Bab 4 PPKN kelas 10

1. Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Otonomi Daerah dalam konteks NKRI

2. Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI
1. Menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya
2. Melaksanakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab
3. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Menjamin keserasian hubungan antara satu daerah dengan daerah lain

3. Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI
Tugas pemerintah supaya otonomi daerah berjalan dengan lancar :
1. Memberikan pembinaan berupa pedoman dalam penelitian, pengembangan,
perencanaan dan pengawasan otonomi daerah
2. Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi
3. Memberikan fasilitas berupa peluang,kemudahan bantuan dan dorongan
kepada daerah

4. Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI
Landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah terdapat dalam pasal 28
UUD NRI Tahun 1945 : “Pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, mengatur dan
mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan
3 asas otonomi daerah yang dianut oleh pemerintah pusat :
1. Asas desentralisasi
2. Asas dekonsentrasi
3. Tugas bantuan

5. Kedudukan & Peran
Pemerintah Pusat

6. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Beberapa kewenangan pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur bidang-bidang:
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Moneter (keuangan)
5. Yustisi (peradilan)
6. Agama

7. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Urusan pemerintah yang bersifat concurrent (bisa dilaksanakan bersama dengan
pemerintah daerah) disusun 3 kriteria untuk mewujudkan pembagian
proporsional antara pemerintah pusat dan daerah :
1. Eksternalitas (mempertimbangkan dampak/akibat yang akan terjadi)
2. Akuntabilitas (mempertimbangkan kedekatan atau lebih langsung dengan
masyarakat)
3. Efisiensi (mempertimbangkan sumber daya (manusia, dana, dan peralatan)

8. Kedudukan & Peran
Pemerintah Daerah

9. Landasan Hukum
1. Bab IV Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 tentang pemerintah Daerah
2. Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 tentang hubungan dan wewenang antara
pemerintah pusat dan daerah
3. Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 tentang daerah khusus dan daerah istimewa
4. UU No.22 Tahun 1999 tentang pemberian otonomi daerah
5. UU No.9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

10. Asas-Asas Penyelenggaraan pemerintahan
1. Asas kepastian hukum
2. Asas keterbukaan
3. Asas akuntabilitas
4. Asas tertib penyelenggara negara
5. Asas proporsionalitas
6. Asas efisiensi
7. Asas kepentingan umum
8. Asas profesionalisme
9. Asas efektivitas

11. Wewenang Pemerintah Daerah menurut UU NO.9 Tahun 2015
Berdasarkan UU No.9 Tahun 2015 yang dimaksud pemerintah daerah adalah :
1. Pemerintah daerah provinsi (gubernur) dan DPRD Provinsi
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/walikota) dan DPRD
kabupaten/kota

12. Wewenang Pemerintah Daerah menurut UU NO.9 Tahun 2015
Hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah :
1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya lain yang berada didaerah

13. Wewenang Pemerintah Daerah menurut UU NO.9 Tahun 2015
Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah :
1. Melindungi masyarakat serta menjaga persatuan, kesatuan dll
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial

14. Wewenang Pemerintah Daerah menurut UU NO.9 Tahun 2015
Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah :
8. Menyusun perencanaan dan tata cara ruang daerah
9. Mengembangkan sumber daya produktif didaerah
10. Melestarikan lingkungan hidup
11. Mengelola administrasi kependudukan
12. Melestarikan nilai sosial budaya