Dokumen tersebut membahas subjek dan objek pajak di Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea pemindahan hak atas tanah dan bangunan, dan bea meterai. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak, seperti perorangan, waris, perusahaan, bentuk usaha tetap. Objek pajak bervariasi untuk setiap jenis pajak.
PERBEDAAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23 Riki Ardoni
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan, dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegitan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Sedangkan PPh 23 merupakan Pajak penghasilan atas Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, berupa penghasilan modal atau yang dikenal dengan istilah capital income (dividen, bunga, royalti, dan sewa), hadiah, penghargaan, bonus dan imbalan sehubungan dengan penyerahan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (PerMenkeu No. 141/PMK.03/2015) selain yang telah dipotong PPh 21.
PERBEDAAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23 Riki Ardoni
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan, dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegitan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Sedangkan PPh 23 merupakan Pajak penghasilan atas Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, berupa penghasilan modal atau yang dikenal dengan istilah capital income (dividen, bunga, royalti, dan sewa), hadiah, penghargaan, bonus dan imbalan sehubungan dengan penyerahan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (PerMenkeu No. 141/PMK.03/2015) selain yang telah dipotong PPh 21.
2.1.1 Pengertian BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
2.2.1 Pengertian Bea Materai
"Bea Materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan."
Dengan kata lain, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
2.1.1 Pengertian BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
2.2.1 Pengertian Bea Materai
"Bea Materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan."
Dengan kata lain, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
ppt perpajakan membahas tentang apa itu perpajakan dan task bagaimana menyelesaikan perhitungan dalam perpajakan
Definisi Pajak
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :
Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga Apa Perbedaan Pajak dan Subsidi?
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Manfaat Pajak
Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat?
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa am
2. Subjek PPh
• Pengertian Subyek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak
• Ada 3 kelompok subyek PPh:
Orang pribadi dan warisan belum terbagi satu kesatauan
menggantikan yg berhak
Badan yang terdiri Perseroan terbatas, perseoan komanditer,
perseroan lainya, BUMNdan BUMD dalam bentuk apapun, FIRMA,
BUT.
BUT (Bentuk Usaha Tetap) bentuk usaha yg dilakukan pribadi yg
tdk bertempat tingal di indonesia ataupun yang sementara tinggal
di indonesia
4. Subjek PPN (Subyek Pertambahan
Nilai)
• Diberikan kepada pengusaha kena pajak (PKP)
adalah pengusaha yg melakukan penyerahan
barang kena pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan UU PPN, tidak termasuk
pengusaha kecil yg batasan ditetapkan mentri
keuangan untuk dikukuhkan menjadi PKP
5. Subjek PBB
Pengertian orang atau badan yang mempunyai
kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan
ketentuan undang-undang PBB
• Subjek BPHTP
dalam peraturan Undang-undang Nomor 20
tahun 2000 bahwa yang menjadi subjek pajak
BPHTP adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah atau bangunan
• Subjek Bea Meterai
Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1985
pajak yang dikenakan terhadap suatu dokumen
6. Objek pajak
• Objek PPH pasal 26 Undang-undang PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan
yang bersumber dari indonesia yang diterima atau diperoleh dari pajak luar negeri dan
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
• Objek PPN penyerahan kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yg ditegaskan
dalam undang-undang PPN yaitu:
Penyerahan barang kena pajak di daerah pabean olaeh pengusaha
Impor barang kena pajak
Penyerahan jasa kena pajak
Pemanfaatan barang kena pajak
Pemanfaatan jasa kena pajak
Ekspor barang kena pajak
• Objek PBB pajak yang diwajibkan untuk benda tidak bergerak bumi dan bangunan seperti:
jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, taman mewah,temapat olah raga dan fasilitas
lainya
• Objek BPHTP perolehan hak tas tanah maupun bangunan meliputi hal-hal pemindahan
hak dan pemberian hak baru seperti warisan ,hibah, hadiah dan sbgnya
• Objek Bea Meterai Ada atau tidaknya dokumen untuk pembuktian adanya perbuatan itu