Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan peraturan daerah, meliputi pengertian peraturan daerah, asas-asas yang harus dimiliki peraturan daerah, dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah.

1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH *)
Oleh: Drs. S. Bambang Setyadi, M.Si **)
I. LATAR BELAKANG Pemerintahan Daerah (UU Pemda),
Pengertian Peraturan Daerah Perda dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah
Sesuai dengan ketentuan Undang- Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas
Undang Nomor 10 Tahun 2004 pembantuan serta merupakan
tentang Pembentukan Peraturan penjabaran lebih lanjut dari
Perundang-undangan, yang peraturan perundang-undangan
dimaksud dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi dengan
(Perda) adalah “peraturan memperhatikan ciri khas masing-
perundang-undangan yang dibentuk masing daerah 3.
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan persetujuan bersama Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-
Kepala Daerah”. Undang Nomor 10 Tahun 2004
Definisi lain tentang Perda tentang Pembentukan Peraturan
berdasarkan ketentuan Undang- Perundang-undangan, materi
Undang tentang Pemerintah Daerah1 muatan Perda adalah seluruh materi
adalah “peraturan perundang- muatan dalam rangka
undangan yang dibentuk bersama penyelenggaraan otonomi daerah
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tugas pembantuan dan
Daerah dengan Kepala Daerah baik menampung kondisi khusus daerah
di Propinsi maupun di serta penjabaran lebih lanjut
Kabupaten/Kota” . 2 Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi.
Dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rancangan Peraturan Daerah dapat
berasal dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur
*) Makalah disampaikan dalam Diskusi
Panel “Kajian Terhadap Kebijakan- atau Bupati/Walikota. Apabila dalam
Kebijakan Yang Perlu Dimuat Dalam satu kali masa sidang Gubernur atau
Perda Dalam Rangka Mendorong
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Bupati/Walikota dan DPRD
Menengah (UMKM)”di Bank Indonesia menyampaikan rancangan Perda
tanggal 29 Maret 2007;
**) Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dengan materi yang sama, maka
Departemen Dalam Negeri. yang dibahas adalah rancangan
1
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
2 3
Pasal 1 angka 10 UU Nomor 32 Tahun Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004
2004 tentang Pemerintahan Daerah. tentang Pemerintahan Daerah
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 1 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

2. Perda yang disampaikan oleh DPRD, mempunyai tujuan yang jelas
sedangkan rancangan Perda yang yang hendak dicapai.
disampaikan oleh Gubernur atau b. kelembagaan atau organ
Bupati/Walikota dipergunakan pembentuk yang tepat, yaitu
sebagai bahan persandingan. setiap jenis peraturan
Program penyusunan Perda perundang-undangan harus
dilakukan dalam satu Program dibuat oleh lembaga/pejabat
Legislasi Daerah4, sehingga pembentuk peraturan
diharapkan tidak terjadi tumpang perundang-undangan yang
tindih dalam penyiapan satu materi berwenang dan dapat dibatalkan
Perda. Ada berbagai jenis Perda atau batal demi hukum bila
yang ditetapkan oleh Pemerintah dibuat oleh lembaga/pejabat
Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi yang tidak berwenang.
antara lain: c. kesesuaian antara jenis dan
a. Pajak Daerah; materi muatan, yaitu dalam
b. Retribusi Daerah; pembentukan peraturan
c. Tata Ruang Wilayah Daerah; perundang-undangan harus
d. APBD; benar-benar memperhatikan
e. Rencana Program Jangka materi muatan yang tepat
Menengah Daerah; dengan jenis peraturan
f. Perangkat Daerah; perundang-undangan.
g. Pemerintahan Desa; d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa
h. Pengaturan umum lainnya. setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus
II. PEMBENTUKAN PERDA YANG memperhatikan efektifitas
BAIK peraturan perundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat,
1. Asas Pembentukan Perda baik secara filosofis, yuridis
maupun sosiologis.
Pembentukan Perda yang baik harus
e. kedayagunaan dan
berdasarkan pada asas
kehasilgunaan, yaitu setiap
pembentukan peraturan perundang-
peraturan perundang-undangan
undangan sebagai berikut:
dibuat karena memang benar-
a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa
benar dibutuhkan dan
setiap pembentukan peraturan
bermanfaat dalam mengatur
perundang-undangan harus
kehidupan bermasayarakat,
berbangsa dan bernegara.
4
Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 2 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

3. f. kejelasan rumusan, yaitu setiap manusia serta harkat dan
peraturan perundang-undangan martabat setiap warga negara
harus memenuhi persyaratan dan penduduk Indonesia secara
teknis penyusunan, sistematika proporsional.
dan pilihan kata atau c. asas kebangsaan, bahwa setiap
terminologi, serta bahasa muatan Perda harus
hukumnya jelas dan mudah mencerminkan sifat dan watak
dimengerti sehingga tidak bangsa Indonesia yang pluralistik
menimbulkan berbagai macam (kebhinnekaan) dengan tetap
interpretasi dalam menjaga prinsip negara kesatuan
pelaksanaannya. Republik Indonesia.
g. keterbukaan, yaitu dalam proses d. asas kekeluargaan, bahwa setiap
pembentukan peraturan materi muatan Perda harus
perundang-undangan mulai dari mencerminkan musyawarah
perencanaan, persiapan, untuk mencapai mufakat dalam
penyusunan dan pembahasan setiap pengambilan keputusan.
bersifat transparan dan terbuka. e. asas kenusantaraan, bahwa
Dengan demikian seluruh lapisan setiap materi muatan Perda
masyarakat mempunyai senantiasa memperhatikan
kesempatan seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh wilayah
memberikan masukan dalam Indonesia dan materi muatan
proses pembuatan peraturan Perda merupakan bagian dari
perundang-undangan. sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila.
Di samping itu materi muatan Perda
f. asas bhinneka tunggal ika,
harus mengandung asas-asas
bahwa setiap materi muatan
sebagai berikut:
Perda harus memperhatikan
a. asas pengayoman, bahwa setiap
keragaman penduduk, agama,
materi muatan Perda harus
suku dan golongan, kondisi
berfungsi memberikan
daerah dan budaya khususnya
perlindungan dalam rangka
yang menyangkut masalah-
menciptakan ketentraman
5 masalah sensitif dalam
masyarakat .
kehidupan bermasyarakat,
b. asas kemanusiaan, bahwa setiap
berbangsa dan bernegara.
materi muatan Perda harus
g. asas keadilan, bahwa setiap
mencerminkan perlindungan dan
materi muatan Perda harus
penghormatan hak-hak asasi
mencerminkan keadilan secara
5
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU
Nomor 10 Tahun 2004.
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 3 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

4. proporsional bagi setiap warga menunjang Anggaran Pendapatan
negara tanpa kecuali. dan Belanja Daerah (APBD) adalah
h. asas kesamaan dalam hukum bertujuan untuk meningkatkan
dan pemerintahan, bahwa setiap kesejahteraan masyarakat melalui
materi muatan Perda tidak boleh mekanisme APBD, namun demikian
berisi hal-hal yang bersifat untuk mencapai tujuan kemakmuran
membedakan berdasarkan latar dan kesejahteraan masyarakat
belakang, antara lain agama, daerah bukan hanya melalui
suku, ras, golongan, gender atau mekanisme tersebut tetapi juga
status sosial. dengan meningkatkan daya saing
i. asas ketertiban dan kepastian dengan memperhatikan potensi dan
hukum, bahwa setiap materi keunggulan lokal/daerah,
muatan Perda harus dapat memberikan insentif (kemudahan
menimbulkan ketertiban dalam dalam perijinan, mengurangi beban
masyarakat melalui jaminan Pajak Daerah), sehingga dunia usaha
adanya kepastian hukum. dapat tumbuh dan berkembang di
j. asas keseimbangan, keserasian daerahnya dan memberikan peluang
dan keselarasan, bahwa setiap menampung tenaga kerja dan
materi muatan Perda harus meningkatkan PDRB masyarakat
mencerminkan keseimbangan, daerahnya.
keserasian dan keselarasan
antara kepentingan individu dan 2. Proses Penyusunan Perda
masyarakat dengan kepentingan
Dalam rangka tertib administrasi dan
bangsa dan negara.
peningkatan kualitas produk hukum
k. asas lain sesuai substansi Perda
daerah, diperlukan suatu proses atau
yang bersangkutan 6.
prosedur penyusunan Perda agar
Selain asas dan materi muatan di lebih terarah dan terkoordinasi. Hal
atas, DPRD dan Pemerintah Daerah ini disebabkan dalam pembentukan
dalam menetapkan Perda harus Perda perlu adanya persiapan yang
mempertimbangkan keunggulan matang dan mendalam, antara lain
lokal /daerah, sehingga mempunyai pengetahuan mengenai materi
daya saing dalam pertumbuhan muatan yang akan diatur dalam
ekonomi dan kesejahteraan Perda, pengetahuan tentang
masyarakat daerahnya. bagaimana menuangkan materi
Prinsip dalam menetapkan muatan tersebut ke dalam Perda
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam secara singkat tetapi jelas dengan
bahasa yang baik serta mudah
6
Pasal 138 UU Nomor 32 Tahun 2004 dipahami, disusun secara sistematis
tentang Pemerintahan Daerah.
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 4 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

5. tanpa meninggalkan tata cara yang dan berdasarkan Pasal 21 ayat
sesuai dengan kaidah bahasa (1) UUD 1945, anggota-anggota
Indonesia dalam penyusunan DPR berhak mengajukan usul
kalimatnya. rancangan Undang-Undang.
Begitu pula di tingkat daerah,
Prosedur penyusunan ini adalah
DPRD memegang kekuasaan
rangkaian kegiatan penyusunan
membentuk Perda dan anggota
produk hukum daerah sejak dari
DPRD berhak mengajukan usul
perencanaan sampai dengan
Raperda. Dalam pelaksanaannya
penetapannya. Proses pembentukan
Raperda dari lingkungan DPRD
Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap,
diatur lebih lanjut dalam
yaitu:
Peraturan Tata Tertib DPRD
a. Proses penyiapan rancangan
masing-masing daerah.
Perda yang merupakan proses
Pembahasan Raperda atas
penyusunan dan perancangan di
inisiatif DPRD dikoordinasikan
lingkungan DPRD atau di
oleh Sekretaris Daerah atau unit
lingkungan Pemda (dalam hal ini
kerja yang ditunjuk oleh Kepala
Raperda usul inisiatif). Proses ini
Daerah. Setelah itu juga dibentuk
termasuk penyusunan naskah
Tim Asistensi dengan Sekretariat
inisiatif (nitiatives draft), naskah
i
Daerah atau berada di
akademik (academic draft) dan
Biro/Bagian Hukum.
naskah rancangan Perda (legal
draft). b. Proses Penyiapan Raperda di
b. Proses mendapatkan Lingkungan Pemerintahan
persetujuan, yang merupakan Daerah.
pembahasan di DPRD. Dalam proses penyiapan Perda
c. Proses pengesahan oleh Kepala yang berasal dari Pemerintah
Daerah dan pengundangan oleh Daerah bisa dilihat dalam
Sekretaris Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah Nomor 23
Ketiga proses pembentukan Perda
Tahun 2001 tentang Prosedur
tersebut dapat diuraikan sebagai
Penyusunan Produk Hukum
berikut :
Daerah yang telah diganti
a. Proses Penyiapan Raperda di
dengan Peraturan Menteri Dalam
lingkungan DPRD.
Negeri Nomor 16 Tahun 2006
Berdasarkan amandemen I dan II tentang Prosedur Penyusunan
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR Produk Hukum Daerah yang
memegang kekuasaan ditetapkan pada tanggal 19 Mei
membentuk Undang-Undang 2006.
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 5 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

6. Gb. Bagan Penyiapan Rancangan
Perda
U X X
X
S H
H
S S
KEPALA KEPALA
DAERAH DAERAH
S S
U DPRD
PANITIA
ANTAR UNIT & S
MASYARAKAT
KEPALA
H DAERAH
S S
H H
PENGGUNDANGAN
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 6 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

7. Keterangan bagan: Bagian Hukum berkedudukan
U : Unit Kerja/Dinas/Biro/Bagian sebagai sekretaris.
dalam Pemda yang mengambil Pasal 6 ayat (1) :
prakarsa Rancangan produk hukum
S : Sekretariat Daerah daerah dilakukan pembahasan
H : Biro/Bagian Hukum dengan Biro /Bagian Hukum dan
X : Pimpinan Unit Kerja/Dinas/Biro/ satuan perangkat daerah terkait.
Bagian lainnya Pasal 6 ayat (2) :
Pembahasan sebagaimana
Berikut penjabaran pasal-pasal yang dimaksud pada ayat (1)
terkait: menitikberatkan permasalahan
yang bersifat prinsip mengenai
Pasal 4 :
obyek yang diatur, jangkauan
Penyusunan Produk Hukum
dan arah pengaturan.
Daerah yang bersifat pengaturan
Pasal 7 :
dilakukan berdasarkan prolegda.
Ketua Tim Antar Satuan Kerja
Pasal 5 ayat (1) :
Perangkat Daerah melaporkan
Pimpinan Satuan Kerja perangkat
perkembangan rancangan
daerah menyusun rancangan
produk hukum daerah dan/atau
produk hukum daerah.
permasalahan kepada Sekretaris
Pasal 5 ayat (2) :
Daerah untuk memperoleh
Penyusunan produk hukum
arahan.
daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 8 ayat (1) :
pada ayat (1) dapat
Rancangan produk hukum
didelegasikan kepada Biro
daerah yang telah dibahas harus
Hukum atau Bagian Hukum.
mendapatkan paraf koordinasi
Pasal 5 ayat (3) :
Kepala Biro Hukum dan Kepala
Penyusunan produk hukum
Bagian Hukum serta pimpinan
daerah sebagaimana dimaksud
satuan kerja perangkat daerah
pada ayat (1) dan ayat (2)
terkait.
dibentuk Tim Antar Satuan Kerja
Pasal 8 ayat (2) :
Perangkat Daerah.
Pimpinan satuan kerja perangkat
Pasal 5 ayat (4) :
daerah atau pejabat yang
Tim sebagaimana dimaksud pada
ditunjuk mengajukan rancangan
ayat (3) diketuai oleh Pimpinan
produk hukum daerah yang telah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
mendapat paraf koordinasi
pemrakarsa atau pejabat yang
sebagaimana dimaksud pada
ditunjuk oleh Kepala Daerah dan
Kepala Biro Hukum atau Kepala
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 7 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

8. ayat (1) kepada Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 5 Peraturan
melalui Sekretaris Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Pasal 9 ayat (1) : Tahun 2006 tentang Prosedur
Sekretaris daerah dapat Penyusunan Produk Hukum Daerah
melakukan perubahan dan/atau yang dimaksud dengan Satuan Kerja
penyempurnaan terhadap Perangkat Daerah yaitu Kepala
rancangan produk hukum Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
daerah yang telah diparaf Kepala Biro/Bagian di lingkungan
koordinasi sebagaimana Sekretariat Daerah dapat
dimaksud dalam pasal 8 ayat (2). mengajukan prakarsa kepada
Pasal 9 ayat (2) : Sekretaris Daerah yang memuat
Perubahan dan/atau urgensi, argumentasi, maksud dan
penyempurnaan rancangan tujuan pengaturan, materi yang
produk hukum daerah akan diatur serta keterkaitan dengan
sebagaimana sebagaimana peraturan perundang-undangan lain
dimaksud pada ayat (1) yang akan dituangkan dalam
dikembalikan kepada pimpinan Raperda tersebut.
satuan kerja perangkat daerah Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh
pemrakarsa. Sekretariat daerah mengenai
Pasal 9 ayat (3) : urgensi, argumentasi dan pokok-
Hasil penyempurnaan rancangan pokok materi serta pertimbangan
produk hukum daerah filosofis, sosiologis dan yuridis dari
sebagaimana dimaksud pada masalah yang akan dituangkan ke
ayat (2) disampaikan kepada dalam Raperda tersebut maka
Sekretaris Daerah setelah Sekretariat Daerah akan mengambil
dilakukan paraf koordinasi oleh keputusan dan menugaskan Kepala
Kepala Biro/Bagian Hukum dan Biro/Bagian Hukum untuk
pimpinan satuan perangkat melakukan harmonisasi materi dan
daerah terkait. sinkronisasi pengaturan. Apabila
Pasal 10 : Sekretariat Daerah menyetujui,
Produk hukum daerah berupa pimpinan satuan kerja menyiapkan
Rancangan Peraturan Daerah draft awal dan melakukan
atau sebutan lainnya pembahasan yang melibatkan
sebagaimana dimaksud dalam Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait
Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang dan masyarakat.
diprakarsai oleh Kepala Daerah
disampaikan kepada DPRD untuk
dilakukan pembahasan.
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 8 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

9. Gb. Bagan Tata Cara Pelaksanaan
Konsultasi Publik Produk Hukum Daerah
Tahap Inisiatif ( initiatif draft) INISIATOR :
1. Menyempurnakan D-2 menjadi
D-3
2. Mengirim D-3 ke masyarakat
INISIATOR :
Draft inisiatif produk hukum
daerah (D-1)
1. Latar belakang, maksud dan
tujuan pembuatan peraturan;
2. Permintaan masukan dari
masyarakat; INISIATOR/ :
3. Alamat inisiator tempat 1. Sosialisasi D-3 kepada seluruh
masukan masyarakat pemangku kepentingan.
ditujukan (pos, fax, e-mail, 2. Menyiapkan perumusan naskah
operator)
Apabila Sekretariat Daerah
menyetujui, pimpinan satuan kerja
MASYARAKAT : menyiapkan draft awal dan
Masukan dari masyarakat atau
pemangku kepentingan/multi stake melakukan pembahasan yang
holders (ide, kritik, tanggapan, melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit
dukungan, alasan penolakan, dll)
kerja terkait dan masyarakat. Setelah
itu satuan kerja perangkat daerah
dapat mendelegasikan kepada Biro/
Bagian Hukum untuk melakukan
INISIATOR : penyusunan dan pembahasan
1. Mengintegrasikan masukan rancangan produk hukum daerah.
masyarakat ke dalam D-1
menjadi D-2 Penyusunan Perda/produk hukum
2. Mengirim kembali ke
masyarakat daerah lainnya harus dilakukan
melalui Tim Antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang diketuai oleh
pejabat pimpinan satuan kerja
perangkat daerah yang ditunjuk oleh
MASYARAKAT : Kepala Daerah dan Kepala
1. Mempelajari D-2 dari inisiator
2. Mengklarifikasi input yang Biro/Bagian Hukum sebagai
diterima inisiator D-2 oleh sekretaris tim. Setelah pembahasan
masyarakat
rancangan produk hukum selesai,
pimpinan satuan kerja perangkat
daerah akan menyampaikan kepada
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 9 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

10. Sekretaris Daerah melalui Kepala Tabel : Pembahasan di DPRD
Biro/Bagian Hukum.
Raperda yang telah melewati RAPERDA RAPERDA
PEMBAHASAN TAHAP
tahapan di atas akan disampaikan DARI DPRD DARI PEMDA
oleh Kepala Daerah kepada DPRD
Keterangan/ Keterangan/
untuk dilakukan pembahasan penjelasan Penjelasan
sekaligus menunjuk Wakil Komisi/Gab. Pemda ttg
RAPAT
TAHAP Komisi/ Raperda dari
Pemerintah Daerah dalam PARIPURNA
I Pansus Pemda
Pembahasan Raperda tersebut. DPRD ttg
Raperda dari
c. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD
DPRD. Rapat Fraksi
Pembahasan Raperda di DPRD baik -Tanggapan -pandangan
Pemda thp umum para
atas inisiatif Pemerintah Daerah Raperda anggota
maupun atas inisiatif DPRD, dari DPRD DPRD mll
-Jawaban fraksi thp
dilakukan oleh DPRD bersama
Komisi/ Raperda
Gubernur/Bupati/ Walikota, Pemda RAPAT TAHAP
Gab. dari Pemda
PARIPURNA II
membentuk Tim Asistensi dengan Komisi/Pan -Jawaban
sus DPRD Pemda thp
Sekretaris Daerah berada di thp pandangan
Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya tanggapan umum dari
Pemda anggota
pembahasan dilakukan melalui
DPRD
beberapa tingkatan pembicaraan.
Rapat Fraksi
RAPAT KOMISI
Tingkat-tingkat pembicaraan ini -Pembahasan Raperda dlm
dilakukan dalam rapat paripurna, RAPAT Komisi/Gab. Komisi/
GABUNGAN Pansus bersama Pemda
rapat komisi, rapat gabungan KOMISI TAHAP
- Pembahasan Raperda scr
III
komisi, rapat panitia khusus dan intern dalam Komisi/Gab.
RAPAT Komisi/Pansus tanpa
diputuskan dalam rapat paripurna. PANITIA mengurangi Pembahasan
KHUSUS bersama Pemda
Secara lebih detail mengenai
pembahasan di DPRD baik atas
inisiatif DPRD ditentukan oleh -Laporan Hasil Pembicaraan
Tingkat III
Peraturan Tata Tertib DPRD masing- RAPAT -Pendapat akhir fraksi-fraksi
TAHAP
masing. Khusus untuk Raperda atas PARIPURNA apabila perlu dapat
IV
inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan disertai catatan
-Pengambilan Keputusan
menunjuk Sekretaris Daerah atau -Sambutan Pemda
pejabat unit kerja untuk
mengkoordinasikan rancangan PEMDA
tersebut.
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 10 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

11. d. Proses Pengesahan dan Setelah Perda diundangkan dan
Pengundangan masih terdapat kesalahan teknik
penyusunan, Sekretaris Daerah
Apabila pembicaraan suatu Raperda
dengan persetujuan Pimpinan DPRD
dalam rapat akhir di DPRD telah
dapat meralat kesalahan tersebut
selesai dan disetujui oleh DPRD,
tanpa merubah substansi Perda
Raperda akan dikirim oleh Pimpinan
melalui Lembaran Daerah. Pemda
DPRD kepada Kepala Daerah melalui
wajib menyebarluaskan Perda yang
Sekretariat Daerah dalam hal ini
telah diundangkan dalam Lembaran
Biro/ Bagian Hukum untuk
Daerah agar semua masyarakat di
mendapatkan pengesahan.
daerah setempat dan pihak terkait
Penomoran Perda tersebut dilakukan mengetahuinya.
oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala
e. Lembaran Daerah dan Berita
Biro/Bagian Hukum akan melakukan
Daerah
autentifikasi. Kepala Daerah
mengesahkan dengan 1. Agar memiliki kekuatan hukum
menandatangani Perda tersebut dan dapat mengikat masyarakat,
untuk diundangkan oleh Sekretaris Perda yang telah disahkan oleh
Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Kepala Daerah harus
Hukum bertanggung jawab dalam diundangkan dalam Lembaran
penggandaan, distribusi dan Daerah.
dokumentasi Perda tersebut. 2. Untuk menjaga keserasian dan
keterkaitan Perda dengan
Apabila masih ada kesalahan teknik
penjelasannya, penjelasan atas
penyusunan Perda, Sekretaris DPRD
Perda tersebut dicatat dalam
dengan persetujuan Pimpinan DPRD
Tambahan Lembaran Daerah dan
dan Kepala Daerah dapat
ditetapkan bersamaan dengan
menyempurnakan teknik
pengundangan Perda
penyusunan Raperda yang telah
sebagaimana yang diundangkan
disetujui oleh DPRD sebelum
di atas. Pejabat yang berwenang
disampaikan kepada Kepala Daerah.
mengundangkan Perda tersebut
Jika masih juga terdapat kesalahan
adalah Sekretaris Daerah.
teknik penyusunan setelah
diserahkan kepada Kepala Daerah, III. MEKANISME PENGAWASAN
Kepala Daerah dapat PERDA
menyempurnakan teknik
penyusunan tersebut dengan Dalam rangka pemberdayaan
persetujuan Pimpinan DPRD. otonomi daerah pemerintah pusat
berwenang melakukan pembinaan
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 11 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

12. dan pengawasan terhadap pengawasan yang dikoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri.
daerah sesuai amanat Pasal 217 dan Pemerintah dapat melimpahkan
218 Undang-Undang Nomor 32 pembinaan atas penyelenggaraan
Tahun 2004 tentang Pemerintahan pemerintahan Kabupaten di daerah
Daerah. Bulan Desember 2005 sesuai dengan peraturan perundang-
ditetapkan Peraturan Pemerintah undangan. Pembinaan yang
Nomor 79 Tahun 2005 tentang dilakukan oleh Gubernur terhadap
Pedoman Pembinaan dan peraturan Kabupaten dan Kota
Pengawasan atas Penyelenggaraan dilaporkan kepada Presiden melalui
Pemerintahan Daerah. Mendagri dengan tembusan kepada
Pembinaan dan pengawasan Departemen/Lembaga Pemerintahan
dimaksudkan agar kewenangan Non Departemen terkait.
daerah otonom dalam Pengawasan Kebijakan Daerah
menyelenggarakan desentralisasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun
tidak mengarah kepada kedaulatan. 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Di samping Pemda merupakan sub sejalan dengan Pengawasan Perda
sistem dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pemerintahan negara, secara implisit yang diatur dengan UU Nomor 18
pembinaan dan pengawasan Tahun 1997 sebagaimana diubah
terhadap Pemda merupakan bagian dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.
integral dari sistem penyelenggaraan Pengawasan dilakukan secara
negara, maka harus berjalan s esuai represif dengan memberikan
dengan rencana dan ketentuan kewenangan seluas-luasnya kepada
peraturan perundang-undangan Pemda untuk menetapkan Perda
yang berlaku dalam kerangka NKRI. baik yang bersifat limitatif maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Perda lain berdasarkan kriteria yang
Tahun 2005 secara tegas ditetapkan Pemerintah. Karena tidak
memberikan kewenangan kepada disertai dengan sanksi dalam kedua
pemerintah pusat untuk Undang-Undang tersebut, peluang
melaksanakan pembinaan dan ini dimanfaatkan oleh Pemerintah
pengawasan atas penyelenggaraan Daerah untuk menetapkan Perda
Pemerintah Daerah, Menteri dan yang berkaitan dengan pendapatan
Pimpinan LPND melakukan dan membebani dunia usaha
pembinaan sesuai dengan dengan tidak menyampaikan Perda
kewenangan masing-masing yang dimaksud kepada Pemerintah Pusat.
meliputi pemberian pedoman.
Bimbingan, pelatihan, arahan dan
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 12 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

13. Berbeda dengan Pengawasan Retribusi Daerah, APBD dan
Kebijakan Daerah yang diatur dalam Tata Ruang Wilayah Daerah
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang yang telah disetujui bersama
Pemerintahan Daerah dan UU DPRD dan Gubernur sebelum
Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur
telah diubah dengan UU Nomor 34 paling lambat 3 (tiga) hari
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah disampaikan kepada Menteri
dan Retribusi Daerah, Pengawasan Dalam Negeri untuk
atas penyelenggaraan Pemerintah dievaluasi.
Daerah berdasarkan UU Nomor 32 b. Menteri Dalam Negeri
Tahun 2004 dan PP Nomor 79 melakukan Evaluasi
Tahun 2005 dilakukan secara: Rancangan Perda Propinsi
tentang Pajak Daerah,
a. preventif, terhadap kebijakan
Retribusi Daerah, APBD dan
Pemerintah Daerah yang
Tata Ruang Wilayah Daerah
menyangkut Pajak Daerah,
dalam waktu 15 (lima belas)
Retribusi Daerah, Tata Ruang
hari setelah menerima
Daerah dan APBD;
Rancangan Perda Provinsi.
b. represif, terhadap kebijakan
c. Menteri Dalam Negeri dalam
berupa Peraturan Daerah dan
melakukan evaluasi
Peraturan Kepala Daerah selain
Rancangan Perda Pajak
yang menyangkut Pajak Daerah,
Daerah, Retribusi Daerah
Retribusi Daerah, Tata Ruang
berkoordinasi dengan
Daerah dan APBD;
Menteri Keuangan,
c. fungsional, terhadap
sedangkan Rancangan Perda
pelaksanaan kebijakan
Tata Ruang Wilayah Daerah
Pemerintah Daerah;
berkoordinasi dengan
d. pengawasan legislatif terhadap
Menteri Pekerjaan Umum dan
pelaksanaan kebijakan daerah;
Badan Koordinasi Tata Ruang
e. pengawasan terhadap
Nasional.
penyelenggaraan Pemerintahan
d. Menteri Dalam Negeri
Daerah oleh masyarakat.
menyampaikan hasil evaluasi
Mengenai jenis-jenis pengawasan kepada Gubernur untuk
dapat diuraikan sebagai berikut : melakukan penyempurnaan
1. Pengawasan Preventif Rancangan Perda sesuai
Rancangan Perda Propinsi: dengan hasil evaluasi.
a. Rancangan Perda Provinsi e. Gubernur melakukan
tentang Pajak Daerah, penyempurnaan bersama
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 13 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

14. dengan DPRD dalam waktu 7 Pajak Daerah, Retribusi
(tujuh) hari setelah diterima Daerah, APBD dan Tata
hasil evaluasi. Ruang Wilayah Daerah dalam
f. Apabila Gubernur dan DPRD waktu 15 (lima belas) hari
tidak melakukan setelah menerima rancangan
penyempurnaan dan tetap Perda Kabupaten/Kota.
menetapkan menjadi Perda, c. Gubernur dalam melakukan
Menteri Dalam Negeri dapat evaluasi Rancangan Perda
membatalkan Perda dengan Pajak Daerah dan Retribusi
Peraturan Menteri. Daerah berkoordinasi dengan
g. Gubernur menetapkan Menteri Keuangan;
rancangan Perda setelah sedangkan Rancangan Perda
mendapat persetujuan Tata Ruang Wilayah Daerah
bersama dari DPRD sesuai berkoordinasi dengan
dengan hasil evaluasi menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan
Perda. Badan Koordinasi Tata Ruang
h. Paling lama 7 (tujuh) hari Nasional.
setelah Perda ditetapkan, d. Gubernur menyampaikan
disampaikan kepada Menteri hasil evaluasi kepada
Dalam Negeri. Bupati/Walikota untuk
melakukan penyempurnaan
2. Pengawasan Preventif
Rancangan Perda sesuai
Rancangan Perda
dengan hasil evaluasi.
Kabupaten/Kota:
e. Bupati/Walikota melakukan
a. Rancangan Peraturan Daerah penyempurnaan bersama
Kabupaten/Kota tentang dengan DPRD dalam waktu 7
Pajak Daerah, Retribusi (tujuh) hari setelah diterima
Daerah, APBD dan Tata hasil evaluasi.
Ruang Wilayah Daerah yang f. Apabila Bupati/Walikota dan
telah disetujui bersama DPRD DPRD tidak melakukan
dan Bupati/Walikota sebelum penyempurnaan dan tetap
ditetapkan oleh menetapkan menjadi Perda,
Bupati/Walikota paling Gubernur dapat
lambat 3 (tiga) hari membatalkan Perda dengan
disampaikan kepada Peraturan Gubernur.
Gubernur untuk dievaluasi. g. Bupati/Walikota menetapkan
b. Gubernur melakukan Evaluasi rancangan Perda setelah
Rancangan Perda mendapat persetujuan
Kabupaten/Kota tentang
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 14 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

15. bersama DPRD sesuai dengan dilakukan evaluasi sebagai
hasil evaluasi menjadi Perda. berikut:
h. Paling lama 7 (tujuh) hari a. Rancangan Perda
setelah Perda ditetapkan, disampaikan oleh Gubernur
disampaikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri
Gubernur dan Menteri Dalam melalui Biro Hukum
Negeri. Sekretariat Jenderal.
3. Pengawasan Represif Perda b. Biro Hukum mendistribusikan
Propinsi, Kabupaten/Kota: rancangan Perda kepada
a. Perda disampaikan kepada komponen terkait di
Menteri Dalam Negeri paling lingkungan Departemen
lama 7 (tujuh) hari setelah Dalam Negeri.
ditetapkan. c. komponen terkait melakukan
b. Pemerintah melakukan pengkajian dan evaluasi
pengkajian/klarifikasi rancangan rancangan Perda
terhadap Perda dalam waktu bersama tim yang terdiri dari
60 hari. Biro Hukum, Inspektorat
c. Perda yang bertentangan Jenderal dan komponen
dengan kepentingan umum terkait.
dan peraturan perundang- d. hasil pengkajian dan evaluasi
undangan yang lebih tinggi disampaikan kepada Menteri
dapat dibatalkan dengan Dalam Negeri melalui Biro
Peraturan Presiden. Hukum Sekretariat Jenderal.
d. Apabila Gubernur, e. hasil evaluasi yang telah
Bupati/Walikota keberatan ditandatangani Menteri
terhadap Pembatalan Perda; Dalam Negeri disampaikan
Gubernur, Bupati/Walikota kepada Gubernur oleh Biro
dapat mengajukan keberatan Hukum.
kepada Mahkamah Agung 5. Pembatalan Perda yang tidak
dalam tenggang waktu 180 sesuai dengan hasil evaluasi:
(seratus delapan puluh) hari
setelah pembatalan. a. Perda yang diterima oleh Biro
Hukum disesuaikan dengan
4. Pengkajian dan Evaluasi Perda: hasil evaluasi Menteri.
Rancangan Perda APBD, Pajak b. Apabila Perda yang
Daerah, Retribusi Daerah dan ditetapkan tidak sesuai
Tata Ruang Wilayah Daerah dengan hasil evaluasi Menteri
Dalam Negeri, Biro Hukum
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 15 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

16. menyiapkan rancangan c. Tahun 2004 sebanyak 236
Peraturan Menteri Dalam (dua ratus tiga puluh enam)
Negeri tentang Pembatalan Perda;
Perda setelah berkoordinasi d. Tahun 2005 sebanyak 136
dengan komponen terkait (seratus tiga puluh enam)
(OTDA, BAKD, PUM, Perda;
BANGDA). e. Tahun 2006 sebanyak 117
c. Apabila Perda telah sesuai (seratus tujuh belas) Perda;
dengan hasil evaluasi Menteri f. Tahun 2007, sampai dengan
Dalam Negeri dilakukan saat ini sebanyak 60 (enam
klarifikasi dalam jangka puluh) Perda.
waktu 60 (enam puluh) hari. 7. Pengawasan Represif Perda Pajak
d. Apabila hasil klarifikasi Perda Daerah dan Retribusi Daerah:
bertentangan dengan
kepentingan umum dan Pasal 158 ayat (1) Undang-
peraturan perundang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
undangan yang lebih tinggi tentang Pemerintah Daerah
maka Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Pajak Daerah
menyiapkan rancangan dan retribusi daerah ditetapkan
Peraturan Presiden setelah dengan Undang-Undang yang
berkoordinasi dengan instansi pelaksanaannya di daerah diatur
terkait dan menyampaikan lebih lanjut dengan Peraturan
kepada Presiden melalui Daerah. Sedangkan Pasal 238
Menteri Sekretaris Kabinet. ayat (1) UU tersebut menyatakan
e. Peraturan Presiden tentang bahwa semua peraturan
Pembatalan Perda perundang-undangan yang
disampaikan kepada berkaitan dengan pemerintahan
Gubernur oleh Menteri daerah sepanjang belum diganti
Dalam Negeri melalui Biro dan tidak bertentangan dengan
Hukum Sekretariat Jenderal. Undang-Undang ini dinyatakan
tetap berlaku. Pasal 238 ayat (2)
6. Perda yang sudah dibatalkan: menyatakan bahwa peraturan
Sejak tahun 2002 sampai dengan pelaksanaan atas Undang-
tahun 2006 ada 663 Perda yang Undang ini ditetapkan selambat-
dibatalkan yang terdiri dari: lambatnya 2 (dua) tahun sejak
a. Tahun 2002 sebanyak 19 Undang-Undang ini ditetapkan,
(sembilan belas) Perda; yaitu sampai dengan 15 Oktober
b. Tahun 2003 sebanyak 105 2006.
(seratus lima) Perda;
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 16 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

17. Sepanjang Undang-Undang Pemerintah Nomor 66 Tahun
tentang Pajak Daerah dan 2001 tentang Retribusi Daerah
Retribusi Daerah yang baru yang mengatur bahwa dalam hal
belum ditetapkan, ketentuan Perda Retribusi Daerah
Pasal 5A ayat (2) Undang- bertentangan dengan
Undang Nomor 34 Tahun 2000 kepentingan umum dan/atau
tentang Perubahan Atas UU peraturan perundang-undangan
Nomor 18 Tahun 1997 tentang yang lebih tinggi Menteri Dalam
Pajak Daerah menyatakan bahwa Negeri dengan pertimbangan
dalam hal Perda bertentangan Menteri Keuangan membatalkan
dengan kepentingan umum Perda dimaksud.
dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, IV. KESIMPULAN
Pemerintah dapat membatalkan
Berdasarkan pengalaman dalam
Perda dimaksud. Juga dalam
menerapkan pengawasan kebijakan
Pasal 25A ayat (2) menyatakan
daerah yang bersifat represif,
bahwa dalam hal Perda
meskipun terdapat ketentuan bahwa
bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
kepentingan umum dan/atau
yang bersifat khusus yang dapat
peraturan perundang-undangan
mengesampingkan Undang-Undang
yang lebih tinggi, Pemerintah
yang bersifat umum, dan Undang-
dapat membatalkan Perda
Undang yang baru
dimaksud.
mengesampingkan Undang-Undang
Ketentuan di atas ditindaklanjuti lama, namun apabila mengatur hal
dengan ketentuan Pasal 80 ayat yang sama Undang-Undang yang
(2) Peraturan Pemerintah Nomor ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
65 Tahun 2001 tentang Pajak seyogianya harus harmonis dan tidak
Daerah yang menyatakan bahwa saling tumpang tindih.
dalam hal Perda tentang pajak
daerah bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Menteri Dalam
Negeri dengan pertimbangan
Menteri Keuangan dapat
membatalkan Perda dimaksud.
Begitu pula dalam ketentuan
Pasal 17 ayat (2) Peraturan
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 17 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007