SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ALFIAN ADI
RAHARDIAN AGUNG
SALMA PH
SHAFIRA APRILIANI
 Asas Kepastian Hukum
 Asas tertib Penyelenggaraan Negara
 Asas Kepentingan Umum
 Asas Keterbukaan
 Asas Proporsionalitas
 Asas Akuntabilitas
 Asas Efisiensi
 Asas Efektifitas
Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan,
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya,
pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”
Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan,
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
UU No.32
Th 2004
Kepala daerah
Perangkat
daerah
DPRD
Sekretaris
Daerah
Dinas Daerah
Lembaga
Tekhnis
lainnya
 ALFIAN ADI
 RAHARDIAN
AGUNG
 SALMA PH
 SHAFIRA
APRILIANI
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur
tentang berbagaihak yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, yaitu:1. mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan;2.
memilih pimpinan daerah;3. mengelola aparatur
daerah;4. mengelola kekayaan daerah;5.
memungut pajak daerah dan retribusi daerah;6.
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber
daya alam dansumber daya lainnya yang ada di
daerah;7. mendapatkan sumber-sumber
pendapatan lain yang sah; dan8. mendapatkan
hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundangundangan
Hak Daerah
1. Mengatur dam memilih sendiri urusan
pemerintahannya.
2. Mengelola aparatur daerah
3. Mengelola kekayaan daerah
4. Memilih pimpinan daerah
5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan
SDA dan lainnya yang berada di daerah
6. Mendapatkan sumber-sumber lain yang sah
7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam
perundang-undangan.
Kewajiban Daerah
1. Melindungi masyarakat,menjaga
persatuan,kesatuan,dan kerukunan nasional
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Meningkatkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Mengembangkan sistem jaminan sosial
7. Menyediakan fasilitas sosial yang layak
 Hak Daerah untuk memilih kepala daerahnya sendiri
 Kewajiban daerah untuk meningkatkan layanan
dasar pendidikan

More Related Content

What's hot

Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganYosua S L
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan IndonesiaAbrar Bilisanimar
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHAde Suerani
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011buayyaa
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Parja Negara
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIMuhamad Yogi
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr   KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr   Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuanganfritz Siregar
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Winarto Winartoap
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 

What's hot (19)

Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
 
Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011
 
UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr   KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr   Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 

Similar to OTONOMI DAERAH

Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahnurulrp
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraRama Putra
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahLamhot Sihotang
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahVisal Real
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...JajangSumitra
 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdfPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdfkakayeuis
 
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional IndonesiaBab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesiamugia_islami
 
Uud & karakter copy
Uud & karakter    copyUud & karakter    copy
Uud & karakter copyDedi Koswara
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945Cucu Sya'diah
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
ppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxAnitaMusya
 

Similar to OTONOMI DAERAH (20)

Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdfPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
 
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional IndonesiaBab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
 
Kehakiman
KehakimanKehakiman
Kehakiman
 
Uud & karakter copy
Uud & karakter    copyUud & karakter    copy
Uud & karakter copy
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
ppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptx
 

Recently uploaded

PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASsusilowati82
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptRahmaniaPamungkas2
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 

Recently uploaded (20)

PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 

OTONOMI DAERAH

  • 1. ALFIAN ADI RAHARDIAN AGUNG SALMA PH SHAFIRA APRILIANI
  • 2.  Asas Kepastian Hukum  Asas tertib Penyelenggaraan Negara  Asas Kepentingan Umum  Asas Keterbukaan  Asas Proporsionalitas  Asas Akuntabilitas  Asas Efisiensi  Asas Efektifitas
  • 3. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  • 4. UU No.32 Th 2004 Kepala daerah Perangkat daerah DPRD Sekretaris Daerah Dinas Daerah Lembaga Tekhnis lainnya  ALFIAN ADI  RAHARDIAN AGUNG  SALMA PH  SHAFIRA APRILIANI
  • 5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang berbagaihak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu:1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;2. memilih pimpinan daerah;3. mengelola aparatur daerah;4. mengelola kekayaan daerah;5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dansumber daya lainnya yang ada di daerah;7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan
  • 6. Hak Daerah 1. Mengatur dam memilih sendiri urusan pemerintahannya. 2. Mengelola aparatur daerah 3. Mengelola kekayaan daerah 4. Memilih pimpinan daerah 5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan lainnya yang berada di daerah 6. Mendapatkan sumber-sumber lain yang sah 7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.
  • 7. Kewajiban Daerah 1. Melindungi masyarakat,menjaga persatuan,kesatuan,dan kerukunan nasional 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 3. Meningkatkan kehidupan demokrasi 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan 6. Mengembangkan sistem jaminan sosial 7. Menyediakan fasilitas sosial yang layak
  • 8.
  • 9.  Hak Daerah untuk memilih kepala daerahnya sendiri
  • 10.  Kewajiban daerah untuk meningkatkan layanan dasar pendidikan