Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan kredit pajak luar negeri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002. Kredit pajak luar negeri dapat diberikan apabila wajib pajak telah membayar pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang berasal dari luar negeri, dengan batasan tertentu. Contoh perhitungan kredit pajak luar negeri

1. PAJAK PENGHASILAN
Psl 24
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
( K P L N )

2. DASAR HUKUM :
1.UU No. 7 TAHUN 1983, SEBAGAIMANA TELAH
DIRUBAH TERAKHIR DENGAN UU No. 36 TAHUN
2008, ( PAJAK PENGHASILAN).
2. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
No. 164/KMK.03/2002, TGL 19 APRIL 2002,
TENTANG
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (KPLN).
PRINSIP :
PENGHSAILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BAGI
WP DN ADALAH PENGHASILAN SELURUH DUNIA
(WORLD WIDE INCOME)
RUMUS KPLN :
PENGHASILAN LUAR NEGERI
PENGHASILAN KENA PAJAK
X PPh TERUTANG

3. ISI KEP MENKEU 164/KMK.03/2002.
( KREDIT PAJAK LUAR NEGERI )
PASAL 1
(1)WAJIB PAJAK DALAM NEGERI TERUTANG PAJAK ATAS PENGHASILAN
KENA PAJAK YANG BERASAL DARI SELURUH PENGHASILAN TERMASUK
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI.
(2) PENGGABUNGAN PENGHASILAN YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI
DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :
a. UNTUK PENGHASILAN DARI USAHA DILAKUKAN DALAM TAHUN PAJAK
DIPEROLEHNYA PENGHASILAN TERSEBUT.
b. UNTUK PENGHASILAN LAINNYA DILAKUKAN DALAM TAHUN PAJAK
DITERIMANYA PENGHASILAN TERSEBUT.
c. UNTUK PENGHASILAN BERUPA DEVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM Psl 18 Ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1983,
SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH TERAKHIR DENGAN UU No. 36 TAHUN
2008, DILAKUKAN DALAM TAHUN PAJAK PADA SAAT PEROLEHAN DEVI
DEN TSB DITETAPKAN SESUAI DG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.

4. ( 3 ) KERUGIAN YANG DIDERITA DILUAR NEGERI TIDAK BOLEH DIGABUNGKAN
DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK.
PASAL 2.
( 1 ) APABILA DALAM PENGHASILAN KENA PAJAK TERDAPAT PENGHASILAN
YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI, MAKA PAJAK PENGHASILAN YANG
DIBAYAR ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN
TERSEBUT DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
YANG TERUTANG DI INDONESIA.
( 2 ) PENGKREDITAN PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA (1)
DIATAS, DILAKUKAN DALAM TAHUN PAJAK DIGABUNGKANNYA
PENGSILAN DARI LUAR NEGERI TERSEBUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM Psl 1 Ayat ( 2 ).
( 3 ) JUMLAH KREDIT PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA (1)
SETINGGI-TINGGINYA SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR ATAU
TERUTANG DILUAR NEGERI, TETAPI TIDAK BOLEH MELEBIHI JUMLAH YG

5. DIHITUNG MENURUT PERBANDINGAN ANTARA PENGHASILAN DARI LUAR
NEGERI TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK DIKALIKAN DENGAN PAJAK
YANG TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK, ATAU SETINGGI-TINGGI
NYA SAMA DENGAN PAJAK YANG TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA
PAJAK DALAM HAL PENGHASILAN KENA PAJAK LEBIH KECIL DARI
PENGHASILAN LUAR NEGERI.
( 4 ) APABILA PENGHASILAN LUAR NEGERI BERASAL DARI BEBERAPA NE
GARA MAKA PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA ANGKA ( 3 ) DILAKUKAN UNTUK MASING-MASING NEGARA.
PASAL 3
DALAM HAL JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG
DILUAR NEGERI MELEBIHI JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DIPERKENANKAN,
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 2, MAKA KELEBIHAN TERSEBUT
TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TER
UTANG TAHUN BERIKUTNYA, TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
ATAU PENGURANG PENGHASILAN, DAN TDK DPT DIMINTAKAN RESTITUSI

6. PASAL 4
( 1 ). UNTUK MELAKSANAKAN PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI, WP WAJIB ME
NYAMPAIKAN PERMOHONAN KPD DIREKTUR JENDERAL PAJAK DG DILAMPIRI :
a. LAPORAN KEUANGAN DARI PENGHASILAN YG BERASAL DARI LUAR NEGERI.
b. FOTOKOPI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YG DISAMPAIKAN DILUAR NEGERI
c. DOKUMEN PEMBAYARAN PAJAK DI LUAR NEGERI.
( 2 ). PENYAMPAIAN PERMOHONAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD ANGKA ( 1 ) DIATAS DILAKUKAN BERSAMAAN DG PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN.
PASAL 5
ATAS PERMOHONAN WP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMPERPANJANG
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAMPIRAN-LAMPIRAN DIMAKSUD DALAM
Psl 4 KARENA ALASAN-ALASAN DILUAR KEKUASAAN WAJIB PAJAK.

7. PASAL 6
( 1 ). DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN YANG BERASAL
DARI LUAR NEGERI, WAJIB PAJAK HARUS MELAKUKAN PEMBETULAN SPT
UNTUK TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN DENGAN MELAMPIRKAN
DOKUMEN YANG BERKENAN DENGAN PERUBAHAN TERSEBUT.
( 2 ). APABILA KARENA PEMBETULAN TSB PADA ANGKA (1) MENYEBABKAN
PPh KURANG BAYAR, MAKA ATAS KEKURANGAN TSB TIDAK DIKENAKAN BUNGA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 8 Ayat (2) UU No. 16 TAHUN 2000 (KUP).
( 3 ). APABILA KARENA PEMBETULAN TSB PADA ANGKA (1) MENYEBABKAN PPh.
LEBIH BAYAR, MAKA ATAS KELEBIHAN TSB DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA WP
SETELAH DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK LAINNYA.
PASAL 7
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN INI
DITETAPKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

8. CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.
1. PT. A DI JAKARTA DALAM TAHUN 2009 MENERIMA DAN MEMPEROLEH
PENGHASILAN NETO DARI SUMBER LUAR NEGERI SEBAGAI BERIKUT :
a. HASIL USAHA DI SINGAPURA DALAM TAHUN PAJAK 2009 SEBESAR
Rp 800.000.000. (SETELAH DIKURS DENGAN RUPIAH).
b. DEVIDEN ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PADA “X Ltd” DI AUSTRALIA
SEBESAR Rp 200.000.000. (SETELAH DIKURS DG RUPIAH). YAITU
BERASAL DARI KEUNTUNGAN TAHUN 2007, YANG DITETAPKAN DALAM
RAPAT PEMEGANG SAHAM TAHUN 2008 TAPI BARU DIBAYARKAN
DALAM TAHUN 2009.
c. DEVIDEN ATAS PENYERTAAN SAHAM SEBANYAK 70% PADA
“Y CORPORATION” DI HONGKONG YG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANG
KAN DI BURSA EFEK SEBESAR Rp 75.000.000. YAITU BERASAL DARI
KEUNTUNGAN SAHAM TAHUN 2008, YG BERDASARKAN KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN DITETAPKAN DIPEROLEH TAHUN 2009.
d. BUNGA KWARTAL IV TAHUN 2009 SEBESAR Rp 100.000.000. DARI
“Z Sdn Bhd”di KUALA LUMPUR, YG BARU AKAN DITERIMA MEI 2010.

9. PENGHASILAN DARI SUMBER LUAR NEGERI YANG DIGABUNGKAN DENGAN
PENGHASILAN DALAM NEGERI DALAM TAHUN PAJAK 2009, ADALAH
PENGHASILAN PADA HURUF ( a ), ( b ), dan HURUF ( c ), SEDANGKAN PENG
HASILAN PADA HURUF ( d ), DIGABUNGKAN DENGAN PENGHASILAN DALAM
NEGERI TAHUN PAJAK 2010.
DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK, KERUGIAN YANG DIDERITA
OLEH WAJIB PAJAK DI LUAR NEGERI TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN
DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI DALAM
NEGERI ( INDONESIA ).
CONTOH.
2. PT. D DI JAKARTA MEMPEROLEH PENGHASILAN NETO TAHUN 2009 Sbb :
a. DINEGARA “X” MEMPEROLEH PENGHASILAN (LABA) Rp 1.000.000.000.
DENGAN TARIF PAJAK DINEGARA TSB 40% (Rp 400.000.000.)
b. DI NEGARA “Y” MEMPEROLEH PENGHASILAN (LABA) Rp 3.000.000.000.
DENGAN TARIP PAJAKNYA SEBESAR 25% (Rp 750.000.000.)
c. DINEGARA “Z” MENDERITA KERUGIAN Rp 2.500.000.000.
d. PENGHASILAN DARI DALAM NEGERI Rp 4.000.000.000.

10. PERHITUNGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI ADALAH Sbb :
1. PENGHASILAN LUAR NEGERI :
a. PENGHASILAN (LABA) DI NEGARA X = Rp 1.000.000.000.
b. PENGHASILAN (LABA) DI NEGARA Y = Rp 3.000.000.000.
c. RUGI DI NEGARA Z = Rp ----------
JUMLAH PENGHASILAN LUAR NEGERI Rp 4.000.000.000.
2. PENGHASILAN DALAM NEGERI Rp 4.000.000.000.
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO Rp 8.000.000.000.
4. PPh TERUTANG TARIF Psl 17 ( 28%) = Rp 2.240.000.000.
5. BATAS MAKSIMUM KPLN UNTUK MASING-MASING NEGARA ADALAH :
a. UNTUK NEGARA X =
1.000.000.000.
8.000.000.000.
GARA X ADALAH Rp 400.000.000.
Rp 280.000.000.
x. 2.240.000.000. = Rp 280.000.000.

11. b. UNTUK NEGARA Y =
3.000.000.000.
8.000.000.000.
PAJAK YANG TERUTANG DI NEGARA Y Rp 750.000.000. MAKA MAKSIMUM
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN= Rp 750.000.000.
JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DIPERKENANKAN ADALAH
( Rp 280.000.000. + Rp 750.000.000. ) = Rp 1.030.000.000.
DARI CONTOH TERSEBUT DIATAS JELAS BAHWA DALAM MENGHITUNG
PENGHASILAN KENA PAJAK , KERUGIAN YANG DIDERITA DILUAR NEGERI
DI NEGARA Z SEBESAR Rp 2.500.000.000. TIDAK DPT DIPERHITUNGKAN.
3. PAJAK ATAS PENGHASILAN DI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH WAJIB PAJAK
ADALAH PAJAK ATAS PENGHASILAN TERUTANG ATAU DIBAYAR DI LN.
YG DIMAKSUD DG PAJAK ATAS PENGHASILAN YG TERUTANG DI LN ADALAH
PAJAK ATAS PENGHASILAN YG BERKENAAN DG USAHA ATAU PEKERJAAN
DI LN SEDANGKAN YG DIMAKSUD DG PAJAK YG DIBAYAR DI LN ADALAH
PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI MODAL DAN PENGHASILAN LAINNYA
DI LUAR NEGERI MISALNYA BUNGA, DEVIDEN DAN ROYALTY.
x 2.240.000.000. = Rp 840.000.000.

12. PT. A DI JAKARTA DALAM TAHUN 2009 MENERIMA DEVIDEN DARI “B Ltd”
DI BELANDA SEBESAR Rp 100.000.000. YANG BERASAL DARI KEUNTUNG
AN TAHUN 2008. ATAS DEVIDEN TERSEBUT TELAH DIPOTONG PPh 10%.
OLEH PEMERINTAH BELANDA. ADAPUN PENGHASILAN DARI USAHA DI
DALAM NEGERI TAHUN PAJAK 2009 BERJUMLAH Rp 400.000.000.
PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI SEBESAR Rp 10.000.000. ( 10% x
Rp 100.000.000. ) DILAKUKAN PADA TAHUN 2009 , YAITU PADA TAHUN
PENGGABUNGAN PENGHASILAN DEVIDEN DARI “B Ltd”, KARENA DEVIDEN
TERSEBUT DITERIMA TAHUN 2009.
DALAM HAL PT. A MEMPUNYAI PENYERTAAN PADA BADAN USAHA YANG
BERKEDUDUKAN DI NEGARA TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
Psl 18 Ayat ( 2 ) UU 36 TAHUN 2008. PPh, MAKA PENGKREDITAN PAJAK
NYA TIDAK HARUS PADA TAHUN YANG SAMA DENGAN PENGGABUNGAN
PENGHASILAN. ..

13. KALAU TERJADI KERUGIAN DI DALAM NEGERI
PT. B. DI JAKARTA MEMPEROLEH PENGHASILAN NETO DLM TAHUN 2009 Sbb :
- PENGHASILAN USAHA DI LUAR NEGERI Rp 1.000.000.000.
- RUGI USAHA DI DALAM NEGERI Rp 200.000.00.
PAJAK ATAS PENGHASILAN DI LN MISALNYA 40% = (Rp 400.000.000.)
PERHITUNGAN MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI SERTA PAJAK
TERUTANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
PENGHASILAN USAHA DI LUAR NEGERI Rp 1.000.000.000.
RUGI USAHA DI DALAM NEGERI ( Rp 200.000.000. )
PENGHASILAN NETO = Rp 800.000.000.
PPh TERUTANG MENURUT TARIF Pasal 17 ( 28% ) = Rp 224.000.000.
MAKA MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI ADALAH :
1.000.000.000.
800.000.000.
x 224.000.000. = Rp 280.000.000.

14. OLEH KARENA PAJAK YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI DAN BATAS MAKSIMUM KREDIT
PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN MASIH LEBIH BESAR DARI JUMLAH PAJAK
YANG TERUTANG , MAKA KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DIPERKENANKAN UNTUK
DIKREDITKAN DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBESAR PAJAK
PENGHASILAN YANG TERUTANG YAITU SEBESAR Rp 224.000.000.
APABILA PENGHASILAN LUAR NEGERI BERSUMBER DARI BEBERAPA NEGARA, MAKA JUMLAH
MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DIHITUNG UNTUK MASING-MASING NEGARA
DENGAN MENERAPKAN CARA PENGHITUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3).
CONTOH :
5 . PT.C DI JAKARTA DALAM TAHUN 2009 MEMPEROLEH PENGHASILAN NETO Sbb :
a. PENGHASILAN DARI DALAM NEGERI Rp 2.000.000.000.
b. PENGHASILAN DARI NEGARA X Rp 1.000.000.000.
( DENGAN TARIP PAJAK 40% ).
c. PENGHASILAN DARI NEGARA Y Rp 2.000.000.000.
( DENGAN TARIP PAJAK 30% )
JUMLAH PENGHASILAN NETO = Rp 5.000.000.000.
APABILA PENGHASILAN NETO SAMA DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK, MAKA PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG MENURUT TARIP Psl 17 ADALAH SEBESAR Rp 1.400.000.000 .
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI UNTUK SETIAP NEGARA ADALAH :

15. a. UNTUK NEGARA X =
1.000.000.000.
5.000.000.000.
PAJAK YANG TERUTANG DILUAR NEGERI SEBESAR Rp 400.000.000.-
LEBIH BESAR DARI BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK YANG DAPAT
DIKREDITKAN, MAKA JUMLAH YANG DIPERKENANKAN HANYA
SEBESAR Rp 280.000.000.-
b. UNTUK NEGARA Y =
2.000.000.000.
5.000.000.000.
PAJAK YANG TERUTANG DI LUAR NEGERI SEBESAR Rp 600.000.000.
LEBIH BESAR DARI BATAS KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIKREDITKAN,
MAKA JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DIPERKENANKAN HANYA
SEBESAR Rp 560.000.000.
X 1.400.000.000. = Rp 280.000.000.
X 1.400.000.000. = Rp 560.000.000.

16. PEMBETULAN SPT TAHUNAN KARENA PERUBAHAN PENGHASILAN DARI LUAR
NEGERI, DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :
CONTOH :
1. PENGHASILAN LN ( MENURUT SPT ) Rp 1.000.000.000.
2. PENGHASILAN DALAM NEGERI Rp 2.000.000.000.
3. PENGHASILAN LN ( SETELAH DIKOREKSI DI LN) Rp 2.000.000.000.
4. PAJAK PENGHASILAN YG TERUTANG DI LN MISALNYA 40%.
5. PPh Psl 25 YANG DIBAYAR Rp 500.000.000.
6. PPh TERUTANG SEBELUM DAN SESUDAH KOREKSI FISKAL DI LN Sbb :
SPT SPT PEMBETULAN
1. PENGHASILAN LN Rp 1.000.000.000. 1. PENGHASILAN LN Rp 2.000.000.000.
2. PENGHASILAN DN Rp 2.000.000.000. 2. PENGHASILAN DN Rp 2.000.000.000.
3. P K P Rp 3.000.000.000. 3. P K P Rp 4.000.000.000.
4. PPh TERUTANG Rp 840.000.000. 4. PPh TERUTANG Rp 1.120.000.000.
5. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI : 5. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI :
1.000.000.000. 2.000.000.000.
3.000.000.000. 4.000.000.000.
6. PPh YG HARUS BAYAR Rp 560.000.000. 6. PPh YG HARUS BAYAR Rp 560.000.000.
7. PPh Psl 25 Rp 500.000.000. 7. PPh Psl 25 Rp 500.000.000.
8. PPh Psl 29 Rp 60.000.000. 8. KURANG BAYAR Rp 60.000.000.
9. .PPh 29 Rp 60.000.000.
10. HARUS BAYAR LAGI Rp N I H I L
X 840.000.000. = Rp 280.000.000.X 840.000.000. = Rp 280.000.000. X 1.120.000.000.= 560.000.000.X 1.120.000.000.= 560.000.000.

17. DAPAT PULA TERJADI BAHWA KOREKSI FISKAL DI LN BERUPA KOREKSI YANG
MENYEBABKAN PENGHASILAN DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG TERU
TANG DI LN LEBIH KECIL DARI YANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN,
SEHINGGA PAJAK DI LN MENJADI LEBIH BAYAR.
KOREKSI FISKAL DI LN TERSEBUT AKAN MENGAKIBATKAN PPh TERUTANG
DI INDONESIA JUGA MENJADI LEBIH KECIL, SEHINGGA PPh MENJADI LEBIH
BAYAR. KELEBIHAN BAYAR PAJAK TERSEBUT DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA
WP SETELAH DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK LAIN.
CONTOH :
- PENGHASILAN LN ( MENURUT SPT ) Rp 1.000.000.000.
- PENGHASILAN DALAM NEGERI Rp 2.000.000.000.
- PENGHASILAN LN ( SETELAH DIKOREKSI DI LN ) Rp 500.000.000.
- PAJAK ATAS PENGHASILAN YG TERUTANG DI LN 40%.
- PPh Psl 25 YANG DIBAYAR Rp 500.000.000.

18. SPT (Rp) SPT PEMBETULAN(Rp)
1. PENGHASILAN LUAR
NEGERI.
2. PENGHASILAN
DALAM NEGERI.
3.PENGHASILAN KENA
PAJAK
4.PPh TERUTANG
5. KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI
1.000.000.000.X Rp
840.000.000.
3.000.000.000.
6.HARUS DIBAYAR DI
INDONSIA
7.PPh PASAL 25
8.PPh PASAL 29
1.000.000.000.
2.000.000.000.
3.000.000.000.
840.000.000.
=
280.000.000.
560.000.000.
500.000.000.
60.000.000.
1. PENGHASILAN LUAR
NEGERI
2. PENGHAISILAN
DALAM NEGERI
3. PENGHASILAN KENA
PAJAK
4. PPh TERUTANG
5. KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI
500.000.000 X Rp
700.000.000.
2.500.000.000.
6. HARUS DIBAYAR DI
INDONSIA
7. PPh PASAL 25
8. KURANG BAYAR
9. PPh PSL 29 TELAH
BAYAR
10. LEBIH BAYAR
500.000.000.
2.000.000.000.
2.500.000.000.
700.000.000.
=
140.000.000.
560.000.000.
500.000.000.
60.000.000.
60.000.000.
N I H I L