Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pemerintahan daerah, mencakup pembentukan daerah otonom, pengelolaan sumber daya, kepegawaian, dan keuangan daerah. Proses pembentukan daerah dan kawasan khusus didasarkan pada syarat administratif dan evaluasi pemerintah pusat, sementara urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, undang-undang ini menetapkan tata cara perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

1. INTI SARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Inti sari dari BAB II PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS:
1. Pada Bab II ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang
pembentukan daerah dan bagian kedua tentang kawasan khusus. Pada
bagian kesatu terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 8. Pada pasal 4
dan 5 berisi tentang ketentuan dan cakupan dalam pembentukan suatu
daerah otonom, dimana pembentukan daerah dapat terjadi karena
penggabungan beberapa daerah maupun karena adanya pemekaran
yang semula hanya satu daerah, menjadi dua daerah. Kemudian daerah-
daerah otonom yang akan dibentuk tersebut harus memenuhi syarat
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
2. Pada pasal 6 sampai dengan pasal 8 berisi penjelasan cara penghapusan
maupun penggabungan suatu daerah otonom. Pada pasal-pasal tersebut
daerah yang dapat dihapus adalah daerah yang tidak mampu
menyelenggarakan otonomi daerah, sedangkan untuk penggabungan
daerah ialah dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Semua cara
penghapusan dan penggabungan daerah tersebut diatur dengan
peraturan pemerintah.
3. Pada bagian kedua tentang kawasan hanya terdiri dari pasal 9 saja.
Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki potensial tinggi dalam
menghasilkan pendapatan bagi negara, baik dari segi pajaknya maupun
dari segi yang lain dikarenakan daerah tersebut mempunyai sumber
daya alam yang melimpah atau karena letaknya yang strategis dalam
jalur perdagangan internasional. Misalnya, adalah daerah Batam yang
langsung berbatasan dengan Singapura. Dalam hal ini, pemerintah pusat
menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan khusus, untuk
menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus
bagi kepentingan nasional.
Inti sari dari BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN:
1. BAB III ini terdiri dari pasal 10 sampai pasal 18. Pada pasal 10 sampai
13 menjelaskan tentang bagian-bagian mana saja yang menjadi
wewenang pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan
pemerintahannya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah adalah semua urusan pemerintahan, kecuali hal-
hal yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Keenam urusan tadi
merupakan urusan pemerintah pusat, bukan untuk pemerintah daerah.

2. Saat menyelenggarakan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Maksudnya adalah,
harus ada pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar
pemerintahan.
2. Di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ada banyak sekali
hubungan-hubungan yang saling terkait, yaitu Hubungan dalam bidang
keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, Hubungan
dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah, Hubungan dalam
bidang keuangan, Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara
Pemerintah dan pemerintahan daerah, Hubungan dalam bidang
pelayanan umum antar pemerintahan daerah, Hubungan dalam bidang
pelayanan umum, Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan
daerah, Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah.
Kemudian pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk
mengelola sumber daya di wilayah laut, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Inti sari dari BAB V KEPEGAWAIAN DAERAH:
1. Pada BAB V ini terdiri dari pasal 129 sampai dengan pasal 135. Pada
bagian BAB ini, khususnya pasal 129 sampai pasal 132 menjelaskan
tentang kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan
manajemen pegawai negeri sipil daerah, dalam satu kesatuan
penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
Manajemen tersebut terdiri dari penetapan formasi, pengadaan,
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum,
pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Mengenai
perpindahan pegawai negeri sipil dari kabupaten/kota ke
departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya,
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pada pasal 133 dan 134 berisi tentang penjelasan pengembangan karir
pegawai negeri sipil, dan mengenai gaji ataupun tunjangan pegawai
negeri sipil daerah, itu telah dibebankan pada APBD yang bersumber
dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum. Sedangkan pada pasal 135
menjelaskan tentang pegawai negeri sipil, dimana pembinaan dan
pengawasan manajemennya dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh
Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.

3. Inti sari dari BAB VI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA
DAERAH:
1. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. Isi dari pasal
136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. Perda
dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan dari DPRD. Perda dibentuk harus berdasarkan
pada asas pembentukan perundang-undangan yang terdiri dari:
kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan,
kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
2. Di dalam pembentukan suatu perda berhak memberikan masukan baik
secara lisan maupun tulisan. Di dalam pasal 142 dalam penyebarluasan
rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat
DPRD. Kemudian pada pasal 148 sampai pasal 149 berisi tentang tugas
polisi pamong praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan
perda dan penyelenggaraan ketertiban umum.
Inti sari dari BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH:
1. BAB VII terdiri dari pasal 150 sampai dengan pasal 154. Pasal 150
sampai 152 menjelaskan tentang mekanisme pembentukan dan
penyusunan perencanaan pembangunan daerahs ebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sangat
diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kemudian pada pasal 153 dan pasal 154 menjelaskan bahwa,
perencanaan pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai
dengan pasal 152 ayat (2) ), hal ini dilakukan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan. Dan semua tata cara pembentukan
tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Inti sari dari BAB VIII KEUANGAN DAERAH:
1. Pada BAB VIII ini dibagi menjadi paragraf kesatu sampai paragraf
kesebelas. Pada paragraf kesatu secara keseluruhan menjelaskan
tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

4. kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan
dan belanja daerah. Mengenai masalah keuangan daerah, kepala daerah
adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah
tersebut. Paragraf kedua menjelaskan tentang sumber
keuangan/pendapatan dari suatu daerah otonom. Sumber pendapatan
daerah tersebut berasal dari:
- pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
1) hasil pajak daerah;
2) hasil retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain PAD yang sah;
- dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan tersebut dapat berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, dan, Dana Alokasi Khusus. Khusus untuk DAK tersebut
dialokasikan dari APBN kepada daerah, hal itu tentunya untuk
mendukung kegiatan khusus dari suatu pemerintahan daerah. Kemudian
untuk menjaga eksistensi atau keberadaan suatu daerah otonom,
pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah
yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah hal ini dilakukan
agar pemerintahan daerah tersebut tetap ada.
3. Paragraf Ketiga mengenai surplus dan defisit APBD. Apabila terjadi
surplus dalam suatu APBD maka surplus tersebut digunakan untuk
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal
(investasi daerah), dan transfer ke rekening dana cadangan. Pemerintah
daerahpun memiliki kewajiban untuk melaporkan posisi surplus defisit
APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap
semester dalam tahun anggaran berjalan.
4. Paragraf keempat sampai keenam secara keseluruhan membahas
tentang BUMD dan pengelolaan barang daerah. Pengelolaan barang
daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan dan
kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan
transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
5.Pada paragraf ketujuh khusus membahas mengenai APBD. Rancangan
APBD yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan
prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dan yang paling penting
dalam penetapan APBD adalah harus disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan
bersama. Sedangkan pada paragraf kedelapan membahas tentang
perubahan APBD, ada beberapa faktornya, yaitu:

5. a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD;
b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan.
6. Paragraf kesembilan membahas tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD yang berupa laporan yang disampaikan oleh kepala
daerah kepada DPRD, yang sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu
BPK setiap 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Paragraf Kesepuluh
membahas mengenai Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah tentaag APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kepala Daerah selalu
pemangku jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah, ia harus
menyampaikan RAPBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi,
sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Dan yang terakhir adalah paragraf
kesebelas yang membahas tentang Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah. Mengenai tata pelaksanaan keuangan daerah mka Kepala
daerah dengan persetujuun DPRD dapat menetapkan peraturan
tentang:
a) penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya;
b) dan penyelesaian masalah Perdata.
Inti sari dari BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN:
1. Pada BAB IX terdiri dari pasal 195 sampai dengan pasal 198. Untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, maka pemerintah daerah
dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, hal ini
didasarkan pada pertimbangan efisiensi da efektifitas pelayanan publik,
sinergi dan saling menguntungkan.
2. Kemudian pada pasal 198 apabila terjadi perselisihan antarprovinsi,
antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi
dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negerilah
yang memiliki hak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

6. Inti sari dari BAB X KAWASAN PERKOTAAN:
1. Pada BAB X ini hanya terdiri dari pasal 199 saja. Kawasan perkotaan
salah satu wilayah yang dapat dikembangkan potensi ekonominya, agar
pendapatan asli suatu daerah dapat lebih meningkat. Kawasan
perkotaan dapat berbentuk:
a) Kota sebagai daerah otonom;
b) Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
c) Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan
memiliki ciri perkotaan.
2. Agar pemanfaatan daerah perkotaan dapat maksimal maka dalam
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan
perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai
upaya pemberdayaan masyar