Downloaded 509 times
Uploaded byArfan Fahmi
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Dokumen ini adalah silabus pertemuan pertama mengenai hukum keuangan negara di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara oleh Dani Sugiri. Materi mencakup pengertian dan ruang lingkup keuangan negara serta siklus anggaran, termasuk penjelasan tentang pengelolaan fiskal dan kebijakan fiskal. Terdapat juga informasi mengenai pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dan aspek-aspek hukum terkait.
More Related Content
Similar to Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
- 1. HUKUM KEUANGAN NEGARA PERTEMUAN KE-1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 2. Content Perkenalan Kontrak Belajar Pengenalan Silabus Materi Pertemuan I Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 3. Dani Sugiri, SE,SST Pendidikan: UNDIP Fak. Kes. Mas, 2000-2002 STAN DIII Kebendaharaan Negara, 2002-2005 USNI S1 Akuntansi, 2006-2008 STAN DIV Akuntansi Pemerintah, 2007-2010 Hobby: Browsing dan Blogging Riwayat Pekerjaan: Staf Penyusun Anggaran pada Bagian Keuangan BPPK (2005- 2007) Yunior Consultant pada Indgaf (2007-2008) Mahasiswa Tugas Belajar DIV STAN (2007-2010) Staf Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan BPPK (2010 s.d. skrg) Staff Pengajar pada STAN (2010-skrg), ISMMED (2010-skrg) dan USNI (2008-skrg) Nomor HP: 085716948474 dan 0821 Email: danisugiri@gmail.com atau dani.sugiri@yahoo.com Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 4. Kontrak Belajar Porsi Nilai UTS 40% UAS 40% Aktivitas 20% Aktivitas Tugas PR Kehadiran: Mahasiswa datang paling lambat 5 menit setelah jam kuliah dimulai. Aktivitas di kelas Kehadiran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 5. Silabus Tengah SemesterI No Pertemua n Topik 1 I Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan Keuangan Negara Siklus Anggaran 2 II Pengertian dan istilah hukum keuangan negara dalam Undang-undang. Kronologi peraturan perundangan di bidang Keuangan Negara Dasar Hukum berlakunya Hukum Keuangan Negara Undang-undang di bidang Keuangan Negara. 3 III Pengertian Keuangan Negara Pengertian Perusahaan Milik Negara/Daerah Pengertian APBN Pengertian Penerimaan, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pengertian Tahun Anggaran. Pengertian surplus penerimaan. 4 IV Fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan atas Pengelolaan keuangan Negara Pengertian kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara Pengertian kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah Hukum kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan tujuan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 6. No Pertemua n Topik 5 V Pengertian Kebijakan Anggaran/ Kebijakan Fiskal Fungsi, asas-asas, Prinsip-prinsip dan Klasifikasi Anggaran Penyusunan, perencanaan dan penetapan APBN (Sispena, RKP, RKA-KL) Kebijakan APBN (Unifed Budget) dan Pilar2 lainnya 6 VI Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah/Undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah Macam-macam sumber dana APBD. Pengertian pemberian Pinjaman dan / hibah serta Penerusan Pinjaman. 7 VII Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening KUN atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara. Asas-asas Umum Perbendaharaan Negara. Pengertian Pejabat Perbendaharaan. Pengertian Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Pengertian Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran. 8 VII Pengertian dan dasar hukum Pelaksanaan Anggaran. Pengertian dan aspek hukum Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengertian dan dasar hukum Pengelolaan Uang. Pengertian Pengelolaan Piutang dan Utang. Pengertian Pengelolaan Investasi. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 7. A. PENGERTIAN DANRUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA 1 PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA KEUANGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS DAN SEMPIT 2 3 PENDEKATAN KEUANGAN NEGARA 4 RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 8. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA Secara umum Keuangan Negara adalah semua hal yang bertalian dengan masalah penerimaan dan pengeluaran dari suatu negara. Pada umumnya studi keuangan negara membatasi hanya pada penerimaan dan pengeluaran yang ada pada anggaran pemerintah (pusat dan daerah) dan pengaruh-pengaruhnya. Aspek-aspek lain yang juga merupakan bidang studi keuangan negara adalah regulasi ekonomi oleh cabang pemerintahan yudikatif, pengelolaan perusahaan negara, dan pengaturan kebijakan moneter - (Musgrave (1989)). Keuangan Negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuantujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja – (Suparmoko (1992)). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 9. Semua hakdan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut – (Pasal XX, UU No. 17 Tahun 2003) Pada akhirnya, Keuangan Negara pada dasarnya berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran negara beserta segala sebab dan akibat dari penerimaan dan pengeluaran tersebut dalam bentuk hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan barang. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 10. KEUANGAN NEGARA DALAMARTI SEMPIT DAN LUAS Secara substantif, Keuangan Negara dalam arti sempit adalah hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing. Secara substantif, Keuangan Negara dalam arti luas mencakup: 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara; 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; 3. Keuangan negara pada BUMN/BUMD. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 11. PENDEKATAN KEUANGAN NEGARA 1. Pendekatan Obyek. KN meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Pendekatan Subyek. KN meliputi seluruh obyek sebagaimana yang tersebut di atas (pada poin 1) yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. 3. Pendekatan Proses. KN mencakup seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas (pada poin 1.) mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. 4. Pendekatan Tujuan. KN meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas (pada poin 1.) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 12. RUANG LINGKUP KEUANGANNEGARA Pasal 2 UU 17/2003 1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara; 5. Penerimaan Daerah; 6. Pengeluaran Daerah; 7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; 8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 13. BIDANG RUANG LINGKUPKEUANGAN NEGARA PENGELOLAAN FISKAL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN BIDANG PENGELOLAAN MONETER Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal Fungsi penganggaran Fungsi administrasi perpajakan Fungsi Administrasi Kepabeanan Fungsi Perbendaharaan Fungsi Pengawasan Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 14. Kekuasaan Pengelolaan KeuanganNegara Presiden memegang kekuasaan umum keuangan negara. Pengelolaan fiskal dan wakil wakil pemerintah dlm pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan, dikuasakan kpd Menteri Keuangan; Penggunaan anggaran/barang dikuasakan kpd menteri/pimpinan lembaga; Pengelolaan keuangan daerah, termasuk kekayaan daerah yg dipisahkan diserahkan kpd Kepala Daerah; Kekuasaan umum presiden tdk termasuk bidang moneter, yang diatur dalam UU tersendiri. 14 Copyrights @ Hekinus Manao
- 15. Siklus Anggaran Siklus anggaran (budget cyclus) adalah suatu masa peredaran atau perputaran dari suatu anggaran, yaitu mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaan dan perhitungannya. Menurut Harjono Sumosudirdjo : Budget cyclus tidak lain ialah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan anggaran oleh Pemerintah 2. Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang 3. Pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah 4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran 5. Pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang.
- 16. Siklus Anggaran Fiscalplanning & management External audit & external review Transaction accounting, recording and reporting Budget preparation & enactment Budget execution revenue raising, expenditure, loans
- 17. Sekolah Tinggi AkuntansiNegara Dani Sugiri, SE, SST
- 18. Siklus Anggaran diIndonesia Siklus ANGGARAN (APBN) terdiri dari: 1. Perencanaan dan Penganggaran 2. Penetapan Anggaran 3. Pelaksanaan Anggaran 4. Pemeriksaan Anggaran 5. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 19. Sekolah Tinggi AkuntansiNegara Dani Sugiri, SE, SST
- 20. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGANNEGARA Perencanaan Jk Pendek/ Kebijakan Fiskal Penetapan Anggaran Pelaksanaan & Pertang.jawaban Anggaran Bappenas kemkeu Kemkeu BPK Perencanaan Jangka Pendek -Renja K/L -RKP Nasional Penyusunan dan Pengesahan APBN/APBD -APBN - Rincian APBN Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban APBN/APBD -Dok. Pelaks. APBN -- LK Pusat Perencanaan Jk Panjang & Menengah Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah RPJP dan RPJM Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Laporan Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan -Renja SKPD -RKP-D -APBD - Penjabaran APBD -Dok. Pelaks. APBD -- LK Daerah RPJP-D dan RPJM-D Laporan Hasil Pemeriksaan UU No.25/2004 UU No.17/2003 UU No.1/2004 UU No.15/2004 Antara Lain : UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004
- 21. tamam_khaulani@yahoo.com Sekolah TinggiAkuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST
- 22. Pendelegasian Kewenangan dalamPengelolaan Keuangan Presiden (sebagai CEO) Kepala KPPN (selaku Kuasa CFO) Kepala Kantor (selaku Kuasa COO) Menteri Keuangan (sebagai CFO) Menteri Teknis (sebagai COO) Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program Pendelegasian kewenangan perbendaharaan Tujuan Pemisahan: 1. membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab 2. Menegaskan terlaksananya mekanisme checks and balances 3. dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
- 23. KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN/BELANJA Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer) PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis Pengguna Anggaran/Barang Menteri Keuangan Selaku BUN PEMBUATAN KOMITMEN
- 24. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif PEMBUATAN KOMIITMEN PENGUJIAN Pengujian : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Doelmatigheid SPM Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel PENGUJIAN Pengujian : • Substansial : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid • Formal CHEQUE ?