Dokumen ini membahas hak dan kewajiban wajib pajak, fiskus, dan pihak ketiga menurut undang-undang perpajakan di Indonesia. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari fiskus, mengajukan keberatan atau banding, serta mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan. Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk mendaftar, menyampaikan SPT,

1. BAB 14 Hak dan Kewajiban
Wajib Pajak maupun Fiskus

2. Sekilas Pengertian Hak dan
Kewajiban Pajak
 Menyebutkan bahawa kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh masyarakat
untuk membayar pajak. Apabila
masyarakat tidak melaksanakan,
pemerintah bisa memaksa.
Sedangkan hak tidak ada unsur
pemaksaan yang dilakukan pihak lain

3.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus
 Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
 Hak untuk memperpanjang waktupenyampaian (SPT)
 Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
 Hak mengajukan keberatan
 Hak mengajukan banding
 Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak
 Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak
 Hak meminta keterangan koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak
 Hak memberikan alasan tambahan
 Hak mengajukan gugatan
 Hak untuk menunda penagihan pajak
 Hak memperoleh imbalan bunga
 Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
 Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan
 Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)
 Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
 Hak memperoleh fasilitas perpajakan
 Hak untuk melakukan pengreditan pajak masukan terhadap keluaran
Hak wajib Pajak dalam Undang-
udang perpajakan

4. Kewajiban Wajib Pajak
 Kewajiban untuk mendaftarkan diri
 Kewajiban mengisi dan
menyampaikan surat pemberitahuan
(SPT)
 Kewajiban membayar atau menyetor
pajak
 Kewajiban membuat pembukuan atau
pencatatan
 Kewajiban mentaati pemeriksan pajak

5. Hak Fiskus
 Hak menerbitkan NPWP dan Nomor
pokok pengusaha kena pajak secara
jabatan
 Hak pnerbitan surat ketetapan pajak
 Hak melakukan pemeriksaan dan
penyegelan
 Hak menghapuskan atau mengurangi
sanksi administrasi
 Hak melakukan pencegahan

6. Kewajiban Fiskus
 Kewajiban membina wajib pajak
 Kewajiban menerbitkan surat
ketetapan pajak lebih bayar
 Kewajiban merahasiakan data wajib
pajak
 Kewajiban melaksankan putusan

7. Kewajiban Pihak Ketiga
 Selain ditegaskan adanya
keseimbangan antara hak dan
kewajibanwajib pajak serta fiskus,
undang-undang juga menegaskan
adanya kewajiban dari pihak ketiga
yang patut dipatuha yang ketentuanya
pasal 35 Undang-undang KUHP