Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, meliputi lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD), lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden), dan lembaga yudikatif (MA, MK, KY). Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang diatur dalam konstitusi.

1. Lembaga-lembaga Negara
menurut UUD 1945
Bustomi Arifin
Cucu Syadiah
Dede Sulaeman
Duana Permadi
Dwi Amal Haq
Ela
AN B

2. Skema Lembaga-lembaga Tertinggi
(MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi
Negara menurut UUD 1945 dan
Ketetapan MPR

3. Untuk melaksanakan fungsi Negara, maka
dibentuk lembaga-lembaga Negara. Setiap
lembaga Negara memiliki kedudukan dan fungsi
yang berbeda-beda. Organisasi Negara pada
prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting,
yaitu:
1.Kekuasaan Legislatif,
2.Kekuasaan Eksekutif, dan
3.Kekuasaan Yudikatif.

4. TRIAS POLITIKA: TEORI TIGA
KEKUASAAN
Dalam praktik politik Barat dan praktik politik umat
Islam, raja/khalifah adalah sosok manusia yang
menguasai tiga cabang kekuasaan. Di dalam praktik
politik umat Islam pun, kekuasaan belum terbagi-bagi
secara permanen. Khalifah di samping seorang
pelaksana kekuasaan eksekutif, juga bisa mengadili
perkara dan membuat peraturan perundangan. Di
dalam sejarah Islam, Khalifah adalah pemimpin
Negara sekaligus juga sebagai pemimpin agama. Di
setiap periode kekuasaan, khalifah ada yang berkuasa
absolute, ada juga yang mulai membagi-bagi
kekuasaan, meskipun pucuk pimpinannya masih
dipegang oleh khalifah.

5. Kondisi ini mengakibatkan muncul pandangan yang
menghendaki pembatasan kekuasaan raja. Dengan kata
lain, harus ada lembaga-lembaga yang secara terpisah
mempunyai kekuasaan eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Intelektual yang awal mula
memperdebatkan kekuasaan Negara ini adalah John
Locke. dalam bukunya berjudul Two Treatises on Civil
Government (1960) memisahkan kekuasaan Negara
dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan
kekuasaan federative (kekuasaan mengadakan
perserikatan dan aliansi serta segala tindakandengan
semua orang dan badan-badan di luar negeri).
Menurut John Locke, ketiga kekuasaan ini harus
dipisahkan satu dari yang lainnya. agar pemerintah
tidak sewenang-wenang dalam mengelola Negara.

6. LEMBAGA LEGISLATIF
Lembaga legislatif adalah lembaga yang
memegang kekuasaan membuat undang-
undang sebagai sistem lembaga perwakilan
rakyat. Dalam Fikih Siyasah, kekuasaan
legislatif disebut al-sulthah al-tasyari’iyah,
yang bertugas untuk membentuk suatu
hukum yang akan diberlakukan di dalam
masyarakat demi kemaslahatan. Orang-orang
yang duduk dilembaga legislatif terdiri para
mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para
pakar dalam berbagai bidangnnya.

7. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dalam sistem pemerintahan indonesia, lembaga MPR
menurut UUD 1945 amandemen mempunyai tugas dan
wewenang sebagai berikut:
1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (
UUD 1945 Pasal 3 ayat )
2)Melantik presiden dan wakil presiden. (UUD 1945
pasal 3 ayat 2)
3)Menghentikan presiden dan wakil presiden dalam
masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
(UUD 1945 pasal 3 ayat 3).

8. 2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR)
Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah lembaga
negara dalam system ketatanegaraan Republik
Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat
dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan.
Perubahan pertamaterhadap UUD 1945 terjadi pada
19 Oktober 1999, dalam perubahan ini, terjadi
penggeseran kekuasaan presiden dalam membentuk
undang-undang, yang di atur dalam pasal 5, berubah
menjadi presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang, dan DPR memegang kekuasaan
membentuk undang-undang (pasal 20).

9. Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan
legislasi nasional yang semula berada pada di tangan
presiden peralihan ke tangan DPR. Rumusan pasal 20
(baru ) berbunyi sebagai berikut:
1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.
2) Setiap rancangan undang-undang membahas oleh
DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
3)Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah di setujuai bersama untuk menjadi undang-
undang
4)Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat
persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu
tidak boleh di ajukan kembali dalam persidangan DPR
masa itu.

10. Dalam UUD 1945 dicantumkan fungsi dan hak
DPR. DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi
aggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A
Ayat 1).
1)Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang
DPR dalam pembentukan undang-undang
2)Fungsi anggaran, DPR berwewenang
menyusun dan menetapkan anggaran
pendapatan belanja negara (APBN) bersama
presiden.
3)Fungsi pengawasan, DPR melakukan
pengawasan terhadap pemerintah dalam
pelaksanaan undang-undang.

11. 3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD)
DPD merupakan lembaga baru dalam system
ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan
perubahan ketiga UUD 1945, gagasan
pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi
parlemen di Indonesia menjadi dua kamar telah
di oposisi. Dengan demikian resmilah pengertian
dewan perwakilan di Indonesia mencakup DPR
dan DPD, yang kedua-duanya secara bersama-
sama dapat disebut sebagai MPR.

12. LEMBAGA EKSEKUTIF
Alat perlengkapan Negara yang ke dua adalah
lembaga eksekutif. Di zaman dahulu, kekuasaan yang
nyata dipegang oleh seorang raja. Raja memengang
kekuasaan yang absolute yang tidak terbagikan. Di
zaman Romawi dan Persia, raja memegang kekuasaan
yang mutlak dengan segala titahnya. Dialah yang
melaksanakan urusan kenegaraan secara menyeluruh.
Dia yang membuat peraturan, dia pula yang
melaksanakan peraturan dan langsung mengadili setiap
terjadi sengketa dan pelanggaran. Dalam
perkembangan Negara zaman dulu yang berbentuk
kerajaan, raja dibantu oleh panglima dan gubernur.

13. 1. Presiden
Di dalam konstitusi Indonesia, kekuasaan eksekutif
dipegang oleh presiden. Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945
menyebutkan, bahwa Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
undang Dasar. Sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan dan kepala Negara, Presiden memiliki
kewenangan berikut:
1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5
ayat (1)).
2) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya (Pasal 5 ayat (2)).

14. 3)Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan Negara lain (Pasal 11 ayat
(1)).
4)Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat
dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan
undang-undang (Pasal 12).
5)Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat
(1)).
6)Presiden menerima penetapan duta Negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (3)).

15. 7)Presiden member grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
(Pasal 14 ayat (1)).
8)Presiden member gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
(Pasal 15).
9)Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan
yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam
undang-undang (Pasal 16).
Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu Wakil
Presiden dan sejumlah menteri yang akan melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan.

16. Kekuasaan Presiden RI di bidang legislatif
1) Membuat UU
2)Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU
3)Menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan UU
Kekuasaan Presiden RI di bidang Yudikatif
1) Memberikan Grasi (pengurangan masa hukum)
2)Memberikan Abosili (pengampunan ebelum
pengadilan)
3)Memberikan Amnesti (pengampunan sesudah
pengadilan)
4)Memberikan Rehabilitasi (pengembalian nama baik)

17. Tugas dan wewenang Wakil Presiden adalah:
1)Membantu Presiden dalam melakukan
kewajibannya
2)Menggantikan Presiden sampai habis
waktunya jika Presiden berhalangan tetap
3)Memperhatikan secara khusus, menampung
masalah-masalah dan mengusahakan
pemecahannya yang menyangkut bidang tugas
kesejahteraan rakyat
4)Melakukan pengawasan operasional
pembangunan.

18. LEMBAGA YUDIKATIF
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
dipimpin oleh sebuah Mahkamah Agung
(Supreme court). Macam-macam kekuasaan
kehakiman tidak sama disemua Negara, tetapi
biasanya terdiri dari Peradilan Umum dan
Militer. Di samping kekuasaan mengadili, pada
Negara-negara federal, Mahkamah Agung
biasanya diserahkan kekuasaan menguji
undang-undang.

19. 1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung hanya berwenang menguji
semua peraturan perundang-undangan yang
tingkatnya di bawah undang-undang.
Di dalam Konstitusi Indonesia, kekuasaan
yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Pasal
24 UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan:
1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.

20. 2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
3)Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang (Pasal
24A).

21. 2. Mahkamah Konstitusi (MK)
berwenang melakukan judicial review terhadap
undang-undang.
UUD NRI Tahun 1945 juga memperkenalkan
Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan
berbeda dengan Mahkamah Agung. Pasal 24C
menyebutkan:
1)Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan

22. oleh Undang-undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
2)Mahkamah Konstitusi juga wajib
memberikan putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-undang Dasar.

23. 3. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara
yang bersifat mandiri dan pelaksanaan
wewenangnya bebas dari campur tangan dan
kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman sekarang
dipegang oleh Mahkamah Agung (MA),
Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial
(KY) yang di bentuk dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004.

24. Dalam menjalankan tugasnya komisi yudisial
melakukan pengawasan terhadap:
1)Hakim agung di Mahkamah Agung
2)Hakim pada badan peradilan di semua
lingkungan pradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung seperti peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer.
3)Hakim Mahkamah Konstitusi
4)Badan Memeriksa Keuangan

25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan badan yang bertugas memeriksa
tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan
tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah, tetapi bukan berarti di atas
pemerintah. Seperti dinyatakan dalam Pasal 23E
Ayat 1 bahwa untuk memerinksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
suatu Badan Pemerinsa Keuangan yang bebas dan
mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
kewenangannya (Pasal 23E Ayat 2).
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan
mempertimbangkan DPD dan disahkan oleh presiden.
Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota Pasal 23F
Ayat 1 dan 2.