Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis penetapan dan ketetapan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dibahas pula dasar penerbitan dan sanksi administrasi yang diterapkan untuk masing-masing jenis penetap

1. PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN
DAN BANDING
BAB V

2. Mengapa Muncul
Penetapan Pajak?
KARENA ketidakbenaran dalam pengisian SPT
atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak
dilaporkan oleh wajib pajak

3. Fungsi Surat Ketetapan Pajak
Sarana untuk melakukan koreksi fiskal
terhadap WP tertentu
Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi
perpajakan
Sarana administrasi untuk melakukan
penagihan perpajakan.
Saran untuk mengembalikan kelebihan pajak
dalam hal lebih bayar
Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak
yang terutang

4. Fungsi Surat Tagihan Pajak
Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang
terutang menurut SPT Wajib Pajak.
Sarana untuk mengenakan sanksi berupa
bunga atau denda.
Sarana untuk managih pajak

5. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(STP)
STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak
lainnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU KUP
Dasar Penerbitan STP
Sanksi Administrasi
a.
PPh dalam tahun berjalan Bunga sebesar 2 % sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat.
tidak atau kurang dibayar
b.
Dari hasil penelitian SPT
terdapat
kekurangan
pembayaran pajak sebagai
akibat salah tulis dan atau
salah hitung
WP
dikenakan
sanksi
administrasi berupa denda
atau bunga;
c.
Terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan
diterbitkannya STP
-
-
Denda Rp 100.000 karena SPT Masa (selain SPT Masa PPN)
terlambat/tidak dilaporkan (Pasal 7 UU KUP)
Denda Rp 500.000 karena SPT Masa PPN terlambat/tidak dilaporkan
Dend Rp 100.000 karena SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terlambat/tidak
dilaporkan (Pasal 7 UU KUP)
Denda Rp 1.000.000 karena SPT Tahunan PPh Badan terambat/ tidak
dilaporkan

6. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(STP)
Dasar Penerbitan STP
Sanksi Administrasi
-
-
-
-
-
Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan SPT Tahunan (Pasal 8 ayat 2 UU KUP)
Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, karena pembetulan SPT masa (Pasal 8 ayat 2a UU KUP) bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
Bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran,dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
karena setoran masa/tahunan dilunasi (Pasal 9 ayat 2a UU KUP)
Bunga penagihan sebesar 2% perbulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan
Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, karena pajak yang
erutang menurut SKPKB, atau SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus
dibayar berdasarkan SK Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan banding dan
Putusan Peninjauan Kembali, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang
dibayar (Pasal 19 ayat 1 UU KUP).
Bunga penagihan sebesar 2% perbulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan karena Wajib Pajak diperbolehkan mengangsung atau menunda
pembayaran pajak (Pasal 19 ayat 2 UU KUP).

7. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(STP)
Dasar Penerbitan STP
Sanksi Administrasi
d.
Pengusaha yang dikenakan pajak
berdasarkan UU PPN 1984 tetapi Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak
tidak melaporkan kegiatan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP
e.
Pengusaha yang tidak dikukuhkan Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak
sebagai PKP tetapi membuat faktur
pajak
f.
Pengusaha yang telah dikukuhkan
sebagai PKP tidak membuat atau Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak
membuat faktur pajak tetapi tidak
tepat waktu atau tidak mengisi
selengkapnya faktur pajak

8. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(SKPKB)
Dasar Penerbitan SKPKB
b.
c.
d.
e.
Sanksi Administrasi
Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka Jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi
waktunya dan setelah ditegur secara tertulis administrasi berupa kenaikan sebesar.
tidak disampaikan pada jangka waktunya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
satu Tahun Pajak;
100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak
Apabila berdasrkan hasil pemeriksaan atau
atau kurang dipungut, tidak atau kurang dietorkan, dan
keterangan lain mengenai PPN/PPnBM
dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan
dissetorkan;
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya
100% dari PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang tidak
dikenakan tarif 0%
atau kurang dibayar.
Apabila kewajiban Pasal 28 UU KUP (perihal
pembukuan) dan Pasal 29 UU KUP (berkenaan
dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga
tidak dapat diketahui besarnya pajak yang
terutang;
Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP
dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara
jabatan sesuai Pasal 2 ayat 4a UU KUP.

9. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(SKPKB)
SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang mentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jimlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
SKPKB diatur dalam Pasal 13 UU KUP
Dasar Penerbitan SKPKB
a.
Apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan/ keterangan
lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar
Sanksi Administrasi
Atas pajak yang tidak/ kurang dibayar tersebut ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya
24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau tahun pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPKB.

10. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(SKPKBT)
STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak
lainnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU KUP
Dasar Penerbitan STP
Sanksi Administrasi
a.
PPh dalam tahun berjalan Bunga sebesar 2 % sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat.
tidak atau kurang dibayar
b.
Dari hasil penelitian SPT
terdapat
kekurangan
pembayaran pajak sebagai
akibat salah tulis dan atau
salah hitung
WP
dikenakan
sanksi
administrasi berupa denda
atau bunga;
c.
Terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan
diterbitkannya STP
-
-
Denda Rp 100.000 karena SPT Masa (selain SPT Masa PPN)
terlambat/tidak dilaporkan (Pasal 7 UU KUP)
Denda Rp 500.000 karena SPT Masa PPN terlambat/tidak dilaporkan
Dend Rp 100.000 karena SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terlambat/tidak
dilaporkan (Pasal 7 UU KUP)
Denda Rp 1.000.000 karena SPT Tahunan PPh Badan terambat/ tidak
dilaporkan

11. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(SKPLB)
SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang
SKPLB diatur sesuai ketentuan dalam Pasal 17 UU KUP
Pasal 17 UU KUP
SKPLB ini terbit dalam hal setelah Direktur Jenderal Pajak
melakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau jumlah
pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang
terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang

12. Jenis-jenis Penetapan dan Ketetapan Pajak
(SKPN)
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tida ada
kredit pajak
SKPN diatur sesuai ketentuan dalam Pasal 17A UU KUP
Pasal 17A UU KUP
Direktur
Jenderal
Pajak
setelah
melakukan
pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil
apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar
sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada
pembayaran pajak

13. Daluwarsa Penetapan Pajak
• Jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang
pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian
tahun pajak atau tahun pajak → untuk
daluwarsa penetapan pajak
• Jangka waktu 10 tahun → untuk penyimpanan
buku-buku, catatan-catatan, dokumendokumen yang menjadi dasar pembukuan dan
pencatatan Wajib Pajak

14. TERIMA KASIH

15. TUGAS 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, Wajib Pajak berupa BUT dipisahkan dari WP Badan. Apa
yang dimaksud dengan BUT pada UU tersebut? Jelaskan!
Jelaskan jangka waktu pendaftaran NPWP sesuai dengan Peraturan
Menkeu No. 20/PMK.03/2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2008!
Jelaskan secara singkat tata cara penghapusan NPWP dan Pencabutan
Surat Pengukuhan PKP sesuai yang diatur dalam Peraturan Menkeu
No. 20/PMK.03/2008!
Dalam hukum pajak terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Diantara kedua sanksi tersebut, sanksi mana yang lebih dominan
diterapkan? Mengapa sanksi tersebut lebih dominan diterapkan?
Sebutkan istilah-istilah bentuk pelanggaran pajak!
Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis penetapan dan ketetapan
pajak! Dan sebutkan pasal-pasal yang mengaturnya!

16. QUIZ 2
1. Apa saja sanksi pajak yang berhubungan
dengan NPWP dan Pengukuhan PKP?
2. Mengapa pengetahuan tentang sanksi
perpajakan penting bagi masyarakat?
3. Mengapa perlu dilakukan penetapan pajak?
4. Apa fungsi Surat Ketetapan Pajak dan Surat
Tagihan Pajak?