Pengelolaan Keuangan Sederhana

1. SUMBER
PENERIMAAN
ANGGARAN
OTK.KEUANGAN XI

2. PENGERTIAN UMUM
Berdasarkan PP RI No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
1. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.
2. Pejabat pengelola keuangan daerah (PKKD) adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.
3. Bendahara umum daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.
4. Kuasa bendahara umum daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

3. PENERIMAAN
NEGARA
We are awesome!

4. 1. PENERIMAAN PAJAK
Penerimaan
perpajakan adalah
semua penerimaan
negara yang terdiri
atas pendapatan
pajak dalam negeri
dan pendapatan
pajak perdagangan
internasional.
Pendapatan pajak dalam negeri :
1. Pajak penghasilan migas
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah
3. Cukai atas barang kena pajak
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
5. Pajak penghasilan nonmigas
6. Pajak lainnya
Pajak perdagangan internasional :
1. Penerimaan bea masuk
2. Pajak ekspor

5. Pajak dalam Negeri
1. Pajak Penghasilan Migas
Perusahaan yang akan melakukan kegiatan di bidang
minyak bumi dan gas alam harus mendapat izin dari
Pertamina selaku BUMN. Melalui perjanjian dengan
Pertamina ditetapkan hak dan kewajiban tiap pihak,
seperti menyerahkan sebagian minyak dan gas alam
yang dihasilkan ke Pertamina, membayar pajak atas
penghasilan, membayar pajak bumi dan bangunan dan
pajak lainnya.
Perjanjian antara Indonesia dan perusahaan kontraktor
minyak semula dilaksanakan dalam bentuk perjanjian
kontrak kerja (contract of work), kontrak bagi hasil
(production sharing contract) dan kontrak bagi hasil yang
disempurnakan (modified production sharing contract)
yang dikenal sebagai kontrak operasi bersama (joint
operation contract) mulai berlaku sejak 1977.

6. Pajak dalam Negeri
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak
penghasilan atas barang mewah.
Pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi
penyerahan barang kena pajak ataupun pemanfaatan
jasa kena pajak.
Pengenaan pajak pertambahan nilai akan dibebankan ke
konsumen akhir.
Pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang kena
pajak yang sama dapat dilakukan berkali-kali.

7. Pajak dalam Negeri
3. Cukai atas barang kena pajak
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempunyai dan karakteristik
yag ditentukanj yng disebut barang kena cukai (BKC).
Cukai diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentan Cukai.
Barang kena cukai merupakan barang yang
pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

8. Pajak dalam Negeri
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
Pajak bumi dan bangunan (PB) adalah pajak yang
bersifat kebendaan, artinya besar pajak terutang
ditentukan oleh objek, yaitu bumi/tanah, dan /atau
bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak
ikut menentukan besarnya pajak.
PBB terbadi dalam beberapa sektor :
1. Sektor perkotaan
2. Sektor pedesaan
3. Sektor perkebunan
4. Sektor perhutanan
5. Sektor pertambangan migas
6. Sektor pertambangan umum

9. Pajak dalam Negeri
5. Pajak penghasilan nonmigas
Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang
diterima atau diperoleh wajik pajak selama tahun pajak.
Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari luar negeri, yang dibagi ke 4 kelompok
berikut :
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium,
penghasilan dari praktik dokter, notaris dll.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa aset bergerak
atau aset tidak bergerak serta bunga, dividen, sewa,
keuntungan, penjualan aset dan hak yang
dipergunakan untuk usaha dll.
4. Penghasilan lain seperti pembebasan utang, hadiah
dll.

10. Pajak dalam Negeri
6. Pajak lainnya
Penerimaan dari bea materai. Bea materai merupakan
pajak atas dokumen yang diatur dalam UU No. 13 Th
1985 tentang Bea Materai.
Dokumen yang dikenakan bea materai berbentuk :
1. Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat
dengantujuan digunakan sebagai alat pembuktian
mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang
bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) termasuk rangkapnya.
4. Surat berharga seperti wesel, promes dan askep
5. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di
pengadilan.

11. Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar.
1. Penerimaan Bea Masuk
import
2. Pajak Ekspor
eksport
Penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh para importir sehubungan dengan
kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Jadi yang menjadi objek bea masuk
adalah barangj impor. Tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri dari masuknya
barang dari luar negeri.
Penerimaan sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan atas ekspor. Tujuannya adalah
mendorong ekspor barang jadi, menciptakan lapangan kerja , mendorong industri hilir, serta
meningkatkan devisa, tujuan lainnya adalah membatasi ekspor jenis komoditi tertentu,
komoditi yang penting, maka akan dikenakan pajak ekspor yang tinggi.

12. PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima adlam bentuk
pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang
dipisahkan, pendaptan PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum.
PNBP yang diatur dalam UU NO. 20 th 1997 adalah :
1. Penerimaan sumber daya alam
2. Bagian pemerintah atas laba BUMN
3. Surplus Bank Indonesia
4. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
5. Pendapatan badan layana umum
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP)

13. 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP)
1. Penerimaan Sumber Daya Alam
Pemerintah selaku pemegang saham BUMN memperoleh imbalan.
Imbalan ini disebut Return of Equity yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap
laba bersih.
Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk BUMN diantaranya merger beberapa
BUMN yang bergerak di bidang riil maupun perbankan.
2. Bagian pemerintah atas laba BUMN
1. Penerimaan sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam
Penerimaan sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan pemerintah
dari sektor minyak bumi dan gas alam.
2. Penerimaan sumber daya alam lainnya
Penerimaan negara dari sumber daya alam lainnya adalah bagian negara dari penerimaan
sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan.

14. 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP)
3. Surplus Bank Indonesia
Pendapatan yang dipungut oleh instansi pemerintah atas produk layanan yang diberikan
kepada masyarakat. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisensi dan produktivitas.
Contoh rumah sakit dan perguruan tinggi negeri.
4. Pendapatan badan layanan umum (BLU)
Surplus Bank Indonesia merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah
dikurangi jumlah tertentu 30% untuk dana cadangan umum sebagai penambah modal
sehingga rasio jumlah modal mencapai 10% terhadap total kewajiban moneter Bank
Indonesia. Setoran surplus Bank Indonesia digunakan untuk melunasi sebagaian pokok
kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia.

15. 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP)
5. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
1. Penerimaan pajak umum
Penerimaan yang tidak berkaitan dengan tugas kementerian/lembaga.
Contohnya penjualan barang yang lebih, rusak, tidak dipakai, penerimaan sewa/jasa gedung.
2. Penerimaan yang bersifat fungsional
Penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat.
Contohnya :
 Penerimaan layanan SIM dihasilkan oleh Kepolisian RI
 Penerimaan layanan paspor dihasilakn oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
 Penerimaan uang nikah, talak, rujuk oleh Kementerian agama.

16. 3. Penerimaan HIBAH
Penerimaan pemerintah yang besal dari pemberi pihak lain,
berupa uang atau barang dari perorangan, badan hukum atau
negara di mana pemerintah tidak perlu mengembalikan atau
membayar kembali uang/barang yang diterimanya.
Hibah bersal dari dalam maupun luar negeri.
Love

17. TUGAS
1. Carilah objek pajak dari :
 Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah
 Cukai atas barang kena pajak
Ditulis di buku masing-masing, upload di-elarning.

20. That’s all. Thank you! 
Any Questions?
Jun Akizaki - http://thepopp.com.
Used Font: Aleo Family, Montserrat Family.
Icon: Font generated by flaticon.com under CC BY.
The authors are: Stephen Hutchings.