Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
2. INTRODUCTION
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.
Peternakan sarang burung walet adalah industri yang istimewa dan sangat penting
untuk beberapa orang seluruh Indonesia terutama Hulu Sungai Utara.
Walet adalah salah satu jenis burung yang sangat istimewa. Liur burung walet atau
sering disebut sarang burung walet sangat berharga mahal.
3. NAMA OBJEK, SUBJEK DAN
WAJIB PAJAK
• Dengan nama pajak pengambilan Sarang Burung Walet dipungut pajak atas
pengambilan sarang burung walet.
• Objek Pajak adalah setiap sarang burung walet yang terdapat pada bangunan-
bangunan milik swasta maupun di alam / bangunan milik pemerintah / daerah dan
atau penguasaan Badan Usaha Milik Negara / Daerah;
• Subjek Pajak adalah setiap orang atau badan usaha / badan hukum yang
mengusahakan sarang burung walet;
• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan
atau penjualan sarang burung walet.
4. DASAR PENGENAAN PUNGUTAN
DAN TARIF PAJAK
Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet.
Nilai jual dihitung dengan cara mengalikan hasil produksi dengan harga pasar / harga
standar yang berlaku.
Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
• Sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari hasil bruto untuk setiap kali
pengambilan bagi sarang burung walet yang diusahakan pada bangunan alam
/pemerintah / daerah dan atau dalam pengusahaan badan usaha milik negara /
daerah.
• Sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari hasil bruto untuk satu kali pengambilan
bagi sarang burung walet yang diusahakan pada bangunan-bangunan swasta.
5. PENGUKUHAN WAJIB PAJAK
• Wajib Pajak, wajib mendaftarkan usahanya kepada dinas dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya
untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
• Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya, Kepala Dinas menetapkan
secara jabatan.
• Tata cara pendaftaran dan pengukuhan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK
• Wilayah pemungutan pajak yang terutang meliputi seluruh wilayah daerah.
• Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar
pengenaan
7. MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
• Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun
takwim.
• Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan sarang
burung walet dan atau penjualan hasil usaha sarang burung walet.
• Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
• SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuasanya.
• SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
• Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
8. TATA CARA PEMBAYARAN
• Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.
• Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.
• Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau dibayar lunas.
• Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhipersyaratan yang ditentukan.
9. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
• Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
• Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yangterutang.
• Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk.
• Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis,
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
• Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu)
hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
10. PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah secara
tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak harus sudah memberikan keputusan.
11. PERIZINAN
Setiap pengusaha / pemilik Sarang Burung Walet diwajibkan memiliki surat izin Bupati.
Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah atau unit kerja
lain yang ditunjuk oleh Bupati.
Tata cara memperoleh surat izin yang diatur oleh Bupati.
Bupati dapat menghentikan kegiatan pengusahaan Sarang Burung Walet apabila :
a) Tidak memiliki surat izin yang berlaku sesuai dengan ketentuan;
b) Tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya;
c) Tidak memberikan data dengan benar;
d) Pelanggaran lainnya.
12. PENERAPAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET
• Sistem pemungutan atas pajak sarang burung walet adalah self assessment
system sehingga pengusaha sarang burung walet melaporkan sendiri pajak yang
terutang dalam masa terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet. Dimana
rumus untuk menghitung pajak yang terutang atas sarang burung walet adalah:
Pajak sarang burung walet
• = Tarif x Dasar pengenaan pajak
• = 20% x nilai jual sarang burung walet
13. CONTOH SOAL
Diketahui, seorang pengusaha sarang burung walet (budidaya rumahan)
mengambil dan menjual sarang burung walet jenis sriti sebanyak 3 kilogram
dimana harga pasaran atas sarang burung walet adalah Rp 1.750.000.
Maka besarnya pajak yang terutang = tarif pajak x nilai jual sarang burung
walet
Nilai jual sarang burung walet = volume x harga dasar
= 3 x Rp 1.750.000
= Rp 5.250.000
Pajak yang terutang = 20% x Rp 5.250.000
= Rp 1.050.000,-