Dokumen ini membahas tentang penagihan pajak berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000, yang mencakup proses seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan untuk menagih utang pajak. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai pencegahan, penyanderaan, gugatan, angsuran, dan daluarsa penagihan pajak. Hal ini penting untuk memahami hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur penagihan yang berlaku.

1. BAB 8 PENAGIHAN
PAJAK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000, UU ini menjadi dasar hukum untuk menagih
utang pajak dari para wajib pajak yang tidak mau
melunasi utang pajaknya.

2.  Surat Teguran : Tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak yang harus dilakukan
sebelum dilanjutkan penerbitan surat paksa
 Surat Paksa :surat perintah untuk membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak
 Tata Cara Penyampaian wajib pajak
 Surat paksa disampaikan oleh juru sita pajak
 Menyerahkan salinan surat paksa kepada wajib pajak
 Dibuatkan berita acara penyampaian surat paksa
 Penyitaan : Suatu tindakan yg dilakukan oleh jurusita pajak untuk menguasai barang
yang dijadikan jaminan melunasi pajak
 Pelelangan : tindakan hukum berikutnya untuk melunasi utang wajib pajak
 Hak Mendahului Pajak/Hak Istimewa: Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) hak yang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga
tingkatanya lebih tinggi dr orang berpiutnag lainya
 Penagihan Seketika dan Sekaligus : Penagihan yang dilakukan tanpa menunggu jatuh
tempo pembayaran dan penagihan meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak
dan tahun pajak
 Pencegahan, Penyanderaan, dan Gugatan
 Pencegahan: larangan bersifat sementara untuk penanggung pajak tertentu untuk keluar
wilayah NKRI
 Penyanderaan: Pengekangan untuk sementara waktu kebebasan penanggung pajak
 Gugatan Pelaksanaan Penagihan Pajak : Upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan
pajak dan kepemilikan barang
 Angsuransi dan Penundaan Pembayaran Pajak :Angsuran atau penudaan dari ketetapan
panjak yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah
 Penghapusan Piutang Pajak: dapat dihapuskan dari admiistrasi kantor pajak karena tidak
dapat ditagih lagi dengan beberapa alasan
 Daluarsa Penagihan Pajak: Suatu batasan yang ditentukan Undang-Undang bahwa fiskus
tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak.