga tersebut;
c. Di negara Z, PT Indologo Tiga menderita kerugian dari penjualan
harta sebesar Rp250.000.000,00; dan
d. Penghasilan Neto Dalam Negeri sebesar Rp4.000.000.000,00.
Tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara X, negara Y, dan negara
Z. Besarnya Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dihitung
sebagai berikut:
No Uraian Rp
a Penghasilan neto Luar Negeri:
1 Laba di Negara X (Penghasilan usaha) 1.000.000.000
2 Laba di negara Y (Penghasilan bunga) 3.000.000.000
3 Rugi di Negara Z (Kerugian penjualan harta) 0
b Jumlah penghasilan neto Luar Negeri 4.000.000.000
c penghasilan usaha di Dalam Negeri 4.000.000.000
d Jumlah penghasilan Neto Fiskal [b+c] 8.000.000.000
e PPh terutang sesuai Pasal 17 UU PPh [22% x d] 1.760.000.000
Perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri
1 Kredit pajak di Negara X
a Proporsi PPh untuk Negara X [(a1:d)×e] 220.000.000
8. Riki Ardoni /2021
b PPh dibayar di negara X 300.000.000
c
Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24 [a atau b ; mana
Yang lebih kecil]
220.000.000
2 Kredit pajak dari negara Y
a Proporsi PPh untuk Negara Y [(a2:d)×e] 660.000.000
b PPh dibayar di Negara Y 450.000.000
c
Kredit pajak LN sesuai PPh Pasal 24 [a atau b ; mana
Yang lebih kecil]
450.000.000
3 Total kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) [1c+2c] 670.000.000
Dengan demikian, jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh PT
Indologo Tiga terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di dalam negeri
adalah sebesar Rp670.000.000,00 (Rp220.000.000,00 +
Rp450.000.000,00). Kerugian dari negara Z tidak dapat digabungkan
dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
Contoh 2:
Melanjutkan soal diatas, terdapat P3B Indonesia - Negara Y yang telah
berlaku efektif. P3B Indonesia - negara Y mengatur mengenai pemajakan
atas penghasilan bunga di negara sumber paling tinggi sebesar 10% dari
jumlah bruto. Namun, atas penghasilan berupa bunga tersebut, PT
Indologo Tiga dikenai PPh Luar Negeri berdasarkan ketentuan domestik di
negara Y sebesar Rp450.000.000,00. Jumlah PPh Luar Negeri atas
penghasilan bunga dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang di dalam negeri, yaitu jumlah yang paling sedikit di
antara:
a. jumlah pajak penghasilan atas penghasilan bunga sebesar 10% dari
jumlah bruto penghasilan = Rp300.000.000,00;
b. PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari negara Y sebesar
Rp450.000.000,00; atau
c. Jumlah tertentu (Proporsi PPh untuk Negara Y) :
=
3.000.000.000
7.000.000.000
× 1.540.000.000
= 660.000.000
9. Riki Ardoni /2021
Dikarenakan jumlah pajak penghasilan atas penghasilan bunga yang
seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di negara Y dengan
memperhatikan ketentuan dalam P3B sebesar Rp300.000.000,00 lebih
kecil dibandingkan dengan PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari
negara Y, dan jumlah tertentu, maka jumlah PPh Luar Negeri atas
penghasilan bunga dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang di dalam negeri hanya sebesar pajak penghasilan
atas penghasilan bunga yang seharusnya terutang atau seharusnya
dibayar di negara Y dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, yaitu
sebesar Rp300.000.000,00.
Dengan demikian, jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh PT
Indologo Tiga terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di dalam negeri
adalah sebesar Rp520.000.000,00 (Rp220.000.000,00 +
Rp300.000.000,00).
CONTOH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI SUAMI ISTRI
WPDN, Tn. Nandang pada Tahun Pajak 2018 memperoleh penghasilan
neto dalam negeri sebesar Rp2.000.000.000,00 dan penghasilan neto luar
negeri dari negara X sebesar Rp200.000.000,00 (PPh Luar Negeri atas
penghasilan ini sebesar Rp40.000.000,00). Pada Tahun Pajak yang sama
Ny. Nanda (istri Tn Nandang) memperoleh penghasilan neto dalam negeri
sebesar Rp l .500.000.000,00 dan penghasilan neto luar negeri dari
negara X sebesar Rp300.000.000,00 (PPh Luar Negeri atas penghasilan
ini sebesar Rp60.000.000,00). Tn. Nandang dan Ny. Nanda tidak memiliki
tanggungan dan tidak ada P3B (Tax treaty) antara Indonesia dengan
negara X yang telah berlaku efektif.
Ditanya :
1. Dalam hal, kewajiban perpajakan Tn. Nandang dan Ny. Nanda
dilaksanakan oleh suami sebagai kepala keluarga (KK);
10. Riki Ardoni /2021
2. Dalam hal, kewajiban perpajakan Tn. Nandang dan Ny. Nanda
dilaksanakan secara sendiri-sendiri (pisah harta atau memilih
terpisah).
No.
Penghitungan PPh terutang
Satu kesatuan
Suami Isteri
a b
1 Penghasilan dalam negeri Rp 2.000.000.000 Rp 1.500.000.000
2 Penghasilan dalam negeri gabungan Rp 3.500.000.000
3 Penghasilan luar negeri Rp 200.000.000 Rp 300.000.000
4 Penghasilan luar negeri gabungan Rp 500.000.000
5 Jumlah penghasilan neto Suami Rp 2.200.000.000
6 Jumlah penghasilan neto Istri Rp 1.800.000.000
7 Jumlah penghasilan neto fiskal gabungan Rp 4.000.000.000
PTKP (K/0):
8 Wajib Pajak sendiri (suami) Rp 54.000.000
9 Tambahan untuk Wajib Pajak kawin Rp 4.500.000
10 Tambahan untuk seorang istri Rp 54.000.000
11 Tambahan untuk anggota keluarga 0
12 Jumlah PTKP Rp 112.500.000
13 Penghasilan Kena Pajak Rp 3.887.500.000
PPh terutang:
14 5% x 50. 000. 000 2.500.000
15 15% x 200.000.000 30.000.000
16 25% x 250.000.000 62.500.000
17 30% x 3.387.500.000 1.016.250.000
18 Jumlah PPh terutang : 1.111.250.000
Penghasilan suami istri digabung
19 PPh Luar Negeri dari negara X suami 40.000.000
20 PPh Luar Negeri dari negara X istri 60.000.000
21 PPh Luar Negeri Gabungan Suami & Istri dari negara X 100.000.000
22 Jumlah Tertentu (Suami & Istri) 142.926.045
23 Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24
100.000.000
11. Riki Ardoni /2021
Penghasilan Suami Istri sendiri-sendiri (Pisah Harta Atau Memilih Terpisah)
Kredit pajak di Negara X untuk Suami
24 PPh terutang Suami (5 : 7 x 18) 611.187.500
25 PPh Luar Negeri dari negara X suami 40.000.000
26 Jumlah tertentu bagi Suami (3a : 13 x 18) 57.170.418
27 Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24 40.000.000
Kredit pajak di Negara X untuk Istri
28 PPh terutang istri (6: 7 x 18) 500.062.500
29 PPh Luar Negeri dari negara X istri 60.000.000
30 Jumlah tertentu bagi Suami (3b : 13 x 18) 85.755.627
31 Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24 60.000.000
Kelengkapan Administratif Pengkreditan
Pajak Luar Negeri
Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib
menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
dilampiri:
1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
2. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar
negeri; dan
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Jumlah kredit pajak luar negeri adalah sebesar PPh yang dibayar atau
terutang di Luar Negeri, namun tidak dibolehkan melebihi hutang pajak
yang ingin dibayar di Indonesia sesuai UU PPh.