Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
Mata kuliah perpajakan dengan tema tata cara keberatan dan banding.
disusun oleh: Ulfa Maulida, Sofiyanti nurul H, dan alfiatul rohmaniah
Semoga bermanfaat \^o^/
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
Mata kuliah perpajakan dengan tema tata cara keberatan dan banding.
disusun oleh: Ulfa Maulida, Sofiyanti nurul H, dan alfiatul rohmaniah
Semoga bermanfaat \^o^/
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Bab ix
1. Pengertian:
Pengawasan dalam rangka pemeriksaan pajak
guna menguji kepatuhan wajib pajak guna
memenuhi kewajiban yang diatur didalam Pasal
29 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
BAB 9 Penyelesaian Sengketa
Pajak
2. Upaya Hukum Keberatan
Ketika wajib pajak memperoleh suatu surat ketetapan pajak dan
merasa tidak puas atas ketetapan pajak dimaksud, maka wajib
pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan
Keputusan Keberatan
Sesuai pasal 26 ayat (3) UU KUP, ada 4 (empat) kemungkinan
empat keputusan yang akan diterbitkan atau dikeluarkan direktur
jenderal pajak. Keempat keputusan tersebut adalah:
a. Ditolak;
b. Diterima sebagian;
c. Diterima Seluruhnya;
d. Menambah ketetapan pajak.
5. Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan
upaya hukum luar biasa setelah ada keputusan
yang berkekuatan hukum tetap atau ada hal lain
ditentukan undang-undang
Kerancuan Hukum Peninjauan Kembali: suatu
upaya hukum terahir yang diajukan kepada
Mahkamah Agung untuk meninjau kembali
keputusan hukum lembaga peradilan
6. Proses Pemeriksaan di Pengadilan
Pajak
Pemeriksaan dengan acara biasa
Pemeriksaan dengan acara cepat
Pembuktian dan saksi
Putusan, Jangka Waktu, dan Pelaksanaan
Putusan
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)
dan Alasan Berbeda (Cuncurring Opinion)
