SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Materi
                       Peraturan
Lihat Film
                  Perundang Undangan

 Latihan


Kurikulum



                    Drs. H.Andi Mulyono

             Guru SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01
                        Purwokerto
KTSP
Mata Pelajaran     :        Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas              :        V (Lima)
Semester           :        (Satu)
Alokasi Waktu      : 4 x 35 menit (2 pertemuan).
Standar Kompetensi          :
2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.
    Kompetensi Dasar
2.1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-
     undangan tingkat pusat dan daerah.
A. Tujuan Pembelajaran
   *Siswa dapat mengetahui dan nenyebutkan berbagai macam perundang-
    undangan yang berlaku di Indonesia, tingkat pusat dan daerah.
   *Siswa dapat mengetahui dan menyebutkan perbedaan fungsi tiap
    peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah.
  * Fungsi peraturan perundang-undangan.
                                                                Kembali
1.   Peraturan sekolah dibuat untuk menertibkan warga
            sekolah. Sehingga semua merasakan nyaman dalam
            melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Film
 1     2.   Lingkungan yang bersih menciptakan kenyamanan dan
            keindahan bagi kita semua, maka pelanggaran
            pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya,
Film
            pembatasan asap polusi udara dan pembuangan
  2         limbah ke sungai harus kita laksanakan dengan tegas.

       3.   Ketertiban dalam berlalu lintas menjamin keamanan
Film        berkendaraan, jika semua pemakai jalan berkendaraan
  3         dengan tanpa mengindahkan peraturan maka
            kecelakaan fatal yang akan di dapatkan dan korban
            nyawa berjatuhan
Film
  4    4.   Suatu kecerobohan adalah salah satu perilaku tidak
            taat peraturan dan akan berakibat buruk bagi
            siapapun.
Film
  5    5.   Apakah harus kita lombakan bagi para pelanggar
            peraturan……

                                          Kembali
Peraturan :

                           Petunjuk tentang tingkah laku
                                    yang harus dilakukan
                               dan tidak boleh dilakukan

Tata tertib sekolah :
(mengikat warga sekolah)

Peraturan perpustakaan :
untuk peminjaman buku perpustakaan
Fungsi Peraturan
   dan Perundang undangan


Agar terselenggara kehidupan yang
   aman, damai, nyaman dalam
 kehidupan masyarakat berbangsa
            dan negara
PERATURAN
PRUNDANG UNDANGAN

Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga
   negara atau pejabat yang berwenang dan
       mempunyai kekuatan mengikat
               (harus di taati)




                                  Kembali
Dilihat dari wilayah berlakunya peraturan
  perundang undangan dibagi menjadi




                   a. Peraturan perundang
                      undangan tingkat pusat
                   b. Peraturan perundang
                      undangan tingkat daerah
Macam macam
      Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Perundang Undangan Tingkat Pusat :

                  1. UUD 1945
               2. Undang Undang
3. Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang
                      (perpu)
              4. Peraturan Presiden
            5. Peraturan mentri dan
      6. Peraturan Pejabat setingkat mentri
Peraturan
     Perundang undangan Tingkat Daerah

     Peraturan yang mengatur wilayah warga
                 daerah tertentu


1. Peraturan daerah (perda), tingkat Provinsi dan
   peraturan gubernur
2. Peraturan Daerah (perda) tingkat Kabupaten/ kota dan
   peraturan Bupati Wali kota
3. Peraturan Desa atau pemerintah setingkat desa
Contoh : Peraturan
   Perundang undangan Tingkat pusat


  • Undang Undang tentang Pajak
   • Undang Undang anti narkoba
   • Undang Undang anti Korupsi
• Undang Undang pemilihan umum
• Undang Undang ketenaga kerjaan
    • Undang Undang lalu lintas
Contoh : Peraturan
      Perundang undangan Tingkat Daerah


• Undang Undang Larangan merokok di DKI
      • Peraturan adat Nyepi di Bali
  • Undang Undang Syariah islam di Aceh
   • Peraturan pemeliharaan kebersihan
            • Peraturan UMR
  • Peraturan penggunaan air bersih dan
            pemeliharaan sungai
Berperan serta menegakan
            peraturan perundang undangan




• Mengenali dan mengetahui peraturan perundang
  undangag berlaku
• Mematuhi peraturan perundang undangan yang
  berlaku
• Mendorong orang lain untuk mematuhi peraturan
  perundang undangan



                                            Kembali
Berperan serta menegakan
peraturan perundang undangan


• Mengetahui dan mengenali
  peraturan perundang
  undangan yang berlaku
• Mematuhi peraturan
  perundang undangan yang
  berlaku
• Mendorong orang lain
  untuk mematuhi peraturan
  perundang undanga
Peraturan dibuat supaya tercipta
 ketertiban di mana kita tinggal dan
      kita akan merasa nyaman




Peraturan dibuat bukan untuk
dilanggar Seperti Contoh yang
    kita akan lihat bersama



                                       Kembali
Kembali
Kembali
Kembali
Kembali
Kembali
Latihan Soal

1.Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan dan
  tidak boleh dilakukan

     Peraturan

      Kepres

      Perpu
      Hukum




                                                   Kembali
Latihan Soal
1. Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan dan
   tidak boleh dilakukan

      Peraturan

       Kepres
                                            Benar
       Perpu
       Hukum




                                                    Lanjutkan
Latihan Soal
1. Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan dan
   tidak boleh dilakukan
      Peraturan

       Kepres
                                             Salah
        Perpu
       Hukum




                                                     Kembali
2. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara
   atau pejabat yang berwenang dan mempunyai ke
   kuatan mengikat (harus di taati)

          Peraturan adat istiadat

         Keputusan Musyawarah

      Peraturan perundang undangan
       Hukum karma nenek moyang
2. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara
   atau pejabat yang berwenang dan mempunyai ke
   kuatan mengikat (harus di taati)

          Peraturan adat istiadat

         Keputusan Musyawarah
                                            Benar
      Peraturan perundang undangan
       Hukum karma nenek moyang




                                                    Lanjutkan
2. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara
   atau pejabat yang berwenang dan mempunyai ke
   kuatan mengikat (harus di taati)

          Peraturan adat istiadat

         Keputusan Musyawarah
                                             Salah
      Peraturan perundang undangan
       Hukum karma nenek moyang




                                                     Kembali
3. Contoh bentuk Peraturan Perundang Undangan antara
   lain

        UUD 1945, Perdes

        UUD 1945, Perda

        UUD 1945, Perpu

         Perpu, Perdes
3. Contoh bentuk Peraturan Perundang Undangan antara
   lain

        UUD 1945, Perdes

        UUD 1945, Perda
                                           Benar
        UUD 1945, Perpu

         Perpu, Perdes




                                              Lanjutkan
3. Contoh bentuk Peraturan Perundang Undangan antara
   lain

        UUD 1945, Perdes

        UUD 1945, Perda
                                         Salah
        UUD 1945, Perpu

         Perpu, Perdes




                                                 Kembali
4. Peraturan
   yang mengatur wilayah warga daerah tertentu


     Peraturan pemerintah

       Peraturan Daerah

     Peraturan pengganti UU

        Peraturan mentri
4. Peraturan
   yang mengatur wilayah warga daerah tertentu



     Peraturan pemerintah

       Peraturan Daerah
                                          Benar
     Peraturan pengganti UU

        Peraturan mentri




                                                  Lanjutkan
4. Peraturan
   yang mengatur wilayah warga daerah tertentu


      Peraturan pemerintah

       Peraturan Daerah
                                            Salah
     Peraturan pengganti UU

        Peraturan mentri




                                                    Kembali
Peraturan dan Perundang-undangan

More Related Content

What's hot

Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganMaharani Asmara Putri
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Nandya Guvita
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalRubianto Cure
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganMystic333
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan IndonesiaAbrar Bilisanimar
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangandarmanbewok
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIMuhamad Yogi
 
Power point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinPower point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinAhluddin Ahmad
 
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sdContoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sdRachmah Safitri
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukum
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
Power point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinPower point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddin
 
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sdContoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 

Similar to Peraturan dan Perundang-undangan

tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdftugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdfdeviastrid1
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
HUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxHUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxrizkydiah2
 
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...ssuserb1f6831
 
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjCoinBlack
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
 
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uuPengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uuAnnisa Khoerunnisya
 
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptxPenjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptxHafidMuhammadRafdi
 
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.pptDINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.pptteodorasanta
 
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxPertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxprasetya20
 
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptxTUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptxjeprijepri8
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaHernaWati14
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasAndri Yulipan
 
Keadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKNKeadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKNKevin Meilina
 

Similar to Peraturan dan Perundang-undangan (20)

tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdftugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
 
Kel 1 presentasi pih
Kel 1 presentasi pihKel 1 presentasi pih
Kel 1 presentasi pih
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
HUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxHUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptx
 
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
 
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
 
hukum
hukumhukum
hukum
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uuPengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
Pengantar hukum indonesia bab 4 bentuk uu
 
Tugas pkn
Tugas pknTugas pkn
Tugas pkn
 
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptxPenjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
 
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.pptDINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
DINAMIKA_PELANGGRAN_HUKUM.ppt
 
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxPertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
 
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptxTUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
TUGAS tambahan pekerjaan rumah PKn sinta.pptx
 
Pkn vii smtr 1
Pkn vii smtr 1Pkn vii smtr 1
Pkn vii smtr 1
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
BAB 2
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
 
Keadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKNKeadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKN
 
Materi Training Legislatif
Materi Training LegislatifMateri Training Legislatif
Materi Training Legislatif
 

Peraturan dan Perundang-undangan

  • 1. Materi Peraturan Lihat Film Perundang Undangan Latihan Kurikulum Drs. H.Andi Mulyono Guru SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto
  • 2. KTSP Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : V (Lima) Semester : (Satu) Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan). Standar Kompetensi : 2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Kompetensi Dasar 2.1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang- undangan tingkat pusat dan daerah. A. Tujuan Pembelajaran *Siswa dapat mengetahui dan nenyebutkan berbagai macam perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, tingkat pusat dan daerah. *Siswa dapat mengetahui dan menyebutkan perbedaan fungsi tiap peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah. * Fungsi peraturan perundang-undangan. Kembali
  • 3. 1. Peraturan sekolah dibuat untuk menertibkan warga sekolah. Sehingga semua merasakan nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Film 1 2. Lingkungan yang bersih menciptakan kenyamanan dan keindahan bagi kita semua, maka pelanggaran pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, Film pembatasan asap polusi udara dan pembuangan 2 limbah ke sungai harus kita laksanakan dengan tegas. 3. Ketertiban dalam berlalu lintas menjamin keamanan Film berkendaraan, jika semua pemakai jalan berkendaraan 3 dengan tanpa mengindahkan peraturan maka kecelakaan fatal yang akan di dapatkan dan korban nyawa berjatuhan Film 4 4. Suatu kecerobohan adalah salah satu perilaku tidak taat peraturan dan akan berakibat buruk bagi siapapun. Film 5 5. Apakah harus kita lombakan bagi para pelanggar peraturan…… Kembali
  • 4. Peraturan : Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Tata tertib sekolah : (mengikat warga sekolah) Peraturan perpustakaan : untuk peminjaman buku perpustakaan
  • 5. Fungsi Peraturan dan Perundang undangan Agar terselenggara kehidupan yang aman, damai, nyaman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara
  • 6. PERATURAN PRUNDANG UNDANGAN Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat (harus di taati) Kembali
  • 7. Dilihat dari wilayah berlakunya peraturan perundang undangan dibagi menjadi a. Peraturan perundang undangan tingkat pusat b. Peraturan perundang undangan tingkat daerah
  • 8. Macam macam Peraturan Perundang Undangan Peraturan Perundang Undangan Tingkat Pusat : 1. UUD 1945 2. Undang Undang 3. Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang (perpu) 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan mentri dan 6. Peraturan Pejabat setingkat mentri
  • 9. Peraturan Perundang undangan Tingkat Daerah Peraturan yang mengatur wilayah warga daerah tertentu 1. Peraturan daerah (perda), tingkat Provinsi dan peraturan gubernur 2. Peraturan Daerah (perda) tingkat Kabupaten/ kota dan peraturan Bupati Wali kota 3. Peraturan Desa atau pemerintah setingkat desa
  • 10. Contoh : Peraturan Perundang undangan Tingkat pusat • Undang Undang tentang Pajak • Undang Undang anti narkoba • Undang Undang anti Korupsi • Undang Undang pemilihan umum • Undang Undang ketenaga kerjaan • Undang Undang lalu lintas
  • 11. Contoh : Peraturan Perundang undangan Tingkat Daerah • Undang Undang Larangan merokok di DKI • Peraturan adat Nyepi di Bali • Undang Undang Syariah islam di Aceh • Peraturan pemeliharaan kebersihan • Peraturan UMR • Peraturan penggunaan air bersih dan pemeliharaan sungai
  • 12. Berperan serta menegakan peraturan perundang undangan • Mengenali dan mengetahui peraturan perundang undangag berlaku • Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku • Mendorong orang lain untuk mematuhi peraturan perundang undangan Kembali
  • 13. Berperan serta menegakan peraturan perundang undangan • Mengetahui dan mengenali peraturan perundang undangan yang berlaku • Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku • Mendorong orang lain untuk mematuhi peraturan perundang undanga
  • 14. Peraturan dibuat supaya tercipta ketertiban di mana kita tinggal dan kita akan merasa nyaman Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar Seperti Contoh yang kita akan lihat bersama Kembali
  • 20. Latihan Soal 1.Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Peraturan Kepres Perpu Hukum Kembali
  • 21. Latihan Soal 1. Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Peraturan Kepres Benar Perpu Hukum Lanjutkan
  • 22. Latihan Soal 1. Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Peraturan Kepres Salah Perpu Hukum Kembali
  • 23. 2. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai ke kuatan mengikat (harus di taati) Peraturan adat istiadat Keputusan Musyawarah Peraturan perundang undangan Hukum karma nenek moyang
  • 24. 2. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai ke kuatan mengikat (harus di taati) Peraturan adat istiadat Keputusan Musyawarah Benar Peraturan perundang undangan Hukum karma nenek moyang Lanjutkan
  • 25. 2. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai ke kuatan mengikat (harus di taati) Peraturan adat istiadat Keputusan Musyawarah Salah Peraturan perundang undangan Hukum karma nenek moyang Kembali
  • 26. 3. Contoh bentuk Peraturan Perundang Undangan antara lain UUD 1945, Perdes UUD 1945, Perda UUD 1945, Perpu Perpu, Perdes
  • 27. 3. Contoh bentuk Peraturan Perundang Undangan antara lain UUD 1945, Perdes UUD 1945, Perda Benar UUD 1945, Perpu Perpu, Perdes Lanjutkan
  • 28. 3. Contoh bentuk Peraturan Perundang Undangan antara lain UUD 1945, Perdes UUD 1945, Perda Salah UUD 1945, Perpu Perpu, Perdes Kembali
  • 29. 4. Peraturan yang mengatur wilayah warga daerah tertentu Peraturan pemerintah Peraturan Daerah Peraturan pengganti UU Peraturan mentri
  • 30. 4. Peraturan yang mengatur wilayah warga daerah tertentu Peraturan pemerintah Peraturan Daerah Benar Peraturan pengganti UU Peraturan mentri Lanjutkan
  • 31. 4. Peraturan yang mengatur wilayah warga daerah tertentu Peraturan pemerintah Peraturan Daerah Salah Peraturan pengganti UU Peraturan mentri Kembali