Hukum Pajak Dasar1. Asas keadilan dalam pemungutan pajak terdiri dari dua asas, yaitu:- Asas keadilan horizontal, yang mana wajib pajak yang berada dalam kondisi sama harus diperlakukan sama dalam hal pengenaan dan besarnya pajak. - Asas keadilan vertikal, yang mana wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak berbeda harus diperlakukan berbeda pula se
•Download as PPT, PDF•
1 like•3,617 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, cara pemungutan pajak, dan tarif pajak.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Hukum Pajak Dasar1. Asas keadilan dalam pemungutan pajak terdiri dari dua asas, yaitu:- Asas keadilan horizontal, yang mana wajib pajak yang berada dalam kondisi sama harus diperlakukan sama dalam hal pengenaan dan besarnya pajak. - Asas keadilan vertikal, yang mana wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak berbeda harus diperlakukan berbeda pula se
Similar to Hukum Pajak Dasar1. Asas keadilan dalam pemungutan pajak terdiri dari dua asas, yaitu:- Asas keadilan horizontal, yang mana wajib pajak yang berada dalam kondisi sama harus diperlakukan sama dalam hal pengenaan dan besarnya pajak. - Asas keadilan vertikal, yang mana wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak berbeda harus diperlakukan berbeda pula se (20)
More from Iqmal Muttaqin
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Hukum Pajak Dasar1. Asas keadilan dalam pemungutan pajak terdiri dari dua asas, yaitu:- Asas keadilan horizontal, yang mana wajib pajak yang berada dalam kondisi sama harus diperlakukan sama dalam hal pengenaan dan besarnya pajak. - Asas keadilan vertikal, yang mana wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak berbeda harus diperlakukan berbeda pula se
- 1. PAJAK DAN HUKUM PAJAK BAB II
- 2. Pengertian Hukum Pajak Hukum Pajak Hukum Fiskal keseluruhan dari peraturan- peraturan yang menjadi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara merupakan bagian dari Hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan- badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak) memuat pula unsur- unsur hukum tata negara dan hukum pidana
- 3. Definisi Pajak Prof. Dr. P.J.A. Andriani Prof. Dr. M.H. Smeets Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran kepada wajib negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan pajak adalah pretasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
- 4. Ciri-ciri Pajak • Pajak dipungut (berdasarkanundang-undang serta aturan pelaksanaannya) • Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah • Pajak dipungut oleh negara • Pajak di peruntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah • Pajak dapat sebagai fungsi mengatur
- 5. FUNGSI PAJAK • Fungsi Penerimaan (Budgetair)→sumber dana APBN • Fungsi Mengatur (Regulator) →alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi • Fungsi Redistribusi →unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat • Fungsi Demokrasi → sistem gotong – royong
- 6. Perbedaan Pajak Dengan Jenis Pungutan Lainnya Pajak vs Retribusi PAJAK RETRIBUSI • ketiadaan kontrapretasi langsung bagi pembayar pajak • unsur paksaan bersifat pidana dan administratif • memiliki kontrapretasi langsung • unsur paksaan bersifat ekonomis Pajak vs Sumbangan PAJAK SUMBANGAN • terdapat unsur paksaan • penerima manfaat tidak dapat dikenali dengan jelas • tidak terdapat unsur paksaan • penerima manfaat dapat dikenali dengan jelas
- 7. Emosional Wajib Pajak Perlawanan Pasif hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara Perlawanan Aktif • Penghindaran diri dari pajak • Pengelakan/penyelundupan pajak • Melalaikan pajak
- 8. Asas-azas dalam Pemungutan Pajak • Equality → Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata • Certainty → Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang • Convenience → Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak • Economy → biaya pemungutan dan pemenuhan biaya kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin • Asas Keadilan - Benefit Principle & Ability Principle - Keadilan Horizontal & Keadilan Vertikal
- 9. Teori Yang Mendasari Pemungutan Pajak • Teori Asuransi • Teori Kepentingan • Teori Gaya Pikul • Teori Bakti • Teori Asas Daya Beli Selain falsafah hukum, pemungutan pajak juga harus memerhatikan asas yuridis. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- 10. Pembagian Hukum Pajak • Hukum Pajak Materiil → memuat norma – norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak) dan yang dikenakan pajak (subjek pajak) • Hukum Pajak Formal → memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.
- 11. Penafsiran Hukum Pajak Kesulitan Penafsiran Hukum Pajak Metode Interpretasi Hukum Pajak: • Metode intrepertasi yang bertumpu pada teks peraturan atau legalitas hukum (Rechmatighned) • Metode intrepertasi yang bertumpu pada tujuan atas asaz kemanusiaan (Doelmatigheid)
- 12. Jenis Dan Pembagian Pajak Menurut Golongan • Pajak Langsung • Pajak Tidak Langsung Menurut Sifatnya • Pajak Subjektif • Pajak Objektif Menurut Pemungutnya • Pajak Pusat • Pajak Daerah
- 13. Struktur Pajak di Indonesia Pembagian Pajak Pajak Pusat Pajak Daerah Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Bea & Cukai Pemerintah Provinsi Pemenrintah Kabupaten / Kota Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Bea Materai Bea Masuk Cukai Pajak kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di atas air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak Hotel Pajak Resotoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 14. Cara Pemungutan Pajak STELSEL PAJAK • Stelsel Nyata (riil stelsel) → Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata • Stelsel Anggapan (fictive stelsel) → Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang • Stelsel Campuran → kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya
- 15. Cara Pemungutan Pajak SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK Official Assessment System • Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiscus • Wajib Pajak bersifat pasif • Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus Self Assesment System • Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak Withholding System • Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga
- 16. Cara Pemungutan Pajak ASAS PEMUNGUTAN PAJAK • Asas tempat tinggal • Asas kebangsaan • Asas sumber
- 17. Tarif Pajak Berdasarkan Luasannya • Tarif Marginal → untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak • Tarif Efektif → berlaku harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu Berdasarkan Strukturnya • Tarif Pajak Proporsional/Sebanding • Tarif Pajak Progresif • Tarif Pajak Degresif • Tarif Pajak Tetap
- 18. TERIMA KASIH
- 19. TUGAS 1 1. Pemungutan Pajak dapat tercapai apabila asas-asas pemungutan pajak selalu dipegang teguh. Salah satu asas pemungutan pajak ialah asas keadilan. Jelaskan tentang asas keadilan pemungutan pajak! 2. Tidak semua masyarakat mampu menafsirkan hukum pajak. Mengapa? Dan bagaimana cara mengatasi kesulitan penafsiran tersebut?