Dokumen ini menjelaskan sejarah dan pengertian pajak, yang merupakan kewajiban yang dipaksakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan kepentingan umum. Pajak berbeda dari retribusi dan sumbangan, dengan ciri khas bahwa tidak ada imbalan langsung bagi pembayar. Selain itu, pajak berperan penting dalam pembangunan masyarakat melalui fungsi budgeter, regulerend, demokrasi, dan restribusi.

1. Pendahuluan.
Sejarah perpajakanmerupakan upeti, namun sifatnya
merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus
dilaksanakan oleh rakyat ( masyarakat ) kepada seorang raja atau
penguasa. Pemberian yang dilakukan oleh rakyat saat itu digunakan
untuk keperluan/kepentingan raja atau penguasa ssetempat.
Namun dalam perkembanganya, sifat upeti diberikan oleh
rakyat dan tidak lagi untuk kepentingan raja itu sendiri. Artinya
pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa
digunkakan untuk kepentingan umum. Seperti untuk menjaga
keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk
pengairan sawah, dan membangun sarana sosial lainya seperti
taman, serta kepentingan umum lainya.

2. a. Oroanisasi Rumah Tangga (Stbl. 1908 No. 13)
b. Aturan Bea Meterai (Stbl. 1921 No. 498)
c. Ordonisasi Bea Balik Nama (Stbl. 1924 No. 291)
d. Ordonisasi Pajak Kekayaan (Stbl. 1932 No. 4050
e. Ordonisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Stbl. 1934 No. 718)
f. Ordonisasi Pajak Upah (Stbl. 1934 No. 611)
g. Ordonisasi Pajak Potongan (stbl. 1936 No. 671)
h. Ordonisasi pajak Pendapaatan (Stbl. 1994 No. 17)

3. a. Undang-undang Pajak Penjualan Tanah 1951 yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1968.
b. Undang-undang No 21 Tahun 1959tentang Pajak Deviden
yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1967
tentang pajak atas bunga, Deviden dan Royalti.
c. Undang-undang No 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak
Negara dengan surat paksa.
d. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa
Asing.
e. Undang-undang Nomo 8 Tahun 1967 tentang Tata cara
Pemungutan Ppd, PKK, dan Pps atau Tata cara MPS-MPO.

4. Pengertian Pajak .
 Mr. Dr. N. J. Feldmann
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutsng
kepada penguasa, ( menurut norma-norma yang ditetapkan
secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
 Prof Dr. M.J.H Smeets
pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang
melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakanya,
tanpa adanya kontra –prestasi yang dapat ditunjukan dalam
hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.

5. 1. Pembayaran pajak harus berdasarkan
undangdak -undang.
2. Sifatnya dapat dipaksa.
3. Tidaj ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung
dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh
pemerintah pusat maupu daerah (tidak boleh
dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan)
baik kepentingan masyarakat umum.

6. Pada prinsipnya pungutan dengan nama restribusi sama
dengan pajak yaitu unsur-unsur pengertian pajak sam a dengan
restribusi, sedangkan imbalan dalam restribusi langsung dapat
dirasakan oleh pembayar restribusi, unsur yang melekat pada
pengertia restribusi adalah.
a. Pungutan Restribusi harus sesuai dengan undang-undang.
b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
c. Pemungutanya dilakukan oleh Negara.
d. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh
pembayar restribusi.

7. Pungutan dengan nama sumbangan biasanya tidak
diartikan untuk kepentingan pengeluaran-pengeluaran
yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilakukan oleh
dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu
dan tidak memerlikan dasar hukum menurut undang-
undang serta tidak mempunyai unsur paksaan.

8. Peran Pajak dalam Pembangunan.
Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah selalu digunakan pembangunan
dibiayai oleh dana pajak yang telah dikumpulkan dari
masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga menjaga proyek yang
ada untuk dapat dipakai oleh kepantingan masyarakat.
Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu
dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti
pentingnya pajak dalam kehidupan sehari-hari.

9.  Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak kepada disektor
publik, yaiatu untuk mengumpulkan uang untuk pajak
sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undangan.
 Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak
tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
 Fungsi demokrasi.
 Fungsi Restribusi fungsi yang menekankan pada unsur
pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.