Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self assessment system dimana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri berdasarkan peraturan perpajakan. Sistem ini mencakup unsur-unsur pajak seperti subjek, wajib pajak, dan objek pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Dana Desa dan prioritas penggunaannya. Dana Desa bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas dilakukan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Desa
Dokumen tersebut membahas tentang rekonsiliasi bank yang merupakan proses penyesuaian saldo antara catatan bank dengan catatan perusahaan untuk mendapatkan saldo kas yang benar. Dokumen tersebut memberikan contoh kasus rekonsiliasi bank pada suatu perusahaan beserta penjelasan mengenai penyebab perbedaan saldo antara catatan bank dan perusahaan.
Jenis-jenis administrasi dan pelaporan keuangan yang dilakukan di TPK meliputi buku kas umum dan khusus, buku material, rencana penggunaan dana, dan laporan penggunaan dana. Administrasi proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di TPK mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pemantauan. TPK wajib menyimpan seluruh dokumen PNPM Mandiri Perdesaan."
Dokumen tersebut membahas tentang Dana Desa dan prioritas penggunaannya. Dana Desa bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas dilakukan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Desa
Dokumen tersebut membahas tentang rekonsiliasi bank yang merupakan proses penyesuaian saldo antara catatan bank dengan catatan perusahaan untuk mendapatkan saldo kas yang benar. Dokumen tersebut memberikan contoh kasus rekonsiliasi bank pada suatu perusahaan beserta penjelasan mengenai penyebab perbedaan saldo antara catatan bank dan perusahaan.
Jenis-jenis administrasi dan pelaporan keuangan yang dilakukan di TPK meliputi buku kas umum dan khusus, buku material, rencana penggunaan dana, dan laporan penggunaan dana. Administrasi proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di TPK mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pemantauan. TPK wajib menyimpan seluruh dokumen PNPM Mandiri Perdesaan."
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga reformasi pajak tahun 1983 beserta perubahannya. Sistem perpajakan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan undang-undang untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat.
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
Dokumen tersebut membahas perbedaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perkembangan ekonomi. Juga membahas alasan mengapa suatu wilayah harus direncanakan dan komponen-komponen perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, dan strategi. Termasuk contoh studi kelayakan investasi pembangunan pasar dan dokumen-dokumen perencanaan yang perlu disusun berdasarkan UU."
Pedoman alokasi dana desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Besaran alokasi ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan faktor kesetaraan dan keadilan dengan melihat data sosial ekonomi setiap desa. Contoh perhitungan menunjukkan bagaimana besaran alokasi ditentukan untuk suatu desa.
Dokumen ini berisi petunjuk kerja untuk menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang PT Jayatama dengan metode FIFO. Terdapat informasi tentang profil perusahaan, kebijakan akuntansi, daftar akun, saldo awal, dan transaksi yang harus diinput ke dalam buku-buku akuntansi. Tugas yang diberikan adalah menginput semua transaksi ke dalam jurnal dan buku besar sesuai dengan petunjuk kerja.
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...Pekerja Sosial Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, mencakup ketentuan umum, data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Data profil tersebut digunakan untuk mengetahui potensi dan perkembangan desa/kelurahan secara akurat dan komprehensif dalam rangka perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja p
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah pembukuan bendahara, yang mencakup: (1) pendahuluan tentang dasar hukum, definisi, tugas dan manfaat pembukuan bendahara, (2) pokok pengaturan seperti hubungan bendahara dengan pengguna anggaran dan bendahara umum negara, penatausahaan kas, dan pembukuan, (3) pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Masalah pembangunan ekonomi di indonesiaamel shifa
Dokumen tersebut membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakmerataan pembangunan, serta upaya-upaya pemerintah untuk mengatasinya seperti program KB, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan pemerataan pembangunan.
Dokumen tersebut berisi jawaban-jawaban mengenai soal-soal pajak yang meliputi pengertian, fungsi, jenis, dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Beberapa poin kunci yang dijelaskan adalah perbedaan antara pajak dan retribusi, karakteristik pajak, tujuan pemungutan pajak, dan contoh-contoh pajak serta retribusi.
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga reformasi pajak tahun 1983 beserta perubahannya. Sistem perpajakan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan undang-undang untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat.
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
Dokumen tersebut membahas perbedaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perkembangan ekonomi. Juga membahas alasan mengapa suatu wilayah harus direncanakan dan komponen-komponen perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, dan strategi. Termasuk contoh studi kelayakan investasi pembangunan pasar dan dokumen-dokumen perencanaan yang perlu disusun berdasarkan UU."
Pedoman alokasi dana desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Besaran alokasi ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan faktor kesetaraan dan keadilan dengan melihat data sosial ekonomi setiap desa. Contoh perhitungan menunjukkan bagaimana besaran alokasi ditentukan untuk suatu desa.
Dokumen ini berisi petunjuk kerja untuk menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang PT Jayatama dengan metode FIFO. Terdapat informasi tentang profil perusahaan, kebijakan akuntansi, daftar akun, saldo awal, dan transaksi yang harus diinput ke dalam buku-buku akuntansi. Tugas yang diberikan adalah menginput semua transaksi ke dalam jurnal dan buku besar sesuai dengan petunjuk kerja.
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...Pekerja Sosial Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, mencakup ketentuan umum, data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Data profil tersebut digunakan untuk mengetahui potensi dan perkembangan desa/kelurahan secara akurat dan komprehensif dalam rangka perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja p
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah pembukuan bendahara, yang mencakup: (1) pendahuluan tentang dasar hukum, definisi, tugas dan manfaat pembukuan bendahara, (2) pokok pengaturan seperti hubungan bendahara dengan pengguna anggaran dan bendahara umum negara, penatausahaan kas, dan pembukuan, (3) pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Masalah pembangunan ekonomi di indonesiaamel shifa
Dokumen tersebut membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakmerataan pembangunan, serta upaya-upaya pemerintah untuk mengatasinya seperti program KB, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan pemerataan pembangunan.
Dokumen tersebut berisi jawaban-jawaban mengenai soal-soal pajak yang meliputi pengertian, fungsi, jenis, dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Beberapa poin kunci yang dijelaskan adalah perbedaan antara pajak dan retribusi, karakteristik pajak, tujuan pemungutan pajak, dan contoh-contoh pajak serta retribusi.
Kebijakan fiskal bertujuan mencapai stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan serta pemerataan pendapatan melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta perpajakan.
Kelompok 3 membahas pengertian pajak penghasilan secara umum dan PPH pasal 25. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh WP selama tahun berjalan sebagai angsuran dari pajak terutang untuk satu tahun pajak, yang besarnya ditentukan berdasarkan p
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk definisi angkatan kerja dan tenaga kerja, jenis-jenis pengangguran beserta penyebabnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan seperti peningkatan pendidikan dan hukum ketenagakerjaan, serta penetapan upah minimum provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2012-2013 yang mengalami kenaikan rata-rata 18%.
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan di Indonesia, termasuk pengertian pajak, unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak seperti PBB dan PPH, serta undang-undang yang mengatur sistem perpajakan."
Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
Bendahara memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pemungutan pajak. Bendahara berwenang memungut beberapa jenis pajak negara seperti PPh, PPN, PBB, dan beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan reklame. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU dan sistem yang sederhana agar tidak mengganggu perekonomian serta dapat dilakukan secara ef
Pendapatan negara dan hibah berasal dari berbagai sumber seperti pajak, sumber daya alam, dan hibah dari pihak lain. Penerimaan negara terdiri atas penerimaan perpajakan dan non-perpajakan, dengan pajak menjadi kontributor terbesar. Penerimaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro dan kebijakan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, dan fungsi pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung. Ada beberapa prinsip pemungutan pajak seperti keadilan, kepastian, dan kelayakan. Jenis pajak meliputi pajak langsung, tidak langsung, pusat, daerah, subjektif, dan objektif.
Sistem perpajakan Indonesia mengatur perhitungan dan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Terdapat tiga cara pemungutan pajak yang pernah diterapkan yaitu official assessment system, semi self assessment system beserta withholding system, dan saat ini full self assessment system dimana wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal pemerintah dan pajak. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi ekonomi melalui penerimaan dan pengeluaran negara, serta mendefinisikan pajak sebagai uang yang dibayarkan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Dokumen tersebut juga menjelaskan jen
• Jelaskan masalah peluang pasar dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran?
• Langkah-langkah apa yang harus anda lakukan untuk mengetahui ada tidaknya peluang pasar?
• Suatu hal yang dapat membantu dalam menilai peluang pasar adalah informasi. Informasi apa yang dapat membantu anda dalam pengambilan keputusan?
• Cobalah buat daftar harga-harga kebutuhan pokok di 5 lokasi pasar yang berbeda dan buat daftar table harga?
LAPORAN PRAKTIKUM PERMASALAHAN USAHA AGRIBISNIS PEMBUATAN PAKAN ALTERNATIF A...dewi inne kumalasari
Laporan ini membahas tentang praktikum pembuatan pakan alternatif berupa bioplus untuk ternak. Bioplus dibuat dengan mencampur bahan organik dan mikroba yang diinokulasi ke dalam jerami padi. Proses pembuatan meliputi penimbunan jerami, penambahan bahan organik dan mikroba, serta fermentasi selama 21 hari. Hasilnya berupa pakan berkualitas dengan kandungan protein dan serat yang lebih baik dibanding jerami mentah.
MAKALAH PERMASALAHAN USAHA AGRIBISNIS MENGATASI PERMASALAHAN PAKAN DI INDONES...dewi inne kumalasari
Makalah ini membahas cara mengatasi permasalahan ketersediaan pakan di Indonesia dengan melihat potensi sumber daya alam di Jawa Timur. Beberapa alternatif bahan pakan yang dibahas antara lain onggok dan tepung kulit kakao yang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui proses fermentasi untuk meningkatkan kandungan protein dan menurunkan serat kasar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak.
Peluang pasar yang didasarkan atas norma sosial budaya di jawa timurdewi inne kumalasari
Dokumen tersebut membahas dua tradisi budaya di Ngawi, Jawa Timur yaitu Ganti Langse di Srigati dan Keduk Beji di Desa Tawun. Kedua tradisi tersebut dilakukan sesuai aturan dan dipercaya dapat membawa berkah, seperti kesehatan dan kesuburan. Dokumen juga menyarankan untuk membudidayakan ternak ayam kampung di Ngawi untuk melestarikan budaya setempat.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai dasar tertib hukum dan ketentuan hukum tertinggi karena memuat empat syarat adanya tertib hukum dan pokok-pokok kaidah fundamental seperti dasar negara Pancasila serta pengakuan kemerdekaan dan tujuan negara.
ada pengenalan mengenai pertolongan pertama yang terdiri dari pengertian pp penolong pertama,klasifikasi pelaku pp, kewajiban pelaku pp,apd, serta kasus umum yang sering terjadi di lapangan beserta penanganan nya
Pembukaan UUD 1945 menetapkan empat syarat adanya tertib hukum di Indonesia, yaitu adanya kesatuan penguasa, asas kerohanian Pancasila, kesatuan daerah seluruh Indonesia, dan kesatuan waktu sejak kemerdekaan. Pembukaan ini juga menjelaskan latar belakang kemerdekaan Indonesia serta tujuan pembentukan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas akulturasi antara budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya pada bidang seni bangunan, seni rupa, pertunjukan, sastra, sistem kepercayaan, pemerintahan, dan arsitektur. Masuknya budaya Hindu-Buddha diolah sesuai budaya lokal sehingga terbentuk perpaduan budaya baru di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas perkembangan penyebaran agama Islam di Nusantara melalui berbagai strategi, mulai dari pedagang, perkawinan, pendidikan, politik, seni budaya, tasawuf, hingga peran para wali. Islam masuk ke berbagai wilayah di Nusantara dan berkembang dengan cepat karena diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.
Laporan hasil kegiatan fisika upaya penanggulangan global warmingdewi inne kumalasari
Laporan ini membahas upaya penanggulangan global warming melalui kegiatan daur ulang sampah plastik. Meliputi tujuan kegiatan daur ulang, landasan teori global warming, langkah pembuatan tas dan sapu dari sampah plastik, analisis pengaruh daur ulang terhadap perlambatan global warming, serta kesimpulan bahwa daur ulang dapat memperlambat proses global warming meski memiliki beberapa kelemahan yang perlu diantisipasi.
Dokumen ini membahas tentang Islam pada masa modern dari tahun 1800 hingga sekarang, mencakup peristiwa penting seperti munculnya gerakan pembaharuan, kemerdekaan negara-negara Islam, dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam modern. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab dan dampak perkembangan Islam pada masa modern, serta solusi dan hikmah yang dapat diambil.
Film "Jokowi" menceritakan kisah hidup Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dari masa kecil hingga menjadi pemimpin, melalui perjuangannya mengatasi berbagai rintangan untuk meraih cita-cita. Film ini menawarkan pesan inspiratif bahwa dengan kerja keras dan doa, impian akan terwujud.
This recount text summarizes the life events of B.J Habibie, the third president of Indonesia. It describes that he was born in 1936 in Parepare, South Sulawesi. It then discusses his education in Indonesia and Germany where he received an engineering degree. In 1962, he married Hasri Ainun and they settled in Germany. The text recounts his career working for various engineering firms in Germany and developing theories. In 1974, Suharto requested that Habibie return to Indonesia to help develop the country. It outlines his various leadership roles until becoming vice president in 1998 and then president. The summary concludes by mentioning he wrote a book about Indonesia's transition to democracy.
Dokumen tersebut membahas akulturasi antara budaya Indonesia dengan Hindu-Buddha pada berbagai aspek seperti seni, sistem kepercayaan, dan sistem pemerintahan. Unsur-unsur budaya asing tersebut diolah sesuai konteks Indonesia tanpa menghilangkan identitas asli.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
4. • Apakah pengertian pajak?
• Apakah pemerintah juga memungut
iuran dari masyarakat selain pajak?
• Apa perbedaan pajak dengan pungutan
resmi lainnya?
5. 1. Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H.,
• PAJAK ADALAH
• iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal balik
(kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum dan surplusnya
digunakan untuk “public saving” yang
merupakan sumber utama untuk membiayai
“public investment’.
6. 2. Ray M. Sommer
• PAJAK ADALAH
• pengalihan sumber-sumber dari sektor
swasta ke sektor pemerintah, yang wajib
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang
telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa
mendapatkan imbalan yang langsung,
sehingga daripadanya pemerintah dapat
melaksanakan tugasnya untuk mencapai
tujuan ekonomi dan sosial.
7. 3. MENURUT UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN INDONESIA, YANG
TELAH DISEMPURNAKAN MENJADI UU NO. 16 TAHUN 2000
• PAJAK ADALAH
• iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak
berdasarkan norma-norma hukum untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif
guna meningkatkan kesejahteraan umum
yang balas jasanya tidak diterima secara
langsung.
8. ADAPUN CIRI-CIRI PAJAK SEBAGAI BERIKUT.
1. Iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat
wajib pajak.
2. Iuran wajib yang ditetapkan dengan norma-norma
atau aturan hukum.
3. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan
umum.
4. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
5. Balas jasanya tidak diterima secara langsung.
9. RETRIBUSI
• merupakan pungutan yang dikenakan
kepada masyarakat yang menggunakan
fasilitas yang disediakan negara.
• Pungutan tentang restribusi diatur melalui
UU No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi.
10. BEBERAPA PUNGUTAN RESMI LAINNYA YANG MERUPAKAN
SUMBER PENDAPATAN NEGARA SELAIN PAJAK ADALAH
SEBAGAI BERIKUT.
• 1. CUKAI ADALAH
• pungutan yang ditetapkan pemerintah
berdasarkan peraturan pemerintah atas
barang-barang tertentu dengan tujuan
membatasi konsumsi atas barang tersebut.
• Barang yang dikenai cukai misalnya rokok
dan parfum.
11. • 2. Bea ekspor dan bea impor adalah
pungutan yang dibebankan pada barang-barang
tertentu yang akan diekspor atau
diimpor saat barang-barang tersebut melalui
daerah tertentu.
12. • 3. Retribusi adalah
• pungutan oleh negara karena negara
telah memberikan pelayanan pada
masyarakat.
• Misalnya, retribusi parkir, rekening air
dan listrik.
13. • 4. Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda)
adalah iuran yang ditarik oleh negara
untuk pembangunan dan perbaikan
sarana dan prasarana umum.
14. • 5. Sumbangan, misalnya Sumbangan
Wajib dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ) yang dibayar setiap tahun
sambil memperbarui STNK.
15. PERBEDAAN PAJAK DAN PUNGUTAN
RESMI LAINNYA
PAJAK
1. Dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak menerima imbalan jasa
secara langsung dari
pemerintah.
3. Dihitung sendiri oleh wajib
pajak.
4. Dipungut secara paksa.
5. Jatuh tempo pembayaran
sesuai tahun fiskal.
6. Sanksi hukumnya ditentukan
dalam undang-undang.
PUNGUTAN RESMI LAINNYA
1. Dipungut berdasarkan
Peraturan Pemerintah,
Menteri, atau Kepala Daerah.
2. Menerima imbalan jasa secara
langsung dari pemerintah.
3. Dihitung oleh pemerintah.
4. Dipungut sesuai kebijakan
pemerintah.
5. Pembayaran dilakukan sesuai
dengan pemakaian.
6. Sanksi hukumnya sesuai
kebijakan pemerintah.
17. 1. SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA
• Dengan pembayaran pajak, negara
akan memiliki dana yang cukup untuk
melakukan penyelenggaraan
pemerintahan dan melakukan
pembangunan.
18. 2. SEBAGAI ALAT PEMERATAAN EKONOMI
• Melalui pajak, pemerintah dapat
melakukan subsidi kepada rakyat-rakyat
kecil.
19. 3. SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN EKONOMI
• Melalui pajak, pemerintah dapat
mengatur kegiatan konsumsi,
distribusi, produksi, ekspor, dan
impor.
20. 4. SEBAGAI ALAT STABILITAS PEREKONOMIAN
• Dengan pajak, pemerintah dapat
mendorong pertumbuhan industri baru
dengan cara menurunkan atau
membesarkan pajak bagi industri-industri
yang langka, tetapi banyak
dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat
menjaga stabilitas ekonomi.
21. BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENGATUR KEGIATAN EKONOMI MELALUI PAJAK
DAPAT DILAKUKAN:
• 1. Menaikkan pajak impor dan
membebaskan pajak ekspor dengan
tujuan melindungi dan
meningkatkan daya saing produksi
dalam negeri.
22. • 2. Melakukan pungutan pajak
penghasilan atas golongan yang
berpenghasilan tinggi untuk
meningkatkan keadilan sosial dengan
jalan pemerataan pendapatan.
23. • 3. Memungut tarif pajak rendah
bagi perusahaan yang baru berdiri
dan industri kecil untuk
meningkatkan kemampuan
memperluas usaha, dan menyerap
tenaga kerja.
25. DASAR PEMUNGUTAN PAJAK
1. UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
2. Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia,
yaitu
a. UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.
b. UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
c. UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM).
d. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).
e. UU No. 24 tahun 2000 tentang Bea Materai.
f. UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).
27. 1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung
• a. Pajak langsung, misalnya Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB).
• b. Pajak tidak langsung, misalnya Pajak
Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Bea Materai, Cukai, Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPn-BM).
28. 2. Berdasarkan Pihak yang Memungut
• a. Pajak negara, misalnya Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak
Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Bea Materai, Cukai, Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPn-BM).
• b. Pajak daerah, misalnya retribusi parkir, pajak
tontonan, pajak reklame, retribusi terminal.
29. 3. Berdasarkan Sifatnya
• a. Pajak objektif, misalnya Pajak
Penghasilan (PPh).
• b. Pajak subjektif, misalnya Pajak
Bumi Bangunan (PBB), Pajak
Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPn-BM).
30. 1. PAJAK NEGARA (PAJAK PUSAT)
• PAJAK NEGARA (PAJAK PUSAT) ADALAH
• pajak yang dipungut dan dilakukan oleh
pemerintah pusat.
• Yang termasuk pajak negara adalah pajak
penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai
(PPN), pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM), bea materai (BM), pajak ekspor,
dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
31. 2. PAJAK DAERAH
• PAJAK DAERAH ADALAH
• pajak yang dikelola oleh pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Hasil pemungutan pajak ini digunakan
untuk membiayai pembangunan daerah
dan pengeluaran rutin daerah yang
bersangkutan.
32. YANG TERMASUK PAJAK DAERAH SEBAGAI
BERIKUT.
• a. Dipungut pemerintah provinsi, yaitu
pajak kendaraan bermotor dan kendaraan
di atas air.
• b. Dipungut pemerintah kabupaten/kota,
yaitu pajak reklame, pajak tontonan,
hiburan, hotel, pajak restoran, pajak rumah,
radio, televisi, dan pajak penerangan jalan.
33. 1. Pajak langsung
• PAJAK LANGSUNG ADALAH
• pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak
dan tidak dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain.
• Yang termasuk pajak langsung adalah pajak
pendapatan dan pajak bumi dan
bangunan.
34. 2. Pajak tidak langsung
• PAJAK TIDAK LANGSUNG ADALAH
• pajak yang dipungut dari pihak tertentu,
namun dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
• Yang termasuk pajak tidak langsung adalah
pajak penjualan, pajak penjualan impor, bea
materai, bea lelang, pajak ekspor, cukai, dan
PPN.
35. D. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
• SISTEM PERPAJAKAN ADALAH
• cara-cara yang digunakan oleh suatu negara
dalam melaksanakan pemungutan pajak
kepada masyarakat.
• Untuk dapat melaksanakan sistem
perpajakan dengan baik, ada beberapa hal
yang perlu diketahui yang berhubungan
dengan pajak, antara lain sebagai berikut.
36. 1. Kriteria Pemungutan Pajak
a. Distribusi beban pajak harus adil,
artinya setiap orang harus
menanggung beban pajak sesuai
dengan kemampuannya yang wajar.
37. b. Beban pajak harus lebih seminimal
mungkin, artinya beban pajak tidak
boleh memberatkan wajib pajak,
sehingga menghambat usahanya.
38. c. Pajak harus dapat memperbaiki
ketidakefisienan, artinya dengan
adanya beban pajak, wajib pajak
terdorong untuk bekerja secara
efisien.
39. d. Pajak harus mampu melakukan
stabilisasi dan pertumbuhan
ekonomi, artinya dengan
diterapkannya pajak, ekonomi
nasional dapat stabil dan
berkembang dengan baik.
40. e. Sistem pajak harus dimengerti oleh
wajib pajak artinya sistem pajak
jangan sampai mempersulit wajib
pajak dalam membayarnya.
41. f. Biaya administrasi dan biaya
pelaksanaannya haruslah sesedikit
mungkin, artinya jangan sampai
biaya operasional pajak melebihi
besarnya pajak yang diterima.
42. g. Memiliki kepastian, artinya sistem
pajak harus dapat menjamin
tentang cara, prosedur, dan jumlah
pajak yang harus dibayar oleh wajib
pajak.
43. h. Dapat dilaksanakan, artinya sistem
pajak harus mudah, sederhana, dan
dapat dilaksanakan oleh instansi
pemungut pajak.
44. • i. Dapat diterima, artinya wajib
pajak dapat menerima kewajiban
membayar pajak dengan penuh
kesadaran.
46. • 1. Bahwa pemungutan pajak merupakan
perwujudan dari pengabdian kewajiban
dan peran serta wajib pajak untuk
secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan
yang diperlukan guna membiayai
pembangunan nasional.
47. • 2. Bahwa tanggung jawab atas
kewajiban pelaksanaan pajak sebagai
pencerminan kewajiban di bidang
perpajakan berada pada anggota
masyarakat wajib pajak sendiri.
48. • 3. Bahwa anggota masyarakat wajib
pajak diberi kepercayaan untuk
kegotong-royongan nasional melalui
sistem menghitung dan membayar
sendiri (self assesment system)
pajak terutang kepada negara.
50. a. SUBJEK PAJAK
• yaitu orang/badan yang
menurut undang undang
dibebani pajak.
51. b. WAJIB PAJAK
• yaitu orang/badan yang menurut
undang-undang diharuskan melakukan
tindakan-tindakan perpajakan seperti
mencari/mendapatkan nomor pokok
wajib pajak (NPWP) di kantor Dirjen
Pajak, menghitung besarnya pajak, dan
menyetorkan pajak ke kas negara.
52. c. OBJEK PAJAK
• yaitu benda/barang atau sesuatu
yang menjadi sasaran pajak.
Contoh: rumah, penghasilan, mobil,
dan lainlain.
53. d. TARIF PAJAK
• adalah dasar pengenaan besarnya
pajak yang harus dibayar subjek pajak
terhadap objek pajak yang menjadi
tanggungannya. Tarif pajak pada
umumnya dinyatakakan dengan
persentase.
54. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAPAT
DILAKUKAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT.
• 1. OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM ADALAH
• sistem pemungutan pajak yang perhitungannya
dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Wajib
pajak hanya menerima hasil perhitungan dan
penetapan pajaknya, kemudian membayarnya
kepada kantor pajak. Sistem ini pernah
dilaksanakan di Indonesia sampai tahun 1967.
55. • 2. SELF ASSESMENT SYSTEM ADALAH
• sistem pemungutan pajak yang
perhitungannya dilakukan sendiri oleh wajib
pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk
menghitung dan menetapkan pajaknya
kemudian membayarnya kepada kantor
pajak. Sistem ini dilaksanakan di Indonesia
sejak tahun 1983 sampai sekarang.
56. • 3. WITH HOLDING SYSTEM ADALAH
• sistem pemungutan pajak yang
perhitungannya dilakukan dan
ditetapkan oleh pihak ketiga. Sistem
ini pernah dilaksanakan di Indonesia
tahun 1968-1983.
57. • MENURUT BESAR KECILNYA PAJAK
YANG HARUS DIBAYAR, TARIF PAJAK
DIHITUNG DENGAN SISTEM:
58. 1) Proporsional
• Tarif pajak yang persentasenya tetap/sama untuk
setiap jenis objek pajak. Di mana makin besar
pendapatan yang diterima oleh seorang wajib
pajak, maka makin besar pula pajak yang
seharusnya dibayarkan.
• Misalnya tarif pajak pertambahan nilai (PPN)
sebesar 5 %, jika dasar pengenaan pajak sebesar
Rp4.000.000,00, maka besar pajak PPN =
Rp200.000,00, dan jika dasar pengenaan pajak
sebesar Rp8.000.000,00, maka besar pajak PPN =
Rp400.000,00.
59. 2) Progresif
• Tarif pajak yang persentasenya makin besar jika
objek pajak bertambah. Di mana jika makin besar
pendapatan yang diperoleh wajib pajak, maka
makin besar pula persentase pajak yang harus
dibayar.
• Misalnya dasar pengenaan pajak Rp8.000.000,00
sebesar 5 %, maka jumlah pajak yang harus dibayar
adalah 5 % dari Rp8.000.000,00 = Rp400.000,00. Jika
dasar pengenaan pajak menjadi Rp16.000.000,00
(meningkat 2 X semula), maka pajak yang semula 5
% mengalami peningkatan tarif menjadi 10 %
sehingga besar pajak yang harus dibayar adalah 10
% X Rp16.000.000,00 = Rp1.600.000,00 dan
seterusnya.
60. 3) Degresif
• Tarif pajak yang makin rendah jika objek pajaknya
bertambah. Jika makin tingi penghasilan wajib pajak,
maka pajak yang harus dibayar justru makin rendah.
• Misalnya dasar pengenaan pajak sebesar
Rp8.000.000,00 tarif pajaknya 20 % = Rp1.600.000,00
maka jika dasar pengenaan pajak sebesar
Rp16.000.000,00 (meningkat 2 X semula) tarif pajak
dikurangi 5 %, jadi besar pajak yang dibayar = 15 % X
Rp16.000.000,00 = Rp2.400.000,00 tetapi jika dasar
pengenaan pajak sebesar Rp24.000.000,00 (3 X
semula), maka besarnya pajak adalah 10 % dari
Rp24.000.000,00 = Rp2.400.000,00, dan jika
penghasilannya Rp32.000.000,00, maka pajak yang
dikenakan hanya 5 % X Rp32.000.000,00 =
Rp1.600.000,00.
62. a. Pajak Penghasilan ( PPh )
• 1) Pengertian Pajak penghasilan adalah
• pajak yang dikenakan pada subjek pajak
untuk setiap objek pajak yang
diterimanya
63. • 2) Dasar
• Dasar pungutan pajak penghasilan
adalah UU No. 17 Tahun 2000 yang
berisi tentang subjek pajak, objek
pajak, penghasilan kena pajak (PKP),
dan tarif pajak.
64. • 3) Subjek
• SUBJEK PAJAK PENGHASILAN, ADALAH
• orang atau badan yang dikenai pajak
sesuai dengan ketentuan.
65. SUBJEK PAJAK MELIPUTI :
a) Orang pribadi atau warisan yang belum dibagi.
b) Badan, seperti Perseroan Terbatas (PT), CV,
Firma, BUMN, Koperasi, Yayasan.
c) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu tempat
menjalankan usaha secara teratur yang
didirikan oleh badan / perusahaan di luar
negeri.
66. • 4) Objek
• Objek pajak penghasilan adalah
setiap penghasilan yang diterima
oleh subjek pajak, misalnya gaji,
honorarium, komisi, bonus, bunga,
pensiun, hadiah dari undian, laba
usaha.
67. • 5) Penghasilan Kena Pajak (PKP)
• Penghasilan Kena Pajak (PKP)
adalah penghasilan yang akan
diperhitungkan besar pajaknya yang
terlebih dahulu dikurangi dengan
penghasilan tidak kena pajak
(PTKP).
68. ADAPUN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA
PAJAK (PKTP) PERTAHUN MENURUT UU NO. 17
TAHUN 2000 ADALAH:
a) Untuk wajib pajak orang pribadi adalah
Rp2.880.000,00.
b) Tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah
adalah Rp1.440.000,00.
c) Tambahan untuk suami istri yang berpenghasilan
adalah Rp2.880.000,00.
d) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
(ayah, ibu, anak sekandung) semenda (mertua, anak
tiri) serta anak angkat yang menjadi tanggungan
sepenuhnya bagi wajib pajak paling banyak 3 (tiga)
orang untuk sekeluarga sebesar Rp1.440.000,00.
69. Untuk tarif bagi wajib pajak pribadi
dalam negeri adalah sebagai berikut :
a) Penghasilan sampai Rp25.000.000,00 pajak
sebesar 5 %.
b) Di atas Rp25.000.000,00 sampai dengan
Rp50.000.000,00 tarif pajak sebesar 10%.
c) Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan
Rp100.000.000,00 tarif pajak sebesar 15 %.
d) Di atas Rp100.000.000,00 sampai
Rp200.000.000,00 tarif pajak sebesar 25 % .
e) Penghasilan di atas Rp200.000.000,00 tarif pajak
sebesar 35 %.
70. Untuk tarif pajak terhadap wajib pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha
tetap adalah sebagai berikut:
a) Pendapatan sampai dengan
Rp50.000.000,00 tarif pajak PPh = 10 %.
b) Pendapatan di atas Rp50.000.000,00
sampai dengan Rp100.000.000,00 tarif
pajak 15 %.
c) Pendapatan di atas Rp100.000.000,00 tarif
pajak sebesar 30 %.
71. 6) Cara menghitung besar pajak
penghasilan
• Misalnya Pak Edo sebagai seorang manajer
di sebuah perusahaan multinasional
memperoleh gaji sebesar Rp11.000.000,00
setiap bulan. Ia telah menikah dan memiliki
seorang anak, maka besarnya pajak PPh
(pajak penghasilan) Pak Edo adalah:
72. • a) Penghasilan per bulan sebelum kena
pajak = Rp11.000.000,00.
73. • b) Penghasilan per tahun sebelum kena
pajak = 12 X Rp11.000.000,00 =
Rp132.000.000,00
74. • c) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) :
– wajib pajak sebesar Rp2.880.000,00;
– wajib pajak kawin Rp1.440.000,00;
– anak Rp1.440.000,00;
• Jadi, jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) =
Rp5.760.000,00, maka penghasilan yang kena pajak
(PKP) adalah = Rp132.000.000,00 – Rp5.760.000,00
= Rp126.240.000,00
75. • d) PPh dalam 1 tahun =
• 15 % X Rp100.000.000,00 = Rp15.000.000,00
• 25 % X Rp126.240.000,00 = Rp6.560.000,00
• – Jadi, jumlah PPh per tahun = Rp(15.000.000,00 +
6.560.000,00) = Rp21.560.000,00
• – Jumlah pajak PPh per bulan = Rp21.560.000,00 :
12 = Rp1.796.666,67 (pembulatan)
• Dengan demikian, gaji bersih yang diterima Pak
Edo setiap bulannya adalah Rp11.000.000,00 –
Rp1.796.666,67 = Rp9.203.333,33
76. b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• 1) Pengertian
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
pajak yang dikenakan pada subjek pajak
atau kepemilikan tanah beserta
bangunan yang berdiri di atasnya.
77. • 2) Dasar
• Dasar pungutan pajak PBB UU No. 12
Tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun
1994.
78. • 3) Objek
• Objek pajak PBB adalah bumi dan
bangunan. Adapun yang termasuk bumi
antara lain kebun, pekarangan, sawah,
dan yang termasuk bangunan antara
lain rumah, kolam renang, galangan
kapal, kilang minyak, jalan tol,pagar
mewah, jalan lingkungan.
79. Dokumen dengan bea materai Rp 3.000,00
dan Rp 6.000,00
DOKUMEN
1. Surat perjanjian dan surat lainnya (surat
kuasa, surat hibah) yang dibuat dengan
tujuan digunakan sebagai alat
pembuktian mengenai perbuatan
kenyataan atau keadaan yang bersifat
perdata.
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
3. Akta-akta yang dibuat PPAT dan
rangkapannya.
TARIF
• Rp 6.000,00
• Rp 6.000,00
• Rp 6.000,00
80. • 4. Surat yang memuat jumlah uang lebih
dari Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah).
• a. yang menyebutkan penerimaan uang,
• b. yang menyatakan pembukuan utang
atau penyimpanan uang dalam
rekening bank,
• c. yang berisi pemberitahuan saldo
rekening bank,
• d. yang berisi pengakuan bahwa utang
seluruhnya atau sebagian telah
dilunasi atau diperhitungkan.
• Rp 6.000,00
81. • 5. Surat-surat berharga seperti wesel,
promes, aksep, efek yang nilai
nominalnya lebih dari Rp
1.000.000,00.
• Jika harga nominalnya tidak lebih dari
Rp 250.000,00 tidak terutang bea
materai.
• Jika nilai nominalnya lebih dari Rp
250.000,00, tetapi tidak lebih dari Rp
1.000.000,00.
• Rp 6.000,00
• Rp 3.000,00
82. • 6. Dokumen yang akan digunakan
sebagai alat pembuktian di muka
pengadilan. Surat biasa dan surat
kerumahtanggaan.
• 7. Cek dan bilyet giro (tanpa batas
pengenaan besarnya harga
nominalnya). Kecuali cek dan bilyet
giro yang kurang dari Rp 250.000,00
tidak terutang materai.
• Rp 6.000,00
• Rp 3.000,00