SlideShare a Scribd company logo
ALFIAN ADI
RAHARDIAN AGUNG
SALMA PH
SHAFIRA APRILIANI
 Asas Kepastian Hukum
 Asas tertib Penyelenggaraan Negara
 Asas Kepentingan Umum
 Asas Keterbukaan
 Asas Proporsionalitas
 Asas Akuntabilitas
 Asas Efisiensi
 Asas Efektifitas
Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan,
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya,
pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”
Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan,
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
UU No.32
Th 2004
Kepala daerah
Perangkat
daerah
DPRD
Sekretaris
Daerah
Dinas Daerah
Lembaga
Tekhnis
lainnya
 ALFIAN ADI
 RAHARDIAN
AGUNG
 SALMA PH
 SHAFIRA
APRILIANI
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur
tentang berbagaihak yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, yaitu:1. mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan;2.
memilih pimpinan daerah;3. mengelola aparatur
daerah;4. mengelola kekayaan daerah;5.
memungut pajak daerah dan retribusi daerah;6.
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber
daya alam dansumber daya lainnya yang ada di
daerah;7. mendapatkan sumber-sumber
pendapatan lain yang sah; dan8. mendapatkan
hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundangundangan
Hak Daerah
1. Mengatur dam memilih sendiri urusan
pemerintahannya.
2. Mengelola aparatur daerah
3. Mengelola kekayaan daerah
4. Memilih pimpinan daerah
5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan
SDA dan lainnya yang berada di daerah
6. Mendapatkan sumber-sumber lain yang sah
7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam
perundang-undangan.
Kewajiban Daerah
1. Melindungi masyarakat,menjaga
persatuan,kesatuan,dan kerukunan nasional
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Meningkatkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Mengembangkan sistem jaminan sosial
7. Menyediakan fasilitas sosial yang layak
 Hak Daerah untuk memilih kepala daerahnya sendiri
 Kewajiban daerah untuk meningkatkan layanan
dasar pendidikan

More Related Content

What's hot

Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
Yosua S L
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
Abrar Bilisanimar
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
Fenti Anita Sari
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
argosuseno
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHAde Suerani
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011
juannasoehardy
 
UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011
Noviati Indriani
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011buayyaa
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Dhani Irawan
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004
Parja Negara
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIMuhamad Yogi
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr   KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr   Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
fritz Siregar
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Winarto Winartoap
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 

What's hot (19)

Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
 
Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011
 
UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr   KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr   Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 

Similar to OTONOMI DAERAH

Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahnurulrp
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Mitha Ye Es
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Rama Putra
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahLamhot Sihotang
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahVisal Real
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
JajangSumitra
 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdfPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
kakayeuis
 
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional IndonesiaBab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
mugia_islami
 
Kehakiman
KehakimanKehakiman
Kehakiman
Arly Hidayat
 
Uud & karakter copy
Uud & karakter    copyUud & karakter    copy
Uud & karakter copyDedi Koswara
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
Cucu Sya'diah
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
 
ppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptx
AnitaMusya
 

Similar to OTONOMI DAERAH (20)

Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan neg...
 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdfPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf
 
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional IndonesiaBab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
Bab IV Konstitusi dan Sistem Politik Nasional Indonesia
 
Kehakiman
KehakimanKehakiman
Kehakiman
 
Uud & karakter copy
Uud & karakter    copyUud & karakter    copy
Uud & karakter copy
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
ppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptx
 

Recently uploaded

Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
abdinahyan
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
nimah111
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
KotogadangKependuduk
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
asepridwan50
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AdeRinaMuliawati1
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Eldi Mardiansyah
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
solihin kadar
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 

Recently uploaded (20)

Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 

OTONOMI DAERAH

  • 1. ALFIAN ADI RAHARDIAN AGUNG SALMA PH SHAFIRA APRILIANI
  • 2.  Asas Kepastian Hukum  Asas tertib Penyelenggaraan Negara  Asas Kepentingan Umum  Asas Keterbukaan  Asas Proporsionalitas  Asas Akuntabilitas  Asas Efisiensi  Asas Efektifitas
  • 3. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  • 4. UU No.32 Th 2004 Kepala daerah Perangkat daerah DPRD Sekretaris Daerah Dinas Daerah Lembaga Tekhnis lainnya  ALFIAN ADI  RAHARDIAN AGUNG  SALMA PH  SHAFIRA APRILIANI
  • 5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang berbagaihak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu:1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;2. memilih pimpinan daerah;3. mengelola aparatur daerah;4. mengelola kekayaan daerah;5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dansumber daya lainnya yang ada di daerah;7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan
  • 6. Hak Daerah 1. Mengatur dam memilih sendiri urusan pemerintahannya. 2. Mengelola aparatur daerah 3. Mengelola kekayaan daerah 4. Memilih pimpinan daerah 5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan lainnya yang berada di daerah 6. Mendapatkan sumber-sumber lain yang sah 7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.
  • 7. Kewajiban Daerah 1. Melindungi masyarakat,menjaga persatuan,kesatuan,dan kerukunan nasional 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 3. Meningkatkan kehidupan demokrasi 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan 6. Mengembangkan sistem jaminan sosial 7. Menyediakan fasilitas sosial yang layak
  • 8.
  • 9.  Hak Daerah untuk memilih kepala daerahnya sendiri
  • 10.  Kewajiban daerah untuk meningkatkan layanan dasar pendidikan