Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
PESAN: Jangan langsung di-copy tanpa cross-check dan meng-update informasi baru ya. PLUS, jangan lupa ubah template-nya. :)
Sumber: Siswa biasa.
Bila ada informasi yang kurang, dapat ditambahkan. Kritik dan pesan dapat langsung menghubungi saya. :) Semoga bermanfaat!
Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
PESAN: Jangan langsung di-copy tanpa cross-check dan meng-update informasi baru ya. PLUS, jangan lupa ubah template-nya. :)
Sumber: Siswa biasa.
Bila ada informasi yang kurang, dapat ditambahkan. Kritik dan pesan dapat langsung menghubungi saya. :) Semoga bermanfaat!
Mata Kuliah Ini Membahas Tentang Pengetahuan Defenisi Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia, Surat Ketetapan Pajak, Kewajiban Pembukuan/Penagihan dan Pemeriksaan Pajak, Keberatan , Banding dan Imbalan Bunga, Penagihan Pajak dan Surat Paksa, Pajak Pengahasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
1. Mengetahu jenis-jenis pajak
2. Mengetahui teori-teori pajak
3. Mengetahui azas dalam pajak
4. Mengetahui pengolongan kelompok
5. Jenis - Jenis stasel pajak
1. SELAMAT DATANG KULIAH PAJAK & RETRIBUSI DRS. BUDIYONO, MSI . JURUSAN ILMU ADM. PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS DR. SOETOMO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. TARIP PROPORSIONAL Tarip pajak yg persentasenya tetap dan tidak tergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Tarip Pajak Terutang Rp 1.000.000,00 10% Rp 100.000,00 Rp 2.000.000,00 10% Rp 200.000,00 Rp 3.000.000,00 10% Rp 300.000,00
30. TARIP PROGRESIF Tarip pajak yg persentasenya meningkat sesuai besarnya (meningkatnya) dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Tarip Pajak Terutang Rp 10.000.000,00 15% Rp 1.500.000,00 Rp 40.000.000,00 25% Rp 10.000.000,00 Rp 60.000.000,00 35% Rp 21.000.000,00
31. TARIP DEGRESIF Tarip pajak yg persentasenya menurun sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Tarip Pajak Terutang Rp 20.000.000,00 10% Rp 2.000.000,00 Rp 30.000.000,00 9% Rp 2.700.000,00 Rp 50.000.000,00 8% Rp 4.000.000,00
32. TARIP TETAP Jumlah atau angkanya tetap dan tidak tergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Tarip Pajak Terutang Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 100.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 100.000,00
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. KECUKUPAN & ELASTISITAS Kecukupan sumber pendapatan yg dapat dipajaki. Artinya sumber tsb hrs menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yg akan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya juga meningkat. Keadaan demikian mencerminkan pajak menunjukkan elastisitasnya, artinya pajak tsb mampu menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah.
40. KEADILAN Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing. Konsep ini memandang pajak mrpk suatu alat redistribusi pendapatan, golongan kaya menyumbang lebih besar drpd nilai pelayan yg diterimanya, sebaliknya golongan miskin nilai pelayanan yg diperoleh lebih besar drpd sumbangan yg dia berikan.
41.
42. KEADILAN VERTIKAL Pajak itu dikatakan baik jika pajak tersebut “progresif”, artinya persentase pendapatan seseorang yg dibayarkan utk pajak bertambah sesuai dg tingkat pendapatnya. Pajak masih juga bisa dikatakan baik jika dikenakan secara “proporsional”, yaitu kalau persentase pendapatan yg dibayarkan untuk pajak sama untuk semua tingkatan pendapatan.
43. KEADILAN HORIZONTAL Dalam jumlah pendapatan yg sama maka besarnya pajak yg dibayar juga harus sama tidak memandang sumbernya. Contoh : A Petani ekspor B Petani tanaman pangan Penghasilan keduanya sama, berarti bayar pajaknya jg hrs sama.
44. KEADILAN GEOGRAFIS Pengenaan pajak atas penduduk adalah tepat kalau mereka tinggal di daerah yang memperoleh pelayanan khusus dari pemerintah. Hal ini untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tingkat pajak yang dikenakannya, agar mereka dapat membebani pajak yang berbeda-beda untuk berbagai tingkat pelayanan yang diberikan.
45. KEMAMPUAN ADMINISTRATIF Dalam menilai obyek potensial yang akan dijadikan pajak daerah, diperlukan kemampuan dan ketelitian adminitrasinya. Misalnya, untuk mengetahui keuntungan perusahaan yang dapat dikenakan PPh; untuk menetapkan NJOP gedung di pusat kota dalam pengenaan PBB; untuk mendeteksi peluang adanya kong kalikong dan korupsi saat transaksi antara WP dan Fiskus; dll.
46.
47.
48. RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah .
49.
50.
51. RETRIBUSI JASA USAHA Merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
52.
53.
54. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU Selain berfungsi utama sbg pengatur, retr ini jg berfungsi sbg sumber pendapatan daerah. Pengaturan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya diluar ketentuan yg diberikan oleh Pemda yg dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
55.
56. TUGAS AKHIR KULIAH PENYUSUNAN MAKALAH TOPIK : Pajak dan Retribusi Daerah JUDUL : Bebas OUTLINE : 1. Pendahuluan a. Latar Belakang Masalah b. Perumusan Masalah 2. Tinjauan Pustaka 3. Pembahasan 4. Penutup a. Kesimpulan b. Saran
Editor's Notes
Contoh : pajak PPn, pajak restoran,
penghasilan <25jt dikenakan tarif 15% 25jt berikutnya maka tarif 25% N sisanya 35% Misal : - jika penghasilan 40jt, maka 25jt pertama dikenakan tarif 15%, lalu sisanya (15jt) dikenakan tarif 25% Contor: pajak kendaraan bermotor(PKB), PPH(pajak penghasilan)
![PENGERTIAN PAJAK ,[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)