2. DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN PERDA
• Aturan yang menjadi dasar hukum
penyusunan suatu Peraturan Daerah:
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Disetujui tanggal 22 Juli 2011)
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU
Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan substansi
3. Asas Pembentukan Perda
• Kejelasan tujuan;
• Kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat;
• Kesesuaian antara jenis, hierarki dan
materi muatan;
• Dapat dilaksanakan;
• Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
• Kejelasan rumusan; dan
• Keterbukaan.
4. Jenis dan hierarki
• Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011
1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. KETETAPAN MPR
3. UU/PERPU
4. PERATURAN PEMERINTAH
5. PERATURAN PRESIDEN
6. PERATURAN DAERAH PROV
7. PERATURAN DAERAH KAB/KOTA
5. PERATURAN DAERAH
• Peraturan Daerah menurut UU 12/2011
meliputi:
– Peraturan Daerah Provinsi, dibuat oleh
DPRD Provinsi bersama Gubernur
– Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat
oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama
Bupati/Walikota
6. Materi Muatan Perda
Pasal 14 UU No. 12/2011
Yang termasuk dalam materi muatan Peraturan
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota adalah “materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.”
8. 1. PERENCANAAN
Perencanaan dilakukan melalui Prolegda (Program
Legislasi Daerah).
Prolegda adalah instrumen perencanaan
program pembentukan Peraturan Daerah yang
disusun secara terencana, terpadu, dan
sistematis.
9. Mengapa Prolegda diperlukan?
- Memberikan gambaran obyektif tentang
kondisi umum mengenai permasalahan
pembentukan Peraturan Daerah;
- menetapkan skala prioritas penyusunan
rancangan Peraturan Daerah untuk jangka
panjang, menengah atau jangka pendek
sebagai pedoman bersama dalam
pembentukan Peraturan Daerah;
- menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang
berwenang membentuk Peraturan Daerah;
- mempercepat proses pembentukan Peraturan
Daerah dengan memfokuskan kegiatan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
menurut skala prioritas yang ditetapkan;
- menjadi sarana pengendali kegiatan
pembentukan Peraturan Daerah.DDaerahaerah.
10. DALAM PENYUSUNAN PROLEGDA
PENYUSUNAN DAFTAR RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DIDASARKAN PADA :
- perintah Peraturan Perundang-
undangan lebih tinggi;
- rencana pembangunan daerah;
- penyelenggaraan otonomi daerah
dan tugas pembantuan; dan
- aspirasi masyarakat daerah
11. 2. PENYUSUNAN
• Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari
DPRD Kota atau Kepala Daerah;
• Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Raperda yang berasal dari DPRD
dikoordinasikan oleh Alat kelengkapan DPRD yang
menangani bidang legislasi.
• Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal
dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum
dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
12. PERAN KANTOR WILAYAH
DALAM HARMONISASI DAN
SINKRONISASI RAPERDA
Peran Kantor Wilayah:
- Membantu mengharmonisasi dan
mensinkronisasikan raperda
(Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
HAM Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM) sejalan dengan
Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011
(
13. 3. Pembahasan
Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan
oleh DPRD bersama Kepala Daerah.
Pembahasan bersama tersebut dilakukan
melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang
dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani
bidang legislasi dan rapat paripurna.
14. 4. PENETAPAN
Raperda Ditetapkan
RUU Disahkan
- Penyampaian raperda ke Gubernur,
Bupati/Walikota paling lambat 7 hari sejak
tanggal persetujuan bersama.
- Penetapan raperda paling lambat 30 hari
sejak tanggal persetujuan bersama.
- Apabila tidak ditandatangani setelah lewat
waktu 30 hari maka Raperda tersebut sah
menjadi Perda dan wajib diundangkan .
15. Pengecualian
• Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari Gubernur/Bupati/Walikota
tidak menandatangani Raperda yang
telah disetujui bersama DPRD dan
Gubernur/Bupati/Walikota, maka
dicantumkan kalimat pengesahan
setelah nama pejabat yang
mengundangkan yang berbunyi:
“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”
16. 5. PENGUNDANGAN
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
diundangkan dalam Berita Daerah.
Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah
dan Berita Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,
kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan.
17. 6. PENYEBARLUASAN
• Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat
kelengkapan DPRD.
• Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
• Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota.
18. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PETERNAKANDAN
KESEHATAN HEWAN
Peraturan perundang-undangan di Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan yang
mendelegasikan secara langsung
pembentukan Perda :
• Pasal 6 ayat (5) UU No.18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang mengatur mengenai “Penyediaan dan
Pengelolaan Kawasan Penggembalaan
Umum”.
19. • Pasal 30 ayat (5) PP Nomor 41 Tahun
2012 tentang Alat dan Mesin
Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang mengatur mengenai “tata cara
pengawasan dan penghentian
sementara serta penarikan dari
peredaran alat dan mesin‟‟
20. • Pasal 31 ayat (5) PP Nomor 41 Tahun
2012 tentang Alat dan Mesin
Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang mengatur mengenai “pembinaan
dan pengawasan „‟
21. • Pasal 33 ayat (5) PP Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan
Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur
mengenai “tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap
Badan Usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri
yang tidak memiliki izin pemasukan, Lembaga Penguji yang
tidak melaporkan kegiatan uji, Setiap orang yang tidak memberi
label dan melengkapi brosur berbahasa Indonesia, Setiap orang
yang memroduksi alat dan mesin yang tidak menyediakan
pelayanan purna jual, badan usaha yang memasukkan alat dan
mesin dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik
Indonesia yang tidak melakukan alih teknologi dan memberikan
pelatihan cara pengoperasian alat dan mesin, badan usaha
yang tidak menerima pengawas alat dan mesin “
