Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Materi PKn kelas 12 tentang Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Baik ditunjuk pejabat diatasnya (presiden), dipilih oleh DPRD dan Dipilih secara langsung oleh Rakyat
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Materi PKn kelas 12 tentang Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Baik ditunjuk pejabat diatasnya (presiden), dipilih oleh DPRD dan Dipilih secara langsung oleh Rakyat
1. Jelaskan pengertian otonomi daerah !
Otonomi daerah berarti hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat atau menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan
Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
1. PENGERTIAN PEMERINTAHAN
PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH
NAMA ANGGOTA :
1.DWI AYU WINDA LESTARI
2. FADILLAH AYU PRATIWI
3. KEVINIA DAMAI PRATIWI
4. NURUL RACHMA PUTRI
2. Pemerintahan pusat adalah penyelenggara
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu
seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-
menteri negara. Atau dengan kata
lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan
secara nasional yang berkedudukan di ibu kota
Negara Republik Indonesia.
PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT
3. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil
presiden, para mentri, dan lembaga-lembaga
pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem
pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga
kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
B. KEKUASAAN LEGISLATIF :
1. Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah
C. KEKUASAAN YUDIKATIF :
1. Mahkamah Agung (MA)
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
3. Komisi Yudisial
A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :
1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Menteri
4. KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT
UUD 1945 juga
menyatakan bahwa
pemerintah daerah
(provinsi dan kabupaten)
diberi kewenangan untuk
menjalankan
pemerintahan sendiri
dengan otonomi seluas-
luasnya (Bab VI) pasal 18
ayat 5 UUD 1945 hasil
amandemen. Otonomi
artinya kekuasaan untuk
mengatur daerahnya
sendiri.
Namun demikian ada
urusan-urusan
pemerintahan yang tetap
menjadi kewenangan
pemerintah pusat, yaitu :
a. Urusan Politik Luar
Negeri.
b. Urusan Pertahanan
c. Urusan Keamanan
d. Urusan Yustisi
e. Urusan Agama
f. Urusan Moneter
5. Pengertian Pemerintahan
Daerah
UUD 1945 hasil amandemen
pada Bab VI pasal 18 ayat 3 :
”Pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan
kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang anggota-
anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.”
”Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota.”
Menurut UU no. 32 tahun 2004
pada pasal 1ayat 2 :
pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip
otonomi yang seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7. Kewenangan Pemerintahan Daerah
kewenangan pemerintahan
daerah mencakup semua
urusan dalam bidang
pemerintahan, kecuali
urusan-urusan yang menjadi
kewenangan pemerintahan
pusat
Kewenangan
pemerintah
daerah, menurut UU
No. 32 Tahun
2004, ada
kewenangan yang
bersifat wajib dan
yang bersifat pilihan
8. Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat
wajib, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan sebagai berikut.
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial.
7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.