1. BAB 8 PENAGIHAN
PAJAK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000, UU ini menjadi dasar hukum untuk menagih
utang pajak dari para wajib pajak yang tidak mau
melunasi utang pajaknya.
2. Surat Teguran : Tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak yang harus dilakukan
sebelum dilanjutkan penerbitan surat paksa
Surat Paksa :surat perintah untuk membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak
Tata Cara Penyampaian wajib pajak
Surat paksa disampaikan oleh juru sita pajak
Menyerahkan salinan surat paksa kepada wajib pajak
Dibuatkan berita acara penyampaian surat paksa
Penyitaan : Suatu tindakan yg dilakukan oleh jurusita pajak untuk menguasai barang
yang dijadikan jaminan melunasi pajak
Pelelangan : tindakan hukum berikutnya untuk melunasi utang wajib pajak
Hak Mendahului Pajak/Hak Istimewa: Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) hak yang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga
tingkatanya lebih tinggi dr orang berpiutnag lainya
Penagihan Seketika dan Sekaligus : Penagihan yang dilakukan tanpa menunggu jatuh
tempo pembayaran dan penagihan meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak
dan tahun pajak
Pencegahan, Penyanderaan, dan Gugatan
Pencegahan: larangan bersifat sementara untuk penanggung pajak tertentu untuk keluar
wilayah NKRI
Penyanderaan: Pengekangan untuk sementara waktu kebebasan penanggung pajak
Gugatan Pelaksanaan Penagihan Pajak : Upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan
pajak dan kepemilikan barang
Angsuransi dan Penundaan Pembayaran Pajak :Angsuran atau penudaan dari ketetapan
panjak yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah
Penghapusan Piutang Pajak: dapat dihapuskan dari admiistrasi kantor pajak karena tidak
dapat ditagih lagi dengan beberapa alasan
Daluarsa Penagihan Pajak: Suatu batasan yang ditentukan Undang-Undang bahwa fiskus
tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak.
