Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan pendidikan karakter bangsa. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan untuk meningkatkan sistem ketatanegaraan. Pendidikan karakter bangsa dipandang penting untuk membentuk identitas dan perilaku kolektif bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 & PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA .

2. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

5. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

9. Beberapa Contoh Perubahan Penting UUD 1945 Perubahan UUD 1945 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Pertama Pasal 5 Ayat (1): Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 7 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

10. Perubahan UUD 1945 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Kedua Pasal 26 Ayat (2): Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 28: yang memuat 3 hak asasi manusia. Diperluas menjadi memuat 13 hak asasi manusia.

11. Perubahan UUD 1945 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Ketiga Pasal 1 Ayat (2): Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UNDANG-UNDANG DASAR . Pasal 6 Ayat (1): Presiden ialah orang Indonesia asli. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Ditambah Pasal 6A: Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya.

12. Perubahan UUD 1945 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Ketiga Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. Ditambah sebagai berikut: Pasal 24 B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UNDANG-UNDANG DASAR

13. Perubahan UUD 1945 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Keempat Pasal 2 Ayat (1): MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. MPR terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Bab IV Pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung. DPA dihapus, diganti menjadi: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.

14. LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 16 DAERAH kpu TNI/POLRI dewan pertimbangan kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 bank sentral DPR DPD MPR BPK MA MK Presiden Lingkungan Peradilan TUN Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi DPRD Gubernur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DPRD Bupati/ Walikota PUSAT

15. SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 :  TIDAK ADA LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA  MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (PERUBAHAN PASAL 1 AYAT (2))  KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA SEJAJAR, HANYA BERBEDA FUNGSI / KEWENANGANNYA  KELEMBAGAAN NEGARA TIDAK HANYA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN EKSAMINATIF 17

16. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MEMEGANG KEKUASAAN MENURUT UUD Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan PRESIDEN Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU DPR 18 MA MK

17. DEWAN PERWAKILAN DAERAH DPD Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4) *** ] 19 Angg ota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui p emilu [Pasal 22C (1) *** ] Angg ota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR [Pasal 22C (2) *** ]

20. PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA

21. Pendidikan Karakter di SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH Ma2t’S ’ 2011

35. Intra - Personal Inter - Personal Logika Rasa FATHONAH THINKER IQ OLAH PIKIR SID D IQ BELIEVER SQ OLAH HATI AMANAH DOER AQ OLAH RAGA TABLI GH NETWORKER EQ OLAH RASA & KARSA

36. OLAH HATI OLAH PIKIR OLAH RASA/KARSA OLAH RAGA b eriman dan bertakwa , j ujur , a manah , adil , b ertanggung jawab , bere mpati , b erani mengambil resiko , panta ng menyerah , r ela berkorban , dan b erjiwa patriotik ramah, s aling menghargai , toleran, peduli , suka menolong , g otong royong , n asionalis , k osmopolit , m engutamakan kepentingan umum , b angga menggunakan bahasa dan produk Indonesia , d inamis , k erja keras , dan b eretos kerja b ersih dan sehat , disiplin , s portif , t angguh , a ndal , b erdaya tahan , b ersahabat , k ooperatif , d eterminatif , k ompetitif , c eria , dan g igih c erdas , k ritis , k reatif , i novatif , ingin tahu , berpikir terbuka, p roduktif , b erorientasi I pteks, dan r eflektif

38. pertimbangan: dimulai dari sedikit, y an g esensial, y an g sederhana, y an g mudah dilaksanakan . OLAH HATI OLAH PIKIR OLAH RASA/KARSA OLAH RAGA JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, CERDAS, KREATIF , BERSIH, DISIPLIN, PEDULI, SUKA MENOLONG .

40. PAUD / SD SMP PT exploring – strengthening - empowering SMA Pendidikan KARAKTER integrasi & pembiasaan “… pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) , dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita..” ( Ki Hajar Dewantoro ) Pendidikan Komprehensif: Ilmu Pengetahuan, Budi Pekerti (Akhlak, Karakter), Kreativitas, Inovatif Pendidikan AKADEMIK DSB

41. Pe mbangunan Karakter Bangsa M elalui Bidang Pendidikan

42. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah

54. Terima Kasih