Makalah Pajak Penghasilan (PPh)

1
Makalah Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh)
eiring dengan usaha - usaha pemerintah untuk meningkatkan Tax
Ratio, sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan berbagai
kegiatan untuk ekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain melalui
kegiatan canvassing, upaya eksensifikasi juga dilakukan DJP dengan
cara "memaksa" Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP secara system,
misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam permohonan
kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi.
S
Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan,
perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan
progresif, proporsional, atau regresif.
Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah
terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang
bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.
Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu
Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada
tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal
di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah "a
person's faculty, personal faculties and abilitites", Pada tahun 1646 di
Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain".
“Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak
pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada
pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di
Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang
selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax
Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return)
yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal
tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.
BAB I
PENDAHULUA
A. Latar belakang masalah

1
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pada makalah
ini adalah:
• Apa pengertian dari pajak penghasilan?
• Siapa subjek atau Wajib Pajak Penghasilan?
• Siapa pemotong pajak penghasilan?
• Mengapa ada Pajak Penghasilan?
• Bagaimana cara menghitung Paajak Penghasila?
Makalah yang berjudul pajak penghasilan ini bertujuan membahas tentang
beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
• Apa itu pajak ?
• Siapakah Subjek atau Wajib Pajak Penghasilan ?
• Apa saja jenis-jenis pembayaran pajak Penghasilan ?
• Mengapa adanya pembayaran pajak Penghasilan ?
• Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan ?
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penulisan

1
engertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
P
• Iuran / pungutan
• Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
• Pajak dapat dipaksakan
• Tidak menerima kontra prestasi
• Untuk membiayai pengeluaran umun pemerinta
BAB II
PEMBAHASA
A. Pengertian Pajak Penghasilan
1. Lima Unsur Pokok dalam definisi Pajak

1
Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
Contoh dari pajak pusat adalah:
• Pajak Penghasilan (PPh)
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan
undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tarif
pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
• untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
• untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
• tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada
penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal
istri.
• Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya
(ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus
sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga
orang untuk ssetiap keluarga.
• Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
• Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari
seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi
menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
2. Jenis – jenis Pajak
B. Ketentuan Mengenai Penghasilan Tidak Kena
C. Pengertian Pajak Penghasilan
1. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang
PPh, Subyek Pajk Penghasilan adalah sebagai Berikut :

1
• Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan
di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang
memenuhi kriteria.
• Badan perwakilan negara asing.
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat
lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka
dengan syarat bukan warga negara indonesia dan negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
• Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri
keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut
dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di
Indonesia, Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
• Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh
keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara
indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia
Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan
Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun.
Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas
penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap
tambahan kemampuan ekonomis yangDiterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari
manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan Wajib Pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya
penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan
ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut
untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk
kegiatan rutin dan pembangunan.
2. Undang Undang No. 17 tahun 2000 menjelaskan tentang
apa yang tidak termasuk Subyek pajak sebagai berikut :
D. Objek Penghasilan

1
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat
pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.
Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka
semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila
dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi
Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian,
apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final
atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh
digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum
Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut -turut peraturan ini
diamandemen oleh :
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem pajak
yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003.
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan juga beberapa
kali dalam:
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk
tahun pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung
pemerintah).
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk
tahun pajak 2006.
E. Undang – undang yang
Mengatur

1
Pajak penghasilan atau PPh sedang "in" saat ini. Sunset policy yang di luncurkan
direktorat pajak untuk mendorong orang atau badan memilik NPWP masih terus
diperpanjang. Menghitung Pajak penghasilan atau PPh dimulai dengan menghitung
hitung dulu Penghasilan Kena Pajak. Rumus PPh: penghasilan dikurangi biaya-biaya.
Kemudian terapkan tarif Pajak penghasilan Kena Pajak tersebut.
1. Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas:
• Untuk WP orang pribadi
Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5%
Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35%
• Untuk WP berbentuk badan usaha
Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30%
Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas tarif progresif. Artinya setiap
lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, tidak diakumulasi
terlebih dahulu, baru dikenakan tarif. Sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena
Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan ke bawah.
contoh :
1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000
PPh nya adalah :
5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000
35% x Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000
Total = Rp 71.250.000.
2. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950.
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000
PPh nya adalah :
10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp 200.000.000 = Rp 60.000.000
Total = Rp 72.500.000.
F. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan

1
Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan
neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-
menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan
dalam hal-hal:
• Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang
lengkap, atau
• Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata
diselenggarakan secara tidak benar.
Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau
data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan
sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan
untuk menghitung penghasilan neto.
Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan
kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari
tahun pajak yang bersangkutan.
Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.
Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam
menghitung penghasilan neto.
Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak
tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
4
G. Norma Perhitungan

1
• Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau
pembukuan; atau
• Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-
bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga
mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya
tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan
dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto dengan
memerhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak
untuk menyelenggarakan pembukuan.
Pencatatan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan
penghasilan lainnya Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima
penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai
penghasilan bruto, pengurang, dan penghasil netto yang merupakan objek pajak
penghasilan. Disamping itu , pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan
objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan harus
dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah
penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan
yang dikenakan PPh Final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
• Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya .
• Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang rupiah, dan
• Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan ( misalnya, Bahasa Inggris ).
Bagi sebagian orang pribadi yang memiliki usaha kewajiban membuat pembukuan
merupakan suatu hal yang sulit dilakukan selain karena kurangnya pengetahuan
1. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan,
wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap
memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi
2. Pencatatan ataupun pembukuan

1
mengenai Akuntansi juga mungkin tidak efisien jika harus mempekerjakan
karyawan hanya untuk membuat pembukuan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 memberikan
kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi boleh menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sehingga tidak perlu
membuat pembukuan tetapi cukup hanya membuat pencatatan.
Aturan pelaksanaan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 536/PJ./2000 yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007
1. Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto,
dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung
penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.
4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
5. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,
termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan
3. Beberapa Peraturan dalam Norma Perjitungan (uu ppH
No. 36 Tahun 2009.

1
atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan
cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
6. Dihapus.
7. Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
• Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan yang ternyata
tidak atau tidak sepenuhnya menyeIenggarakan pembukuan,
penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
• Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak
yang bersangkutan.
1. Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah
sebagai berikut :
a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan
Pontianak;
b. ibukota propinsi lainnya;
c. daerah lainnya.
( KepDirjenPajak No.536/PJ/2000 )
2. Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.
Berikut ini merupakan tabel beberapa persentase perhitungan penghasilan dengan
menggunakan norma :
NO.
URUT
KODE
URUT
JENIS USAHA
WAJIB PAJAK PERSEORANGAN
10
IBUKOTA
PROPINSI
IBUKOTA
PROPINSI
LAINNYA
DAERAH
LAINNYA
4. Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan
5. Besarnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto

1
1 12111 KELAPA DAN KELAPA SAWIT 11,5 11 10
2 12113 KOPI 11,5 11 10
3 12131 TEMBAKAU 11,5 11 10
4 33100 INDUSTRI KAYU DAN
BARANG DARI KAYU, BAMBU,
ROTAN DAN KAYU
15 13,5 12,5
5 32200 INDUSTRI PAKAIAN JADI
KECUALI UNTUK KAKI
13,5 13 12,5
6 32300 INDUSTRI KULIT & BARANG
DARI KULIT KECUALI UNTUK
KAKI
17,5 16,5 16
7 32400 INDUSTRI BARANG
KEPERLUAN KAKI
17 16 15
8 34200 INDUSTRI PERCETAKAN DAN
PENERBITAN. SEPERTI
USAHA PERCETAKAN SECARA
STENSIL, OFFSET,
LITHOGRAFI UNTUK SEGALA
JENIS CETAKAN,
TERMASUK PENJILIDAN
BUKU DAN PENERBITAN
HASIL/BARANG CETAKAN.
14,5 13 12
9 62200 PERDAGANGAN ECERAN
BARANG-BARANG
KELONTONG,SUPERMARKET
DAN WARUNG LANGSAM.
YAITU PERDAGANGAN
ECERAN MACAM-MACAM
HASIL INDUSTRI UNTUK
KEPERLUAN RUMAH TANGGA,
KANTOR, SEKOLAH, MAUPUN
KEPERLUAN PERORANGAN
SEPERTI TOKO KELONTONG,
TOKO SERBA ADA,
SUPERMARKET DAN WARUNG
LANGSAM
30 25 20
TEKSTIL, PAKAIAN JADI,
HASIL PENGOLAHAN KULIT
TERMASUK BARANG
KEPERLUAN KAKI
30 25 20
BARANG ELEKTRONIK
30 25 20
12 62920 JASA AKUNTANSI DAN
PEMBUKUAN
36 35 35
13 93213 DOKTER 45 42,5 40
14 97110 REPARASI KENDARAAN
BERMOTOR
20 18,5 17,5
15 97400 PEMANGKAS RAMBUT DAN
SALON KECANTIKAN. YAITU
JASA PEMELIHARAAN
30 28 27

1
RAMBUT DAN KECANTIKAN
TERMASUK KURSUS MENATA
RAMBUT/RIAS DAN
KECANTIKAN
Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis
usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha
dengan memperhatikan pengelompokan wilayah di atas.
Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah
penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan
bebas yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
• Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara
mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto
dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.
• Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh
Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum
terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan
Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
• Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memilih untuk
menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha
atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto.
• Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan
pertama dari Tahun Pajak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, di
anggap memilih Pembukuan
• Wajib menyelenggarakan Pencatatan
• Menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan dikurangi biaya
tetapi menggunakan tarif tertentu dari bruto
• Penghasilan neto = Bruto X tarif Norma
6. Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha
pekerjaan bebas
7. Menghitung Penghasilan Neto
8. Sesuai dengan UU PPh yang baru, Tarif PPh dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PtKP) telah berubah,
Lihat Perubahannya pada Tarif, dan PTKP.

1
• Mengajukan permohonan tertulis
• Tetap wajib catatan atas peredaran usaha
• Apabila semua syarat tidak dipenuhi maka WP Wajib Pembukuan
• Tarif Perkiraan neto/Norma telah ditentukan oleh Dirjen Pajak
menurut bidang usahanya
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca,
dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
• Wajib Pajak (WP) Badan;
• Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran
brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah).
• Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia
atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan.
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan
dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
• Pembukuan kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yg
terutang.
• Catatan tersebut di atas terdiri data yang dikumpulkan
secara teratur tentang ; peredaran atau penerimaan bruto,
dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung
jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan
obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang
bersifat final.
• Buku, catatan, dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di
Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
• Biaya yang dapat dikurangkan, seperti :
H. Metode Pembukuan
1. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

1
o Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan ( 3M ) , yaitu biaya-biaya yang berhubungan
langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya
merupakan objek pajak
o Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk
memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang
disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
(objek pajak).
o Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan
o Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan
o Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
o Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia
o Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan
memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan
o Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
o Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5
tahun).
o Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi
• Biaya yang tidak bisa dikurang dalam penghasilan, seperti :
o Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang
dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika
dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang
bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21).
o Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
o Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan
istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan
o Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan,
kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar
oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan
atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh

1
pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah
o Pajak Penghasilan
o Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi
tanggungannya
o Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,
atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi
atas saham
o Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan
pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
o Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat
dikreditkan karena tidak sesuai dengan ketentuan
o Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek
pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan
pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto dan Norma Penghitungan Khusus
o PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh
Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai
dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26
tersebut
o Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan
tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
merupakan Obyek Pajak
Untuk wajib pajak badan, besarnya Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) sama dengan
penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya yang
diperkenankan oleh Undang – Undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi
dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ). Untuk menhitung Penghasilan Kena
Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :
Penghasilan Kena Pajak ( WP Orang Pribadi )
= Penghasilan netto – PTKP
= ( Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh ) - PTKP

1
1. Contoh : Kawin Anak 2 (K/2)
Penghitungan PTKP :
+ PTKP Dia Sendiri = Rp 24.300.000
+ Kawin = Rp 2.025.000
+ Tanggungan = 2 x Rp 2.025.000 = Rp 4.050.000
PTKP 2013
STATUS KELUARGA PTKP
WAJIB PAJAK SENDIRI ( TK/0 ) RP 24.300.000
WAJIB PAJAK KAWIN ( K ) + RP 2.025.000
ISTRI PUNYA PENGHASILAN DIGABUNG ( K/I) + RP 24.300.000
TANGGUNGAN + RP 2.025.000
MAKSIMAL TANGGUNGAN 3 ( TIGA ) Orang
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
WP Tidak Kawin Mulai 1 Januari 2013
0 Tanggungan TK/0 Rp 24.300.000
WP Tidak Kawin Mulai 1 Januari 2013
WP Kawin Mulai 1 Januari 2013
0 Tanggungan K/0 Rp 26.325.000
WP Kawin Mulai 1 Januari 2013
Penghasilan Istri Digabung Mulai 1 Januari 2013
0 Tanggungan K/I/0 Rp 50.625. 000
1 Tanggungan K/I/1 Rp 52.650.000
Penghasilan Istri Digabung Mulai 1 Januari 2013
0 Tanggungan K/I/0 Rp 50.625. 000

1
Jumlah PTKP = Rp 30.375.000
2. Contoh Penghitungan PPh Terutang:
Misalnya penghasilan kena pajaknya Rp 77.743.000,
maka PPh terutang:
Rp 50.000.000 X 5% = Rp 2.500.000
Rp 27.743.000 X 15% = Rp 4.161.400 +
Jumlah = Rp 6.661.400
 Contoh perhitungan dan perbandingan memakai norma perhitungan dan
pembukuan :
Contoh 1
1. Bpk. Santos Budiman (K/3) bertempat tinggal di semarang, beliau
menjalankan usaha industry dibidang kerajinan dari bahan kayu dan rotan.
Menurut penbukuan yang dicatat bahwa penjualan pada tahun 2012 adalah
sebesar Rp 1.600.000.000. harga pokok penjualan ( HPP ) sebesar Rp
700.000.000. Adapun biaya biaya untuk memproduksi seperti biaya
operasional sebesar Rp 400.000.000 dan biaya administrasi sebesar Rp
250.000.000. Ia juga menerima penghasilan lain yaitu dari sewa mesin
miliknya yaitu sebesar Rp 85.000.000. Hitunglah berapa pajak penghasilan
tahun 2012 yang terutang jika masih terdapat sisa kerugian ditahun 2011
sebesar Rp 90.000.000 ?
a. Penghitungan dengan cara pembukuan :
Peredaran Usaha Rp 1.600.000.000
Harga Pokok Penjualan Rp 700.000.000 –
Penghasilan Bruto Rp 900.000.000
Biaya yang diperkenankan
(Biaya Opr dan Adm) Rp 650.000.000 –
Penghasilan Neto Usaha Rp 250.000.000
Penghasilan Lain-lain Rp 85.000.000 +
Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp 335.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri Rp 0 +
Penghasilan Netto Rp 335.000.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp 90.000.000 –
Penghasilan Netto setelah Kompensasi Rp 245.000.000
PTKP Rp 32.400.000 –
TARIF
No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
1 s.d. Rp 50.000.000,00 5%
2 di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
3 di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
4 di atas Rp 500.000.000,00 30%
TARIF
No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
1 s.d. Rp 50.000.000,00 5%
2 di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
3 di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
4 di atas Rp 500.000.000,00 30%

1
PKP Rp 212.600.000
Pajak Penghasilan Terhutang :
5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 162.600.000 = Rp 24.390.000 +
Total Rp 26.890.000
b. Perhitungan dengan cara norma perhitungan penghasilan netto
Industry kayu dan rotan 15% xRp 1.600.000.000 = Rp 240.000.000
Persewaan mesin 49% x Rp 85.000.000 = Rp 41.650.000
Total penghasilan netto = Rp 281.650.000
PTKP = Rp 32.400.000 –
PKP = Rp 272.4000.000
Pajak penghasilan terhutang :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 222.400.000 = Rp 33.360.000 +
Total = Rp 35.860.000
Berdasarkan contoh diatas bisa dilihat, jika menggunakan metode pembukuan,
Tuan Santos harus membayar pajak sebesar Rp 26.890.000 , namun jika
menggunakan metode norma perhitungan pajaknya sebesar Rp 35.860.000.
Terlihat jelas lebih menguntungkan menghitung pajaknya jika menggunakan
metode pembukuan.
Contoh 2
Bp Herlambang (K/2) menjalankan usaha di industri roti dengan omset
setahun Rp 550.000.000 dan di industri es dengan omset Rp 435.000.000
di Semarang. Norma untuk industri roti 15 dan untuk es 17. Kemudian
diketahui HPP untuk keduanya adalah Rp 600.000.000 dan total biaya
adalah Rp 127.000.000 (operasional dan administrasi )
a. Perhitungan dengan metode norma penghasilan netto
Penghasilan netto setahun dari industry :
Roti 15% x Rp 550.000.000 = Rp 82.500.000
Es 17% x Rp 435.000.000 = Rp 73.950.000
Total Penghasilan neto = Rp 156.450.000
PTKP = Rp 30.375.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 126.075.000
Maka pph 21 yang harus disetor
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 76.075.000 = Rp 11.411.200
Total = Rp 13.911.200
Penghitungan dengan cara pembukuan :

1
Peredaran Usaha Rp 985.000.000
Harga Pokok Penjualan Rp 600.000.000 –
Penghasilan Bruto Rp 385.000.000
Biaya yang diperkenankan
(Biaya Opr dan Adm) Rp 127.000.000 –
Penghasilan Neto Usaha Rp 258.000.000
Penghasilan Lain-lain Rp +
Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp 258.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri Rp 0 +
Penghasilan Netto Rp 258.000.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp -
Penghasilan Netto setelah Kompensasi Rp 258.000.000
PTKP Rp 30.375.000 –
PKP Rp 227.625.000
Pajak Penghasilan Terhutang :
5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 177.625.000 = Rp 26.643.700 +
Total Rp 29.143.700
Berdasarkan contoh diatas bisa dilihat, jika menggunakan metode pembukuan,
Tuan Herlambang harus membayar pajak sebesar Rp 29.143.700, namun jika
menggunakan metode norma perhitungan pajaknya sebesar Rp 13.911.200.
Terlihat jelas lebih menguntungkan menghitung pajaknya jika menggunakan
metode norma perhitungan.

1
Dari semua uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:
• Pajak merupakan iuran wajib yang harus di bayar oleh setiap warga Negara
Indonesia berdasarkan jenisnya masing-masing.
• Apabila terjadinya pelanggaran seperti tidak membayar iuran wajib pajak
tersebut maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang
berlaku.
• Di dalam pembayaran iuran perpajakan tidak adanya toleransi.
• Ketentuan pembayaran pajak sesuai menurut jenisnya masing-masing.
• Cara menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan metode norma
perhitungan dan metode pembukuan mempunyai kelebihan dan kelemahan
tersendiri. Seperti kedua contoh diatas, hal ini disebabkan oleh perbedaan
biaya dan HPP yang dalam pembukuan yang selalu mengalami perubahan.
Jadi, untuk menghitung pajak penghasilan lebih ringkas dan mudah jika
menggunakan cara norma perhitungan, namun adakalanya cara ini bisa
merugikan ,serta adakalanya bisa juga menguntungkan .
Makalah yang berjudul perpajakan ini merupakan karya tulis berdasarkan
himpunan material yang di ambil dari berbagai sumber. Oleh karena itu, jika ada
kesalahan dalam penulisan dan dalam penyajian bahan penulis sangat
mengharpakan kritik dan saran dari para pembaca demi terwujudnya kebenaran
yang kita kehendaki semua dan demi kesempurnaan penyelesaian makalah pajak
ini.
BAB III
PENUTUP
A. Kesim
B. S

Makalah Pajak Penghasilan (PPh)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Makalah Pajak Penghasilan (PPh)

Similar to Makalah Pajak Penghasilan (PPh) (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Makalah Pajak Penghasilan (PPh)