Kelompok terdiri dari 3 siswi yaitu Grace, Nadya, dan Yemima. Materi membahas tentang perpajakan dimana dijelaskan tentang tujuan pembelajaran, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, dan contoh perhitungan PPh dan PBB. [/ringkasan]
Makalah Pajak Pertambahan Nilai untuk mata kuliah Hukum Tata Keuangan Negara
DINI AUDI (4201314051)
Politeknik Negeri Pontianak
Semester 3
Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Tahun ajaran 2014/2015
Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
Makalah Pajak Pertambahan Nilai untuk mata kuliah Hukum Tata Keuangan Negara
DINI AUDI (4201314051)
Politeknik Negeri Pontianak
Semester 3
Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Tahun ajaran 2014/2015
Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga barang-barang, baik harga untuk satu macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau bulanan.
Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani.
Sub Bab :
1. Jumlah Uang Beredar
2. Uang Inti
3. Money Multiplier
4. JUB dan Monetery Base
5. Kebijakan Moneter
6. Instrumen Kebijakan Moneter
7. Efektifitas Kebijakan Moneter
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...enggar fajri hasti
Perpajakan Indonesia, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan unadang-undang ,sehingga dapat dipaksaka ,dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
3. Tujuan Pembelajaran
1. Mendeskripsikan fungsi pajak dalam
perekonomian nasional
2. mendeskripsikan permintaan dan penawaran
serta terbentuknya harga pasar
4. C. Perpajakan
Pemerintah sebenarnya merupakan rumah
tangga besar yang anggota keluarga nya
yaitu seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah
juga melakukan pengeluaran-pengeluaran
untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.
Untuk itu, pemerintah harus memiliki
pendapatan. Salah satu sumbernya adalah
pajak.
5. Pernyataan-Pernyataan Umum Yang
Berkaitan Dengan Pajak
Siapakah yang membayar
pajak?
Kepada siapa dan dimana pajak
dibayarkan?
Bagaimanakah sifat
pembayaran pajak?
Sukarela/Wajib?
Adakah aturan-aturan/ketentuan
pembayaran pajak?
Ketika membayar pajak, adakah
imbalan langsung dari
pemerintah?
Setiap orang, baik WNI dan WNA
yang memenuhi syarat, wajib
membayar pajak
Pajak dibayar di kantor dinas
pajak daerah setempat
Pembayaran pajak bersifat wajib
Setiap pemungutan pajak selalu
diatur dalam Undang-Undang
Perpajakan
Tidak ada imbalan langsung
yang diterima oleh wajib pajak
atas pajak yang dibayarkan.
Pertanyaan-Pertanyaan Jawaban
6. Undang-Undang Yang Mengatur
Perpajakan
UU No. 16 Tahun 2000
tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 Tahun 2000
Tentang Pajak Penghasilan
(PPh) yang disesuaikan
dengan Peraturan Dirjen
Pajak No. KEP-139/PJ./2005.
UU No. 18 Tahun 2000
Tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Barang Mewah
(PPn-BM)
UU No. 12 Tahun 1994
Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan telah
diubah dengan UU nomor 20
tahun 2000
UU No. 13 Tahun 1985
tentang Bea Materai, yang
peraturan pelaksanaannya
diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 1995
dan terakhir diubah dengan
PP no. 24 Tahun 2000
8. Retribusi adalah pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah kepada
masyarakat karena menggunakan
fasilitas negara. Contoh, ketika
temanmu pergi ke tempat hiburan,
sebelum masuk diharuskan
membayar tiket masuk. Hasil
penjualan tiket tersebut menjadi
pendapatan pemerintah daerah.
RETRIBU
SI
9. Pajak Retribusi
1. Subjek pajak tidak menerima
balas jasa secara langsung dari
pemerintah
1. Subjek retribusi menerima
balas jasa langsung atas
pungutan yang dibayarnya
2. Objek pajak adalah setiap
warga negara yang berketetapan
2. Objek retribusi adalah mereka
yang menggunakan fasilitas
negara.
3. Besarnya pajak dihitung sendiri
oleh wajib pajak sesuai peraturan
3. Besarnya pungutan retribusi
diatur oleh pemerintah.
4. Dipungut oleh pemerintah pusat 4. Dipungut oleh pemerintah
daerah
Perbedaan Pajak dengan Retribusi
10. Cukai adalah pungutan negara
yang dikenakan terhadap barang-
barang terntentu yang ditetapkan
oleh pemerintah berdasarkan UU
No. 11 Tahun 1995 tentang cukai.
Penarikan cukai dilakukan oleh
direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Contoh, tembakau dan minuman
keras.
CUKAI
11. Bea masuk adalah pungutan
negara yang dikenakan terhadap
barang-barang yang didatangkan
dari luar negeri (barang impor). Bea
masuk diatur oleh UU No. 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan. Seperti
halnya cukai,penarikan bea masuk
dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
BEA
MASUK
12. 2. Fungsi Pajak
Pajak yang dibayarkan oleh
setiap wajib pajak kepada
negara sangat berarti dalam
pelaksanaan pembangunan.
Pajak berfungsi sebagai
berikut.
(click here)
13. Fungsi anggaran (budgeter) artinya dengan
pemungutan pajak,pemerintah dapat mengisi kas
negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
Fungsi mengatur (regulasi) adalah pajak digunakan
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh,
pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang
mewah.
Fungsi memeratakan pendapatan (distribusi) adalah
selain untuk mengisi kas negara, pajak berfungsi
sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat. Bagi
orang kaya dikenai pajak yang tinggi, sedangkan bagi
orang miskin bila perlu tidak dikenai pajak.
14. 3. Unsur-Unsur Pajak
Dalam setiap jenis pajak
terdapat 3 unsur
penting,yakni subjek
pajak,objek pajak,dan tarif
pajak
15. a. Subjek Pajak
Pajak yang dipungut oleh pemerintah, dan
bayar oleh para pembayar pajak, disebut wajib
pajak.
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal dan
berpenghasilan di Indonesia, termasuk ahli
waris yang menerima warisan.
2. Badan Usaha, seperti Firma, CV,
PT,Koperasi,dan Yayasan yang didirikan dan
berpenghasilan di Indonesia, termasuk
bentuk usaha tetap milik WNI yang ada di
dalam maupun di luar negri, meski dalam
waktu kurang dari 12 bulan.
16. B. Objek Pajak
Penghasilan dalam
bentuk gaji / upah
Hadiah dari undian
atau penghargaan
Laba usaha
Bunga uang / modal
Keuntungan karena
perubahan kurs
valuta (mata uang)
Dividen
(pendapatan dari
pemilikan saham)
Royalti (pendapatan
dari menulis buku,
menciptakan
lagu/seni,dll)
Hasil sewa atas
penggunaan harta
17. C. Tarif Pajak
Dasar pengenaan besarnya pajak yang
harus dibayar subjek pajak terhadap
objek pajak menjadi tanggungannya
disebut tarif pajak.
Penetapan tarif pajak bisa dilakukan
dengan proporsional, progresif, dan
degresif
18. Tarif Proporsional Tarif Progresif Tarif Degresif
Apabila pemerintah
menetapkan tarif
pajak (presentase)
yang sama
terhadap semua
dasar pajak
(kecil,sedang,besar
)
Apabila makin
besar dasar pajak
semakin besar pula
presentase tarif
pajaknya.
Tarif yang terjadi
apabila presentase
tarifnya semakin
kecil jika dasar
pajaknya lebih
besar. Semakin
tinggi penghasilan
wajib pajak justru
semakin kecil
presentase tarif
pajak yang
dibebankan
kepadanya
19. 4. Jenis – Jenis Pajak
A. Pajak Berdasarkan Sifat / Golongan
Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung
Pajak yang dipungut
secara periodik dan
secara yuridis beban
pajaknya harus dipikul
oleh subjek yang
ditentukan peraturan
perundang-undangan.
Pajak tidak langsung
adalah pajak yang
dipungut secara
insidensial dan secara
yuridis beban pajaknya
bisa dialihkan kepada
pihak lain.
20. B. Pajak Berdasarkan Wewenang
Pemungut
Pajak Pusat Pajak Daerah
Pajak yang dipungut
pemerintah pusat. Hasil
pungutan pajak digunakan
untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah pusat. Contoh,
Pajak Penghasilan (PPh)
dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
Pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah. Hasil
pungutan pajak daerah
digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah daerah. Contoh,
pajak reklame, pajak
hiburan, dan pajak
kendaraan bermotor
21. C. Pajak Berdasarkan
Sasarannya
Pajak Subjektif Pajak Objektif
Pajak yang dalam
pelaksanaannya
memperhatikan
keadaan/kemampuan wajib
pajak. Contoh, pajak
penghasilan atau
pendapatan.
Pajak yang dalam
pelaksanaannya
berdasarkan nilai
kebendaan /manfaatnya
tanpa memperhatikan
kemampuan wajib pajak.
Contohnya,PBB,PPN,dan
Pajak Penjualan barang
mewah (PPn-BM)
22. 5. Menghitung PPh dan PBB
A. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan adalah pajak
atas penghasilan yang dikenakan
terhadap subjek pajak dalam tahun
pajak.
23. Pajak Bumi dan Bangunan
adalah pajak yang
dikenakan subjek pajak
atas kepemilikkan tanah
beserta bangunan yang
berdiri di atasnya. PBB
adalah pajak yang
bersifat kebendaan.
B.PajakBumidanBangun
(PBB)
24. 1. Dasar Pemungutan Pajak
Pemungutan PBB diatur berdasarkan UU No.
12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan
bangunan sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 12 Tahun 1994.
2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan
yang secara nyata memperoleh manfaat dari
bumi dan bangunan yang dimilikinya tersebut.
25. D. Permintaan, Penawaran, dan
Harga Pasar.
1. Permintaan (demand)
Permintaan muncul dari adanya keinginan
pembeli
untuk membeli. Permintaan barang “X”
muncul karena adanya keinginan
pembeli untuk membeli barang “X”
tersebut. Umumnya pembeli
mengkhendaki harga murah agar terjadi
penghematan uang.
26. 2. Penawaran (supply)
Penawaran muncul dari perilaku
produsen / penjual untuk menjual
barangnya. Biasanya,
produsen/perjualan menginginkan
harga yang tinggi agar memperoleh
keuntungan yang besar
27. 3. Harga Pasar (Harga
Keseimbangan)
Harga pasar terjadi karena adanya
kesepakatan harga antara penjual
dan pembeli. Kesepakatan harga itu
disebut harga pasar. Atau, harga
pasar terjadi karena adanya
keseimbangan harga antara harga
penjual dan harga pembeli
28. Selain harga pasar, ada berbagai
macam harga, yaitu
Harga penjual,
harga yang
ditetapkan penjual,
biasanya cenderung
tinggi.
Harga pembeli,
harga yang
ditetapkan pembeli,
biasanya cenderung
rendah
Harga eceran tertinggi, yaitu
harga yang ditetapkan
pemerintah thdp suatu jenis
barang tertentu dan
masyarakat tidak boleh
menaikkan harganya.
Harga eceran terendah, yaitu
harga yang ditetapkan
pemerintah terhadap suatu
jenis barang dan masyarakat
tidak boleh menurunkannya
31. a. Pajak Pusat dan
Pajak Daerah
1. Berdasarkan wewenang
pemungut, pajak terbagi
atas :
b. Pajak Langsung
dan Pajak Tidak
Langsung
c. Pajak Subjektif
dan Pajak Objektif d. Tarif Pajak
34. 2. Salah satu undang-undang yang
mengatur perpajakan adalah :
a.UU No. 19 Tahun 1990
b.UU No. 25 Tahun 2003
c.UU No. 12 Tahun 1994
d.UU No. 10 Tahun 1999
36. a. Subjek pajak, objek pajak, dan tarif
pajak
b. Pajak pusat dan pajak daerah
c. Pajak subjektif dan pajak objektif
d. Tarif proposional dan tarif degresif
3. Dibawah ini, mana saja yang
termasuk unsur-unsur pajak?
38. a. Warga Negara Asing saja
b. Setiap orang, baik WNI
atau WNA yang memenuhi
syarat sebagai wajib pajak
c. Pengusaha saja
d. Pedagang saja
4. Siapa saja yang wajib membayar pajak?
40. 5. Apa yang dimaksud dengan tarif proporsional?
a. Apabila makin besar dasar pajak semakin besar pula
presentase tarif pajaknya.
b. Apabila kita tidak membayar pajak dan mendapat
denda
c. Apabila pemerintah menetapkan tarif pajak
(presentase) yang sama terhadap semua dasar pajak
(kecil,sedang,besar)
d. Tarif pajak yang dikenakan untuk warga asing
46. 8. Apa yang dimaksud dengan
retribusi?
a. Pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu
b. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
kepada masyarakat karena menggunakan
fasilitas negara
c. Pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang impor
d. Pajak atas penghasilan yang dikenakan
terhadap subjek pajak dalam tahun pajak
48. 9. Berdasarkan sifat/golongan,
pajak terbagi atas:
a. Pajak Langsung dan Tidak
langsung
b. Pajak pusat dan Pajak daerah
c. Pajak subjektif dan pajak objektif
d. Tarif progresif
50. 10. Apa yang dimaksud dengan
Tarif Pajak?
a. Dasar pengenaan besarnya pajak yang
harus dibayar subjek pajak terhadap
objek pajak menjadi tanggungannya
b. Perilaku produsen untuk menjual barangnya
c. Tarif yang digunakan untuk PNS
d. Pajak yang dikenakan subjek pajak atas
kepemilikkan tanah
52. 11. Bagaimana cara pemerintah
mendapat pemasukan?
a. Sumbangan sukarelawan
b. Meminta paksa kepada
rakyat
c. Pajak, Bea Masuk, dan
Cukai
d. Meminta kepada luar negri
54. 12. Berikut ini adalah siapa saja
yang wajib membayar pajak.
Kecuali?
a. Warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat
b. Warga Negara Asing yang tidak
memenuhi syarat
c. Warga Negara Asing yang
memenuhi syarat
d. Orang Tua
58. 14. Dibawah ini, manakah yang
merupakan contoh Pajak Pusat?
a. Pajak Penghasilan dan Pajak
Bumi dan Bangunan
b. Pajak Daerah
c. Pajak Penjualan Barang
Mewah
d. Bea Masuk
60. 15. Apa yang dimaksud dengan
pajak regulasi?
a. Pemerintah dapat mengisi kas negara
yang selanjutnya dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran
pemerintahan.
b. Pajak digunakan sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi
c. Pajak yang dipungut pemerintah pusat
d. Pajak yang dipungut pemerintah daerah
62. 16. Bagaimana sifat pajak?
a. Pajak bersifat bebas, tidak bayar
pajak juga tidak apa-apa
b. Pajak bersifat tidak mengikat secara
hukum
c. Pajak bersifat wajib, jika tidak
membayar pajak akan mendapat
sanksi dan denda
d. Pajak bersifat menentang hukum.
68. 19. Apa yang dimaksud dengan
“harga eceran terendah”?
a. Harga terendah yang ditetapkan pemerintah
thdp suatu barang dan masyarakat tdk boleh
menurunkannya
b. Harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah
thdp suatu barang dan masyarakat tdk boleh
menaikiny
c. Harga yang ditetapkan oleh penjual
d. Harga yang ditetapkan oleh pembeli