Memaparkan secara ringkas mengenai pelaksanaan otonomi daerah

1. PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
Oleh : Kelompok 3
Anggota Kelompok :
-Alfi Nabila (04)
-Alya Ifdholiya Misfa (05)
-Erreina Saifa Aurelian (12)
-Salindri Dara Rizkita (30)

2. Pembentukan Daerah Otonom
Pengertian Pembentukan daerah dijelaskan pada UU
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan
Daerah.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mengatur batas daerah tertentu dan wewenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan perundang-undangan.

3. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 5 ayat (1), untuk
menjadikan daerah otonom diperlukan adanya berbagai
persyaratan, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan.
a. Syarat Administratif
Syarat administratif untuk provinsi meliputi :
- Adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah
provinsi,
- Persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta
- Mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan syarat administratif untuk kabupaten/kota
meliputi:
- Adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
Bupati/Walikota yang bersangkutan
- Persetujuan DPRD dan Gubernur, serta
- Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

4. b. Syarat Teknis
Sebagai syarat teknis pembentukan daerah adalah kemampuan
ekonomi, jumlah penduduk, potensi daerah, luas daerah, sosial budaya,
sosial politik, dan pertahanan keamanan yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah.
c. Syarat Fisik
Untuk membentuk daerah otonom dengan ketentuan paling sedikit 5
(lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 7
(tujuh) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat)
kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan
prasarana pemerintahan.
pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) atau lebih dapat
dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan
pemerintahan. Di samping daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari
satu daerah, bagi daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi
daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain.

5. PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN
OTONOMI DAERAH
Dengan otonomi daerah dapat mengatur daerah sesuai
dengan kemampuannya. Prinsip-prinsip pemberian otonomi
daerah dijelaskan dalam UU No.32 tahun 2004:
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek madani, keadilan, pemerataan,
serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada
otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

6. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan
pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah
provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
negara
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi
legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas
penyelenggaraan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan pada daerah provinsi
dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk
melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang
dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan.