Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hak-hak daerah meliputi mengatur sendiri urusan pemerintahan, memilih kepala daerah, dan mengelola sumber daya daerah. Kewajiban daerah mencakup meningkatkan layanan dasar pendidikan dan fasilitas sosial bagi masyarakat.