Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, dan fungsi pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung. Ada beberapa prinsip pemungutan pajak seperti keadilan, kepastian, dan kelayakan. Jenis pajak meliputi pajak langsung, tidak langsung, pusat, daerah, subjektif, dan objektif.

1. PAJAK

2. PENGERTIAN
PAJAK
Iuran yang harus
dibayar oleh wajib
pajak (masyarakat)
kepada negara
(pemerintah)
berdasarkan norma-
norma hukum dan
tidak memperoleh
balas jasa secara
langsung.

3. Sumber pendapatan
pemerintah daerah
Sumber pendapatan
pemerintah pusat
Berlaku untuk daerah
bersangkutan.
Berlaku untuk seluruh
warga negara Indonesia.
Mendapat imbalan jasa
secara langsung.
Tidak mendapat imbalan
jasa secara langsung.
Wajib bagi orang yang
menggunakan fasilitas
pemerintah daerah.
Wajib dan dapat dipaksakan
bagi seluruh warga negara
Dipungut pemerintah daerah.Dipungut pemerintah pusat.
Ditetapkan dengan peraturan
daerah.
Diatur dengan undang-
undang .
Keputusan dari pemerintah
daerah.
Keputusan/undang-undang
dari pemerintah pusat.
RETRIBUSIPAJAK

4. Dasar Pemungutan Pajak
1. UU No. 16 Tahun 2000: Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
1. UU No. 17 Tahun 2000: Pajak Penghasilan (PPh).
2. UU No. 18 Tahun 2000: PPN dan PPnBM
3. UU No. 19 Tahun 2000: Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa.
1. UU No. 20 Tahun 2000: BPHTB

5. PRINSIP-PRINSIP
PEMUNGUTAN PAJAK
Keadilan
Kepastian
Kelayakan
Ekonomi
Penghasilan
tegas
jelas
hukum
kemampuan
memberatkan
Biaya < penerimaan

6. Prinsip Keadilan
(Equity)
pajak dikenakan
secara umum dan
sesuai dengan
kemampuan wajib
pajak atau
sebanding dengan
tingkat
penghasilannya.

7. Prinsip
Kepastian
(Certainty)
Pemungutan pajak harus
dilakukan dengan
tegas,jelas, dan ada
kepastian hukum.
Hal ini dimaksudkan agar
mudah dimengerti oleh
wajib pajak dan
memudahkan
administrasi.

8. Prinsip Kecocokan/
Kelayakan
(Convience)
Pajak yang dipungut hendaknya tidak
memberatkan wajib pajak.
Artinya pemerintah harus memperhatikan
layak atau tidaknya seseorang dikenakan
pajak sehingga orang yang dikenai pajak
akan senang hati membayar pajak.

9. Prinsip Ekonomi
(Economy)
Pada saat menetapkan dan memungut pajak
harus mempertimbangkan biaya pemungutan
pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya
lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.
BIAYA PEMUNGUTAN < PENERIMAAN PAJAK

10. UNSUR-UNSUR
PAJAK
SUBJEK
PAJAK
OBJEK PAJAK
TARIF PAJAK
Orang
Badan
Sasarangaji
hadiah undian laba usaha
royalti
Progresif
Degresif
Proporsional
Tetap

11. Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan termasuk pemungut
pajak atau pemotong pajak tertentu,

12. Objek Pajak
Sesuatu yang dikenakan pajak,

13. Tarif Pajak
ketentuan besar kecilnya pajak yang
harus dibayar oleh wajib pajak
terhadap objek pajak yang menjadi
tanggungannya.

14. Tarif pajak progresif
Persentase tarif pajaknya semakin
meningkat mengikuti pertambahan
jumlah objek pajaknya.
5%
10%
15%
Rp1.000.000,00
Rp2.000.000,00
Rp3.000.000,00
1.
2.
3.
Tarif PajakPenghasilanNo.

15. Tarif pajak degresif
• Persentase tarif pajaknya semakin kecil
dengan semakin besarnya jumlah objek
pajaknya.
25%
20%
15%
10%
5%
Rp1.000.000,00
Rp2.000.000,00
Rp3.000.000,00
Rp4.000.000,00
Rp5.000.000,00
1.
2.
3.
4.
5.
Tarif PajakPenghasilanNo.

16. Tarif pajak proporsional
• Persentase tarif pajaknya tetap berapapun
jumlah objek pajaknya.
10%
10%
10%
Rp1.000.000,00
Rp2.000.000,00
Rp3.000.000,00
1.
2.
3.
Tarif PajakObjek pajakNo.

17. Tarif pajak tetap
Besaran tarif pajaknya tetap
berapapun jumlah objek pajaknya.

18. JENIS PAJAK
G
OLO
NG
AN
SIFAT
LEM
BAGA
PEM
UNGUT
Langsung
TidakLangsung
Subjektif
Objektif
Negara
Daerah

19. PAJAK LANGSUNG
Pajak yang harus ditanggung oleh wajib
pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada
orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB).

20. PAJAK TIDAK LANGSUNG
pajak yang harus dibayar pihak tertentu, tetapi
dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Biasanya dibebankan kepada harga jual
Contoh: Pajak Penjualan (PPn), Pajak PertambahanNilai
(PPN), bea impor.

21. PAJAK PUSAT
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara
Lembaga yang memungut Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan, bea cukai, pajak orang asing
pajak atas royalti dan dividen.

22. PAJAK DAERAH
Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh
pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat
I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.
Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas
air, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

23. PAJAK SUBJEKTIF
Pajak yang pemungutannya berdasarkan
diri wajib pajak,
Contoh: pajak penghasilan (PPh).

24. PAJAK OBJEKTIF
Pajak yang pemungutannya berdasarkan
objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib
pajaknya.
Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).

25. FUNGSI PAJAK
• 1. Sumber Pendapatan Negara
• 2. Pengatur Kegiatan Ekonomi
• 3. Pemerataan Pembangunan dan
Pendapatan Masyarakat
• 4. Sarana Stabilitas Ekonomi

26. SUMBER PENDAPATAN
NEGARA
Menjadi sumber pendapatan negara
yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara

27. Pengatur Kegiatan Ekonomi
Sebagai alat untuk melaksanakan
kebijakan ekonomi dan sosial

28. Pemerataan Pembangunan
dan Pendapatan Masyarakat
Pemerintah akan mengenakan pajak yang
lebih tinggi kepada warga negara yang
berpendapatan yang tinggi dan kemudian
digunakan untuk fasilitas umum yang
dirasakan oleh semua warga negara.

29. Sarana Stabilitas Ekonomi
Alat untuk menstabilkan kondisi
perekonomian