Dokumen ini membahas tentang pajak dan implementasinya di Indonesia, termasuk dasar hukum, jenis-jenis pajak, serta peran pajak daerah dalam pembangunan. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, dengan klasifikasi utama antara pajak pusat dan pajak daerah, serta jenis-jenisnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak hiburan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dasar pemungutan pajak, identifikasi jenis pajak, dan fungsinya terhadap pembangunan daerah.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menambah penerimaan Negara, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan
diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat
balas jasa secara langsung. Beberapa Pendapat para ahli tentang Pajak yaitu sebagai berikut :
1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang
dapat dipaksakan) yang tergantung oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
2.
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH., Pajak adalah iuran masyarakat kepada
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.
3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.,
pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hokum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan dan proporsional, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalakan pemerintah.[1])
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal
23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.
Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan
Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah Pusat yang
dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
Pendapatan Negara adalah semua penrimaan Negara dari sumber-sumber pendapatan yang
ditetapkan menurut perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, Pendapatan
Negara dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah.
Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan
pajak. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada Negara baik perorangan
maupun badan usaha dan daoat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak
perdagangan Internasional. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari pajak penjualan atas
barang mewah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan

2. bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan Internasional terdiri dari
Bea masuk dan pajak ekspoor.[2])
Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi:
A. Menurut Golongannya
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.
B. Menurut Sifatnya
1. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam
arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan
keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BArang
mewah.
C. Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan
bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak
penerangan jalan.[3])
Dari berbagai jenis-jenis pajak tersebut diatas, namun dalam pembahasan makalah ini yang
kami bahas lebih lanjut adalah tentang Pajak Daerah.
B. Rumusan Masalah.
Dari latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pembahasan
makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Apa dasar pemungutan pajak
2. Apa saja jenis jenis pajak daerah
3. Bagaimana fungsi pajak daerah terhadap pembangunan daerah.
4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak daerah
C. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut :
1. Memahami tentang tujuan pemungutan pajak
2. Untuk mengetahui jenis jenis pajak di Indonesia
3. Untuk mengetahui fungsi dari pemungutan pajak terhadap pajak daerah

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Defenisi Pajak Menurut Para Ahli Dan Pengertian Pajak Daerah
1. Defenisi pajak menurut para ahli
Menurut Suparman Sumadwijaya, Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut
oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[4])
sedangkan menurut Remsky K. Judisseno
(1997:5) “Pajak adalah suatu kewjiban kenegaraan dan pengapdiaan peran aktif warga
negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara
berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan
peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara”.
Dari pembahsan pengertian pajak, maka, unsure-unsur dari defenisi pajak meliputi sebagai
berikut :
1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan)
kepada Negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat
dipaksakan dengan keekrasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan undang-undang/peraturan/norma yang dibuat
oleh pemerintah berlaku umum. Jika tidak, maka dapat diangap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontaprestasi langsung dati pemerintah (pemungut iuran) bias dilihat dari
indikasi :
Pembangunan infrastruktur
Sarana kesehatan
Public facility
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan udaha baik seasra maupun pemerintah)
digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
(yang seharusnya) berguna bagi rakyat.
2. Penegertian Pajak Daerah.
Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) : “Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh
pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil
di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.
Sedangkan Menurut Mardiasmo, (2002:5) : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di
paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk
membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.[5])

4. Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai
pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya
untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang
melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009).
B. Jenis-jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak
kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.
Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan
a. Pajak yang Dikelola Provinsi
Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan
dan Pajak Rokok.
1. Pajak Kendaraan Bermotor

5. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang
digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009).
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu
persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan
secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).
Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran,
sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah
Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling
rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan
paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma
dua persen).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-
masing sebagai berikut :
a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan
jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

6. 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair
atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar
10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan
bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah
dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
4. Pajak Air Permukaan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak
termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.Tarif Pajak Air Permukaan
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).
5. Pajak Rokok
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif
Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok
dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah(Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009).
Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan
paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
oleh aparat yang berwenang ( Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
b. Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota
Ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, pajak yang termasuk pajak yang
dikelola Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
1. Pajak Hotel
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi
Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah
fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009).
2. Pajak Restoran

7. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran
adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009).
3. Pajak Hiburan.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak
Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif
Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk
hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam,
permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan
paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian
rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal
45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
4. Pajak Reklame
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda,
alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi
sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
5. Pajak Penerangan Jalan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber
lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi
untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan

8. batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral
dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar
25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
7. Pajak Parkir
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan
tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan
paling tinggi sebesar 30% (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
8. Pajak Air Tanah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air
Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan
tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009).
9. Pajak Sarang Burung Walet
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk
marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Pasal 80 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009).
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

9. orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan
paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)
C. Fungsi Pajak Daerah.
Sebagaimana kita ketahui, pajak sangat penting perannya di dalam pembangunan Daerah.
Banyak hal yang bisa dibiayai pajak sperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan
sekolah, rumah sakit, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), dan sebagainya.
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk modal
pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan
suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah satunya adalah sebagai bagian dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga
anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya.
Hal yang perlu dicermati adalah suatu anggaran pemerintahan daerah dianggap sehat jika
anggaran untuk pembangunan lebih tinggi daripada anggaran rutin (gaji pegawai). Setiap
pemerintah daerah tentu berharap bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya.
Salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk meningkatkan PAD ini adalah melalui pajak
daerah.
Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya,
jika pemerintah ingin menarik penanam modal maka bisa diberikan keringanan pajak untuk
sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja. Selain itu,
pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan insidental, seperti pendidikan
untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya.Pada akhirnya, pajak
daerah diharapkan bisa meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak
yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan.
D. Permasalahan dalam Perpajakan Daerah
Selain berbagai manfaat pajak daerah yang telah disebutkan di atas, pajak daerah juga
memiliki beberapa permasalahan yang harus segera diatasi. Beberapa permasalahan pajak
tersebut, antara lain sebagai berikut.
1. Belum Intensifnya Penerimaan Pajak
Di beberapa daerah, masih terdapat banyak potensi pajak yang belum tergali. Hal tersebut
mungkin disebabkan oleh belum efektifnya pemerintah daerah di dalam penarikan pajak.
Solusinya bisa dimulai dari pendataan kembali berbagai objek pajak yang ada di daerah.
Selain itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk
keperluan pembangunan sehingga ekonomi bisa lebih merata.

10. 2. Penyaluran Pajak
Permasalahan penting lain yang juga berkaitan dengan pajak daerah ini adalah sisi penyaluran
dari pajak itu sendiri. Seperti telah diungkapkan di atas, tujuan pajak (termasuk pajak daerah)
adalah untuk keperluan pembangunan. Namun, di beberapa daerah masih didapati pajak itu
lebih banyak digunakan untuk keperluan biaya rutin seperti gaji dan fasilitas pegawai, dan
sebagainya.
Tentu saja hal ini tidak diharapkan karena pajak seharusnya lebih banyak digunakan untuk
pembangunan infrastruktur dan elemen-elemen penting yang langsung berhubungan dengan
masyarakat, seperti sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya) pendidikan
(pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah), dan hal-hal lain yang langsung menyentuh
masyarakat.
3. Rendahnya Kesadaran Membayar Pajak
Permasalahan lain yang berkaitan dengan pajak daerah adalah masih rendahnya kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Permasalahan
tersebut, antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah.Selain
itu, juga belum optimalnya penyaluran pajak sehingga masyarakat kurang bisa merasakan
manfaat pajak bagi mereka.
Persoalan ini juga bisa timbul karena masyarakat tidak setuju dengan pengenaan pajak untuk
bagian tertentu. Misalnya, di Jakarta ada rencana untuk mengenakan pajak bagi warteg
maupun warung nasi padang yang beromset 200 juta per tahun (sekitar 560 ribu per hari). Hal
ini sempat menghadapi tentangan dari beberapa pihak. Begitu juga rencana pengenaan pajak
bagi kamar kos-kosan di beberapa daerah, juga mendapat penentangan

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari Pembahasan tentang pajak daerah tersebut diatas, dapat kita ambil kesimpulan antara
lain sebagai berikut :
Salah satu cara untuk menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi negara mulai dari
pemerintah daerah hingga pemrintah pusat, yaitu dengan menambah penerimaan Negara
melalui sektor pajak. Pajak secara Umum dapat di bagi dua yaitu Pajak Pusat, yaitu Pajak
yang dikelola oleh pemerintahan pusat seperti oleh Direktorat Jenderal pajak.
Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah, untuk membiayai
pengeluaran pemerintahan demi pembangunan daerah tersebut (APBD). Pajak Daerah itu
secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
1. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak :
- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak :
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
B. Saran
Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah yang lebih baik, sudah
sepatutnya penertiban-penertiban dalam pemungutan pajak harus di benahi, melakukan
berbagai upaya untuk meminimaliskan factor factor yang menjadi penyebab permasalahan-
permasalahan dalam pajak daerah, salah satunya mensosialisasikan kepada masyarakat akan
kepentingan dari pajak tersebut, yang tidak lain yaitu untuk meningkatkan pembangunan
pada daerah itu sendiri.

12. DAFTAR PUSTAKA
 Adrian Sutendi, SH.,MH, Hukum Pajak, Bandung : Sinar Grafika, 2011.
 Undang-Undang Dasar 1945.
 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 http://www.kajianpustaka.com, Defenisi pajak dan Jenis-jenis pajak, diakses tanggal
25 november 2013.
 http://jhohandewangga.wordpress.com, pengertian dan macam-macam pajak daerah,
diakses tanggal 25 november 2013.
 http://hitamandbiru.blogspot.com/, Pajak Daerah, diakses tanggal 25 November
2013.
 http://www.anneahira.com/pajak-daerah.htm Pajak Daerah Untuk Pembangunan,
diakses tanggal 26 November 2013.

13. TUGAS : FAINAL
MAKALAH
PAJAK DAN RETRIBUSI
DISUSUN OLEH :
NAMA : ARI YANTO
STAMBUK : 21208252
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2014

14. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
A. Latar Belakang................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah............................................................................................. 1
C. Tujuan................................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN......................................................................................... 3
A. Pajak Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah............................... 3
B. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah............................................................. 3
C. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah............................... 5
D. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah........................................................ 7
E. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan
Daerah............................................................................................................... 8
F. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.................................................... 9
BAB III PENUTUP................................................................................................ 12
A. KESIMPULAN................................................................................................. 12
B. SARAN............................................................................................................. 12
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 13
ii

15. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan atas rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan
kepada Saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktu yang telah
diberikan untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berisi tentang “PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH”
Dan harapan saya semoga makalah ini dapat membantu. mahasiswa dalam proses
pembelajaran.
Saya menyadari bahwa isi makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu
keritik dan saran dari saudara atau saudari sangat saya harapkan untuk kesempurnaan
makalah pada kemudian hari.
Raha, Juni 2014
Penulis
i

16. TUGAS : FAINAL
METODOLOGI
ILMU PEMERINTAHAN
DISUSUN OLEH :
NAMA : ARI YANTO
STAMBUK : 21208252
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2014

17. TUGAS : FAINAL
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
DISUSUN OLEH :
NAMA : ARI YANTO
STAMBUK : 21208252
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2014

18. TUGAS : FAINAL
SOSIOLOGI KOTA DAN DESA
DISUSUN OLEH :
NAMA : ARI YANTO
STAMBUK : 21208252
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2014

19. TUGAS : FAINAL
TEORI PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
DISUSUN OLEH :
NAMA : ARI YANTO
STAMBUK : 21208252
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2014