Download to read offline
Uploaded bynatal kristiono
Bab vi
Bab VI membahas berbagai jenis penafsiran dalam hukum pajak, yaitu penafsiran historis, sosiologis, sistematik, otentik, tata bahasa, dan analogis. Setiap jenis penafsiran memiliki cara dan pendekatan yang berbeda dalam memahami ketentuan undang-undang. Penafsiran yang tepat penting untuk menghindari salah pengertian di masyarakat.
Lawâ—¦
Bab vi
- 1. BAB VI Penafsiran dalamHukuk Pajak
- 2. Penafsiran Hist0ris Penafsiran istorisadalah penafsiran atas suatu undang-undang melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang. Untuk dapat memahami penafsiran historis yang demikian, tentu hanya dapat diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya undang-undang. Misalnya dokumen rapat antaraprmerintah dan DPR.
- 3. Penafsiran Sosiologis penafsiran sosiologisadalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dalam perkembangan kehidupan masyarakat.
- 4. Penafsiran Sistematik Penafsiran sistematikadalah penafsiran atas ketentuan dalam undang-undang dengan mengaitkan dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dari undang-undang lainya. Karena undang-undang terdiri atas pasal- pasal,sehingga membentuk suatu siatem sistem yang saling berhubungan.
- 5. Penafsiran Otentik Penafsiran Otentikadalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan pada undang-undang tersebut. Biasanya dalam suatu undang-undang terdapat sebuah pasal mengenai ketentuan umum yang isinya menjelaskan arti atau maksud dengan ketentuan yang telah diatur.
- 6. Penafsiran Tata Bahasa Penafsirantata bahasa adalah penafsiran atas suatu kententuan dalam undang-undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang diosusun oleh pembuat undang-undang. Inilah pentingnya pembuatan undang-undang untuk memilik kata-kata dalam menyusun kalimat menjadi suatu aturan agar tidak menimbulkan salah pengertian mnagi masyarakat yang membacanya.
- 7. Penafsiran Anologis Penafsiran anoogisadalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak tidak tercantum dalam suatu ketentuan jadi termasuk berdasarkan analog yang dibuat.