UUD
•Download as PPTX, PDF•
5 likes•943 views
Mendeskripsikan amandemen UUD 1945 serta sistem politik di Indonesia
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to UUD
Similar to UUD (20)
UUD
- 1. BAB IV KONSTITUSI DAN SISTEM POLITIK NASIONAL INDONESIA OLEH KELOMPOK 1: AKBAR BAHARI D. ALDI FATURRAHMAN EGGY PRAYOGA M. MOCH. BAGAS H. MUGIA ISLAMI ROHMAT RAMADHAN
- 2. 4.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 3. 4.1.1 Pengertian dan Pentingnya Undang-undang Dasar dalam Negara Menurut E.C.S Wade dalam bukunya yg berjudul Constitution of Law, undang-undang dasar ialah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan- badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
- 4. 4.1.2 Kedudukan Undang Undang Dasar 1945 1) Sebagai hukum dasar yang tertulis 2) Sebagai dasar dan sumber hukum tertinggi 3) Sebagai alat kontrol terhadap produk hukum 4) Sebagai norma yang mengikat
- 5. 4.2 Pembukaan Undang- undang Dasar 1945
- 6. Makna dan Nilai Pembukaan Undang- undang Dasar 1995 Alinea pertama Alinea kedua Alinea ketiga Alinea keempat 4.2 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- 7. Kedudukan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI 1) Sebagai kaidah pokok kenegaraan RI 2) Sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia 4.2 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- 8. PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat- singkatnya PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Alinea I, memuat alasan pikiran “mengapa Indonesia menyatakan kemerdekaan” Alinea II, memuat pikiran “cara Indonesia memperoleh kemerdekaan” Alinea III, memuat pikiran “memotivasi ketaqwaan yang mendorong rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan” Alinea IV, memuat pikiran “tindak lanjut setelah Indonesia pindah dari alam penjajahan ke alam kemerdekaan: 1. Menentukan 4 tujuan negara yang ingin dicapai 2. Menyusun negara dalam suatu susuan Uud 3. Menetapkan susunan pemerintahan berbentuk republik 4. Menetapkan sistem kekuasaan negara berkedaulatan rakyat 5. Menetapkan rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara
- 9. Asas-asas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 1. Asas Kerohanian Negara 2. Asas Politik Negara 3. Asas Tujuan Negara 4.2 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- 10. 4.3 Sistem Politik Kenegaraan Indonesia
- 11. 4.3.1 Sistem Pemerintahan Negara RI 1) Indonesia Negara berdasarkan hukum. 2) Sistem konstitusional. 3) Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis. 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6) Menteri negara ialah pembantu presiden. 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
- 12. 4.3.2 Prinsip Kekuasaan dan Pemerintahan Negara Berdasarkasn UUD 1945 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1) Terdiri dari anggota DPR dan DPD yg terpilih melalui pemilihan umum 2) Berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar 3) Melantik Presiden dan/atau Wapres 4) Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres pada masa jabatannya
- 13. 4.3.2 Prinsip Kekuasaan dan Pemerintahan Negara Berdasarkasn UUD 1945 2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat 1) Keanggotaan ditentukan melalui pemilu 2) Berkuasa membentuk undang-undang 3) Memiliki fungsi legilasi, anggaran dan pengawasan 4) Memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat 5) Mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas 6) Berhak mengajukan usul rancangan undang-undang
- 14. 4.3.2 Prinsip Kekuasaan dan Pemerintahan Negara Berdasarkasn UUD 1945 Dewan Perwakilan Daerah 1) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. 2) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. 3) Jumlah anggota DPD pada setiap provinsi adalah sama. Jumlah keseluruhannya tidak melebihi dari sepertiga jumlah anggota DPR.
- 15. 4.3.2 Prinsip Kekuasaan dan Pemerintahan Negara Berdasarkasn UUD 1945 Persyaratan calon presiden dan wakil presiden Pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wapres 3. Presiden dan Wapres Alasan pemberhentian Presiden/Wapres dalam masa jabatannya Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya Presiden tidak dapat membubarkan DPR
- 16. 4.3.2 Prinsip Kekuasaan dan Pemerintahan Negara Berdasarkasn UUD 1945 1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA & badan peradilan dibawahnya dan MK 3) Para calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR selanjutnya ditetapkan sbg hakim agung oleh Presiden 4) KY berwenang menjaga dan menegakan kehormatan, keluruhan martabat serta prilaku hakim 5) Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dgn persetujuan DPR 6) MK memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 7) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan ttg MK diatur oleh undang-undang. 8) Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sbg hakim ditetapkan dgn undang-undang 4. MA, MK dan KY
- 17. 4.4 Perubahan Undang- undang Dasar 1945
- 18. 4.4.1 Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Latar belakang perubahan UUD 1945 diantaranya Adanya kekuasaan tertinggi di tangan MPR Adanya kukuasaan yang sangat besar pada Presiden Pasal-pasal yang terlalu luwes, shg menimbulkan multitafsir Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup disukung ketentuan konstitusi
- 19. 4.4.2 Tujuan Perubahan UUD 1945 Menyempurnakan aturan dasar mengenai: • tatanan negara • Kedaulatan rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
- 20. 4.4.3 Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 TAP MPR No. IX/MPR/19 99 TAP MPR No. IX/MPR/2 000 TAP MPR No. XI/MPR/2 001
- 21. 4.4.4 Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945 1) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945 2) Tetap mempertahankan NKRI 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial 4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal (batang tubuh) 5) Melakukan perubahan secara adendum
- 22. KESIMPULAN
- 23. Any questions?