MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. 1
TUGAS HUKUM PAJAK
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH :
NAMA : ABDUL MUFLIHUN
NIM : D1A013005
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERIMATARAM
2014/2015

2. 2
Kata pengantar
Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul “Makalah Pajak
Bumi dan Bangunan”, yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi
kita untuk mempelajari Pajak Bumi dan Bangunan
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memoho permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat
atau menyinggung perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Matram, 29 oktober 2014
“Penulis”

3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………. 2
DAFTAR ISI……………………………………………………………………. 3
BAB I PENDAHULUAN………………………………………….. 4
A. Latar Belakang…………………………………………. 4
B. Tujuan………………………………………………….. 4
C. Rumusan Masalah……………………………………… 5
D. Manfaat………………………………………………… 5
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………. 6
A. Sejarah Pajak Bumi dan BAngunan……………………. 6
1. pada masa sebelum penjajahan……………………… 6
2. masa penjajahan……………………………………... 6
3. masa kemerdekaan…………………………………... 7
B. Objek Pajak……………………………………………... 7
C. Subjek Pajak……………………………………………. 8
1. Hak Wajib Pajak……………………………….......... 9
2. Kewajiban Wajib Pajak PBB………………………... 9
D. Pendaftara dan Pendapatan Objek PBB………………… 10
E. Cara Menghitung PBB…………………………………... 12
BAB iii PENUTUP……………………………………………………………… 14
A. Kesimpulan………………………………………............ 14
B. Saran…………………………………………….............. 15
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………… 16

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bumi yang kita pijakan ini sebenarnya merupakan hak kita tetapi kita memiiki kewajiban
tersendiri pula untuk membayar atas apa yang telah kita gunakan dipermukaan Bumi seperti
bangunan, sawah, lading dan lainnya. Sejak diberlakuknya peraturan perudang-udangan
pendaerahan PBB, Pengelolaan PBB bukan lagi jadi wewenang Kantor Pelayanan Pajak tetapi
berpindah tangan ke pemerintahan Kota/Kabupaten, jadi SPPT PBB yang kita terima akan
berbeda baik bentuk, warna dan tarif pajak serta susunannya karena menyeseuaikan dengan
peraturan dan ketentuan perundangan yang ditetapkan di wilayah Kabupaten/Kota. Jadi jangan
pernah heran jika kita memiliki banyak property da tersebar dibeberapa kota dan kita akan
menerima SPT yang bermacam warna pula karena ini bersifat regional Sebenernya peraturan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten tentang PBB umumnya mengadopsi dari
peruturan perundangan yang telah ada ( UU No 12 tahun 1984 Jo UU No 12 Tahun 1994 ) tetapi
karena kondisi, kebutuhan dan kemampuan setiap daerah berbeda maka biasanya tiap
pemerintah kota/ kabupaten akan membuat peraturan tentang PBB sesuai dengan kemampuan
dan kebutuhan.
Pembayaran PBB ini sebenarnya wajib bagi masyarakat yang memanfaatkan dan
menggunakan lahan di bumi dan bangunan, dimana besarnya pembayaran akan tergantung
kepada berapa banyak asset yang dimiliki serta berapa besar objek yang tidak kena pajak di
daerah masing-masing. Penduduk Indonesia yang masih sangat minim pengetahuan mengenai
PBB ini terkadang sering menunggak pembayaran Pajak ini sehingga ini akan berdampak
negative pula pada perkembangan ekonomi Indonesia nantinya, oleh karena itu sebagai
masyarakat yang baik kita harus mau mebayar pajak ini guna kepentingan bersama
B. Tujuan
Tujuan dari pembahasan makalah ini adalah untuk :
- Mengetahui bagaimana sejarah PBB
- Mengetahui apa saja yang menjadi objek PBB
- Mengetahui siapa saja yang membayar PBB
- Mengetahui bagaimana cara pendaftaran dan Pendataan Objek PBB
- Mengetahui berapa tarif dari PBB

5. 5
- Mengetahui apa itu NJKP,NJOP,NJOPTKP
- Mengetahui cara menghitung PBB
C. Rumusan Masaah
- Bagaimanakan sejarah PBB?
- Apa saja yang menjadi Objek PBB?
- Siapa saja yang wajib membayar PBB?
- Bagaimana cara pendaftaran dan pendataan PBB?
- Berapakah tarif PBB yang berlaku di Indonesia?
- Apa pengertian dari NJOP,NJKP,dan NJOPTKP?
- Bagaimana cara menghitung PBB terhutang?
D. Manfaat
Manfaat dari makalah ini adalah agar pembaca dapat menambah wawasan mengenai PBB
atau Pajak Bumi dan Bangunan, mengenai segala seluk beluk yang berhubungan dengan PBB
agar pembaca bisa menyadari hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak itu apa saja terhadap PBB

6. 6
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan
Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan hindu di Indonesia) rakyat sudah
mulai dibebani dengan persembahan upeti atau penyerahan wajib dalam bentuk natura kepada para
penguasa sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari
penguasa tersebut. Yang menjadi objek pemungutan pajak adalah harta berharga dari masyarakat
agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian ( R.Sa’ba n 2006 dalam Marihot 2009).
PBB merupakan jenis pajak objektif yang mulai berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Jenis pajak ini bukanlah tergolong jenis
pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak yang memiliki kesesuaian dengan PBB yang
telah lama dikenal dan dikenakan jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor Tahun
1985.
Secara umum latar belakang sejarah ke-PBB-an terbagi menjadi tiga bagian yaitu masa
sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan.
1. Pada masa sebelum penjajahan
Pada masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah dikenal sejak zaman kerajaan-
kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara dengan nama drwyahaji. Salah satu kerajaan besar di
masa lalu, Mataram, dalam sejarah disebutkan telah menerapkan tanah pertanian sebagai
objek pajak. Saat itu pajaknya dipungut berdasarkan luas tanah. Selain di Jawa, di kerajaan
Aceh dikenal pula pungutan atas tanah ladang yang dikenal dengan istilah wase tanah
disamping pungutan-pungutan lainnya.
2. Pada masa penjajahan
Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut Land Rent. Jenis
pajak ini diperkenalkan oleh Sir Stanford Rafles, seorang Gubernur Jenderal Inggris di
Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Land Rent dikenakan terhadap semua
jenis tanah produktif dan wajib pajaknya adalah desa (kepala desa) bukan perseorangan,
karena para kepala desa dianggap sebagai penyewa yang harus membayar sewa tanah.

7. 7
Besarnya tarif Land Rent bervariasi antara 20% hingga 50% dari hasil produksi pertanian
tergantung pada jenis produksinya.
Pada masa penjajahan Belanda (1816) pemungutan Land Rent tetap dipertahankan
dengan mengganti namanya menjadi Landrente dan besarnya tarif juga diubah menjadi 20%
dari produksi pertanian. Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia (1942-
1945), nama Land Rent atau Landrente diubah menjadi Land Tax.
3. Masa kemerdekan
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Land Tax atau
pajak tanah disebut dengan Pajak Bumi dan pada tahun 1951 sampai dengan 1959 nama
jawatan pengelola Pajak Bumi tersebut adalah Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia
(PTMI) yang mempunyai tugas mendaftar dan mengeluarkan surat pendaftaran sementara
bagi tanahtanah milik yang terdaftar.
B. Objek PBB
1. Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Banguan (PBB) adalah Bumi dan Bangunan
2. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan isi yang ada dibawahnya, termasuk tanah
perkarangan, sawah, ladang, empang, dan perairan dalam (Pasal 1 UU No. 12 Tahun
1994)
3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di bumi,
tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat yang diusahakan (
Pasal1 UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994).
Yang termasuk pengertian bangunan yaitu :
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik
dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan yang komplek dengan bangunan
tersebut.
b. Jalan tol
c. Kolam reang
d. Pagar rumah
e. Tempat olahraga
f. Galangan kapal
g. Tempat penampungan/kliang minyak, air dan gas,pipa minyak

8. 8
h. Serta fasilitas yang memberikan manfaat
(Penjelasan Pasal1 angka 2 UU No. 12 Tahun 1985 JO UU No. 12 Tahun 1994)
Sedangkan yang tidak termasuk objek PBB (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1994 ) yaitu ;
1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum yaitu seperti
tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya.
2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan atau pemakaman umum
3. Tanah atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat peninggalan purbakala seperti
museum
4. Tanah atau bangunan yang dgunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik
5. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah
pengembalan yang dikuasai oleh desa dan tanah negarayang belum dibebani suatu hak.
6. Bangunan yang dipergunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan
oleh menteri keuangan.
Objek pajak yang digunakan oleh negara
Yang dimaksud dengan objek paja ini adalah objek pajak yang dimiliki /dikuasai atau
digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan.
Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan,
penentuan pengenaaan pajaknya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. ( Pasal 3 angka
(2) UU No. 12 Tahun 1984 JO UU No. 12 Tahun 1994).
C. Subjek PBB
Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan
memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas
bangunan. Subjek PBB dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang beraku menjadi Wajib Pajak. Atau ringkasnya Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata :

9. 9
- mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- memiliki bangunan, dan/atau;
- menguasai bangunan, dan/atau;
- memperoleh manfaat atas bangunan.
Sebagaimana yang diatur dalam UU no 28 tahun 2009 pasal 78
1) Hak Wajib Pajak
1. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat
lain yang ditunjuk.
2. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali
SPOP pada KPP atau KP2KP.
3. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dariKPP,atau KP2KP.
4. Memperbaiki/mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian
dengan melampirkan foto kopi bukti yang sah (sertifkat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain).
5. Menunjuk orang/pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan surat kuasa
khusus bermeterai, sebagaikuasa Wajib Pajak untuk mengisi dan
menandatangani SPOP.
6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas
waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.
2) Kewajiban Wajib Pajak PBB
1. Mendaftarkan Objek Pajak dengan cara mengisi SPOP.
2. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap:
3. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi WP ke KPP Pratama atau KP2KP setempa
selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
4. Melaporkan perubahan data Objek Pajak/WP ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan
cara mengisi SPOP sebagaiperbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.

10. 10
D. Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB
1) Pendaftaran Objek dan Subjek PBB
Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir
SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan
Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP
dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :
- sket/denah objek pajak;
- fotokopi KTP dan NPWP;
- fotokopi sertifkat tanah;
- fotokopi akta jual beli;
- atau bukti pendukung lainnya.
Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat
lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet dengan mencetak langsung dari : www.pajak.go.id.
Mendaftarkkan objek PBB dengan mengisi SPOP secara jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan ke tempat yang ditunjuk yang wiayah kerjanya meliputi letak objek
PBB selambatnya 30 hari seteah diterimanya SPOP oleh subjek Pajak. . Pelaksanaan tata cara
pendaftaran objek pajak sebagaimana yang diatur oelh Menteri Keuangan. SPOP adalah sarana bagi
Wajib Pajak untuk mendaftarkan Objek PBB yang akan dipakai sebagai dara untuk menghitung PBB
yang terhutang yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah :
 Jelas, berarti penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa,
sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib
Pajak sendiri;
 Benar,berarti data yang dilaporkan harus sesuaidengan keadaan yang sebenarnya;
 Lengkap berarti seluruh bagian yang harus diisi oleh Wajib Pajak terisi semua dan
ditandatangani.
2) Pendataan PBB
Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir SPOP dan
dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
Pendataan dapat dilakukan dengan cara:
a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP:

11. 11
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak
mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.
b. Identifkasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/
peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB
tiga tahun terakhir secara lengkap.
c. Verifkasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat
menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara
lengkap.
d. Pengukuran Bidang Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan
atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP.
Pendataan objek PBB Pedesaan dan Perkotaan menggunakan formulir SPOP (Surat
Pemberitahuan Objek Pajak). SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak kemudian
disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak. Berdasarkan
SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Apabila Wajib
Pajak setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah tidak juga menyampaikan SPOP atau
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar
yang dihitung berdasarka SPOP yang disampaikan Wajib Pajak, maka Kepala Daerah dapat
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Sanksi
Barang siapa yang tidak sengaja :
1. Tidak mengembaikan SPOP kepada Direktorat Jendera Pajak
2. Menyampaikan SPOP tetapiisinya tidak benar dan tidak lengkap
Sehingga menimbukan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana sekurangnya
selama 6 bulan atau denda setingginya 2x lipat dari pajak terutang.

12. 12
E. Cara Mengitung PBB
1) Dasar Pengenaan PBB
Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta
memperhatikan :
a. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan
fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
c. nilai perolehan baru;
d. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
Meski pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalh 3 tahun sekali, namun untuk
daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan Nilai Jual Objek Pajak
cukup besar maka penetapan niai jual ditetapkan setiap sekai 1 tahun. Dalam menetapkan besarnya
NJOP Mentri Keuangan mendengar pendapat Gubernur dengan memperhatikan Self Assisment
System.
2) NJOP ( Nilai Jual Objek Pajak )
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan
harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak
Pengganti. Nilai Jual Objek Pajak ini biasanya dicari terlebih dahulu untuk menghitung PBB, dengan
cara mengalikan luas dari bangunan atau tanah dengan harga jual yang telah dibandingkan dengan
daerah tempat objek pajak berada.
3) NJKP ( Nilai Jual Kena Pajak )
Nilai jual kena pajak adalah nilai jual dari objek pajak yang telah dikurangi dengan Nilai Jual tidak
Kena Pajak dimana nilai dari NJKP itu adalah
Dasar Perhitungan PBB
Objek Pajak Persentase

13. 13
Perkebunan 40%
Kehutanan 40%
Pertambangan 40%
Objek Pajak Lain
NJOP ≥1.000.000.000 40%
NJOP < 1.000.000.000 20%
4) NJOPTKP ( Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak)
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak adalan batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena
pajak. Besarnya NJOPTKPN untuk setiap daerah Kabupaten/ Kota adalah maksimal Rp. 12.000.000
dan minima Rp. 10.000.000
5) Rumus Menghitung PBB
Rumus penghitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

14. 14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Menurut UU No 12 tahun 1985 tentang PBB dan telah diubah dengan UU No 12 th 1994
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan
atau Bangunan. Dimana yang tergolong bumi yaitu bumi, sawah, ladang, empang, perairan
dan lain sebagainya. Sedangkan yang tergolong bangunan yaitu berupa tanah atau bangunan
yang dilekatkan secara tetap di atas bumi dimana dapat dirasakan manfaatnya.
Yang menjadi objek dari PBB ini yaitu bumi dan bangunan itu sendiri seperti yang termuat
diatas. Namun tidak semua yang ada di bumi ini menjadi objek dari pengenann PBB,
diantaranya segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama seperti dalam bidang
ibadah, sosial, pemakaman yang digunakan secara bersama, tempat peninggalan purbakala
(museum), tanah atau bangunan yang digunakan diplomatik negara, tanah atau bangunan
yang digunakan untuk hutan lindung, hutan suaka alam, serta tanah atau bangunan yang
dipergunakan oleh organisasi internasioanal yang dibawah kekuasaan Menteri Keuangan.
Yang menjadi subjek dari PBB itu sendiri yaitu orang-orang memiliki tanah atau bangunan
yang dirasakan manfaatnya seperti dijadikan tempat tinggal, tempat usaha dan atau tempat
yang diusahakan, maka untuk mereka ini wajib untuk menyetorkan PBB kepada pemerintah.
Dalam PBB ini adanya pndaftaran dan pendataan dari PBB tersebut. Pendaftaran objek
PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak
yang bersangkutan dengan melaimpirkan syara-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Sedangkan dalam pendataan PBB, pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Pajak dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu
wilayah administrasi desa/kelurahan.
Pada saat akan melakukan pembayaran tentu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
sudah termuat dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai PBB tersebut, dimana dasar
dari pengenaan PBB yaitu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) dan
NJOPTKP (NilaiJual Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

15. 15
B. Saran
PBB ini sangat berguna bagi pembangunan serta melengkapi sarana dan prasarana di
Indonesia (khususnya daerah tempat tinggal kita). Oleh karena diharapkan kepada masyarakat
sekitar untuk lebih meningkatkan kesadaran serta kemauan untuk membayar PBB ini. Karena
semua ini yang akan menikmati adalah kita sendiri. Jika kesadaran masyarakat untuk
membayar PBB ini meningkat maka pembangunan atau perbaikan saranan dan prasaran yang
seharusnya diperbaiki akan berjalan dengan lancar sehingga akan tercipta pembangunan
ekonomi yang baik pula.
Dan bagi pemerintah hendaknya lebih memperluas sosialisasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya pembayaran pajak (PBB), sehingga masyarakat mempunyai motivasi
dalam pembayaran PBB ini karena dapat memperlancar pembangunan ekonomi sehingga
kemakmuran dan kesejahteran dari masyarakat akan tercipta.

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
Tanjung, Mirna.2003.Buku Ajar Perpajakan.Bagian penerbitan Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Padang:Padang.
Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pendaftaran-dan-pendataan-objek-pajak-bumi-dan-bangunan
dilihat pada tanggal 29-03-2014
http://www.piramidasoft.com/?p=432 dilihat pada tanggal 29 Maret 2014
http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb dilihat
tanggal 29 Maret 2014
http://mantri-klasir.blogspot.com/2013/01/sejarah-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb_16.html dilihat
pada tanggal 29 Maret 2014
http://become-teacher.blogspot.com/2013/06/sejarah-pajak-bumi-dan-bangunan.html dilihat pada
tanggal 29 Maret 2014
http://jojogaolsh.wordpress.com/subjek-dan-objek-pbb/ dilihat pada tanggal 29 Maret 2014
http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=568 dilihat pada tanggal 29 Maret 2014