Pengantar PERPAJAKAN

1. 1
PENGANTAR PERPAJAKAN
Oleh :
Dra. Zulaikha, MSi, Akr

2. 2
Definisi
Pajak : uang/iuran yang dibayarkan rakyat kepada
negara tidak ada imbalan langsung
berdasarkan UU dapat dipaksakan, yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara mis: PPh, PPN. PPnBM, PBB dll.
Retribusi : uang/iuran yang dibayarkan rakyat
kepada negara dengan ada imbalan langsung,
mis : parkir jalan umum, keamanan, kebersihan
dll
Sumbangan : uang/iuran yang dibayarkan rakyat
kepada negara dengan sukarela untuk
golongan tertentu mis: domet peduli dll

3. 3
PENGERTIAN PAJAK
• Iuran ke kas negara oleh rakyat dapat
dipaksakan
• Berdasarkan undang-undang
• Tidak mendapat imbalan langsung
dapat ditunjuk
• Digunakan untuk pengeluaran Negara

4. 4
FUNGSI PAJAK
• FUNGSI BUDGETAIR : untuk
memasukkan penerimaan negara
• FUNGSI REGULEREND: mengatur
perekonomian, sosial dl

5. 5
Dasar Hukum Pajak :
UUD 1945 ps 23 ayat 2
Azas pemungutan pajak : tercermin dalam
UU pajak :
• Equality
• Certainty
• Convenience
• Economy

6. 6
Segala jenis pajak harus
didasarkan UU Hukum Pajak
Kedudukan Hukum Pajak : Bagian Hukum Publik
Hukum Pajak dibedakan menjadi :
1. Hukum Pajak Materiil : UU PPh, UU PPN&PPnBM, UU
PBB, UU BPHTB, UU Bea meterai
2. Hukum Pajak Formal :
UU KUP : UU No 6 h 1983, diubah dg UU No 9 Th
1994, UU No 16 Th 2000, UU No 28 th 2007
UU Peradilan Pajak: UU No 17 Th 1997 diubah dg UU
no 14 Th 2002
UU Penagihan Pajak dengan surat Paksa: UU no 19
Th 1997 diubah dg UU no 19 Th 2000

7. 7
PENGGOLONGAN PAJAK
1. Atas dasar pemungut atau pengelolanya :
•Pajak pusat
•Pajak daerah
2. atas dasar sifatnya:
a. pajak subyektif
b.pajak obyektif
3. atas dasar jenisnya :
a. pajak langsung
b. pajak tidak langsung

8. 8
JENIS-JENIS PAJAK atas dasar
pemungutnya
1. Pajak Negara :
• Pajak Penghasilan UU no : 7 Th 1983, diubah dg
UU no 7 Th 1991, UU no 10 Th 1994, dan UU no 17
Th 2000
• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang MewahUU no : 8 Th 1983, diubah dg UU
no 11 Th 1994, dan UU no 18 Th 2000
• Bea Meterai UU no 13 Th 1994

9. 9
2. Pajak Daerah (UU No 18 Th 1997 sebagaimana diubah dg UU
34 Th 2000): UU No 28 Th 2009
Jenis Pajak Propinsi :
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan
di atas air, min 30% untuk daerah kab/kota
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan
di atas air; min 30% untuk daerah kab/kota
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor min 70%
untuk daerah kab/kota
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di bawah
Tanah dan Air Permukaan; min 70% untuk daerah
Kab/kota

10. 10
Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian C
7) Pajak Parkir
1) Pajak Bumi dan Bangunan UU no :28 th 2009
2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan UU No
28 Th 2009

11. 11

12. 12
DASAR HUKUM PAJAK
Pasal 23 A Amandemen UUD 1945 bahwa pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan Negara diatur dengan Undang-undang.
1. Produk hukum UU Perpajakan di Indonesia :
2. UU No 6 Th 1983 : tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
diubah dengan UU No 9 Th 1994 dan UU 16
Th 2000
3. UU no 7 1983 : tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana diubah dengan UU no 7 Th
1991, UU no 10 Th 1994, dan UU no 17 Th
2000

13. 13
DASAR HUKUM PAJAK
4. UU No 8 1983 : tentang Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
sebagaimana diubah dengan UU No 11 1994
dan UU no 17 Th 2000
5. UU No 12 Th 1985 : tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana diubah dengan UU
No 12 Th 1994
6. UU No 13 Th 1985 tentang Bea Meterai
7. UU No 17 Th 1997 : tentang Badan Peradilan
Sengketa Pajak sebagaimana diubah dengan
UU No 14 Th 2002 tentang Pengadilan Pajak

14. 14
DASAR HUKUM PAJAK
7. UU No 18 Th 1997 : Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah
dengan UU No 34 Th 2000
8. UU No 19 Th 1997 : tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa sebagaimana diubah
dengan UU No 19 Th 2000
9. UU No 20 Th 1997 : tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak
10. UU No 21 Th 1997 : tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
diubah dengan UU no 20 Th 2000

15. 15
Sistem Pemungutan Pajak
• Official Assessment : Wewenang menentukan
pajak terutang ada di tangan pemerintah/
administratur perpajakan/fiskus
• Self Assessment System : Sistem yang
memberikan wewenang, kepercayaan,
tanggung jawab kepada WP untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
sendiri pajak yg terutang atau harus dibayar
• Withholding system : Sistem yang memberikan
wewenang kepada pihak ke3 untuk memotong,
atau memungut besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak, menyetor ke kas negara, dan
melaporkannya ke Dirjen pajak

16. 16
Stelsel Pajak
(Cara Pemungutan Pajak) :
• Stelsel nyata (riil)
• Stelsel fiktif
• Stelsel campuran

17. 17
Asas-asas Pemungutan Pajak:
1. Asas menurut falsafah hukum yang
menyatakan keadilan kepada hak negara
untuk memungut pajak memunculkan
teori:
a. Teori asuransi
b. Teori kepentingan
c. Teori Gaya pikul
d. Teori Bakti
e. Teori asas daya beli

18. 18
Asas-asas Pemungutan Pajak:
2. Asas Yuridis: hukum pajak harus
memberikan jaminan hukum kepada
negara dan rakyat, oleh karena itu
pemungutan pajak harus berdasarkan UU,
Landasan hukum pemungutan pajak di
Ind adalah pasal 23a AMANDEMEN UUD
1945

19. 19
Asas-asas Pemungutan Pajak:
3. Asas Ekonomi. Pajak mempunyai fungsi
budgetair dan regulerend, pemungutan
pajak haru tidak menghambat kelancaran
ekonomi sehingga kehidupan ekonomi
tidak terganggu

20. 20
Asas-asas Pemungutan Pajak:
4. Asas pemungutan pajak spesifik, misal
untuk asas pemungutan pajak
penghasilan:
• Asas tempat tinggal
• Asas kebangsaan
• Asas sumber

21. 21
Tarip pajak
1. Tarip Marginal
2. Tarip Efektif
Struktur Tarip :
• Tarip proporsional
• Tarip progresip
• Tarip degresif
• Tarip tetap

22. 22
Hapusnya Utang Pajak
• Pembayaran
• Kompensasi
• Daluwarsa
• Pembebasan
• Penghapusan

23. 23
Perlawanan Pajak
• Perlawanan Pasif (Tax avoidance) misal :
memilih suatu kebijakan akuntansi yang
memperingan beban pajak , tidak
melanggar UU Pajak
• Perlawanan Aktif (Tax evasion) : semua
usaha secara langsung sengaja untuk
menghindari pajak dengan melanggar UU

24. 24
Ukuran Efektivitas penerimaan negara
digunakan Tax rasio =
Tax Ratio dihitung dengan :
x 100%
Total penerimaan pajak X 100%
Total Produk Domestik Bruto