Membangun city, profile picture
Uploaded byMembangun city
PPTX, PDF14,882 views

PPh Pasal 25

Dokumen ini menjelaskan tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) yang merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran untuk meringankan beban wajib pajak. Penjelasan mencakup hitungan angsuran berdasarkan pajak terutang dari tahun sebelumnya serta ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Selain itu, terdapat informasi mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan PPH Pasal 25.

Embed presentation

Downloaded 466 times
KELOMPOK 8 HILDA NURENI LUBIS [13810068] AULIYA NUR TRIWIBOWO [13810131] MISS. NUREEYAH KASOR [13810185] LUTHFI RAHMAWATI N. H. [14810055] PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Pengertian PPh Pasal 25  Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.  Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas). AngsuranAngsuran PPh terutang menurut SPT PPh Tahun Pajak yang lalu – PPh Pasal 22, 23,24 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu Angsuran
Perhitungan PPh Pasal 25 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:  Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);  Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.
Tarif PPh Pasal 25 Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:  Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.  Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan). Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:  Sampai Rp 50.000.000 = 5%  Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%  Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%  Di atas Rp 500.000.000 = 30% Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh). Tarif PPh Pasal 25
PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ke tiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut.  Pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta  Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta  Pemotongan PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta  PPh 24, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta seluruhnya dapat dikreditkan
PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 Kredit pajak tahun 2016: Rp 50,000,000 PPh Pasal 21 Rp 15,000,000 PPh Pasal 22 Rp 10,000,000 PPh Pasal 23 Rp 2,500,000 PPh Pasal 24 Rp 7,500,000 Total kredit pajak Rp 35,000,000 Dasar perhitungan angsuran Rp 15,000,000 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh Pasal 25) dalam tahun 2017 adalah : Rp 15.000.000 : 12 = Rp 1.250.000 Angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:
PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Pajak Penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut:  PPh 22 sebesar 30 juta  PPh 23 sebesar 15 juta  PPh 24 sebesar 42,5 juta yang dikreditkan sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terebut utuk bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 (delapan) bulan dalam tahun 2016.
PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah: PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 Kredit pajak tahun 2016: Rp 125,000,000 PPh Pasal 22 Rp 30,000,000 PPh Pasal 23 Rp 15,000,000 PPh Pasal 24 Rp 40,000,000 Total kredit pajak Rp 85,000,000 Dasar perhitungan angsuran Rp 40,000,000 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh 25) dalam tahun 2017 adalah: Rp 40.000.000 : 8 = Rp 5.000.000
Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25  Misalnya: untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya  Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25
Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 25 Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut:  Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.  Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan  SPT tahunan PPh harus disampaikan dikantor pelayanan pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2. Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 25
MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH 2016 2017 Desember Januari Februari Maret 1 juta 1 jt 1 jt MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH Wajib Pajak
MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH 2016 2017 Desember Januari Februari Maret 5,5 juta 5,5 jt 5,5 jt MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH Badan April 5,5 jt
MENGHITUNG ANGSURAN PPH PASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU  Berdasarkan SPT PPh tahun pajak 2016 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2017, besarnya angsuran pajak adalah 1,25 juta. Bulan Juni 2017, telah diterbitkan SKP tahun pajak 2016 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta.  Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 adalah sebesar 2 juta.  Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Contoh 2016 2017 Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei 1,25 juta 2 juta SPT SKP
MENGHITUNG ANGSURAN PPH PASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU Contoh 2016 2017 Wajib Pajak PT Perdana tahun 2016 memperoleh penghasilan neto sebesar 500 juta. Pajak”:  PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta.  PPh pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain-lain 10 juta.  Pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 25, 750 juta. Dari jumlah tersebut yang boleh dikreditkan sebesar 20 juta.  SPT PPh disampaikan pada 30 April 2017 angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar 3 juta, pada bulan Agustus 2017 diterima SKP bahwa angsuran PPh tahun 2017 adalah 4 juta. Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei 3,75 juta 4 juta SPT SKP Ags Spt Okt Nov DesDesNeto 500 juta 3 juta 3 juta 3,75 juta 4 juta a b c
BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN 2017 DIHITUNG SEBAGAI BERUKUT: a. Angsuran PPh bulan Januari s.d Maret 2017 adalah sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2016, yaitu 3 juta. b. Angsuran PPh bulan April s.d. Agustus 2017 dihitung sebagai berikut. PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 25% x 500 juta 125 juta Kredit pajak tahun 2016:  PPh pasal 22 50 juta  PPh pasal 23 10 juta  PPh pasal 24 20 juta Total kredit pajak (80 juta) Dasar perhitungan angsuran 45 juta Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan mulai bulan April s.d. Agustus 2017 adalah : 45 juta : 12 = 3,75 juta c. Angsuran PPh bulan September s.d. Desember 2017 adalah sama dengan jumlah yang ada pada surat
PPH PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU WP berhak atas kompensasi kerugian WP memperoleh penghasilan tidak teratur SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan WP diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh WP menbetulkan SPT PPh angsuran bulanan >angsuran bulanan Perubahan usaha atau kegiatan WP
WP berhak atas kompensasi kerugian Perusahaan Ananda milik Tuan Hakim (K/I). SPT PPh thn pajak 2016 disampaikan bulan Januari 2017. Data dalam SPT adalah:  Penghasilan neto Rp 542 juta.  PTKP (K/I) Rp (42 juta)  Penghasilan kena pajak Rp 500 juta Sisa kerugian fiskal tahun pajak tahun 2010 sebesar Rp 300 juta. Sisa kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada penghasilan neto tahun 2017 karena telah lewat 5 tahun. Jadi, penghasilan kena pajak tahun 2016 sebesar Rp 500 juta. Pajak penghasilan terutang:  5 % x Rp 50 juta Rp 2,5 juta  15 % x Rp 200 juta Rp 30 juta  25 % x Rp 250 juta Rp 62, 2 juta Rp 95 juta Apabila pada tahun 2016 tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah Rp 95 juta : 12 = Rp 7.916. 670.
WP berhak atas kompensasi kerugian PKP PT Putra Jaya tahun 2016 adalah 120 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan 150 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 adalah 30 juta (rugi 150 juta, dikompensasikan dengan PKP tahun 2016 sebesar 120 juta). Penghitungan pajak penghasilan Pasal 25 tahun 2017 adalah:  Penghasilan kena pajak tahun 2016 120 juta  Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 (30 juta) Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan  Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 90 juta Pajak penghasilan yang terutang: 25 % x 90 juta = 22, 5 juta  Angsuran pajak bulanan PT Putra Jaya tahun 2017 adalah: 1/12 x 22,5 juta =1,875 juta
Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur Wajib Pajak PT A pada tahun 2016 memperoleh total peredaran bruto sebesar 14, 8 milyar. Penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dagang sebesar 148 juta dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2016 sebesar 72 juta. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut diterima sekaligus pada tahun 2016 maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur tahun 2016. Dengan catatan bahwa dalam tahun 2016, Wajib Pajak A telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar 2,9 juta sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 dihitung sebagai berikut.
Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur  Penghasilan neto (teratur) 148 juta  Tidak ada sisa kerugian yang bisa dikompensasikan sehingga besarnya PKP adalah 148 juta.  Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas: (4,8 milyar : 14,8 milyar) x 148 juta = 48 juta  Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas: 148 juta – 48 juta = 100 juta PPh yang terutang :  50 % x 25 % x 48 juta = 6 juta  25 % x 100 juta = 25 juta 31 juta Kredit pajak atau pengurangan:  PPh pasal 22 (2, 9 juta) Dasar perhitungan angsuran 28,1 juta  Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2017: 28,1 juta : 12 = Rp 2.341.667.
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan PT Putra Jaya menyampaiakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 25 Mei 2017, dengan data sebagai berikut:  PPh yang terutang 150 juta  PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan 42,5 juta  PPh Pasal 25 bulan Desember 2016 8 juta Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah:  Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari dan Maret 2017 masing-masing sebesar 8 juta rupiah (sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember tahun 2016).  Angsuran PPh Pasal 25 bulan April-Mei 2017 sama dengan 8 juta.  Angsuran PPh Pasal 25 bulan April-Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016, yaitu: PPh yang terutang 150 juta Kredit pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, & Pasal 24) (42,5 juta) Dasar penghitungan angsuran 107,5 juta  Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 : 107,5 juta : 12 = Rp 8.958.333
 PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 yang telah disetor sebesar 8 juta sebulan, padahal yang seharusnya adalah sebesar 8,958.333 juta; sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 958.333 setiap bulan untuk bulan April sampai Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut:  Untuk masa April 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 April 2017 sampai dengan tanggal penyetoran ;  Untuk masa Mei 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei Menyampaikan SPT Ags Spt Okt Nov DesDes 8 juta 8 juta 8 juta Dihitung kembali brdsr SPT
Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh PT Ananda menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak tahun 2016 pada tanggal 10 Januari 2017, dengan melampirkan penghitungan sementara sebagai berikut:  PPh yang terutang tahun 2016 100 juta  PPh Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24 Tahun Pajak 2011 yang dapat dikreditkan 42,5 juta  Izin perpanjangan waktu penyampaian SPT tahuan PPh diberikan sampai dengan 30 Juni 2017.  PPh Pasal 25 masa Desember 2016 4 juta SPT tahunan PPh pajak 2016 disampaikan pada tanggal 10 Juni 2017, dengan data sesungguhnya sebagai berikut:  PPh yang terutang tahun 2016 125 juta  PPh Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan 42,5 juta
Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah :  Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebessar 4 juta  Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2012 dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 (penghitungan sementara), yaitu : PPh yang terutang 100 juta Kredit pajak yang diperbolehkan(Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24) (42,5 juta) Dasar penghitungan angsuran 57,5 juta Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Maret s.d. Mei 2017: 57,5 juta : 12 = 4.781.667 Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April s.d. Desember 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 (penghitungan sesungguhnya), yaitu: PPh yang terutang 125 juta Kredit pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24) (42,5) juta Dasar penghitungan angsuran 82,5 juta  Angsuran PPh Pasal 25 buan April s.d. Desember 2017 :  82,5 juta :12 = 6,875 juta
 PPh Pasal 25 utuk bulan April s.d. Mei 2017 yang telah disetor sebesar 4.791.600 sebulan, padahal yang seharusnya adalah sebesar 6.875.000, sehingga terdapat kekurangan sebesar 2.083.400 setiap bulan untuk bulan April s.d. Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut:  Untuk masa April 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 s.d. tanggal penyetoran ;  Untuk masa Mei 2017 terutang Bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 s.d. tanggal penyetoran;
Sanksi-sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25 Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.
Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Tahunan PPh Yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Dari Pada Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan  Besarnya pph pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tersebut.  Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 tentang bunga sebesar 2% untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai tanggal penyetoran.  Apabila penyetoran PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan tersebut lebih kecil daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan pembetulan.
Contoh soal: Diketahui: a. SPT tahunan PPh yahun pajak 2016 PT. Perdana disampaikan pada tanggal 25 April 2017 dengan data sbb: PPh terutang Rp. 125.000.000 PPh Pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000 b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25untk bulan Desember 2016 adalah Rp. 6.000.000 c. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan data baru sbb, PPh terutang Rp. 150.000.000 PPh Pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000 Ditanyakan: berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017
Jawab: Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai denga Maret 2017 masin-masing sebesar Rp.6.000.000 (sama dengan angsuran bulan terakhir tahun yang lalu, yaitu angsuran bulan Desember 2016). Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan bulan Juli 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 sebelum pembetulan, yaitu: PPh terutang Rp. 125.000.000 Kredit pajak yang diperbolehkan (PPh Pasal 22, 23, 24) (Rp. 42.500.000) Dasar perhitungan angsuran Rp. 82.500.000 Angsuran PPh Pasal 25 April sampai denga Juli 2017: Rp. 82.500.000/12 Rp. 6.875.000 Angsuran PPh Pasal 25 bulan Agustus sampai denga bulan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahuna PPh tahun pajak 2016 setelah pembetulan, yaitu: PPh terutang Rp. 150.000.000 kredit pajak yang diperbolehkan (PPh Pasal 22, 23, 24) (Rp. 42.500.000) Dasar perhitungan angsuran Rp.107.500.000 Angsuran PPh Pasal 25 April sampai denga Juli 2017: Rp.107.500.000/12 Rp. 8.958.333
PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan bulan Juli 2017 yang telah disetor sebesar Rp. 6.875.000 sebulan, padahal yang seharusnya adalah Rp. 8.958.333 sebulan sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 2.083.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan bulan Juli 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sbb,  Untuk masa April 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai denga tanggal penyetoran.  Untuk masa Mei 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai denga tanggal penyetoran.  Untuk masa Juni 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juli 2017 sampai denga tanggal penyetoran.  Untuk masa Juli 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2017 sampai denga tanggal penyetoran. Jika perhitungan kembali PPh Pasal 25 untuk masa Agustus sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Juli tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Juli 2017 dan seterusnya April Mei Juni Juli 6,875 jt 8,958 jt Kurang 2,083 juta
Terjadi perubahan usaha atau kegiatan Wajib Pajak Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalami penurunan usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dengan cara sbb,  Pemohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.  Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak tentang pengurangan PPh Pasal 25, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan perhitungannya.  Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa daritahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Contoh: PT. Gonjang Ganjing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi benang. Dalam tahun 2017, perusahaan membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 10.000.000 (jumlah ini didasarkan pada SPT tahunan PPh tahunj pajak 2016). Pada bulan Juni 2017, terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa sebagian pabrik milik PT. Gonjang Ganjing. Atas keadaan itu, PT. Gonjang Ganjing mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar angsuran PPh Pasal 25 dapat diturunkan menjadi Rp. 7000.000 (sesuai lampiran perhitungan). Sampai dengan bulan Juli 2017, tidak diterima Surat Keputusan dari Dirjen Pajak. Oleh karena itu, permohonan tersebut dianggap diterima. Mulai bulan Juli 2017, PT. Gonjang Ganjing membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 7.000.000. Sebaliknya, apabila Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan PKP-nya juga meningkat atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kewajiban angsuran bulanan Wajib Pajak tersebut dapat disesuaikan lagi.
Pph Pasal 25 Bagi WP Baru WP Bank & Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi PPh Pasal 25 bagi WP BUMN & BUMD WP Masuk Bursa & WP Lainnya Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU: BANK, BUMN, BUMD, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA; DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DENGAN TARIF PALING TINGGI 0,75% DARI PEREDARAN BRUTO.
PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru = [PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum x (pengahsilan neto sebulan x 12)] / 12 Besarnya penghasilan neto adalah: 1. Apabila WP menyelenggarakan pembukuan yg dpt dihitung pengahasilan neto tiap bulan = penghasilan neto fiskal Contoh soal PT. Angkasa terdaftar sebagai WP pada KPP Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2016. Peredaran usaha bruto menurut pembukuan bulan Februari 2016 sebesar Rp. 500.000.000. setelah dikurangi dengan pengurangan/biaya yang diperkenankan. Didapatkan penghasilan neto sebesar Rp. 100.000.000. Jawab soal Perhitungan PPh Pasal 25 bulan Februari 2016 sbb, Penghasilan neto bulan Februari 2016 Rp. 100.000.000 Penghasilan neto disetahunkan (12 X Rp. 100.000.000) Rp. 1.200.000.000 Total peredaran bruto setahun: (12 X Rp. 500.000.000) Rp. 6000.000.000 PPh yang terutang sebgaai dasar perhitungan PPh Pasal 25: 12,5% X (4.800.000.000/6.000.000.000) X 1.200.000.000 Rp. 120.000.000 25%X (1.200.000.000 – 960.000.000) Rp. 60.000.000 Rp. 180.000.000 Angsuran PPh Pasal 25 sebulan: Rp. 180.000.000/12 Rp. 15.000.000
2. Apabila WP menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan pengahsilan neto, pengahasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Bagi Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Contoh soal Kantor Notaris Maimuna dimiliki oleh Maimuna (tidak kawin tanpa tanggungan) terdaftar sebagai WP pada KPP Yogyakarta sejak tanggal 1 Maret 2016. Peredaran usaha bruto pada bulan Maret 2016 sebesar Rp. 60.000.000. Norma penghitungan penghasilan neto untuk usaha tersebut adalah 55%. Penghitungan PPh Pasal 25 bulan Maret 2016 sbb, Penghasilan neto bulan Maret 2016 (55% X RP. 60.000.000) Rp. 33.000.000 Penghasilan neto disetahunkan (12 X Rp. 33.000.000) Rp. 396.000.000 PTKP (TK/0) (Rp. 36.000.000) Penghasilan kena pajak Rp. 360.000.000 PPh yang terutang sebgaai dasar perhitungan PPh Pasal 25: 5% X Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000 15%X Rp. 200.000.000 Rp. 30.000.000 25%X Rp. 110.000.000 Rp. 27.500.000 Rp.60.000.000 Angsuran PPh Pasal 25 sebulan: Rp. 60.000.000/12 Rp. 5.000.000
Wajib Pajak Bank Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12 (dua belas). Angsuran PPh Pasal 25 sebulan = [Tarif Pasal 17 x (Perkiraan laba triwulan pertama x 4)] / 12
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD Besarnya angsuran pajak pengahsilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangii dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 ( dua belas).
Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala  Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba/rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu  Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha > 1, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.  Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0.75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak. Besarnya fiskal luar negeri (FLN):  Rp 2.500.000 untuk setiap orang setiap bertolak ke luar negeri dengan pesawat udara  Rp 1.000.000 untuk setiap orang setiap bertolak ke luar negeri dengan angkutan laut Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2010. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri
Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri 1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. 3. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya. 4. WNI yang menetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk luar negeri. 5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang. 6. Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan: • menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); atau • menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7. Mahasiswa dari Negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi. Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri
Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri 8. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan: • penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait. • program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara; • tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instasi terkait. 9. Tenaga kerja WNA, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun telah dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk. 10. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri. 11. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri. 12. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi. Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri
Tata Cara Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara berikut:  Untuk WP orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan.  Untuk WP yang tidak memiliki NPWP sendiri (istri atau suami, anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan), diberikan melalui pengecekan validasi NPWP WP Dengan ketentuan bahwa WP yang tidak memiliki NPWP sendiri:  Bagi WNI, melampirkan fotokopi Kartu Keluarga; dan/ atau  Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP.  Bagi WNA, melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen yang menunjukkan hubungan status keluarga.
Tata Cara Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri  Untuk pengecualian angka 1 s.d. angka 7 huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan secara langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di Bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.  Untuk angka 7 huruf b s.d. angka 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak dibandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
TERIMAKASIH

More Related Content

PPT
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
byMaiya Maiya
 
PPTX
PPh 23
byaninchuy
 
PPTX
pph pasal 24 25 dan 26
bymuh wilyam
 
PPTX
PPh 26
byaninchuy
 
PPT
PPh Pasal 26
byAprian Hidayat
 
PPT
PPh Pasal 22
byNur Aisyah Zera Datu
 
PPTX
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
bymas karebet
 
PPTX
pajak umkm.pptassssssssssssssssssssssssssssssssssasx
byRandyKuswanto
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
byMaiya Maiya
 
PPh 23
byaninchuy
 
pph pasal 24 25 dan 26
bymuh wilyam
 
PPh 26
byaninchuy
 
PPh Pasal 26
byAprian Hidayat
 
PPh Pasal 22
byNur Aisyah Zera Datu
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
bymas karebet
 
pajak umkm.pptassssssssssssssssssssssssssssssssssasx
byRandyKuswanto
 

What's hot

PPTX
Pph 22
byaninchuy
 
PPT
Akuntansi pajak penghasilan
bysellyhood
 
PPT
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
byiyandri tiluk wahyono
 
PDF
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
byNony Saraswati Gendis
 
PPTX
Akuntansi Biaya 5#5
byJudianto Nugroho
 
PPTX
Analisa rasio keuangan
byStefanus Dewanto
 
PPTX
Presentasi PPN dan PPnBM
byIcha Icha
 
PPT
Akuntansi perpajakan ppt
byAnnisa Khoerunnisya
 
PDF
Kas kecil PT larosa
byYABES HULU
 
PPT
Materi ppn
byAy Kent
 
PPTX
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
byElsita Fransisca Mokodompit
 
PDF
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
byHengky Manurung
 
PDF
Akuntansi Kewajiban PEMDA
byMahyuni Bjm
 
PPTX
Ppt p ph final
byarnisyah
 
PPTX
Pph 21
byaninchuy
 
DOCX
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
byHerna Ferari
 
DOC
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
bySyafdinal Ncap
 
PPT
19. pph pasal 25
byMagdalena - Nommensen university
 
PPTX
PPN pengkreditan pajak masukan
bykaromah95
 
PPT
analisa-rasio-keuangan.ppt
byMonika562762
 
Pph 22
byaninchuy
 
Akuntansi pajak penghasilan
bysellyhood
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
byiyandri tiluk wahyono
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
byNony Saraswati Gendis
 
Akuntansi Biaya 5#5
byJudianto Nugroho
 
Analisa rasio keuangan
byStefanus Dewanto
 
Presentasi PPN dan PPnBM
byIcha Icha
 
Akuntansi perpajakan ppt
byAnnisa Khoerunnisya
 
Kas kecil PT larosa
byYABES HULU
 
Materi ppn
byAy Kent
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
byElsita Fransisca Mokodompit
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
byHengky Manurung
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
byMahyuni Bjm
 
Ppt p ph final
byarnisyah
 
Pph 21
byaninchuy
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
byHerna Ferari
 
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
bySyafdinal Ncap
 
19. pph pasal 25
byMagdalena - Nommensen university
 
PPN pengkreditan pajak masukan
bykaromah95
 
analisa-rasio-keuangan.ppt
byMonika562762
 

Viewers also liked

PPT
PPh Pasal 25
byAprian Hidayat
 
PPT
18. pph pasal 24
byMagdalena - Nommensen university
 
PPTX
Contoh soal pajak Pasal 25
byEndah Kusumarini
 
PPTX
pph pasal 24
by1l2j3n
 
PPT
2016 ak2 a_kelompok2_pph24
byKartika Dwi Rachmawati
 
DOCX
makalah pajak (pph 24)
byEka Esti
 
PPh Pasal 25
byAprian Hidayat
 
18. pph pasal 24
byMagdalena - Nommensen university
 
Contoh soal pajak Pasal 25
byEndah Kusumarini
 
pph pasal 24
by1l2j3n
 
2016 ak2 a_kelompok2_pph24
byKartika Dwi Rachmawati
 
makalah pajak (pph 24)
byEka Esti
 

Similar to PPh Pasal 25

PPT
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
byCesiliaArum1
 
PDF
10-pajakpenghasilanpasal25-231003083326-e5d8b4f6.pdf
bySePtiaDwiAngGraini1
 
PPTX
Pajak Penghasilan Pasal 25 Perpajakan Indonesia.pptx
bygraceitazefanyaa
 
PPTX
penghasilan pasal 25. pajak penghasilan badan pptx
bySePtiaDwiAngGraini1
 
PDF
P ph pasal 25
byMembangun city
 
PPTX
8. Perhitungan PPh pasal 25.pptx dan di dalam bentuk file dokumen atau
byadiyath randy yudi mamase
 
PPTX
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
byKM5SDNegeri3Katerban
 
PPT
Pph 25
byWahyu Suminarsasi
 
PPTX
14-PPT PPH 25_3443434343343444434343.pptx
bykapabilitasapip2
 
PPTX
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
bydebee4
 
PPT
PPh Pasal 25.ppt akuntansi lembaga dan keuangan
byGianHendriyana
 
PPTX
Perpajakan pajak lenghasilan pph 25 diyas
byaryarawk99
 
PPT
Slide acc-203-slide-p ph-badan
byBayu Sarjono
 
PPT
Slide-ACC-203-Slide-PPh-Badan jaman (1).ppt
bycyulianade1
 
PDF
Pert 11&12 p ph psl. 25
byanggradini
 
DOCX
Menghitung angsuran p ph pasal 25
byThy Qreina
 
PPTX
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
byBbe Mee
 
PPTX
P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012
byVa Pakpahan
 
DOCX
Makalah ringkas
bycyanmemah
 
PPTX
Penyuluhan PP 46 september 2013
byTobagus Makmun
 
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
byCesiliaArum1
 
10-pajakpenghasilanpasal25-231003083326-e5d8b4f6.pdf
bySePtiaDwiAngGraini1
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 Perpajakan Indonesia.pptx
bygraceitazefanyaa
 
penghasilan pasal 25. pajak penghasilan badan pptx
bySePtiaDwiAngGraini1
 
P ph pasal 25
byMembangun city
 
8. Perhitungan PPh pasal 25.pptx dan di dalam bentuk file dokumen atau
byadiyath randy yudi mamase
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
byKM5SDNegeri3Katerban
 
Pph 25
byWahyu Suminarsasi
 
14-PPT PPH 25_3443434343343444434343.pptx
bykapabilitasapip2
 
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
bydebee4
 
PPh Pasal 25.ppt akuntansi lembaga dan keuangan
byGianHendriyana
 
Perpajakan pajak lenghasilan pph 25 diyas
byaryarawk99
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
byBayu Sarjono
 
Slide-ACC-203-Slide-PPh-Badan jaman (1).ppt
bycyulianade1
 
Pert 11&12 p ph psl. 25
byanggradini
 
Menghitung angsuran p ph pasal 25
byThy Qreina
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
byBbe Mee
 
P ph pasal 25 perbanas 29 sept 2012
byVa Pakpahan
 
Makalah ringkas
bycyanmemah
 
Penyuluhan PP 46 september 2013
byTobagus Makmun
 

More from Membangun city

PPTX
Ukuran kinerja
byMembangun city
 
PPTX
Perlindungan konsumen
byMembangun city
 
PPTX
Makalah manajemen operasi
byMembangun city
 
DOCX
10 langkah ekonometrika
byMembangun city
 
DOCX
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negara
byMembangun city
 
DOCX
Pancasila
byMembangun city
 
DOCX
Bangkitnya barat
byMembangun city
 
DOCX
Macam-macam pernikahan
byMembangun city
 
DOCX
Surat perjanjian kerjasama
byMembangun city
 
PPTX
Sengsara membawa nikmat
byMembangun city
 
DOC
Kebudayaan islam di masa rasulullah
byMembangun city
 
DOC
Kondisi ekonomi arab klasik
byMembangun city
 
DOCX
Abbasiyah
byMembangun city
 
DOCX
Umar bin khattab
byMembangun city
 
PPTX
Bribik jurusan ekonomi syariah
byMembangun city
 
DOCX
Perawatan di usia 40
byMembangun city
 
DOCX
Resep bubur seafood
byMembangun city
 
DOCX
Che chuoi kolak pisang
byMembangun city
 
DOCX
Resep gulai kepala ikan kakap
byMembangun city
 
DOCX
Resep soto kudus lengkap
byMembangun city
 
Ukuran kinerja
byMembangun city
 
Perlindungan konsumen
byMembangun city
 
Makalah manajemen operasi
byMembangun city
 
10 langkah ekonometrika
byMembangun city
 
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negara
byMembangun city
 
Pancasila
byMembangun city
 
Bangkitnya barat
byMembangun city
 
Macam-macam pernikahan
byMembangun city
 
Surat perjanjian kerjasama
byMembangun city
 
Sengsara membawa nikmat
byMembangun city
 
Kebudayaan islam di masa rasulullah
byMembangun city
 
Kondisi ekonomi arab klasik
byMembangun city
 
Abbasiyah
byMembangun city
 
Umar bin khattab
byMembangun city
 
Bribik jurusan ekonomi syariah
byMembangun city
 
Perawatan di usia 40
byMembangun city
 
Resep bubur seafood
byMembangun city
 
Che chuoi kolak pisang
byMembangun city
 
Resep gulai kepala ikan kakap
byMembangun city
 
Resep soto kudus lengkap
byMembangun city
 

PPh Pasal 25

  • 1.
    KELOMPOK 8 HILDA NURENILUBIS [13810068] AULIYA NUR TRIWIBOWO [13810131] MISS. NUREEYAH KASOR [13810185] LUTHFI RAHMAWATI N. H. [14810055] PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
  • 2.
    Pengertian PPh Pasal25  Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.  Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  • 3.
    Besarnya angsuran PPhPasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas). AngsuranAngsuran PPh terutang menurut SPT PPh Tahun Pajak yang lalu – PPh Pasal 22, 23,24 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu Angsuran
  • 4.
    Perhitungan PPh Pasal25 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:  Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);  Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.
  • 5.
    Tarif PPh Pasal25 Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:  Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.  Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan). Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:  Sampai Rp 50.000.000 = 5%  Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%  Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%  Di atas Rp 500.000.000 = 30% Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh). Tarif PPh Pasal 25
  • 6.
    PENGHITUNGAN ANGSURAN PPHPASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ke tiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut.  Pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta  Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta  Pemotongan PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta  PPh 24, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta seluruhnya dapat dikreditkan
  • 7.
    PENGHITUNGAN ANGSURAN PPHPASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 Kredit pajak tahun 2016: Rp 50,000,000 PPh Pasal 21 Rp 15,000,000 PPh Pasal 22 Rp 10,000,000 PPh Pasal 23 Rp 2,500,000 PPh Pasal 24 Rp 7,500,000 Total kredit pajak Rp 35,000,000 Dasar perhitungan angsuran Rp 15,000,000 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh Pasal 25) dalam tahun 2017 adalah : Rp 15.000.000 : 12 = Rp 1.250.000 Angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:
  • 8.
    PENGHITUNGAN ANGSURAN PPHPASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Pajak Penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut:  PPh 22 sebesar 30 juta  PPh 23 sebesar 15 juta  PPh 24 sebesar 42,5 juta yang dikreditkan sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terebut utuk bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 (delapan) bulan dalam tahun 2016.
  • 9.
    PENGHITUNGAN ANGSURAN PPHPASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah: PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 Kredit pajak tahun 2016: Rp 125,000,000 PPh Pasal 22 Rp 30,000,000 PPh Pasal 23 Rp 15,000,000 PPh Pasal 24 Rp 40,000,000 Total kredit pajak Rp 85,000,000 Dasar perhitungan angsuran Rp 40,000,000 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh 25) dalam tahun 2017 adalah: Rp 40.000.000 : 8 = Rp 5.000.000
  • 10.
    Batas Waktu PembayaranPPh Pasal 25  Misalnya: untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya  Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25
  • 11.
    Batas Waktu PelaporanPPh Pasal 25 Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut:  Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.  Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan  SPT tahunan PPh harus disampaikan dikantor pelayanan pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2. Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 25
  • 12.
    MENGHITUNG ANGSURAN PPHUNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH 2016 2017 Desember Januari Februari Maret 1 juta 1 jt 1 jt MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH Wajib Pajak
  • 13.
    MENGHITUNG ANGSURAN PPHUNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH 2016 2017 Desember Januari Februari Maret 5,5 juta 5,5 jt 5,5 jt MENGHITUNG ANGSURAN PPH UNTUK BULAN-BULAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH Badan April 5,5 jt
  • 14.
    MENGHITUNG ANGSURAN PPHPASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU  Berdasarkan SPT PPh tahun pajak 2016 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2017, besarnya angsuran pajak adalah 1,25 juta. Bulan Juni 2017, telah diterbitkan SKP tahun pajak 2016 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta.  Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 adalah sebesar 2 juta.  Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Contoh 2016 2017 Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei 1,25 juta 2 juta SPT SKP
  • 15.
    MENGHITUNG ANGSURAN PPHPASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU Contoh 2016 2017 Wajib Pajak PT Perdana tahun 2016 memperoleh penghasilan neto sebesar 500 juta. Pajak”:  PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta.  PPh pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain-lain 10 juta.  Pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 25, 750 juta. Dari jumlah tersebut yang boleh dikreditkan sebesar 20 juta.  SPT PPh disampaikan pada 30 April 2017 angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar 3 juta, pada bulan Agustus 2017 diterima SKP bahwa angsuran PPh tahun 2017 adalah 4 juta. Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei 3,75 juta 4 juta SPT SKP Ags Spt Okt Nov DesDesNeto 500 juta 3 juta 3 juta 3,75 juta 4 juta a b c
  • 16.
    BESARNYA ANGSURAN PAJAKDALAM TAHUN 2017 DIHITUNG SEBAGAI BERUKUT: a. Angsuran PPh bulan Januari s.d Maret 2017 adalah sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2016, yaitu 3 juta. b. Angsuran PPh bulan April s.d. Agustus 2017 dihitung sebagai berikut. PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 25% x 500 juta 125 juta Kredit pajak tahun 2016:  PPh pasal 22 50 juta  PPh pasal 23 10 juta  PPh pasal 24 20 juta Total kredit pajak (80 juta) Dasar perhitungan angsuran 45 juta Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan mulai bulan April s.d. Agustus 2017 adalah : 45 juta : 12 = 3,75 juta c. Angsuran PPh bulan September s.d. Desember 2017 adalah sama dengan jumlah yang ada pada surat
  • 17.
    PPH PASAL 25 DALAMHAL-HAL TERTENTU WP berhak atas kompensasi kerugian WP memperoleh penghasilan tidak teratur SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan WP diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh WP menbetulkan SPT PPh angsuran bulanan >angsuran bulanan Perubahan usaha atau kegiatan WP
  • 18.
    WP berhak ataskompensasi kerugian Perusahaan Ananda milik Tuan Hakim (K/I). SPT PPh thn pajak 2016 disampaikan bulan Januari 2017. Data dalam SPT adalah:  Penghasilan neto Rp 542 juta.  PTKP (K/I) Rp (42 juta)  Penghasilan kena pajak Rp 500 juta Sisa kerugian fiskal tahun pajak tahun 2010 sebesar Rp 300 juta. Sisa kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada penghasilan neto tahun 2017 karena telah lewat 5 tahun. Jadi, penghasilan kena pajak tahun 2016 sebesar Rp 500 juta. Pajak penghasilan terutang:  5 % x Rp 50 juta Rp 2,5 juta  15 % x Rp 200 juta Rp 30 juta  25 % x Rp 250 juta Rp 62, 2 juta Rp 95 juta Apabila pada tahun 2016 tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah Rp 95 juta : 12 = Rp 7.916. 670.
  • 19.
    WP berhak ataskompensasi kerugian PKP PT Putra Jaya tahun 2016 adalah 120 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan 150 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 adalah 30 juta (rugi 150 juta, dikompensasikan dengan PKP tahun 2016 sebesar 120 juta). Penghitungan pajak penghasilan Pasal 25 tahun 2017 adalah:  Penghasilan kena pajak tahun 2016 120 juta  Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 (30 juta) Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan  Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 90 juta Pajak penghasilan yang terutang: 25 % x 90 juta = 22, 5 juta  Angsuran pajak bulanan PT Putra Jaya tahun 2017 adalah: 1/12 x 22,5 juta =1,875 juta
  • 20.
    Wajib Pajak memperolehpenghasilan tidak teratur Wajib Pajak PT A pada tahun 2016 memperoleh total peredaran bruto sebesar 14, 8 milyar. Penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dagang sebesar 148 juta dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2016 sebesar 72 juta. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut diterima sekaligus pada tahun 2016 maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur tahun 2016. Dengan catatan bahwa dalam tahun 2016, Wajib Pajak A telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar 2,9 juta sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 dihitung sebagai berikut.
  • 21.
    Wajib Pajak memperoleh penghasilantidak teratur  Penghasilan neto (teratur) 148 juta  Tidak ada sisa kerugian yang bisa dikompensasikan sehingga besarnya PKP adalah 148 juta.  Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas: (4,8 milyar : 14,8 milyar) x 148 juta = 48 juta  Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas: 148 juta – 48 juta = 100 juta PPh yang terutang :  50 % x 25 % x 48 juta = 6 juta  25 % x 100 juta = 25 juta 31 juta Kredit pajak atau pengurangan:  PPh pasal 22 (2, 9 juta) Dasar perhitungan angsuran 28,1 juta  Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2017: 28,1 juta : 12 = Rp 2.341.667.
  • 22.
    Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan Tahun yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan PT Putra Jaya menyampaiakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 25 Mei 2017, dengan data sebagai berikut:  PPh yang terutang 150 juta  PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan 42,5 juta  PPh Pasal 25 bulan Desember 2016 8 juta Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah:  Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari dan Maret 2017 masing-masing sebesar 8 juta rupiah (sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember tahun 2016).  Angsuran PPh Pasal 25 bulan April-Mei 2017 sama dengan 8 juta.  Angsuran PPh Pasal 25 bulan April-Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016, yaitu: PPh yang terutang 150 juta Kredit pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, & Pasal 24) (42,5 juta) Dasar penghitungan angsuran 107,5 juta  Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 : 107,5 juta : 12 = Rp 8.958.333
  • 23.
     PPh Pasal25 bulan April sampai dengan Mei 2017 yang telah disetor sebesar 8 juta sebulan, padahal yang seharusnya adalah sebesar 8,958.333 juta; sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 958.333 setiap bulan untuk bulan April sampai Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut:  Untuk masa April 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 April 2017 sampai dengan tanggal penyetoran ;  Untuk masa Mei 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran. Feb Juni JuliJan Mar Apr Mei Menyampaikan SPT Ags Spt Okt Nov DesDes 8 juta 8 juta 8 juta Dihitung kembali brdsr SPT
  • 24.
    Wajib Pajak DiberikanPerpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh PT Ananda menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak tahun 2016 pada tanggal 10 Januari 2017, dengan melampirkan penghitungan sementara sebagai berikut:  PPh yang terutang tahun 2016 100 juta  PPh Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24 Tahun Pajak 2011 yang dapat dikreditkan 42,5 juta  Izin perpanjangan waktu penyampaian SPT tahuan PPh diberikan sampai dengan 30 Juni 2017.  PPh Pasal 25 masa Desember 2016 4 juta SPT tahunan PPh pajak 2016 disampaikan pada tanggal 10 Juni 2017, dengan data sesungguhnya sebagai berikut:  PPh yang terutang tahun 2016 125 juta  PPh Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan 42,5 juta
  • 25.
    Wajib Pajak DiberikanPerpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah :  Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebessar 4 juta  Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2012 dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 (penghitungan sementara), yaitu : PPh yang terutang 100 juta Kredit pajak yang diperbolehkan(Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24) (42,5 juta) Dasar penghitungan angsuran 57,5 juta Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Maret s.d. Mei 2017: 57,5 juta : 12 = 4.781.667 Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April s.d. Desember 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 (penghitungan sesungguhnya), yaitu: PPh yang terutang 125 juta Kredit pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 24) (42,5) juta Dasar penghitungan angsuran 82,5 juta  Angsuran PPh Pasal 25 buan April s.d. Desember 2017 :  82,5 juta :12 = 6,875 juta
  • 26.
     PPh Pasal25 utuk bulan April s.d. Mei 2017 yang telah disetor sebesar 4.791.600 sebulan, padahal yang seharusnya adalah sebesar 6.875.000, sehingga terdapat kekurangan sebesar 2.083.400 setiap bulan untuk bulan April s.d. Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut:  Untuk masa April 2017 terutang bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 s.d. tanggal penyetoran ;  Untuk masa Mei 2017 terutang Bunga 2 % per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 s.d. tanggal penyetoran;
  • 27.
    Sanksi-sanksi Keterlambatan Pembayaran PPhPasal 25 Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.
  • 28.
    Wajib Pajak MembetulkanSendiri SPT Tahunan PPh Yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Dari Pada Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan  Besarnya pph pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tersebut.  Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 tentang bunga sebesar 2% untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai tanggal penyetoran.  Apabila penyetoran PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan tersebut lebih kecil daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan pembetulan.
  • 29.
    Contoh soal: Diketahui: a.SPT tahunan PPh yahun pajak 2016 PT. Perdana disampaikan pada tanggal 25 April 2017 dengan data sbb: PPh terutang Rp. 125.000.000 PPh Pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000 b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25untk bulan Desember 2016 adalah Rp. 6.000.000 c. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan data baru sbb, PPh terutang Rp. 150.000.000 PPh Pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000 Ditanyakan: berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017
  • 30.
    Jawab: Angsuran PPh Pasal25 bulan Januari sampai denga Maret 2017 masin-masing sebesar Rp.6.000.000 (sama dengan angsuran bulan terakhir tahun yang lalu, yaitu angsuran bulan Desember 2016). Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan bulan Juli 2017 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 sebelum pembetulan, yaitu: PPh terutang Rp. 125.000.000 Kredit pajak yang diperbolehkan (PPh Pasal 22, 23, 24) (Rp. 42.500.000) Dasar perhitungan angsuran Rp. 82.500.000 Angsuran PPh Pasal 25 April sampai denga Juli 2017: Rp. 82.500.000/12 Rp. 6.875.000 Angsuran PPh Pasal 25 bulan Agustus sampai denga bulan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT tahuna PPh tahun pajak 2016 setelah pembetulan, yaitu: PPh terutang Rp. 150.000.000 kredit pajak yang diperbolehkan (PPh Pasal 22, 23, 24) (Rp. 42.500.000) Dasar perhitungan angsuran Rp.107.500.000 Angsuran PPh Pasal 25 April sampai denga Juli 2017: Rp.107.500.000/12 Rp. 8.958.333
  • 31.
    PPh Pasal 25bulan April sampai dengan bulan Juli 2017 yang telah disetor sebesar Rp. 6.875.000 sebulan, padahal yang seharusnya adalah Rp. 8.958.333 sebulan sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 2.083.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan bulan Juli 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sbb,  Untuk masa April 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai denga tanggal penyetoran.  Untuk masa Mei 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai denga tanggal penyetoran.  Untuk masa Juni 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Juli 2017 sampai denga tanggal penyetoran.  Untuk masa Juli 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2017 sampai denga tanggal penyetoran. Jika perhitungan kembali PPh Pasal 25 untuk masa Agustus sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Juli tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Juli 2017 dan seterusnya April Mei Juni Juli 6,875 jt 8,958 jt Kurang 2,083 juta
  • 32.
    Terjadi perubahan usahaatau kegiatan Wajib Pajak Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalami penurunan usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dengan cara sbb,  Pemohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.  Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak tentang pengurangan PPh Pasal 25, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan perhitungannya.  Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa daritahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
  • 33.
    Contoh: PT. Gonjang Ganjingmerupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi benang. Dalam tahun 2017, perusahaan membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 10.000.000 (jumlah ini didasarkan pada SPT tahunan PPh tahunj pajak 2016). Pada bulan Juni 2017, terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa sebagian pabrik milik PT. Gonjang Ganjing. Atas keadaan itu, PT. Gonjang Ganjing mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar angsuran PPh Pasal 25 dapat diturunkan menjadi Rp. 7000.000 (sesuai lampiran perhitungan). Sampai dengan bulan Juli 2017, tidak diterima Surat Keputusan dari Dirjen Pajak. Oleh karena itu, permohonan tersebut dianggap diterima. Mulai bulan Juli 2017, PT. Gonjang Ganjing membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 7.000.000. Sebaliknya, apabila Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan PKP-nya juga meningkat atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kewajiban angsuran bulanan Wajib Pajak tersebut dapat disesuaikan lagi.
  • 34.
    Pph Pasal 25Bagi WP Baru WP Bank & Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi PPh Pasal 25 bagi WP BUMN & BUMD WP Masuk Bursa & WP Lainnya Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU: BANK, BUMN, BUMD, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA; DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DENGAN TARIF PALING TINGGI 0,75% DARI PEREDARAN BRUTO.
  • 35.
    PPH PASAL 25BAGI WAJIB PAJAK BARU Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru = [PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum x (pengahsilan neto sebulan x 12)] / 12 Besarnya penghasilan neto adalah: 1. Apabila WP menyelenggarakan pembukuan yg dpt dihitung pengahasilan neto tiap bulan = penghasilan neto fiskal Contoh soal PT. Angkasa terdaftar sebagai WP pada KPP Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2016. Peredaran usaha bruto menurut pembukuan bulan Februari 2016 sebesar Rp. 500.000.000. setelah dikurangi dengan pengurangan/biaya yang diperkenankan. Didapatkan penghasilan neto sebesar Rp. 100.000.000. Jawab soal Perhitungan PPh Pasal 25 bulan Februari 2016 sbb, Penghasilan neto bulan Februari 2016 Rp. 100.000.000 Penghasilan neto disetahunkan (12 X Rp. 100.000.000) Rp. 1.200.000.000 Total peredaran bruto setahun: (12 X Rp. 500.000.000) Rp. 6000.000.000 PPh yang terutang sebgaai dasar perhitungan PPh Pasal 25: 12,5% X (4.800.000.000/6.000.000.000) X 1.200.000.000 Rp. 120.000.000 25%X (1.200.000.000 – 960.000.000) Rp. 60.000.000 Rp. 180.000.000 Angsuran PPh Pasal 25 sebulan: Rp. 180.000.000/12 Rp. 15.000.000
  • 36.
    2. Apabila WPmenyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan pengahsilan neto, pengahasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Bagi Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Contoh soal Kantor Notaris Maimuna dimiliki oleh Maimuna (tidak kawin tanpa tanggungan) terdaftar sebagai WP pada KPP Yogyakarta sejak tanggal 1 Maret 2016. Peredaran usaha bruto pada bulan Maret 2016 sebesar Rp. 60.000.000. Norma penghitungan penghasilan neto untuk usaha tersebut adalah 55%. Penghitungan PPh Pasal 25 bulan Maret 2016 sbb, Penghasilan neto bulan Maret 2016 (55% X RP. 60.000.000) Rp. 33.000.000 Penghasilan neto disetahunkan (12 X Rp. 33.000.000) Rp. 396.000.000 PTKP (TK/0) (Rp. 36.000.000) Penghasilan kena pajak Rp. 360.000.000 PPh yang terutang sebgaai dasar perhitungan PPh Pasal 25: 5% X Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000 15%X Rp. 200.000.000 Rp. 30.000.000 25%X Rp. 110.000.000 Rp. 27.500.000 Rp.60.000.000 Angsuran PPh Pasal 25 sebulan: Rp. 60.000.000/12 Rp. 5.000.000
  • 37.
    Wajib Pajak BankDan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12 (dua belas). Angsuran PPh Pasal 25 sebulan = [Tarif Pasal 17 x (Perkiraan laba triwulan pertama x 4)] / 12
  • 38.
    PPh Pasal 25bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD Besarnya angsuran pajak pengahsilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangii dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 ( dua belas).
  • 39.
    Wajib Pajak MasukBursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala  Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba/rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Berkala
  • 40.
    PPh Pasal 25bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu  Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha > 1, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.  Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0.75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  • 41.
    PPh Pasal 25Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak. Besarnya fiskal luar negeri (FLN):  Rp 2.500.000 untuk setiap orang setiap bertolak ke luar negeri dengan pesawat udara  Rp 1.000.000 untuk setiap orang setiap bertolak ke luar negeri dengan angkutan laut Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2010. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri
  • 42.
    Pengecualian Pembayaran PPhbagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri 1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. 3. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya. 4. WNI yang menetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk luar negeri. 5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang. 6. Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan: • menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); atau • menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7. Mahasiswa dari Negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi. Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri
  • 43.
    Pengecualian Pembayaran PPhbagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri 8. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan: • penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait. • program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara; • tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instasi terkait. 9. Tenaga kerja WNA, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun telah dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk. 10. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri. 11. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri. 12. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi. Pengecualian Pembayaran PPh bagi WP yang Bertolak ke Luar Negeri
  • 44.
    Tata Cara PengecualianPembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara berikut:  Untuk WP orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan.  Untuk WP yang tidak memiliki NPWP sendiri (istri atau suami, anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan), diberikan melalui pengecekan validasi NPWP WP Dengan ketentuan bahwa WP yang tidak memiliki NPWP sendiri:  Bagi WNI, melampirkan fotokopi Kartu Keluarga; dan/ atau  Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP.  Bagi WNA, melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen yang menunjukkan hubungan status keluarga.
  • 45.
    Tata Cara PengecualianPembayaran Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri  Untuk pengecualian angka 1 s.d. angka 7 huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan secara langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di Bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.  Untuk angka 7 huruf b s.d. angka 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak dibandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  • 46.