SlideShare a Scribd company logo

Islamic Financing Products

•Download as PPS, PDF•
•
R
Ridwan Munir

Dokumen tersebut membahas produk-produk pembiayaan dan mekanisme yang digunakan dalam perbankan syariah seperti prinsip simpanan, bagi hasil, pengembalian keuntungan, sewa, pengambilan fee, dan biaya administrasi beserta contoh produk dan akad yang relevan dengan masing-masing prinsip. Terdapat juga penjelasan mengenai aktivitas operasional bank syariah dalam mengelola dana nasabah dan melakukan pembiayaan."

Economy & Finance
1 of 207
ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT BAB 4 PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DAN MEKANISMENYA Prof.Dr.H. Veitzhal Rivai, M.B.A. Andria Permata Veitzhal. B.Acct., M.B.A.
A. PRINSIP BISNIS 1. 2. Menurut Triyuwono dalam Muhammad, (2002), Prinsip Bisnis: 3. 4. 5. 6. Prinsip Simpanan Prinsip Bagi Hasil Prinsip Pengembalian Keuntungan Prinsip Sewa (I ra h) ja Pengambilan Fee Prinsip biaya administrasi (Qa rd hul Ha s a n/be ne vo le nt lo a n)
A. PRINSIP BISNIS 1. Prinsip Simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah wadi’ah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), di mana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah.
2. Prinsip bagi hasil   Jenisnya:   Musyarakah Mudharabah Muzara’ah Musaqah
2. Prinsip Bagi-hasil 1. 2. 3. Musyarakah, perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal setiap pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing; Mudharabah, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha; Muzara’ah, memberiakn lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Prinsip Mudharabah dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip musyarakah dan muzara’ah digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.
3. Prinsip Pengembalian Keuntungan, yang dapat disederhanakan dengan istilah jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media.
(i) Musawamah, Jenis Jual Beli jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya; (ii)Tauliah, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (Tauliah) atas barang atau aset; (iii)Murabahah, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati; (iv)Muwadhaah, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain Muwadhaah merupakan bentuk kebalikan dari murabahah; (v) Muqayadhah, merupakan bentuk awal dari transaksi di mana barang ditukar dengan barang (barter); (vi)Mutlaq, yaitu bentuk jual beli biasa di mana barang ditukar dengan uang; (vii)Sharf, adalah jual beli valuta asing di mana uang ditukar dengan barang (money exchange); (viii) Bai’u bi tsaman ajil, menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit; (ix)Bai’u Salam, yaitu proses jual beli di mana pembayaran dilakukan secara advance manakala penyerahan barang dilakukan kemudian; (x) Bai’ Istishna’, yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.
4. Prinsip Sewa (Ijarah) yaitu perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.
Jenis Akad Ijarah: • • • Ijarah Muthlaqah (Leasing), Bai’u Ta’jiri (hire purchase), Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation),
Ijarah Muthlaqah (Leasing), proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari; 2. Bai’u Ta’jiri (hire purchase), suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian darinya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur; 3. Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation), kombinasi antara musyarakah dengan ijarah/perkongsian dengan sewa. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan. 1.
5. Prinsip Pengambilan Fee Jenis Prinsip pengambilan Fee: [a] Kafalah/Guarante, Jenis-jenis kafalah adalah: (i) Kafalah bi Nafs, (ii) Kafalah bilmal, (iii) Kafalah bi Taslim, (iv) Kafalah Munjazah, (v) Kafalah Muallaqah, [b] Wakalah, Jenis wakalah ada tiga: (i) Wakalah Muthlaqah, (ii) Wakalah Muqayyadah, (iii) Wakalah Ammah, [c] Hawalah, [d] Ju’alah,
5. Prinsip Pengambilan Fee [a] Ka fa la h/G ua ra nte , yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya.
Jenis-jenis ka fa la h adalah: (i) Ka fa la h bi N fs a jaminan dari si penjamin (bank sebagai jurid ic a l p e rs o na lity dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu); (ii) Ka fa la h bilmal jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang; (iii) Ka fa la h bi Ta s lim dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antar bank dengan le a s ing c o m p a ny terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil fe e -nya); (iv) Ka fa la h M unja z a h jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannyan dengan maksud-maksud tertentu; (v) Ka fa la h M lla q a h ua adalah penyederhanaan dari ka fa la h m unja z a h, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.
[b] Wakalah, perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. Jenis wakalah ada tiga: (i) Wakalah Muthlaqah, mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu; (ii) Wakalah Muqayyadah, dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusanurusan tertentu; (iii) Wakalah Ammah, bentuk wakalah yang lebih luas daripada muqayyadah, tetapi lebih sederhana dari muthlaqah.
C. Hawalah, pengalihan kewajiban dari suatu pihak kepada pihak lain. D. Ju’alah, suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (services).
6. Prinsip Biaya Administrasi (Qardhul Hasan/benevolent loan), yakni perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama.  Apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya, peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.
Tabel 1.2 Konsep Syariah Dalam Bank Syariah Nama Prinsip Jenis-Jenis Produk Syariah Penerapannya dalam Sistem Perbankan Keterangan Simpanan Wadiah Current Account Saving Account Wadiah dapat dikombinasikan dengan Mudharabah untuk investasi, dengan Wakalah untuk pembukaan L/C, dengan Kafalah untuk garansi Bagi-hasil Mudharabah Musyrakah Muzaraah Musaqat Invstment Account Saving Account Project Financing Project Financing Plantation Credit Financing Deposito dapat dipergunakan untuk general investment melalui pool of fund Pengambilan Keuntungan Bai’u Murabahah Bai’u bi tsaman ajil Bai’u Ta’jiri Bai’u Salam Bai’u Istishna Trade Financing Letter of Credit Trade Financing Sewa Ijarah Bai’u Ta’jiri Musyarakah Mutanaqisah Leasing Hire Purchase Decreasing Participation Pengambilan Fee Kafalah Hawalah Ju’alah Wakalah Guarantee Debts Transfer Special Service Letter of Credit Kabajikan (Tabarru’) Qardhul Hasan Benevolent Loan Biaya adminstrasi hanya dapat diambil untuk faktorfaktor yang menunjukkan terjadinya kontrak seperti biaya notaris, materai peninjauan proyek Sumber: M. Syafe’i Antonio, Konsep Syari'ah Bank Islam , 1992, dengan modifikasi.
    Dengan perbedaan bentuk usaha tersebut, tentunya bank syariah berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan. Masyarakat muslim yang selama ini ragu, bahkan alergi, dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pijakan kerjanya, dengan munculnya bank syariah tersebut bisa berpartisipasi tanpa ada hambatan sedikit pun. Sehingga, secara teoretis, sebenarnya keberadaan bank syariah memiliki prospek yang cerah karena potensi captive market yang jelas. Dengan posisi seperti itu tidak salah bila di kemudian hari perkembangan bank syariah ini akan meningkat secara pesat sehingga akan menjadi alternatif yang sepadan dengan jenis bank konvensional yang telah lama beroperasi.
B. AKTIVITAS OPERASIONAL     Manajer Investasi (mengelola dana nasabah). Investor (menginvestasikan dana miliknya dan dana yang dititipkan nasabah). Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan kegiatan sosial (mengeluarkan dan mengelola zakat maupun dana sosial lainnya).
PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN (Financing) (Financing) BAGI HASIL ( P & L Sharing) JUAL BELI ( Sale & Purch.) Musyarakah Musyarakah Mudharabah Mudharabah Murabahah Murabahah Salam Salam Istishna’ Istishna’ Ijarah Wa Iqtina Ijarah Wa Iqtina PEMB. LAIN ( Other Fin. ) Hawalah Hawalah Rahn Rahn PINJ. KEBJK. ( Non Complen ) Qard Qard
1.    SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL (PROFIT & LOSS SHARING) Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional. Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah meliputi:   Musyarakah Mudharabah
  Sistem ini ketika muncul, maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Islamic Banking dengan bank konvensional yang beroperasional dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi Islamic Banking. Mekanisme bagi hasil di Islamic Banking dijalankan berdasarkan prinsip: mudharabah dan/atau musyarakah. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam natural uncertainty contracts. Dalam fikih Islam, selain dikenal natural uncertainty contracts, juga dikenal natural certainty contracts. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik Islamic Banking. Namun sebaliknya, praktik Islamic Banking belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual beli, sewamenyewa dan peminjaman. Dengan demikian, Islamic Banking memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank kovensional.
2. SISTEM PEMBIAYAAN JUAL BELI (SALE & PURCHASE) DAN SEWA   a. b. c. d. Konsep jual beli dalam bisnis Islami mengandung beberapa kebaikan, antara lain: pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Di samping itu, harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Konsep jual-beli yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan Islami, meliputi: Bai’u Murabahah Bai’u Salam Bai’u Istishna’ Ijarah wa Iqtina
3. SISTEM PEMBIAYAAN LAIN (OTHER FINANCING) Berbeda dengan kelompok pembiayaan dengan pola bagi hasil maupun jual beli, dalam “pembiayaan lain” tidak ada unsur barang sebagai objek pembiayaan, dan karenanya lebih merupakan objek transaksi. Kalaupun ada unsur barang yang terkait dalam transaksi, maka bukan merupakan objek transaksi, melainkan berfungsi sebagai jaminan. Ada dua produk perbankan syariah yang termasuk dalam kategori ini, masing-masing adalah:       Hawalah Rahn Selain itu, ada satu bentuk pembiayaan lagi yang disebut dengan qardh. Hanya, sistem ini tidak bersifat komersial.
4. DISTRIBUSI HASIL USAHA   Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan.
Alur Operasional Bank Syariah Penghimpunan dana Wadiah yad dhamanah Penyaluran Dana Pendapatan Prinsip bagi hasil Bagi hasil / Laba rugi Prinsip jual beli Margin Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tdk Terikat) Lainnya (modal dsb) Laporan Laba Rugi Tabel Bagi Hasil Pendapatan Mdh Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat) Pendapatan berbasis imbalan (f ee base income) Agen : Mudharabah Muqayyadah / investasi terikat Jasa keuangan : w akalah, kafalah, sharf
a. Prinsip Distribusi Hasil Usaha 1. Revenue Sharing  Yang dibagikan adalah pendapatan (revenue).  Shahibul mal menanggung kerugian: usaha dilikuidasi, jumlah aktiva lebih kecil daripada kewajiban. 2. Profit Sharing  Yang dibagikan adalah keuntungan (profit).  Kerugian bukan kelalaian mudharib ditanggung oleh shahibul mal.
b. Landasan Syariah Prinsip Distribusi Hasil Usaha 1. QS Al-Baqarah [2]:282 Hai orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan tuliskanlah,… 2. QS Al-Ma`idah [5]:1 Hai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu...
3. Hadis riwayat Tirmidzi dan Amr bin Auf’, “Perdamaian dapat dilakukan kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” 5. Kaidah Fikih:   Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.
Sistem Bagi Hasil Lap Laba Rugi Bank (sebagai mudharib) Lap L/R Pengelolaan Dana Mudharabah = Pendapatan : • Pengelolaan dana (+/-) Pendapatan Penyaluran Mudharabah • Bagi Hasil (prinsip bagi hasil) Revenue Sharing Alokasi Keuntungan Kerugian Kepada pemilik rekening ITT • Margin (prinsip jual beli) • Lainnya (SWBI, IMA dsb) Tabel Distribusi Pendapatan (+/+) Pendapatan : • Fee base income Beban Pengelolaan Mudharabah • Beban Tenaga Kerja Mudharabah (-/-) • Beban Administrasi Mudharabah • Beban Penyusutan Mudharabah • Beban Opr Mudharabah Lainnya Beban Mudharib : • Beban Tenaga Kerja Laba/Rugi Shahibul maal g n a h S s L t i f o r P = = M l u b a h S i s r o P • Beban Administrasi • Beban Opr Lainnya (-/-) Laba/Rugi Mudharabah
c. Landasan Syariah Profit & Loss Sharing   Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Mazhab Zaidiyah: Mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu di perjalanan, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Imam Hanbali:   Membolehkan mudharib untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabah, baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan izin shahibul mal. Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.
C. SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL (PROFIT & LOSS SHARING)   Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil (Murinde, Naser dan Wallace, 1995). Mekanisme bagi hasil ini merupakan core product bagi Islamic financial institution, seperti Islamic Banking. Sebab, Islamic Banking secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Secara umum prinsip bagi hasil dalam Islamic Banking dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah; mudharabah; muzara’ah; musaqah (Antonio, 2000). Namun, yang banyak dipakai di Islamic Banking adalah musyarakah dan mudharabah. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil (Antonio, 2000; Siddiqi, 1983; Chapra, 1985; Muhamad, 2001; Warde, 1999; Humayon, Harvey dan Presley, 1999).
1. MUSYARAKAH a. Pengertian Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 
b. Jenis Musyarakah Akad (Syirkah Uqud) 1. Syirkah ‘Inan  Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama. 2. Syirkah Mufawadhah  Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memeroleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.
3. Syirkah A’mal  Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh. 4. Syirkah Wujuh  Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
c. Prinsip Musyarakah   Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah, dengan ketentuan:   Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.
Skema Musyarakah: Akad Musyarakah 50% Laba 60% Modal 40% Modal Keahlian Keahlian Partner 1 50% Partner 2 Proyek/Usaha 60% 40% Rugi
d. Musyarakah dalam Teknis Perbankan 1. Pengertian   Musyarakah merupakan akad kerja sama pembiayaan antara Islamic Banking, atau beberapa lembaga keuangan secara bersamasama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Di samping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.
2. Aplikasi  Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.  Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.  Pembiayaan secara sindikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.
2. Mudharabah a. Pengertian Mudharabah  Mudharabah, berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut
 Secara lebih spesifik, pengertian mudharabah dapat dirinci sebagai berikut:  Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.  Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.  Pemilik modal tidak turut campur dalam pengeloalaan usaha, tetapi memunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b. Landasan Hukum Mudharabah  QS Al-Jumu’ah [62]: 10 Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.  Hadis riwayat Ibnu Majah “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”
c. Jenis Mudharabah 1. Mudharabah Muthlaqah Pemilik dana (shahibul mal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 2. Mudharabah Muqayyadah Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.
Skema Mudharabah: Contoh Aplikasi Perbankan (1) 100% Akad Mudharabah Rugi (3b) 100% Modal Usaha Konveksi (2) Bank Syariah “H” Peng. Mdl. Ush. Rp 15 Juta/Bln (3) 50%(Nisbah) (3a) 0% (1) (3a) Keahlian (2) Firman 50%(Nisbah) Laba (3a)
d. Ketentuan dan Rukun Mudharabah    Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak memunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab Hanafi, dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (offer and acceptence). Artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerja sama (Nyazee,1997). Namun, beberapa mazhab lain, seperti Syafi’i, mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak hanya adanya ijab dan qabul, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal (Al-Ramli, vol.V).
1. Ijab dan qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak. Syarat-syarat, yaitu: a. Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut, bisa menggunakan kata mudharabah, qiradh, muqaradhah, mu’amalah, atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata mudharabah dan kata-kata sepadan lainnya jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya, “Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua.” (Al-Kasani, 1990). b. Harus bertemu. Artinya, penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama. Kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Misalnya, dengan mengucapkan, “Ya, saya terima,” atau “Saya setuju,” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menganggukkan kepala, diam, atau senyum. Oleh karena itu, peristiwa ini harus terjadi dalam satu majlis akad agar terhindar dari kesalahpahaman. c. Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini, ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama. Begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui. Artinya, jika pihak pertama melakukan ijab (penawaran), maka pihak kedua melakukan qabul (penerimaan). Begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui, maka terjadilah hukum.
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (shahibul mal dan mudharib) disyaratkan: a. Cakap bertindak hukum secara syar’i. Artinya, shahibul mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, mudharabah yang disepakati oleh shahibul mal yang memunyai penyakit gila temporer tidak sah. Namun, jika dikuasakan oleh orang lain, maka sah. Bagi mudharib, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah mudharabah-nya. Memiliki walayah tawkil wa wakalah (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut. b.
3. Adanya modal. Modal disyaratkan: a. b. Harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan, mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Jika barang bersifat tidak fluktuatif seperti emas dan perak, mereka berbeda pendapat. Imam Malik dalam hal ini tidak tegas untuk melarang atau membolehkannya. Oleh karenanya, para muridnya berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lain, seperti Ibnu Al-Qasim, membolehkannya dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi barang perhiasan. Dalam kaitan mudharabah dengan emas atau perak ini, Imam Syafi’i melarangnya. Secara umum fuqaha yang melarang mudharabah dengan emas atau perak beralasan bahwa keduanya disamakan dengan barang, sedangkan yang membolehkannya, termasuk di antaranya Ibnu Abi Laila, beralasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. Keduanya hanya berbeda sedikit dalam harga (tidak fluktuatif). Dalam kaitannya dengan modal ini pula, para fuqaha sepakat bahwa jika barang yang diserahkan tersebut tidak untuk mudharabah, tetapi untuk dijadikan sebagai sebuah modal mudharabah dengan cara menjualnya terlebih dahulu, maka hal ini diperbolehkan. Menurut Ibnu Hazm, karena hal ini telah banyak disebutkan dalam hadis Nabi Saw..
(c) Uang bersifat tunai (bukan hutang). Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak hutang) bentuknya adalah, misalnya, shahibul mal memiliki piutang kepada seseorang. Piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal mudharabah bersama si berhutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterimakan oleh si berhutang kepada si berpihutang, masih merupakan milik siberhutang. Jadi, apabila ia jalankan dalam suatu usaha, berarti ia menjalankan dananya sendiri, bukan dana si berpihutang. Selain itu, hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpihutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini, para ulama fikih tidak berbeda pendapat. Perselisihan pendapat para fuqaha terletak pada orang yang menyuruh orang lain untuk menerima hutang dari orang ketiga, kemudian orang tersebut memutarkannya berdasarkan mudharabah. Imam Malik dan para pengikutnya tidak membolehkan hal tersebut, karena memandang bahwa pada cara tersebut terdapat penambahan kerja dari orang tersebut kepada orang yang bekerja (memutarkan harta). Kerja tambahan tersebut adalah suruhan untuk menerimanya. Alasan ini didasarkan pada aturan pokok mudharabah dalam mazhab Maliki bahwa barangsiapa mensyaratkan manfaat yang lebih dalam mudharabah, maka batal. Sementara itu, Imam Syafi’i dan Abu Hanifah membolehkannya dengan alasan orang tersebut telah mewakilkan penerimaan kepada orang lain. Jadi, ia tidak menjadikan penerimaan sebagai syarat pemutaran uang.
(d) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Jika tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur fuqaha sepakat akan hal ini. Hanya, sebagian dari mazhab Hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh mudharib, maka tidak batal.
4. Adanya usaha (’amal). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini, sebagian ulama, khususnya Syafi’i dan Maliki, mensyaratkan hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (manufacture) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor), sementara para pegawainya digaji secara tetap (Udovitch, 1970). Tetapi, Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi, hal tersebut dapat dibenarkan, sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini; bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan, sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi meluas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa, kemudian menjualnya atau menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan. Oleh karena itu, tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan, juga harus sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga merupakan usaha yang halal (Anwar, 2001). Dalam menjalankan usaha ini, shahibul mal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha, dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi, di lain pihak, pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara umum. Apabila usaha itu dijalankan di bawah akad mudharabah terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh shahibul mal.
5. Adanya keuntungan. (a) (b) (c) Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa: Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, penghitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal, berarti shahibul mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50%, dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka setiap pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam penghitungan ini adalah kesamaan. Namun, tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Persentase yang diungkapkan oleh salah satu pihak dianggap cukup. Jika terdapat pihak ketiga, seorang yang membantu usaha mudharib, maka persentase bagi hasil tidak boleh dibagi menjadi tiga bagian. Namun, jika pihak ketiga itu merupakan budak (pekerja) dari shahibul mal, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah membolehkannya, sementara para ulama murid Imam Malik tidak membolehkannya.
(d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya, mudharabah membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Namun, jika mudharib mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik membolehkannya, karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan shahibul mal. Di lain pihak, Imam Syafi’i melarangnya. Ia menganggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian, shahibul mal pun telah menanggung modalnya. Jadi, menurut Imam Syafi’i, beban risiko yang ditanggung shahibul mal itu telah berat dan tidak boleh ditambahi lagi. Imam Abu Hanifah, berkenaan dengan masalah ini, berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kategori mudharabah, melainkan qardh (pinjaman). Artinya, pelimpahan seluruh keuntungan ke tangan mudharib menjadikan kegiatan ekonomi itu sebagai sebuah pinjaman. Maka dari itu, jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian), maka seluruh kerugian ditanggung oleh mudharib.
Kesepakatan tentang aturan dan wewenang dalam Kerja sama mudharabah 1. 2. 3. Manajemen Tenggang Waktu (Duration) Jaminan (Dhaman)
1. Manajemen. Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerja sama mudharabah, maka saat itulah ia mulai mengelola modal shahibul mal. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreativitas dan keterampilan tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan mudharib dalam merencanakan, merancang, mengatur, dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan. Menurut mazhab Hanafi, mudharabah itu dua macam: mudharabah muthlaqah (absolut, tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (terikat). a. Dalam mudharabah muthlaqah, mudharib mendapatkan kebebasan untuk mensetup mudharabah sebagaimana ia inginkan. Mudharib bisa membawa pergi modalnya, memberikan modalnya ke pihak ketiga atau bahkan untuk modal musyarakah dengan orang lain. Mudharib juga bisa mencampur modal mudharabah dengan modalnya sendiri. Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapa pun atau kapan pun. Dia juga bisa menjual barang-barang itu secara tunai atau cicilan. Dia bebas menyewa orang atau barang dengan modal itu. Interfensi shahibul mal dalam mudharabah ini tidak ada. b. Sebaliknya, dalam mudharabah muqayyadah, semua keputusan yang mengatur praktik mudharabah ditentukan oleh shahibul mal. Mudharib tidak bebas mewujudkan keinginannya, tetapi dia harus terbatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh shahibul mal dalam sebuah kontrak (Nyazee, 1997). Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, jika shahibul mal mengatur mudharib untuk membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka mudharabah itu menjadi batal, karena hal itu dikhawatirkan upaya perolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.
2. Tenggang waktu (duration). Satu hal yang harus mendapat kesepakatan antara shahibul mal dan mudharib adalah lama waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada mudharib itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Di samping itu, penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu mudharib bertindak lebih efektif dan terencana. Namun, di sisi lain, penentuan waktu itu bisa membuat mudharib menjadi tertekan dan tidak bebas menjalani usaha mudharabah, apalagi kerja ekonomi bersifat spekulatif, tidak selalu berjalan lancar. Karenanya, para fuqaha berselisih pendapat. Menurut mazhab Maliki dan Syafi’I, penentuan waktu itu dapat membatalkan kontrak, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali, penentuan waktu itu sah. Kontrak mudharabah dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu. Ini dimungkinkan terjadi, dan para fuqaha sepakat bahwa mudharabah adalah kontrak yang tidak mengikat. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai boleh diakhirinya kontrak sebelum mudharib melakukan usaha. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat, ketika mudharib melakukan kerja, salah satu pihak boleh dalam mengakhirinya. Namun demikian, Imam Malik tidak membolehkannya. Ketika mudharabah menjadi batal, karena suatu alasan tertentu, maka ia berhak menerima upah tertentu atas pekerjaan yang telah ia kerjakan, dan ini tidak termasuk wilayah kontrak mudharabah, tetapi wilayah kontrak sewa (ijarah). Oleh karena itu, dia harus dibayar atas usahanya.
3. Jaminan (dhaman). Satu hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesepakatan bersama adalah aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika shahibul mal khawatir akan munculnya penyelewengan dari mudharib. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan, jaminan menjadi suatu yang urgen? Bukankah kerja sama itu suatu kontrak yang saling memercayai? Apakah setiap kerugian itu berarti penyelewengan? Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan dalam mudharabah ini. Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju adanya tanggungan. Alasannya, mudharabah merupakan kerja sama saling menanggung; satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling memercayai. Jika terjadi kerugian, semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya, jaminan harus ditiadakan. Namun, jaminan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas. Tetapi, bagaimana batasan sesuatu dianggap melampaui batas? Para ulama pun berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi’i, jika shahibul mal bersikeras terhadap adanya jaminan dan menetapkannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah.
Implikasi dari Kontrak Mudharabah 1. 2. 3. Mudharib sebagai Amin Mudharib sebagai Wakil Mudharib sebagai Mitra dalam Laba
1. Mudharib sebagai amin (orang yang dipercaya).  Seorang mudharib menjadi amin untuk modal yang telah diserahkan kepadanya. Ini berarti dia telah diizinkan oleh pemilik modal untuk memiliki modal tersebut. Penyerahan ini bukan suatu jual beli, pinjaman, atau sewa. Modal yang diserahkan dalam hal ini adalah amanah yang harus dijaga oleh mudharib. Namun, pengertian amanah tersebut tetap berpijak pada satu ketentuan: jika modal itu rusak di tangannya tanpa ada unsur penyelewengan, maka tidak ada tanggungan baginya. Posisi mudharib sebagai al-amin mengindikasikan bahwa penyerahan modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung kepada mudharib. Sebab, dalam pengelolaannya, modal tersebut akan bercampur dengan modal dan barang-barang lain milik mudharib. Keadaan seperti ini tentu saja sulit dideteksi. Oleh karena itu, diposisikannya mudharib sebagai amin akan dapat memunculkan kesadaran dan sikap kehati-hatian pengelola dalam mengolah usahanya, utamanya memisahkan antara modal pribadi dan modal orang lain dalam penghitungan keuntungannya.
2. Mudharib sebagai wakil.  Mudharib adalah wakil dari shahibul mal dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya, hak-hak kontrak kembali kepadanya sebagai seorang yang menyepakati transaksi. Di samping itu, dia adalah orang yang dituntut oleh para penjual untuk melakukan pembayaran dan dituntut oleh para pembeli untuk mengirimkan barang. Pemaknaan mudharabah seperti ini dilakukan oleh mazhab Hanafi. Mudharib sebagai wakil menjelaskan bahwa mudharib merupakan tangan kanan dari shahibul mal dalam kegiatan bisnis. Implikasinya, sebagai seorang wakil, tentu dia tidak menanggung apa pun dari modal ketika terjadi kerugian. Namun, menurut mayoritas fuqaha, seorang wakil tetap akan mendapat upah dari kerjanya.
3. Mudharib sebagai mitra dalam laba.  Mudharib akan mendapatkan bagian laba dari usaha yang telah dia lakukan, sebab mudharabah sendiri adalah pertemanan dalam laba. Sementara seorang agen atau wakil tidak mendapatkan laba ketika terjadi keuntungan dalam usahanya, karena dia hanya teman dalam kaitannya dengan kontrak. Pembagian laba ini telah ditentukan pada awal kontrak. Dengan menjadikan mudharib sebagai mitra dalam laba, maka besar atau kecilnya laba akan sangat tergantung pada keterampilan mudharib dalam menjalankan usahanya.
 Demikian pendapat para ulama fikih tentang mudharabah. Pembahasan tentang mudharabah yang diulas dalam bagian ini tidak hanya memaparkan teori-teori fikih murni yang menjadi sumber utama, tetapi juga teori-teori fikih yang sudah dikombinasikan dengan pemikiran para praktisi Islamic Banking, sehingga yang tampak bukanlah analisis fikih secara keseluruhan, tetapi teori-teori yang bersifat parsial yang menjadi tumpuan bagi eksistensi Islamic Banking sekaligus menjadi landasan operasionalnya.
e. Mudharabah dalam Teknis Perbankan 1. Pengertian (dalam Konteks Pembiayaan) a. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. b. Dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.
2. Aplikasi (dalam Konteks Pembiayaan) a. Pembiayaan modal kerja; modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa. b. Pembiayaan investasi; untuk pengadaan barangbarang modal, aktiva tetap, dan sebagainya. c. Pembiayaan investasi khusus; bank bertindak dan memosisikan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan nonbank, dengan pengusaha yang memerlukan.
3. Praktik Pembiayaan Mudharabah   Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (bai’u bi tsaman ajil dan murabahah), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun, jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (musyarakah dan mudharabah), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup “njlimet”. Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: (1) nisbah bagi hasil yang disepakati; (2) tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.
f. Cara Menentukan Nisbah Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.  Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: a. Data usaha, b. Kemampuan angsuran, c. Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, d. Tingkat return yang diharapkan, e. Nisbah pembiayaan, f. Distribusi pembagian hasil. 
 Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan mudharabah, yaitu: (1) mudharabah muthlaqah dan (2) mudharabah muqayyadah.
1.   Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah Pembiayaan mudharabah muthlaqah adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku, untuk berlakunya kontrak mudharabah. Untuk ini, nisbah dibuat berdasarkan metode expected profit rate (EPR). EPR diperoleh berdasarkan: (1) tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai required profit rate (RPR)[1] yang berlaku di bank yang bersangkutan.  [1]Nilai required profit rate diperoleh dengan rumus: rpr = n. v (n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v = jumlah transaksi dalam satu periode).
 Dengan demikian, nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Expected Profit Rate (EPR) Nisbah Bank= ------------------------- x 100% Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB)   Nisbah Nasabah Aktual return bank bisnis = 100% - Nisbah Bank = nisbah bank + aktual return
Contoh:  Diketahui data ekonomi sebagai berikut: tingkat return bisnis jual beli sepeda motor adalah sebesar 7%. Dari tingkat return bisnis tersebut, Islamic Banking menargetkan keuntungannya sebesar 3%. Dengan demikian, nisbah bank dan nisbah untuk nasabah dapat dicari dengan cara, sebagai berikut: 
EPR Nisbah bank = ------- x 100%, jadi ERB 3% Nisbah bank = -------- x 100% = 42,86% 7%    Nisbah nasabah = 100% - 42,86% = 57,14% Rasio (nisbah) bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 42,86% : 57,14% Setelah perhitungan nisbah ditemukan, maka pihak bank akan melakukan tawar-menawar nisbah dengan nasabah pembiayaan. Jika nisbah tersebut disepakati, maka pembiayaan mudharabah yang akan dijalankan diikat dengan nisbah pembagian keuntungan bisnis aktual dengan porsi nisbah antara bank dan nasabah adalah 42,86% banding 57,14%.
2. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah  Suatu ketika Islamic business mendapatkan nasabah yang menghendaki pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pada pembiayaan jenis ini, biasanya nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah muqayyadah, pemilik dana menambah syarat di luar syarat kebiasaan kontrak mudharabah.
a. b. c. d. e. f. Nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah muqayyadah dapat dihitung, seperti pada kasus berikut. Contoh: Seseorang atau lembaga keuangan memiliki modal sebesar Rp 125.000.000. Modal tersebut akan dibiayakan kepada nasabah penjual kacang kedelai. Data-data yang terkait dengan jual beli kacang kedelai adalah sebagai berikut: Harga jual kacang kedelai = Rp 2.150/kg Harga jual kepada nasabah = setara 16% p.a (return yang diminta oleh pemilik dana muqayyadah) Volume penjualan kedelai per bulan = 65.000 kg Nilai penjualan (65.000 x Rp 2.150) = Rp 139.750.000 Harga pokok pembelian = Rp 125.000.000 Laba bersih penjualan kedelai = Rp 14.750.000
Berapa Nisbah Bagi Hasilnya? Perhitungan Nisbah:       Volume penjualan Profit margin (Rp 14.750.000/139.750.000)x 100% Lama piutang (data 31-07-2003) Lama persediaan (data 31-08-2003) Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier dan carry) Cash to cash period = 360/(DI+DR-DP) = = = = = = 65.000 kg 10,55% 65 hari 2 hari 0 5,4
Dengan demikian:    Profit margin per tahun = 5,4 x 10,55 Nisbah: (16%)/(57%)x100% Nisbah untuk nasabah: 100% - 28% = 57% = 28% = 72% Rasio (nisbah) bagi hasil antara bank dan nasabah adalah: bank = 28%, dan nasabah = 72%.
3. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah  Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp 100.000.000 selama satu tahun. Jika situasi ekonomi mampu memberikan return bisnis aktual sebesar 8% dan return bisnis yang diharapkan Islamic business sebagai penyandang dana sebesar 3%. Setelah bisnis dijalankan, nasabah mampu mencetak keuntungan bisnisnya selama satu tahun sebagai berikut:
Bulan Pendapatan Usaha 1 6.000.000 2 7.000.000 3 4.000.000 4 4.500.000 5 5.000.000 6 5.500.000 7 6.000.000 8 5.400.000 9 9.000.000 10 5.700.000 11 4.700.000 12 3.500.000
Pertanyaan: 1. Berapa nisbah yang harus disepakati antara lembaga keuangan dengan nasabah? 2. Bagaimana distribusi bagi hasil pendapatan antara Islamic business dengan nasabah berdasarkan data tersebut di atas? 
Penyelesaian Langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus di atas dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Menentukan nisbah untuk kedua belah pihak yang melakukan kontrak pembiayaan, yaitu:  a. Nisbah Islamic business = 3,2%/8% x 100% = 40% b. Nisbah nasabah = 100% - 40% = 60% c. Rasio (nisbah) antara Islamic business dan nasabah adalah = 40% banding 60%. 2. Menghitung distribusi bagi hasil untuk bank dan nasabah sesuai dengan nisbah dan pendapatan aktual usaha, sebagai berikut:
Tabel pembantu penyelesaian Bulan Laba Usaha Bagian lembaga keuangan 40% Bagian Nasabah 60% Cicilan Pokok Setoran 1 6.000.000 2.400.000 3.600.000 2.400.000 2 7.000.000 2.800.000 4.200.000 2.800.000 3 4.000.000 1.600.000 2.400.000 1.600.000 4 4.500.000 1.800.000 2.700.000 1.800.000 5 5.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 6 5.500.000 2.200.000 3.300.000 2.200.000 7 6.000.000 2.400.000 3.600.000 2.400.000 8 5.400.000 2.160.000 3.240.000 2.160.000 9 9.000.000 3.600.000 5.400.000 3.600.000 10 5.700.000 2.280.000 3,420.000 2.280.000 11 4.700.000 1.880.000 2.820.000 1.880.000 12 3.500.000 1.400.000 2.100.000 100.000.000 1.400.000 Total 66.300.000 26.520.000 39.780.000 100.000.000 126.520.000 % dari Hasil Usaha 0,40 0,60 % dari Modal 26,52 39.78
Catatan: Jika dalam pembiayaan mudharabah ternyata mengalami kerugian, maka kedua belah pihak akan berbagai rugi. Pembagian rugi dilakukan setelah diketahui dari mana sumber kerugian tersebut timbul. 1. Jika kerugian diakibatkan risiko bisnis, maka kerugian atas modal ditanggung oleh pemilik modal, ementara nasabah menderita kerugian dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. 2. Jika kerugian diakibatkan risiko karakter nasabah (moral hazard), maka nasabah menanggung kerugiannya. 
g. Permasalahan-Permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut beberapa pengamatan Saeed (2003), hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya: 1. Standar Moral  Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini, Islamic business menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan. Dana hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek. 
2. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil  Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun, kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada tingkat pembiayaan institusional benarbenar tidak dapat diterapkan. Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian, permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.
3. Berkaitan dengan Para Pengusaha  Keterkaitan lembaga keuangan dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut memengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.
4. Dari Segi Biaya  Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak lembaga keuangan. Lembaga keuangan kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para pebisnis dalam menjaga efisiensi kinerja banknya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Otomatis ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para pebisnis yang digunakan untuk menjaga efektivitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.
5. Segi Teknis  Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak lembaga keuangan, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, lembaga keuangan membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.  Dari sisi nasabah, buta huruf masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal itu akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci. Padahal, ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan, karena perhitungan keuntungan sistem bagi hasil harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.
6. Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil dalam Aktivitas Bisnis  Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak lembaga keuangan dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan berdasarkan bunga, di mana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.
7. Permasalahan Efisiensi  Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lain, karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena itu, pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung risiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.
3. Sistem Perhitungan Bagi Hasil   Dari sudut pandang nasabah sebagai investor: a. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. b. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. c. Mudharabah muthlaqah. Dari sudut pandang bank: a. Perhitungan saldo akhir bulan. b. Perhitungan saldo rata-rata harian.
Skema-Skema Mudharabah Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Satu pelaksana usaha Satu nasabah investor Bank Syariah Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Berdasarkan sektor Pertanian Satu nasabah investor Bank Syariah Manufaktur Jasa Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Berdasarkan sektor Penjualan Cicilan Satu nasabah investor Bank Syariah Penyewaan Cicilan Kerjasama Usaha
Skema-Skema Mudharabah Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet Penjualan 1 Pertanian Penjualan 2 Penjualan n Nasabah 1 Nasabah 2 Nasabah 3 Nasabah n Penyewaan 1 Bank Syariah Sewa Penyewaan 2 Penyewaan n Kerjasama 1 Kerjasama Usaha Kerjasama 2 Kerjasama n
a. Teknik Perhitungan Bagi Hasil   Kasus: Bapak Ahmad membuka deposito sebesar Rp 10.000.000 jangka waktu satu bulan (tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juni 2008). Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57:43. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Mei 2007 adalah Rp 20.000.000 dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Ahmad? Jawab: Bagi hasil yang diperoleh bapak Ahmad adalah: (Rp 10 juta/Rp 950 juta) x Rp 20 juta x 57% = Rp120.000
b. Faktor Penentu Bagi Hasil dan Bunga 1. Bagi hasil ditentukan oleh:  Pendapatan bank.  Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.  Nominal deposito nasabah.  Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank. 2. Bunga ditentukan oleh:  Tingkat bunga yang berlaku.  Nominal deposito nasabah.  Jangka waktu deposito.
c. Penentuan Nisbah Pembiayaan Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan profit sharing dari usaha pengadaan kacang kedelai yang dibiayai dengan fasilitas mudharabah muqayyadah, dengan data sebagai berikut:       Harga jual kacang kedelai Harga jual kepada nasabah Volume penjualan kedelai per bulan Nilai penjualan (65.000 x Rp 2.150) Harga pokok pembelian Laba bersih penjualan kedelai = = = = = = Rp 2.150/kg setara 16% p.a 65.000 kg Rp 139.750.000 Rp 125.000.000 Rp 14.750.000
Berapa nisbah bagi hasilnya? Penghitungan Nisbah:          Volume penjualan Profit margin (Rp 14.750.000/139.750.000)x100% Lama piutang (data neraca 31-07-2008) Lama persediaan (data neraca 31-08-2008) Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier dan carry) = = = = = 65.000 kg 10.55% 65 hari 2 hari 0 Cash to cash period = 360/(DI+DR-DP) Profit margin per tahun = 5,4 x 10,55 Nisbah Islamic Banking: (16%)/(57%)x100% Nisbah untuk nasabah: 100%-28% = = = = 5,4 57% 28% 72%
d. Metode Penentuan Return Pembiayaan Mark-up Pricing  Target-Return Pricing  Perceived-Value Pricing  Value Pricing 
1. Mark-up Pricing Penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Contoh: sebuah perusahaan tusuk gigi dalam menentukan tingkat harga dan biaya produksinya: a. Variabel cost per unit Rp 5 b. Fixed Cost Rp 200.000 c. Expected unit sales Rp 50.000
Biaya produksi perusahaan tusuk gigi setiap unit adalah sebagai berikut: H r ga i d a a aY awt gn r Diasumsikan, perusahan menetapkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan, maka mark-up price untuk setiap unit:
2). Target –Return Pricing  Penentuan dengan tujuan pencapaian tingkat return on investment (ROI).  Contoh: perusahaan tusuk gigi pada contoh di atas melakukan investasi sebesar Rp 562.500 di suatu bisnis yang menghasilkan tingkat pendapatan sebesar 20% ROI atau Rp 200.000. Maka target return price dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:
2). Target –Return Pricing H ga ar ti d nY a g a kaw ar n
3. Perceived-Value Pricing   Penentuan harga dengan tidak menggunakan variable harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga competitor di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Contoh: seseorang lebih suka menabung di Islamic Banking Berkah daripada di Islamic Banking Permai walaupun tingkat bagi hasil di Islamic Banking Permai lebih tinggi dibanding Islamic Banking Berkah. Nasabah merasa puas karena di Bank Syariah Berkah pelayanannya lebih baik.
4. Value Pricing  Merupakan kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal (ono rego ono rupo)  Namun, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.
e. Penentuan Harga dalam Pembiayaan Syariah  Penentuan harga dalam pembiayaan di Islamic Banking dapat dengan menggunakan salah satu di antara empat model di atas.  Namun, yang lazim digunakan oleh Islamic Banking saat ini adalah dengan menggunakan metode going rate pricing, yaitu dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (benchmark). Mengapa diterapkan? Karena, Islamic Banking berkompetisi dengan bank konvensional. Di samping itu, Islamic Banking juga berkeinginan untuk mendapatkan customer yang bersifat floating customer.
1) Penerapan Mark-up Pricing dalam Pembiayaan Syariah  Mark-up Pricing hanya tepat digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari restricted invesment account (RIA) atau mudharabah muqayyadah. Polanya dapat dilakukan dengan:      Historical average cost (on balance sheet). Marginal cost of fund (off balance sheet). Pooled marginal cost of fund (on balance sheet). Weighted average propjected cost (on balance sheet).
2) Penerapan Target-Return Pricing dalam pembiayaan Syariah   Islamic Banking beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Di dalamnya juga diklasifikasikan akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut natural certainty contract, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, disebut natural uncertainty contract. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate (rpr).  Rpr = n v (n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v = jumlah transaksi dalam satu periode).
  Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural uncertainty contract, maka metode yang digunakan adalah expected profit rate (epr). Epr diperoleh berdasarkan: (1) tingkat keuntungan rata-rata pada usaha sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan. Penghitungannya:   Nisbah bank = epr/expected return bisnis yang dibiayai*100% Aktual return bank = nisbah bank +actual return bisnis.
D. Sistem Pembiayaan Jual Beli (Sale & Purchase) dan Sewa    Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak hanya diselesaikan dengan cara mudharabah dan musyarakah (bagi hasil). Namun, Islamic Banking dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, Islamic Banking akan memeroleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran. Teori pertukaran, sering disebut sebagai natural certainty contracts, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini: (1) Cash flow-nya pasti atau sudah disepakati pada awal kontrak; (2) Objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu, maupun harga. Kontrak bisnis yang masuk dalam kategori ini, adalah kontrak bisnis tijarah dan ijarah. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku dalam kontrak jual beli (bai’u) berlaku juga dalam kontrak sewa (ijarah). Demikian mayoritas ulama mengatakan, “Syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa.” (Al-Dardir, 4: 59; al-Ramli, 5:322; Ibnu Qudamah).
1. Murabahah a. Pengertian dan Hukum Murabahah  Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.  Al-Qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan murabahah meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.  Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Al-Kaff (tt), seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah “salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya.”
b. Landasan Hukum Murabahah a. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]: 275 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
  Al- Qur’an Surah Al-Nisaa’ [4]: 29 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
 Hadis riwayat Tirmidzi “Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.”
c. Syarat dan Rukun Murabahah 1) Rukun Murabahah  Ba’iu (penjual).  Musytari (pembeli).  Mabi’ (barang yang diperjualbelikan).  Tsaman (harga barang).  Ijab qabul (pernyataan serah terima).
2) Syarat Murabahah     Syarat yang berakad (ba’iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Barang yang diperjualbelikan (mabi’) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
Skema Murabahah: (1) Negosiasi (1) (2) (2) Akad Murabahah Bayar Kewajiban (4) Penjual Kirim barang & dokumen (3) Pembeli Terima barang & dokumen Barang (3a)
d. Murabahah dalam Teknis Perbankan 1) Pengertian  Murabahah adalah akad jual-beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.  Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka.  Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memerhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah bai’u bitsaman ajil (BBA).  Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir.  Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (penalty overdue).
Skema Murabahah: Contoh Aplikasi Perbankan Negosiasi (1) (1) (2) (2) Akad Murabahah Bayar uang muka Rp 120 Juta (3) Bayar Angsuran (6) Serahkan surat –surat ruko (7) CV Bina Amanah Bank Syariah “Q” Beli ruko Rp 400 Juta Jual ruko Rp 420 Juta (4) (5) Ruko
2) Praktik Murabahah dalam Islamic Banking  Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah: (i) pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang; batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas, dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; dan (iv) pembayarannya ditangguhkan. Murabahah seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.
  Pada umumnya murabahah telah digunakan sebagai metode pembiayaan yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan. Angka persentase ini kira-kira cocok dengan banyak Islamic Banking. Begitu pula dengan sistem perbankan, baik di Pakistan maupun di Iran. Semenjak awal 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Dalam kasus Dubai Islamic Bank, Islamic Banking terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun 1989 (IDB, 1989). Bahkan, bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri (IDB, 1989). Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam: (i) murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan, dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS), cukup memudahkan; (ii) mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memeroleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan Islamic Banking; (iii) murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS (Ahmad, 1998); dan (iv) murabahah tidak memungkinkan Islamic Banking untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.
e. Perbandingan antara Pembiayaan Berbasis Murabahah dan Bunga Tetap  Tujuan perbandingan ringkas di sini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan dengan murabahah dengan pembiayaan lewat bunga tetap untuk tujuan-tujuan yang sama. Perbandingan difokuskan pada aspek-aspek berikut: harga pembiayaan, risiko dalam pembiayaan murabahah, keamanan, hubungan antara bank dan pembeli, dan penyelesaian utang. 1. Biaya untuk Pembiayaan 2. Murabahah:Bebas Risiko atau Berbagi Risiko a. Risiko yang terkait dengan barang b. Risiko yang terkait dengan Nasabah c. Risiko yang terkait dengan pembayaran
3) Jaminan untuk Pembiayaan Murabahah    Meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, demikian menurut Al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan utang mereka, dan jika perlu, meminta jaminan atas utang itu. Dalam sejumlah kesempatan, Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari “memakan harta orang dengan cara batil”. Namun demikian, karena meminta jaminan dipandang oleh para pendukung perbankan Islam sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, Islamic Banking cenderung mengkritik bank-bank konvensional sebagai terlalu ‘berorientasi jaminan’ (security oriented). Dalam kalimat International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID), “Jaminan-jaminan adalah ‘unsur terpenting’ dalam keputusan memberikan pinjaman oleh bank konvensional.” Secara tidak langsung ini menyatakan bahwa bagi Islamic Banking jaminan bukan soal penting dalam keputusan pembiayaan.
Peran Jaminan pada Bank Konvensional  Dalam konteks pemberian pinjaman bank konvensional, jaminan memainkan peran penting untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo. Namun, jaminan bukanlah faktor terpenting untuk menentukan apakah uang muka perlu dikenakan atau tidak terhadap nasabah. Pitcher, seorang bankir konvensional, mengatakan, “Kebanyakan kami, selama dalam pelatihan, belajar bahwa [jaminan] adalah salah satu aspek yang kurang penting dalam usulan pinjaman, tetapi bagi kebanyakan nasabah kami, jaminan sering tampak menjadi faktor utama di depan benak kami ketika kami melihat permintaan mereka dan menjadi prasyarat bagi setiap pembahasan yang berarti. Saya dapat mengingat dengan baik seorang manajer tua memberitahuku segera setelah saya bergabung dengan bank, ‘Jangan biarkan jaminan memengaruhi keputusan peminjaman. Saya tidak pernah meminjamkan uang dengan jaminan yang saya juga tidak meminjamkannya bila tidak ada jaminan” …. Memberikan pinjaman dengan jaminan material ada tempatnya, tetapi memberikan pinjaman karena jaminan saja pasti secara tidak adil akan membatasi kucuran dana bank bagi usaha-usaha yang terkontrol dengan baik yang dapat meminjam uang dengan sukses kalau saja mereka memiliki harta yang diperlukan untuk menopang janjinya sebagai jaminan.” (Pitcher, 1990: 11).
Jaminan Pihak ke-3 dalam Pembiayaan Murabahah    Kontrak-kontrak murabahah Islamic Banking dan cabang-cabang syariah bank konvensional berisi klausul-klausul yang menekankan pentingnya jaminan. Dalam kontrak Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE), Jordan Islamic Bank (JIB), International Islamic Bank of Investment and Development (IIBID), Egyptian Gulf Bank (EGB), Bank of Credit and Commerce (BCCI), dan Banque Misr, misalnya, garansi dan jaminan dimintakan dari nasabah. Jaminan-jaminan itu dapat berupa benda bergerak, maupun tidak bergerak, barangbarang murabahah sendiri bilamana dipandang pantas untuk dijadikan jaminan, garansi pihak ketiga, pembayaran uang muka, dan surat-surat komersial. Menurut kontrak, bank memilih hak untuk meminta jaminan tambahan kepada nasabah yang jaminan itu dapat diterima oleh bank dalam hal bank berpikir bahwa jaminan yang telah diberikan sebelumnya tidak mencukupi. Jika diminta, maka nasabah harus memberikan jaminan itu tanpa bantahan atau penundaan. Umumnya, jaminan pihak ketiga adalah mutlak. Kontrak murabahah, misalnya, mengatakan, Pihak ketiga memberikan jaminan mutlak atas tanggung jawab dan kewajiban nasabah yang timbul akibat kontrak ini. Pihak ketiga setuju bahwa jaminannya adalah suatu jaminan tambahan. Jaminan ini tidak dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh jaminan yang lain yang mungkin telah diberikan sebelumnya oleh nasabah, atau jaminan yang mungkin diperoleh bank darinya dimasa yang akan datang. Pihak ketiga menganggap dirinya terikat oleh jaminan ini sebagai suatu asuransi yang berlangsung terus.
  Hak-hak bank sangat terlindungi di dalam kontrak. Semua barang bergerak dan tidak bergerak milik nasabah dan penjaminnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul akibat kontrak murabahah. Menurut kontrak murabahah Jordan Islamic Bank (JIB), “Nasabah dan penjamin setuju bahwa bank memiliki hak untuk menerapkan segala hukuman dan keputusan yang dikeluarkan terhadap mereka, secara bersama-sama, pribadi-pribadi, maupun terhadap semua harta mereka atau harta salah seorang dari mereka, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.” Di samping semua itu, nasabah harus, saat memohon dana, menaruh cek pada bank untuk tiap-tiap angsuran yang diberi tanggal sesuai dengan jatuh temponya. Bank memiliki hak untuk mencairkan cek guna penagihan pada tanggal jatuh tempo jika nasabah tidak membayar angsurannya saat jatuh tempo. Semua ini tentu menjamin, hampir pasti, pelunasan hutang murabahah. Sikap bank yang semacam ini terhadap jaminan tidak membenarkan kritik mereka terhadap kebijakan bank konvensional mengenai jaminan. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa jika demikian adanya perhatian Islamic Banking terhadap jaminan, maka praktik mereka jelas tidak lebih baik daripada praktik jaminan bank konvensional.
BAB 4 LANJUTAN Islamic Financial Management by Prof. Veitsal
4) Hubungan antara Bank dan Nasabah Murabahah   Teori perbankan Islam mengatakan bahwa ciri utama dalam hubungan antara bank dengan nasabah adalah ‘kemitraan’. Ciri ini, katanya, menghapuskan sifat debitur-kreditur dalam hubungan bank-nasabah dalam bank-bank konvensional. Bagaimanapun, sulit untuk membenarkan sikap teoretis ini mengingat pentingnya murabahah dalam operasi perbankan Islam, yang jumlahnya mencapai lebih dari tujuh puluh lima persen dari operasi investasi Islamic Banking itu pada umumnya. Dalam murabahah, kontrak jual beli membawa suatu hubungan debiturkreditur antara nasabah dan bank. Si pembeli setuju untuk membayar harga barang plus mark-up secara angsuran, jumlah dan tanggal jatuhtempo angsuran yang ditentukan di dalam kontrak. Begitu bank dan nasabah memasuki kontrak jual beli ini, harga jual menjadi tanggungan hutang nasabah kepada bank. Jadi, hubungan antara nasabah dan bank menjadi debitur-kreditur. Ini juga merupakan hubungan yang dominan, meski tidak berarti satu-satunya, antara bank tradisional dan para konsumennya.
5) Penyelesaian Hutang Murabahah   Pembiayaan untuk suatu kongsi berdasarkan murabahah yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Dalam kedua kasus tersebut, pembiayaan adalah hutang. Biaya pembiayaan, apakah itu disebut bunga atau laba, dan jangka waktu pembayaran ditetapkan. Perbedaan paling penting adalah dalam hal debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si debitur mampu membayar atau tidak. Dalam Islamic Banking, debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah Al-Qur’an bahwa “jika debitur memunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memeroleh kemudahan”.
  Meskipun hutang dalam jual beli murabahah adalah tetap, dalam arti bahwa jumlah hutang tidak dapat berubah setelah kontrak ditandatangani oleh bank dan pembeli, bank dapat melindungi investasinya jika pembeli tidak membayar tepat waktu. Mengomentari pengalaman Pakistan dalam pembiayaan dagang terkait, tim Ingram dari Grind Lays Bank (Pakistan) mengatakan, “Sistem yang telah diadopsi di Pakistan dalam jenis-jenis pembiayaan mark-up ini, jika diletakkan dalam klausul-klausul yang terkait dengan bunga (interest-bearing terms), yakni bahwa dalam dokumen, kami membebankan apa yang senilai dengan kira-kira bunga tambahan tujuh bulan ke dalam nilai mark-up. Dengan kata lain, kami dapat membeli barang dari pelanggan senilai Rp100; ia segera menandatangani kontrak untuk membelinya lagi dari kami seharga Rp120, yang harus dibayar selama enam bulan berikut. Sekarang, berdasarkan interest-bearing yang berlaku di Barat, jumlah itu bisa mencapai 40 persen per tahun, yang jumlah ini lebih banyak daripada yang diinginkan bank sebenarnya. Jadi, apa yang kami miliki adalah dokumentasi alternatif, suatu pembayaran potongan harga (rebate) yang cepat, yang diterima oleh pelanggan.” Semua itu menunjukkan bahwa sampai dalam penyelesaian hutang pun, Islamic Banking telah menggunakan cara-cara untuk menjamin agar hutang dilunasi tepat waktu. Jika tidak, ‘kerugian’ yang diderita bank ditanggung oleh nasabah.
f. Persoalan Harga dalam Murabahah 1) Bolehkah Harga Jual yang Lebih Tinggi dalam Murabahah?  Murabahah sebagai suatu mekanisme jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik (i) pada harga tunai, dengan menghindari segala bentuk mark-up pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran, atau (ii) pada harga tunai plus mark-up untuk pengganti waktu penundaan pembayaran (IAIB, 1999). Fokus kajian berikut adalah pada jenis kedua dari jual beli dengan pembayaran tunda.
  Para fuqaha tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda jenis yang pertama, yaitu pembayaran tunda pada harga tunai. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi pada harga cicilan yang lebih tinggi (sebagai lawan dari harga tunai) dalam jual beli dengan pembayaran tunda (Mishri, tt). Para tokoh fuqaha awal, seperti Malik dan Syafi’I, tidak menyetujui harga jual yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai. Baik dalam Muwaththa’ Malik maupun dalam pembahasan Syafi’i tentang jual beli dengan pembayaran tunda di Kitab al-Umm, penulis tidak menemukan satu pendapat pun dari para fuqaha ini yang membolehkan jual beli suatu barang berdasarkan murabahah dengan harga jual yang lebih tinggi daripada harga kontannya (Syafi’i, tt). Argumen-argumen di atas selalu diajukan untuk membenarkan kenaikan pada jual beli dengan pembayaran tunda yang secara jelas terkait dengan jangka waktu utang. Islamic Bankings sudah barang tentu menerima keabsahan kenaikan harga tersebut, dan ini telah menjadi praktik baku untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara eksplisit tidak mengandung tukar-menukar uang dengan uang.
2) Kenaikan pada Harga dalam Murabahah  Banyak tokoh fuqaha awal rupanya tidak mengakui bahwa kenaikan dalam suatu utang-piutang atau harga jual dapat dibenarkan berdasarkan waktu, karena waktu sendiri bukanlah uang atau objek material yang dapat menjadi nilai imbangan dalam suatu utang. Faqih mazhab Hanafi, Jashshash, menyatakan percepatan pembayaran utang dengan syarat bahwa kreditur mengurangi jumlahnya adalah riba (Jashshash, Ahkam Al-Qur’an, I, h. 467). Ia mendasarkan pandangannya pada suatu riwayat dari Zaid bin Tsabit (w. 45/665), Abdullah bin Umar (w. 73/693), Sa’id bin Jubair (w. 95/714) dan as-Sya’bi (w. 103/722). Para ulama generasi awal itu menyamakan antara pengurangan jumlah yang disebabkan oleh waktu dalam utang-piutang dengan riba. Zaid bin Tsabit menilai bahwa keuntungan dari pengurangan semacam itu tidak boleh digunakan oleh si penerima, juga tidak boleh diberikan kepada orang lain (Malik bin Anas, Muwaththa, h. 271).
3) Batas Maksimal Penentuan Keuntungan Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Ketentuan tersebut, karena ada beberapa hikmah, di antaranya: a) Perbedaan harga terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Menurut kebiasaan, kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit. Sementara, bila perputarannya lambat, keuntungannya banyak. b) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tunda (cicilan). Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih kecil dibandingkan keuntungan pada penjualan cicilan. c) Perbedaan komoditas yang dijual, antara komoditas primer dan sekunder yang keuntungannya lebih sedikit karena memerhatikan kaum papa dan orang-orang yang membutuhkan, dengan komoditas luks, yang keuntungannya dilebihkan menurut kebiasaan karena kurang dibutuhkan. 
 Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya, diriwayatkan suatu hadis yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih.  Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya dari Urwah bahwa ia menceritakan Nabi pernah ditawarkan kambing dagang. Lalu beliau memberikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, “Hai Urwah, datangi pedagang hewan itu, belikan untukku satu ekor kambing.” Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan membawa kedua ekor kambing tersebut – dalam riwayat lain – menggiring kedua kambing itu. Di tengah jalan, aku bertemu seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut satu ekor kambing. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, ini kambing Anda dan ini satu dinar juga milik Anda!” Beliau bertanya, “Apa yang engkau lakukan?” Aku menceritakan semuanya. Beliau bersabda, “Ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaannya.” Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di Kinasah di Kota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku. (Musnad Ahmad, IV: 376 cet. al-Maktab al-Islami).  Diriwayatkan dengan sahih bahwa Zubair bin Awwam pernah membeli sebuah tanah hutan, yakni sebidang tanah luas di daerah tinggi di kota Madinah dengan harga seratur tujuh puluh ribu dinar. Namun, kemudian ia menjualnya dengan harga satu juta dinar, yakni menjualnya dengan harga berlipat-lipat kali lebih mahal.
  Hal yang perlu dicermati di sini bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terpepet atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan. Di sisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama dan spirit kehidupan syariah. Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali bin Abi Thalib biasa keliling pasar Kufah dengan membawa tongkat sambil berkata, “Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa dihalangi mendapatkan keuntungan besar....” (Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, 2001: 80)
g. Metode Penentuan Harga Jual dan Profit Margin 1) Metode Penentuan Profit Margin  Ada empat metode penentuan profit margin yang diterapkan pada bisnis/bank konvensional, yaitu: (1) mark-up pricing; (2) target-return pricing; (3) perceived-value pricing; dan (4) value pricing. Keempat metode penentuan harga jual barang ini dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: a) Mark-up Pricing  Penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan
Contoh: PT Arif memproduksi barang A. Dalam menentukan tingkat harga dan biaya produksinya, perusahaan tersebut mempertimbangkan biaya-biaya sebagai berikut:  Biaya variabel per unit = Rp 10  Biaya tetap = Rp 100.000  Jumlah unit yang diharapkan terjual, sebanyak 10.000 unit.
 Dengan demikian, biaya produksi perusahaan untuk memproduksi barang A adalah sebagai berikut: Biaya tetap Biaya per unit = Biaya variabel + -----------------Jumlah penjualan Rp 100.000 = Rp 10 + ----------------- = Rp 20 10.000
 Diasumsikan perusahaan menetapkan keuntungan sebesar 10% dari penjualan, maka mark-up price untuk setiap unit adalah sebagai berikut: Biaya per unit Harga Mark-up =---------------------------------------(1 – pendapatan penjualan yang diharapkan) Rp 20 = ----------------- = Rp 22,22 (1 – 0.10)  Harga sebesar Rp 22,22 merupakan harga yang telah dimark-up. Harga tersebut yang dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah menyepakati harga tersebut, maka akan terjadi kontrak jual beli.
b) Target-Return Pricing  Penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan return on investment (ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.
Contoh:  PT Arif memproduksi barang A dan telah menginvestasikan dana sebesar Rp 1.000.000, dengan menghasilkan tingkat return sebesar 20%. Dengan demikian, target return pricing dapat dicari sebagai berikut: Return yang diharapkan x modal investasi Target return-price = unit cost + ----------------------------------------------Unit sale 0,20 x Rp 1.000.000 = Rp 20 + ----------------------------- = Rp 40 10.000  Rp 40 merupakan harga yang telah ditargetkan dari banyaknya modal yang diinvestasikan. Harga tersebut yang dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah menyepakati harga tersebut maka akan terjadi kontrak jual beli.
c) Perceived-Value Pricing  Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Contoh:  Seseorang lebih suka menabung di Islamic Banking Berkah daripada di Islamic Banking Permai walaupun tingkat bagi hasil di Islamic Banking Permai lebih tinggi. Nasabah merasa puas karena di Islamic Banking Berkah pelayanannya lebih baik dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Islamic Banking Permai.
d) Value Pricing  Kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan: ono rego ono rupo. Artinya, barang yang baik pasti harganya mahal. Namun, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.  Dapatkah metode penentuan harga yang berlaku dalam ekonomi konvensional tersebut digunakan untuk menentukan tingkat harga dalam mekanisme syariah? Penentuan harga dalam pembiayaan di Islamic Banking dapat menggunakan salah satu di antara empat model tersebut di atas. Namun, yang lazim digunakan oleh Islamic Banking saat ini adalah metode going rate pricing, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (benchmark). Mengapa diterapkan? Karena Islamic Banking berkompetisi dengan bank konvensional. Di samping itu, Islamic Banking juga berkeinginan untuk mendapatkan customer yang bersifat floating customer.  Meskipun demikian, penentuan harga jual produk pada Islamic Banking harus dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada mark-up pricing maupun target return pricing dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.
2) Penerapan-penerapan Metode Pembiayaan a) Penerapan Mark-up Pricing Pembiayaan  Jika Islamic Banking hendak menerapkan metode mark-up pricing, metode ini hanya tepat jika digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari restricted investment account (RIA) atau mudharabah muqayyadah. Mengapa demikian?  Sebab, akad mudharabah muqayyadah adalah akad yang pemilik dana menuntut adanya kepastian hasil dari modal yang diinvestasikan. Oleh karena itu, pola yang diterapkan dengan memerhatikan:
    Historical average cost jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan on balance sheet. Marginal cost of fund jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan off balance sheet. Pooled marginal cost of fund jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan on balance sheet. Weighted average projected cost jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan on balance sheet.
b) Penerapan Target Return Pricing Pembiayaan    Islamic Banking beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memeroleh pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad. Akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti disebut natural certainty contract, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti disebut natural uncertainty contract. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate (rpr). rpr = n. v Di mana n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v = jumlah transaksi dalam satu periode.
Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural uncertainty contract, maka metode yang digunakan adalah expected profit rate (epr). Expected profit rate (epr) diperoleh berdasarkan: 1. Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan.  Penghitungannya: Nisbah bank = epr/expected return bisnis yang dibiayai * 100% Aktual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis 
Contoh kasus: penentuan target return untuk kontrak dengan hasil tidak pasti  Bank Permata memprediksikan nilai epr dari proyek Halal sebesar 15%. Dengan mempertimbangkan target return, bank menetapkan nisbah bagi hasil antara bank dan pengusaha 40:60 (bank:nasabah). Dari transaksi proyek Halal tersebut dihasilkan keuntungan aktual sebesar Rp 30 juta (modal yang digunakan, misalnya, sebesar Rp 75 juta). Bila bank Permata memprediksikan nilai epr dari suatu proyek sebesar 20% (dengan asumsi aktual return usaha yang dibiayai adalah Rp 100 juta) dan target keuntungan aktual adalah Rp 60 juta, maka dengan menetapkan tingkat perolehan aktual tetap, bank dapat menetapkan tingkat nisbah bagi hasil dengan pengusaha sebesar 30:70 (bank:nasabah)
Contoh kasus: penentuan target return untuk kontrak dengan hasil pasti  Pak Amin memunyai modal usaha 100 juta. Modal tersebut diusahakan dalam bisnis perumahan. Setiap satu kali transaksi jual beli rumah, Amin mendapatkan keuntungan 10 juta atau 10%. Dari pengalaman sebelumnya selama satu tahun, Amin dapat menjual rumah sebanyak enam unit. Suatu ketika ada seseorang yang ingin membeli rumah tersebut dengan pembayaran di kemudian hari, yaitu pada akhir tahun. Apabila Amin menjual rumah tersebut dengan margin keuntungan 10% maka dia akan mengalami kerugian atau kehilangan peluang untuk melakukan penjualan rumah lagi sebanyak lima kali per unit. Oleh karena itu, untuk menutup hilangnya opportunity loss, Amin menawarkan harga rumah kepada seseorang tersebut dengan harga 160 juta atau margin keuntungan sebesar 60%. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa tingkat 60% tersebut adalah sama dengan tingkat keuntungan 10% dengan enam kali transaksi.
  Tingkat keuntungan jual beli juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat harga di pasar. Meskipun demikian, penjual perlu mengacu kepada aturan fikih dalam menentukan harga kontan dengan harga cicilan. Dengan demikian, penentuan nilai rpr dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: rpr = π . v π adalah tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v adalah jumlah transaksi yang bisa dilakukan dalam satu periode.
Contoh:  Bila dalam suatu pembiayaan yang memberikan hasil pasti (murabahah), bank menetapkan tingkat keuntungan sebesar 12%, sementara pembiayaan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta, maka bank sudah bisa melakukan prediksi bahwa keuntungan aktual yang akan diperoleh adalah:  Keuntungan aktual yang diperoleh = rpr x jumlah pembiayaan = 12% x Rp 200 juta = Rp 24 juta
 Sebaiknya, penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode Islamic Banking dalam menentukan harga jual produk murabahah. Dengan demikian, secara matematis harga jual barang oleh bank kepada calon nasabah pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + Cost Recovery + Keuntungan Cost Recovery Proyeksi Biaya Operasi = -----------------------------------------Target Volume Pembiayaan Cost Recovery + keuntungan Margin dalam prosentase = -------------------------------------------- x 100% Harga Beli Bank
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products
Islamic Financing Products

Recommended

fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)
fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)
fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)Marhamah Saleh
 
Produk Perbankan Syariah
Produk Perbankan SyariahProduk Perbankan Syariah
Produk Perbankan SyariahPhuji Maisaroh
 
riba gharar and maysir
riba gharar and maysirriba gharar and maysir
riba gharar and maysirISEFID
 
Kel.9 al wakalah
Kel.9 al wakalahKel.9 al wakalah
Kel.9 al wakalahMulyanah
 
Presentasi asuransi syariah
Presentasi asuransi syariahPresentasi asuransi syariah
Presentasi asuransi syariahElla Aisah
 
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAHfissilmikaffah1
 
Kafalah dan wakalah
Kafalah dan wakalahKafalah dan wakalah
Kafalah dan wakalahErni Setyaningsih
 
Rahn (Gadai Syariah)
Rahn (Gadai Syariah)Rahn (Gadai Syariah)
Rahn (Gadai Syariah)shilmihnisa Nisa
 

Recommended

fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)
fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)
fiqh muamalah kontemporer (wadi'ah rahn qardh)Marhamah Saleh
 
Produk Perbankan Syariah
Produk Perbankan SyariahProduk Perbankan Syariah
Produk Perbankan SyariahPhuji Maisaroh
 
riba gharar and maysir
riba gharar and maysirriba gharar and maysir
riba gharar and maysirISEFID
 
Kel.9 al wakalah
Kel.9 al wakalahKel.9 al wakalah
Kel.9 al wakalahMulyanah
 
Presentasi asuransi syariah
Presentasi asuransi syariahPresentasi asuransi syariah
Presentasi asuransi syariahElla Aisah
 
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAHfissilmikaffah1
 
Kafalah dan wakalah
Kafalah dan wakalahKafalah dan wakalah
Kafalah dan wakalahErni Setyaningsih
 
Rahn (Gadai Syariah)
Rahn (Gadai Syariah)Rahn (Gadai Syariah)
Rahn (Gadai Syariah)shilmihnisa Nisa
 
wakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalahwakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalahMarhamah Saleh
 
Bank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensionalBank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensionalKrilekz
 
Pasar Modal Syari’Ah
Pasar Modal Syari’AhPasar Modal Syari’Ah
Pasar Modal Syari’Ahguest43545f9
 
15 wakaf
15 wakaf15 wakaf
15 wakafelhamidi
 
11 HUKUM WAKALAH
11 HUKUM WAKALAH11 HUKUM WAKALAH
11 HUKUM WAKALAHfissilmikaffah1
 
Makalah qardh al hasan
Makalah qardh al hasanMakalah qardh al hasan
Makalah qardh al hasanIAIN Sunan Ampel Surabaya
 
Presentasi Fiqh 8
Presentasi Fiqh 8Presentasi Fiqh 8
Presentasi Fiqh 8Marhamah Saleh
 
06.1 HUKUM RIBA
06.1 HUKUM RIBA06.1 HUKUM RIBA
06.1 HUKUM RIBAfissilmikaffah1
 
Bab 4
Bab 4Bab 4
Bab 4Mega Sucia
 
Psak 103 salam
Psak 103 salamPsak 103 salam
Psak 103 salamcitra Joni
 
FIQH MUAMALAH - IJARAH
FIQH MUAMALAH - IJARAHFIQH MUAMALAH - IJARAH
FIQH MUAMALAH - IJARAHRendra Fahrurrozie
 
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7afriyani_dwi
 
Power Point Hutang
Power Point HutangPower Point Hutang
Power Point Hutangsyarafinaazzahra
 
Keuangan Syariah
Keuangan SyariahKeuangan Syariah
Keuangan SyariahFikhanza Fikartwork
 
Mudharabah
MudharabahMudharabah
MudharabahPaisal Tanjung
 
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4Agung Prast
 
murabahah
murabahahmurabahah
murabahahMaulida Masruroh
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5Mega Sucia
 
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto Apriyanto
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto ApriyantoOrganisasi Bisnis Dalam Islam - Anto Apriyanto
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto ApriyantoAnto Apriyanto, M.E.I.
 
Presentation pegadaian
Presentation pegadaian Presentation pegadaian
Presentation pegadaian Muchtar El Bahar
 
Presentasi syirkah & mudharabah
Presentasi syirkah & mudharabahPresentasi syirkah & mudharabah
Presentasi syirkah & mudharabahMarhamah Saleh
 
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan MusyarakahSkema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah12345mimi
 

More Related Content

What's hot

wakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalahwakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalahMarhamah Saleh
 
Bank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensionalBank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensionalKrilekz
 
Pasar Modal Syari’Ah
Pasar Modal Syari’AhPasar Modal Syari’Ah
Pasar Modal Syari’Ahguest43545f9
 
Psak 103 salam
Psak 103 salamPsak 103 salam
Psak 103 salamcitra Joni
 
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7afriyani_dwi
 
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4Agung Prast
 
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto Apriyanto
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto ApriyantoOrganisasi Bisnis Dalam Islam - Anto Apriyanto
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto ApriyantoAnto Apriyanto, M.E.I.
 

What's hot (20)

wakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalahwakalah kafalah hawalah
wakalah kafalah hawalah
 
Bank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensionalBank syari’ah vs bank konvensional
Bank syari’ah vs bank konvensional
 
Pasar Modal Syari’Ah
Pasar Modal Syari’AhPasar Modal Syari’Ah
Pasar Modal Syari’Ah
 
15 wakaf
15 wakaf15 wakaf
15 wakaf
 
11 HUKUM WAKALAH
11 HUKUM WAKALAH11 HUKUM WAKALAH
11 HUKUM WAKALAH
 
Makalah qardh al hasan
Makalah qardh al hasanMakalah qardh al hasan
Makalah qardh al hasan
 
Presentasi Fiqh 8
Presentasi Fiqh 8Presentasi Fiqh 8
Presentasi Fiqh 8
 
06.1 HUKUM RIBA
06.1 HUKUM RIBA06.1 HUKUM RIBA
06.1 HUKUM RIBA
 
Bab 4
Bab 4Bab 4
Bab 4
 
Psak 103 salam
Psak 103 salamPsak 103 salam
Psak 103 salam
 
FIQH MUAMALAH - IJARAH
FIQH MUAMALAH - IJARAHFIQH MUAMALAH - IJARAH
FIQH MUAMALAH - IJARAH
 
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
 
Power Point Hutang
Power Point HutangPower Point Hutang
Power Point Hutang
 
Keuangan Syariah
Keuangan SyariahKeuangan Syariah
Keuangan Syariah
 
Mudharabah
MudharabahMudharabah
Mudharabah
 
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
 
murabahah
murabahahmurabahah
murabahah
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto Apriyanto
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto ApriyantoOrganisasi Bisnis Dalam Islam - Anto Apriyanto
Organisasi Bisnis Dalam Islam - Anto Apriyanto
 
Presentation pegadaian
Presentation pegadaian Presentation pegadaian
Presentation pegadaian
 

Viewers also liked

Presentasi syirkah & mudharabah
Presentasi syirkah & mudharabahPresentasi syirkah & mudharabah
Presentasi syirkah & mudharabahMarhamah Saleh
 
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan MusyarakahSkema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah12345mimi
 
Psak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahPsak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahcitra Joni
 
Analisis aktivitas bisnis
Analisis aktivitas bisnis Analisis aktivitas bisnis
Analisis aktivitas bisnis Arkam Syahrir
 
Perbankan Syariah Perfect Edition
Perbankan Syariah Perfect EditionPerbankan Syariah Perfect Edition
Perbankan Syariah Perfect EditionAbida Muttaqiena
 
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanBab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanRidwan Munir
 
Akuntansi musyarakah
Akuntansi musyarakahAkuntansi musyarakah
Akuntansi musyarakahEka Widia
 
Distribusi Bagi Hasil
Distribusi Bagi HasilDistribusi Bagi Hasil
Distribusi Bagi HasilDwi Wahyu
 
bab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaanbab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaanRidwan Munir
 
Transaksi Ekonomi dalam Islam
Transaksi Ekonomi dalam IslamTransaksi Ekonomi dalam Islam
Transaksi Ekonomi dalam IslamFaiz Ahmad Ghozy
 
teori percampuran dan pertukaran musyarakah
teori percampuran dan pertukaran musyarakahteori percampuran dan pertukaran musyarakah
teori percampuran dan pertukaran musyarakahmandalina landy
 
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan KapasitasManajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitasharis fadilah
 
Manajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakah
Manajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakahManajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakah
Manajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakahSurya Suwarna
 
3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, ut
3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, ut3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, ut
3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, utHapzi Ali
 

Viewers also liked (20)

Presentasi syirkah & mudharabah
Presentasi syirkah & mudharabahPresentasi syirkah & mudharabah
Presentasi syirkah & mudharabah
 
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan MusyarakahSkema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
 
Perbankan Syariah
Perbankan SyariahPerbankan Syariah
Perbankan Syariah
 
Psak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahPsak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabah
 
Analisis aktivitas bisnis
Analisis aktivitas bisnis Analisis aktivitas bisnis
Analisis aktivitas bisnis
 
Perbankan Syariah Perfect Edition
Perbankan Syariah Perfect EditionPerbankan Syariah Perfect Edition
Perbankan Syariah Perfect Edition
 
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanBab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Akuntansi musyarakah
Akuntansi musyarakahAkuntansi musyarakah
Akuntansi musyarakah
 
Slide i tab
Slide i tabSlide i tab
Slide i tab
 
Distribusi Bagi Hasil
Distribusi Bagi HasilDistribusi Bagi Hasil
Distribusi Bagi Hasil
 
bab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaanbab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaan
 
modal ventura syariah
modal ventura syariahmodal ventura syariah
modal ventura syariah
 
Ijarah muntahia bit tamlik
Ijarah muntahia bit tamlikIjarah muntahia bit tamlik
Ijarah muntahia bit tamlik
 
Transaksi Ekonomi dalam Islam
Transaksi Ekonomi dalam IslamTransaksi Ekonomi dalam Islam
Transaksi Ekonomi dalam Islam
 
teori percampuran dan pertukaran musyarakah
teori percampuran dan pertukaran musyarakahteori percampuran dan pertukaran musyarakah
teori percampuran dan pertukaran musyarakah
 
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan KapasitasManajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
 
Manajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakah
Manajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakahManajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakah
Manajemen pelayanan produk dan jasa bank syariah mudharabah dan musyarakah
 
3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, ut
3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, ut3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, ut
3. hapzi ali, sistem informasi enterprise, ent. is, ut
 

Similar to Islamic Financing Products

Analisis laporan keuangan bank syariah
Analisis laporan keuangan bank syariahAnalisis laporan keuangan bank syariah
Analisis laporan keuangan bank syariahImba Alfiani
 
Dasar-dasar transaksi syari'ah
Dasar-dasar transaksi syari'ahDasar-dasar transaksi syari'ah
Dasar-dasar transaksi syari'ahHand Oko
 
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro SyariahProduk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro SyariahAsikin Aja
 
Akad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptx
Akad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptxAkad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptx
Akad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptxssuser3a20c7
 
Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007
Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007
Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007Ita Rahmatika
 
Pembiayaan dalam ekonomi syariah
Pembiayaan dalam ekonomi syariahPembiayaan dalam ekonomi syariah
Pembiayaan dalam ekonomi syariahRendy Wijaksano
 
Kodifikasi produk perbankan syariah
Kodifikasi produk perbankan syariahKodifikasi produk perbankan syariah
Kodifikasi produk perbankan syariahginan gbu
 
Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdf
Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdfAkad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdf
Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdfMariaReynildha2
 
Perbankan Syariah
Perbankan SyariahPerbankan Syariah
Perbankan Syariahasksalman
 
Makalah manajemen pembiayaan bank syariah
Makalah manajemen pembiayaan bank syariahMakalah manajemen pembiayaan bank syariah
Makalah manajemen pembiayaan bank syariahMiftah Iqtishoduna
 
Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007ELJUNI EDIN GIRSANG
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluanliliws
 
PAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptx
PAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptxPAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptx
PAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptxYogoLelono
 
konsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.pptkonsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.pptMohAbdulAziz4
 
Manajemen Bank Syariah
Manajemen Bank SyariahManajemen Bank Syariah
Manajemen Bank SyariahDwi Anita
 
Sistem dan operasional bank syariah
Sistem dan operasional bank syariahSistem dan operasional bank syariah
Sistem dan operasional bank syariahJefik Zulfikar
 
Bab 8 Kontrak Musawwamah
Bab 8 Kontrak MusawwamahBab 8 Kontrak Musawwamah
Bab 8 Kontrak MusawwamahWanBK Leo
 
Tugas perbankan syariah UAS
Tugas perbankan syariah UASTugas perbankan syariah UAS
Tugas perbankan syariah UASDevia13
 

Similar to Islamic Financing Products (20)

Analisis laporan keuangan bank syariah
Analisis laporan keuangan bank syariahAnalisis laporan keuangan bank syariah
Analisis laporan keuangan bank syariah
 
Dasar-dasar transaksi syari'ah
Dasar-dasar transaksi syari'ahDasar-dasar transaksi syari'ah
Dasar-dasar transaksi syari'ah
 
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro SyariahProduk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
 
Akad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptx
Akad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptxAkad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptx
Akad-akad pada transaksi keuangan Syariah-extended.pptx
 
Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007
Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007
Lkbb & bank syariah ita rahmatika 120007
 
Pembiayaan dalam ekonomi syariah
Pembiayaan dalam ekonomi syariahPembiayaan dalam ekonomi syariah
Pembiayaan dalam ekonomi syariah
 
Kodifikasi produk perbankan syariah
Kodifikasi produk perbankan syariahKodifikasi produk perbankan syariah
Kodifikasi produk perbankan syariah
 
Materi 05
Materi 05Materi 05
Materi 05
 
Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdf
Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdfAkad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdf
Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.pdf
 
Manajemen pembiayaan bank syariah
Manajemen pembiayaan bank syariahManajemen pembiayaan bank syariah
Manajemen pembiayaan bank syariah
 
Perbankan Syariah
Perbankan SyariahPerbankan Syariah
Perbankan Syariah
 
Makalah manajemen pembiayaan bank syariah
Makalah manajemen pembiayaan bank syariahMakalah manajemen pembiayaan bank syariah
Makalah manajemen pembiayaan bank syariah
 
Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
PAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptx
PAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptxPAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptx
PAI KELOMPOK 2 BAB 4.pptx
 
konsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.pptkonsep akad dan akad bank syariah.ppt
konsep akad dan akad bank syariah.ppt
 
Manajemen Bank Syariah
Manajemen Bank SyariahManajemen Bank Syariah
Manajemen Bank Syariah
 
Sistem dan operasional bank syariah
Sistem dan operasional bank syariahSistem dan operasional bank syariah
Sistem dan operasional bank syariah
 
Bab 8 Kontrak Musawwamah
Bab 8 Kontrak MusawwamahBab 8 Kontrak Musawwamah
Bab 8 Kontrak Musawwamah
 
Tugas perbankan syariah UAS
Tugas perbankan syariah UASTugas perbankan syariah UAS
Tugas perbankan syariah UAS
 

More from Ridwan Munir

Uzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azUzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azRidwan Munir
 
Pengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiPengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiRidwan Munir
 
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariahEkonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariahRidwan Munir
 
Mikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islamMikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islamRidwan Munir
 
Manajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariahManajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariahRidwan Munir
 
Bab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemenBab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemenRidwan Munir
 

More from Ridwan Munir (15)

Uzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azUzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah az
 
Pengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiPengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islami
 
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariahEkonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariah
 
Mikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islamMikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islam
 
Manajemen risiko
Manajemen risikoManajemen risiko
Manajemen risiko
 
Manajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariahManajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariah
 
Manajemen syariah
Manajemen syariahManajemen syariah
Manajemen syariah
 
Bab 12
Bab 12Bab 12
Bab 12
 
Bab 11
Bab 11Bab 11
Bab 11
 
Bab 10
Bab 10Bab 10
Bab 10
 
Bab 9
Bab 9Bab 9
Bab 9
 
Bab 8
Bab 8Bab 8
Bab 8
 
Bab 7
Bab 7Bab 7
Bab 7
 
Bab 3
Bab 3 Bab 3
Bab 3
 
Bab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemenBab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemen
 

Recently uploaded

Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 

Recently uploaded (20)

Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 

Islamic Financing Products

  • 1. ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT BAB 4 PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DAN MEKANISMENYA Prof.Dr.H. Veitzhal Rivai, M.B.A. Andria Permata Veitzhal. B.Acct., M.B.A.
  • 2. A. PRINSIP BISNIS 1. 2. Menurut Triyuwono dalam Muhammad, (2002), Prinsip Bisnis: 3. 4. 5. 6. Prinsip Simpanan Prinsip Bagi Hasil Prinsip Pengembalian Keuntungan Prinsip Sewa (I ra h) ja Pengambilan Fee Prinsip biaya administrasi (Qa rd hul Ha s a n/be ne vo le nt lo a n)
  • 3. A. PRINSIP BISNIS 1. Prinsip Simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah wadi’ah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), di mana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah.
  • 4. 2. Prinsip bagi hasil   Jenisnya:   Musyarakah Mudharabah Muzara’ah Musaqah
  • 5. 2. Prinsip Bagi-hasil 1. 2. 3. Musyarakah, perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal setiap pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing; Mudharabah, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha; Muzara’ah, memberiakn lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Prinsip Mudharabah dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip musyarakah dan muzara’ah digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.
  • 6. 3. Prinsip Pengembalian Keuntungan, yang dapat disederhanakan dengan istilah jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media.
  • 7. (i) Musawamah, Jenis Jual Beli jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya; (ii)Tauliah, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (Tauliah) atas barang atau aset; (iii)Murabahah, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati; (iv)Muwadhaah, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain Muwadhaah merupakan bentuk kebalikan dari murabahah; (v) Muqayadhah, merupakan bentuk awal dari transaksi di mana barang ditukar dengan barang (barter); (vi)Mutlaq, yaitu bentuk jual beli biasa di mana barang ditukar dengan uang; (vii)Sharf, adalah jual beli valuta asing di mana uang ditukar dengan barang (money exchange); (viii) Bai’u bi tsaman ajil, menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit; (ix)Bai’u Salam, yaitu proses jual beli di mana pembayaran dilakukan secara advance manakala penyerahan barang dilakukan kemudian; (x) Bai’ Istishna’, yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.
  • 8. 4. Prinsip Sewa (Ijarah) yaitu perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.
  • 9. Jenis Akad Ijarah: • • • Ijarah Muthlaqah (Leasing), Bai’u Ta’jiri (hire purchase), Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation),
  • 10. Ijarah Muthlaqah (Leasing), proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari; 2. Bai’u Ta’jiri (hire purchase), suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian darinya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur; 3. Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation), kombinasi antara musyarakah dengan ijarah/perkongsian dengan sewa. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan. 1.
  • 11. 5. Prinsip Pengambilan Fee Jenis Prinsip pengambilan Fee: [a] Kafalah/Guarante, Jenis-jenis kafalah adalah: (i) Kafalah bi Nafs, (ii) Kafalah bilmal, (iii) Kafalah bi Taslim, (iv) Kafalah Munjazah, (v) Kafalah Muallaqah, [b] Wakalah, Jenis wakalah ada tiga: (i) Wakalah Muthlaqah, (ii) Wakalah Muqayyadah, (iii) Wakalah Ammah, [c] Hawalah, [d] Ju’alah,
  • 12. 5. Prinsip Pengambilan Fee [a] Ka fa la h/G ua ra nte , yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya.
  • 13. Jenis-jenis ka fa la h adalah: (i) Ka fa la h bi N fs a jaminan dari si penjamin (bank sebagai jurid ic a l p e rs o na lity dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu); (ii) Ka fa la h bilmal jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang; (iii) Ka fa la h bi Ta s lim dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antar bank dengan le a s ing c o m p a ny terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil fe e -nya); (iv) Ka fa la h M unja z a h jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannyan dengan maksud-maksud tertentu; (v) Ka fa la h M lla q a h ua adalah penyederhanaan dari ka fa la h m unja z a h, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.
  • 14. [b] Wakalah, perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. Jenis wakalah ada tiga: (i) Wakalah Muthlaqah, mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu; (ii) Wakalah Muqayyadah, dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusanurusan tertentu; (iii) Wakalah Ammah, bentuk wakalah yang lebih luas daripada muqayyadah, tetapi lebih sederhana dari muthlaqah.
  • 15. C. Hawalah, pengalihan kewajiban dari suatu pihak kepada pihak lain. D. Ju’alah, suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (services).
  • 16. 6. Prinsip Biaya Administrasi (Qardhul Hasan/benevolent loan), yakni perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama.  Apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya, peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.
  • 17. Tabel 1.2 Konsep Syariah Dalam Bank Syariah Nama Prinsip Jenis-Jenis Produk Syariah Penerapannya dalam Sistem Perbankan Keterangan Simpanan Wadiah Current Account Saving Account Wadiah dapat dikombinasikan dengan Mudharabah untuk investasi, dengan Wakalah untuk pembukaan L/C, dengan Kafalah untuk garansi Bagi-hasil Mudharabah Musyrakah Muzaraah Musaqat Invstment Account Saving Account Project Financing Project Financing Plantation Credit Financing Deposito dapat dipergunakan untuk general investment melalui pool of fund Pengambilan Keuntungan Bai’u Murabahah Bai’u bi tsaman ajil Bai’u Ta’jiri Bai’u Salam Bai’u Istishna Trade Financing Letter of Credit Trade Financing Sewa Ijarah Bai’u Ta’jiri Musyarakah Mutanaqisah Leasing Hire Purchase Decreasing Participation Pengambilan Fee Kafalah Hawalah Ju’alah Wakalah Guarantee Debts Transfer Special Service Letter of Credit Kabajikan (Tabarru’) Qardhul Hasan Benevolent Loan Biaya adminstrasi hanya dapat diambil untuk faktorfaktor yang menunjukkan terjadinya kontrak seperti biaya notaris, materai peninjauan proyek Sumber: M. Syafe’i Antonio, Konsep Syari'ah Bank Islam , 1992, dengan modifikasi.
  • 18.     Dengan perbedaan bentuk usaha tersebut, tentunya bank syariah berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan. Masyarakat muslim yang selama ini ragu, bahkan alergi, dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pijakan kerjanya, dengan munculnya bank syariah tersebut bisa berpartisipasi tanpa ada hambatan sedikit pun. Sehingga, secara teoretis, sebenarnya keberadaan bank syariah memiliki prospek yang cerah karena potensi captive market yang jelas. Dengan posisi seperti itu tidak salah bila di kemudian hari perkembangan bank syariah ini akan meningkat secara pesat sehingga akan menjadi alternatif yang sepadan dengan jenis bank konvensional yang telah lama beroperasi.
  • 19. B. AKTIVITAS OPERASIONAL     Manajer Investasi (mengelola dana nasabah). Investor (menginvestasikan dana miliknya dan dana yang dititipkan nasabah). Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan kegiatan sosial (mengeluarkan dan mengelola zakat maupun dana sosial lainnya).
  • 20. PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN (Financing) (Financing) BAGI HASIL ( P & L Sharing) JUAL BELI ( Sale & Purch.) Musyarakah Musyarakah Mudharabah Mudharabah Murabahah Murabahah Salam Salam Istishna’ Istishna’ Ijarah Wa Iqtina Ijarah Wa Iqtina PEMB. LAIN ( Other Fin. ) Hawalah Hawalah Rahn Rahn PINJ. KEBJK. ( Non Complen ) Qard Qard
  • 21. 1.    SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL (PROFIT & LOSS SHARING) Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional. Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah meliputi:   Musyarakah Mudharabah
  • 22.   Sistem ini ketika muncul, maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Islamic Banking dengan bank konvensional yang beroperasional dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi Islamic Banking. Mekanisme bagi hasil di Islamic Banking dijalankan berdasarkan prinsip: mudharabah dan/atau musyarakah. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam natural uncertainty contracts. Dalam fikih Islam, selain dikenal natural uncertainty contracts, juga dikenal natural certainty contracts. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik Islamic Banking. Namun sebaliknya, praktik Islamic Banking belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual beli, sewamenyewa dan peminjaman. Dengan demikian, Islamic Banking memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank kovensional.
  • 23. 2. SISTEM PEMBIAYAAN JUAL BELI (SALE & PURCHASE) DAN SEWA   a. b. c. d. Konsep jual beli dalam bisnis Islami mengandung beberapa kebaikan, antara lain: pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Di samping itu, harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Konsep jual-beli yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan Islami, meliputi: Bai’u Murabahah Bai’u Salam Bai’u Istishna’ Ijarah wa Iqtina
  • 24. 3. SISTEM PEMBIAYAAN LAIN (OTHER FINANCING) Berbeda dengan kelompok pembiayaan dengan pola bagi hasil maupun jual beli, dalam “pembiayaan lain” tidak ada unsur barang sebagai objek pembiayaan, dan karenanya lebih merupakan objek transaksi. Kalaupun ada unsur barang yang terkait dalam transaksi, maka bukan merupakan objek transaksi, melainkan berfungsi sebagai jaminan. Ada dua produk perbankan syariah yang termasuk dalam kategori ini, masing-masing adalah:       Hawalah Rahn Selain itu, ada satu bentuk pembiayaan lagi yang disebut dengan qardh. Hanya, sistem ini tidak bersifat komersial.
  • 25. 4. DISTRIBUSI HASIL USAHA   Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan.
  • 26. Alur Operasional Bank Syariah Penghimpunan dana Wadiah yad dhamanah Penyaluran Dana Pendapatan Prinsip bagi hasil Bagi hasil / Laba rugi Prinsip jual beli Margin Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tdk Terikat) Lainnya (modal dsb) Laporan Laba Rugi Tabel Bagi Hasil Pendapatan Mdh Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat) Pendapatan berbasis imbalan (f ee base income) Agen : Mudharabah Muqayyadah / investasi terikat Jasa keuangan : w akalah, kafalah, sharf
  • 27. a. Prinsip Distribusi Hasil Usaha 1. Revenue Sharing  Yang dibagikan adalah pendapatan (revenue).  Shahibul mal menanggung kerugian: usaha dilikuidasi, jumlah aktiva lebih kecil daripada kewajiban. 2. Profit Sharing  Yang dibagikan adalah keuntungan (profit).  Kerugian bukan kelalaian mudharib ditanggung oleh shahibul mal.
  • 28. b. Landasan Syariah Prinsip Distribusi Hasil Usaha 1. QS Al-Baqarah [2]:282 Hai orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan tuliskanlah,… 2. QS Al-Ma`idah [5]:1 Hai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu...
  • 29. 3. Hadis riwayat Tirmidzi dan Amr bin Auf’, “Perdamaian dapat dilakukan kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” 5. Kaidah Fikih:   Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.
  • 30. Sistem Bagi Hasil Lap Laba Rugi Bank (sebagai mudharib) Lap L/R Pengelolaan Dana Mudharabah = Pendapatan : • Pengelolaan dana (+/-) Pendapatan Penyaluran Mudharabah • Bagi Hasil (prinsip bagi hasil) Revenue Sharing Alokasi Keuntungan Kerugian Kepada pemilik rekening ITT • Margin (prinsip jual beli) • Lainnya (SWBI, IMA dsb) Tabel Distribusi Pendapatan (+/+) Pendapatan : • Fee base income Beban Pengelolaan Mudharabah • Beban Tenaga Kerja Mudharabah (-/-) • Beban Administrasi Mudharabah • Beban Penyusutan Mudharabah • Beban Opr Mudharabah Lainnya Beban Mudharib : • Beban Tenaga Kerja Laba/Rugi Shahibul maal g n a h S s L t i f o r P = = M l u b a h S i s r o P • Beban Administrasi • Beban Opr Lainnya (-/-) Laba/Rugi Mudharabah
  • 31. c. Landasan Syariah Profit & Loss Sharing   Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Mazhab Zaidiyah: Mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu di perjalanan, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Imam Hanbali:   Membolehkan mudharib untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabah, baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan izin shahibul mal. Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.
  • 32. C. SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL (PROFIT & LOSS SHARING)   Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil (Murinde, Naser dan Wallace, 1995). Mekanisme bagi hasil ini merupakan core product bagi Islamic financial institution, seperti Islamic Banking. Sebab, Islamic Banking secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Secara umum prinsip bagi hasil dalam Islamic Banking dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah; mudharabah; muzara’ah; musaqah (Antonio, 2000). Namun, yang banyak dipakai di Islamic Banking adalah musyarakah dan mudharabah. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil (Antonio, 2000; Siddiqi, 1983; Chapra, 1985; Muhamad, 2001; Warde, 1999; Humayon, Harvey dan Presley, 1999).
  • 33. 1. MUSYARAKAH a. Pengertian Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 
  • 34. b. Jenis Musyarakah Akad (Syirkah Uqud) 1. Syirkah ‘Inan  Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama. 2. Syirkah Mufawadhah  Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memeroleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.
  • 35. 3. Syirkah A’mal  Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh. 4. Syirkah Wujuh  Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
  • 36. c. Prinsip Musyarakah   Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah, dengan ketentuan:   Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.
  • 37. Skema Musyarakah: Akad Musyarakah 50% Laba 60% Modal 40% Modal Keahlian Keahlian Partner 1 50% Partner 2 Proyek/Usaha 60% 40% Rugi
  • 38. d. Musyarakah dalam Teknis Perbankan 1. Pengertian   Musyarakah merupakan akad kerja sama pembiayaan antara Islamic Banking, atau beberapa lembaga keuangan secara bersamasama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Di samping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.
  • 39. 2. Aplikasi  Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.  Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.  Pembiayaan secara sindikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.
  • 40. 2. Mudharabah a. Pengertian Mudharabah  Mudharabah, berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut
  • 41.  Secara lebih spesifik, pengertian mudharabah dapat dirinci sebagai berikut:  Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.  Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.  Pemilik modal tidak turut campur dalam pengeloalaan usaha, tetapi memunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  • 42. b. Landasan Hukum Mudharabah  QS Al-Jumu’ah [62]: 10 Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.  Hadis riwayat Ibnu Majah “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”
  • 43. c. Jenis Mudharabah 1. Mudharabah Muthlaqah Pemilik dana (shahibul mal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 2. Mudharabah Muqayyadah Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.
  • 44. Skema Mudharabah: Contoh Aplikasi Perbankan (1) 100% Akad Mudharabah Rugi (3b) 100% Modal Usaha Konveksi (2) Bank Syariah “H” Peng. Mdl. Ush. Rp 15 Juta/Bln (3) 50%(Nisbah) (3a) 0% (1) (3a) Keahlian (2) Firman 50%(Nisbah) Laba (3a)
  • 45. d. Ketentuan dan Rukun Mudharabah    Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak memunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab Hanafi, dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (offer and acceptence). Artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerja sama (Nyazee,1997). Namun, beberapa mazhab lain, seperti Syafi’i, mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak hanya adanya ijab dan qabul, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal (Al-Ramli, vol.V).
  • 46. 1. Ijab dan qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak. Syarat-syarat, yaitu: a. Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut, bisa menggunakan kata mudharabah, qiradh, muqaradhah, mu’amalah, atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata mudharabah dan kata-kata sepadan lainnya jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya, “Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua.” (Al-Kasani, 1990). b. Harus bertemu. Artinya, penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama. Kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Misalnya, dengan mengucapkan, “Ya, saya terima,” atau “Saya setuju,” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menganggukkan kepala, diam, atau senyum. Oleh karena itu, peristiwa ini harus terjadi dalam satu majlis akad agar terhindar dari kesalahpahaman. c. Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini, ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama. Begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui. Artinya, jika pihak pertama melakukan ijab (penawaran), maka pihak kedua melakukan qabul (penerimaan). Begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui, maka terjadilah hukum.
  • 47. 2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (shahibul mal dan mudharib) disyaratkan: a. Cakap bertindak hukum secara syar’i. Artinya, shahibul mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, mudharabah yang disepakati oleh shahibul mal yang memunyai penyakit gila temporer tidak sah. Namun, jika dikuasakan oleh orang lain, maka sah. Bagi mudharib, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah mudharabah-nya. Memiliki walayah tawkil wa wakalah (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut. b.
  • 48. 3. Adanya modal. Modal disyaratkan: a. b. Harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan, mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Jika barang bersifat tidak fluktuatif seperti emas dan perak, mereka berbeda pendapat. Imam Malik dalam hal ini tidak tegas untuk melarang atau membolehkannya. Oleh karenanya, para muridnya berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lain, seperti Ibnu Al-Qasim, membolehkannya dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi barang perhiasan. Dalam kaitan mudharabah dengan emas atau perak ini, Imam Syafi’i melarangnya. Secara umum fuqaha yang melarang mudharabah dengan emas atau perak beralasan bahwa keduanya disamakan dengan barang, sedangkan yang membolehkannya, termasuk di antaranya Ibnu Abi Laila, beralasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. Keduanya hanya berbeda sedikit dalam harga (tidak fluktuatif). Dalam kaitannya dengan modal ini pula, para fuqaha sepakat bahwa jika barang yang diserahkan tersebut tidak untuk mudharabah, tetapi untuk dijadikan sebagai sebuah modal mudharabah dengan cara menjualnya terlebih dahulu, maka hal ini diperbolehkan. Menurut Ibnu Hazm, karena hal ini telah banyak disebutkan dalam hadis Nabi Saw..
  • 49. (c) Uang bersifat tunai (bukan hutang). Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak hutang) bentuknya adalah, misalnya, shahibul mal memiliki piutang kepada seseorang. Piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal mudharabah bersama si berhutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterimakan oleh si berhutang kepada si berpihutang, masih merupakan milik siberhutang. Jadi, apabila ia jalankan dalam suatu usaha, berarti ia menjalankan dananya sendiri, bukan dana si berpihutang. Selain itu, hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpihutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini, para ulama fikih tidak berbeda pendapat. Perselisihan pendapat para fuqaha terletak pada orang yang menyuruh orang lain untuk menerima hutang dari orang ketiga, kemudian orang tersebut memutarkannya berdasarkan mudharabah. Imam Malik dan para pengikutnya tidak membolehkan hal tersebut, karena memandang bahwa pada cara tersebut terdapat penambahan kerja dari orang tersebut kepada orang yang bekerja (memutarkan harta). Kerja tambahan tersebut adalah suruhan untuk menerimanya. Alasan ini didasarkan pada aturan pokok mudharabah dalam mazhab Maliki bahwa barangsiapa mensyaratkan manfaat yang lebih dalam mudharabah, maka batal. Sementara itu, Imam Syafi’i dan Abu Hanifah membolehkannya dengan alasan orang tersebut telah mewakilkan penerimaan kepada orang lain. Jadi, ia tidak menjadikan penerimaan sebagai syarat pemutaran uang.
  • 50. (d) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Jika tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur fuqaha sepakat akan hal ini. Hanya, sebagian dari mazhab Hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh mudharib, maka tidak batal.
  • 51. 4. Adanya usaha (’amal). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini, sebagian ulama, khususnya Syafi’i dan Maliki, mensyaratkan hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (manufacture) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor), sementara para pegawainya digaji secara tetap (Udovitch, 1970). Tetapi, Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi, hal tersebut dapat dibenarkan, sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini; bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan, sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi meluas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa, kemudian menjualnya atau menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan. Oleh karena itu, tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan, juga harus sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga merupakan usaha yang halal (Anwar, 2001). Dalam menjalankan usaha ini, shahibul mal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha, dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi, di lain pihak, pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara umum. Apabila usaha itu dijalankan di bawah akad mudharabah terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh shahibul mal.
  • 52. 5. Adanya keuntungan. (a) (b) (c) Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa: Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, penghitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal, berarti shahibul mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50%, dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka setiap pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam penghitungan ini adalah kesamaan. Namun, tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Persentase yang diungkapkan oleh salah satu pihak dianggap cukup. Jika terdapat pihak ketiga, seorang yang membantu usaha mudharib, maka persentase bagi hasil tidak boleh dibagi menjadi tiga bagian. Namun, jika pihak ketiga itu merupakan budak (pekerja) dari shahibul mal, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah membolehkannya, sementara para ulama murid Imam Malik tidak membolehkannya.
  • 53. (d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya, mudharabah membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Namun, jika mudharib mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik membolehkannya, karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan shahibul mal. Di lain pihak, Imam Syafi’i melarangnya. Ia menganggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian, shahibul mal pun telah menanggung modalnya. Jadi, menurut Imam Syafi’i, beban risiko yang ditanggung shahibul mal itu telah berat dan tidak boleh ditambahi lagi. Imam Abu Hanifah, berkenaan dengan masalah ini, berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kategori mudharabah, melainkan qardh (pinjaman). Artinya, pelimpahan seluruh keuntungan ke tangan mudharib menjadikan kegiatan ekonomi itu sebagai sebuah pinjaman. Maka dari itu, jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian), maka seluruh kerugian ditanggung oleh mudharib.
  • 54. Kesepakatan tentang aturan dan wewenang dalam Kerja sama mudharabah 1. 2. 3. Manajemen Tenggang Waktu (Duration) Jaminan (Dhaman)
  • 55. 1. Manajemen. Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerja sama mudharabah, maka saat itulah ia mulai mengelola modal shahibul mal. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreativitas dan keterampilan tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan mudharib dalam merencanakan, merancang, mengatur, dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan. Menurut mazhab Hanafi, mudharabah itu dua macam: mudharabah muthlaqah (absolut, tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (terikat). a. Dalam mudharabah muthlaqah, mudharib mendapatkan kebebasan untuk mensetup mudharabah sebagaimana ia inginkan. Mudharib bisa membawa pergi modalnya, memberikan modalnya ke pihak ketiga atau bahkan untuk modal musyarakah dengan orang lain. Mudharib juga bisa mencampur modal mudharabah dengan modalnya sendiri. Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapa pun atau kapan pun. Dia juga bisa menjual barang-barang itu secara tunai atau cicilan. Dia bebas menyewa orang atau barang dengan modal itu. Interfensi shahibul mal dalam mudharabah ini tidak ada. b. Sebaliknya, dalam mudharabah muqayyadah, semua keputusan yang mengatur praktik mudharabah ditentukan oleh shahibul mal. Mudharib tidak bebas mewujudkan keinginannya, tetapi dia harus terbatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh shahibul mal dalam sebuah kontrak (Nyazee, 1997). Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, jika shahibul mal mengatur mudharib untuk membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka mudharabah itu menjadi batal, karena hal itu dikhawatirkan upaya perolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.
  • 56. 2. Tenggang waktu (duration). Satu hal yang harus mendapat kesepakatan antara shahibul mal dan mudharib adalah lama waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada mudharib itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Di samping itu, penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu mudharib bertindak lebih efektif dan terencana. Namun, di sisi lain, penentuan waktu itu bisa membuat mudharib menjadi tertekan dan tidak bebas menjalani usaha mudharabah, apalagi kerja ekonomi bersifat spekulatif, tidak selalu berjalan lancar. Karenanya, para fuqaha berselisih pendapat. Menurut mazhab Maliki dan Syafi’I, penentuan waktu itu dapat membatalkan kontrak, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali, penentuan waktu itu sah. Kontrak mudharabah dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu. Ini dimungkinkan terjadi, dan para fuqaha sepakat bahwa mudharabah adalah kontrak yang tidak mengikat. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai boleh diakhirinya kontrak sebelum mudharib melakukan usaha. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat, ketika mudharib melakukan kerja, salah satu pihak boleh dalam mengakhirinya. Namun demikian, Imam Malik tidak membolehkannya. Ketika mudharabah menjadi batal, karena suatu alasan tertentu, maka ia berhak menerima upah tertentu atas pekerjaan yang telah ia kerjakan, dan ini tidak termasuk wilayah kontrak mudharabah, tetapi wilayah kontrak sewa (ijarah). Oleh karena itu, dia harus dibayar atas usahanya.
  • 57. 3. Jaminan (dhaman). Satu hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesepakatan bersama adalah aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika shahibul mal khawatir akan munculnya penyelewengan dari mudharib. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan, jaminan menjadi suatu yang urgen? Bukankah kerja sama itu suatu kontrak yang saling memercayai? Apakah setiap kerugian itu berarti penyelewengan? Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan dalam mudharabah ini. Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju adanya tanggungan. Alasannya, mudharabah merupakan kerja sama saling menanggung; satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling memercayai. Jika terjadi kerugian, semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya, jaminan harus ditiadakan. Namun, jaminan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas. Tetapi, bagaimana batasan sesuatu dianggap melampaui batas? Para ulama pun berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi’i, jika shahibul mal bersikeras terhadap adanya jaminan dan menetapkannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah.
  • 58. Implikasi dari Kontrak Mudharabah 1. 2. 3. Mudharib sebagai Amin Mudharib sebagai Wakil Mudharib sebagai Mitra dalam Laba
  • 59. 1. Mudharib sebagai amin (orang yang dipercaya).  Seorang mudharib menjadi amin untuk modal yang telah diserahkan kepadanya. Ini berarti dia telah diizinkan oleh pemilik modal untuk memiliki modal tersebut. Penyerahan ini bukan suatu jual beli, pinjaman, atau sewa. Modal yang diserahkan dalam hal ini adalah amanah yang harus dijaga oleh mudharib. Namun, pengertian amanah tersebut tetap berpijak pada satu ketentuan: jika modal itu rusak di tangannya tanpa ada unsur penyelewengan, maka tidak ada tanggungan baginya. Posisi mudharib sebagai al-amin mengindikasikan bahwa penyerahan modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung kepada mudharib. Sebab, dalam pengelolaannya, modal tersebut akan bercampur dengan modal dan barang-barang lain milik mudharib. Keadaan seperti ini tentu saja sulit dideteksi. Oleh karena itu, diposisikannya mudharib sebagai amin akan dapat memunculkan kesadaran dan sikap kehati-hatian pengelola dalam mengolah usahanya, utamanya memisahkan antara modal pribadi dan modal orang lain dalam penghitungan keuntungannya.
  • 60. 2. Mudharib sebagai wakil.  Mudharib adalah wakil dari shahibul mal dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya, hak-hak kontrak kembali kepadanya sebagai seorang yang menyepakati transaksi. Di samping itu, dia adalah orang yang dituntut oleh para penjual untuk melakukan pembayaran dan dituntut oleh para pembeli untuk mengirimkan barang. Pemaknaan mudharabah seperti ini dilakukan oleh mazhab Hanafi. Mudharib sebagai wakil menjelaskan bahwa mudharib merupakan tangan kanan dari shahibul mal dalam kegiatan bisnis. Implikasinya, sebagai seorang wakil, tentu dia tidak menanggung apa pun dari modal ketika terjadi kerugian. Namun, menurut mayoritas fuqaha, seorang wakil tetap akan mendapat upah dari kerjanya.
  • 61. 3. Mudharib sebagai mitra dalam laba.  Mudharib akan mendapatkan bagian laba dari usaha yang telah dia lakukan, sebab mudharabah sendiri adalah pertemanan dalam laba. Sementara seorang agen atau wakil tidak mendapatkan laba ketika terjadi keuntungan dalam usahanya, karena dia hanya teman dalam kaitannya dengan kontrak. Pembagian laba ini telah ditentukan pada awal kontrak. Dengan menjadikan mudharib sebagai mitra dalam laba, maka besar atau kecilnya laba akan sangat tergantung pada keterampilan mudharib dalam menjalankan usahanya.
  • 62.  Demikian pendapat para ulama fikih tentang mudharabah. Pembahasan tentang mudharabah yang diulas dalam bagian ini tidak hanya memaparkan teori-teori fikih murni yang menjadi sumber utama, tetapi juga teori-teori fikih yang sudah dikombinasikan dengan pemikiran para praktisi Islamic Banking, sehingga yang tampak bukanlah analisis fikih secara keseluruhan, tetapi teori-teori yang bersifat parsial yang menjadi tumpuan bagi eksistensi Islamic Banking sekaligus menjadi landasan operasionalnya.
  • 63. e. Mudharabah dalam Teknis Perbankan 1. Pengertian (dalam Konteks Pembiayaan) a. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. b. Dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.
  • 64. 2. Aplikasi (dalam Konteks Pembiayaan) a. Pembiayaan modal kerja; modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa. b. Pembiayaan investasi; untuk pengadaan barangbarang modal, aktiva tetap, dan sebagainya. c. Pembiayaan investasi khusus; bank bertindak dan memosisikan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan nonbank, dengan pengusaha yang memerlukan.
  • 65. 3. Praktik Pembiayaan Mudharabah   Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (bai’u bi tsaman ajil dan murabahah), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun, jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (musyarakah dan mudharabah), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup “njlimet”. Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: (1) nisbah bagi hasil yang disepakati; (2) tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.
  • 66. f. Cara Menentukan Nisbah Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.  Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: a. Data usaha, b. Kemampuan angsuran, c. Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, d. Tingkat return yang diharapkan, e. Nisbah pembiayaan, f. Distribusi pembagian hasil. 
  • 67.  Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan mudharabah, yaitu: (1) mudharabah muthlaqah dan (2) mudharabah muqayyadah.
  • 68. 1.   Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah Pembiayaan mudharabah muthlaqah adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku, untuk berlakunya kontrak mudharabah. Untuk ini, nisbah dibuat berdasarkan metode expected profit rate (EPR). EPR diperoleh berdasarkan: (1) tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai required profit rate (RPR)[1] yang berlaku di bank yang bersangkutan.  [1]Nilai required profit rate diperoleh dengan rumus: rpr = n. v (n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v = jumlah transaksi dalam satu periode).
  • 69.  Dengan demikian, nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Expected Profit Rate (EPR) Nisbah Bank= ------------------------- x 100% Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB)   Nisbah Nasabah Aktual return bank bisnis = 100% - Nisbah Bank = nisbah bank + aktual return
  • 70. Contoh:  Diketahui data ekonomi sebagai berikut: tingkat return bisnis jual beli sepeda motor adalah sebesar 7%. Dari tingkat return bisnis tersebut, Islamic Banking menargetkan keuntungannya sebesar 3%. Dengan demikian, nisbah bank dan nisbah untuk nasabah dapat dicari dengan cara, sebagai berikut: 
  • 71. EPR Nisbah bank = ------- x 100%, jadi ERB 3% Nisbah bank = -------- x 100% = 42,86% 7%    Nisbah nasabah = 100% - 42,86% = 57,14% Rasio (nisbah) bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 42,86% : 57,14% Setelah perhitungan nisbah ditemukan, maka pihak bank akan melakukan tawar-menawar nisbah dengan nasabah pembiayaan. Jika nisbah tersebut disepakati, maka pembiayaan mudharabah yang akan dijalankan diikat dengan nisbah pembagian keuntungan bisnis aktual dengan porsi nisbah antara bank dan nasabah adalah 42,86% banding 57,14%.
  • 72. 2. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah  Suatu ketika Islamic business mendapatkan nasabah yang menghendaki pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pada pembiayaan jenis ini, biasanya nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah muqayyadah, pemilik dana menambah syarat di luar syarat kebiasaan kontrak mudharabah.
  • 73. a. b. c. d. e. f. Nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah muqayyadah dapat dihitung, seperti pada kasus berikut. Contoh: Seseorang atau lembaga keuangan memiliki modal sebesar Rp 125.000.000. Modal tersebut akan dibiayakan kepada nasabah penjual kacang kedelai. Data-data yang terkait dengan jual beli kacang kedelai adalah sebagai berikut: Harga jual kacang kedelai = Rp 2.150/kg Harga jual kepada nasabah = setara 16% p.a (return yang diminta oleh pemilik dana muqayyadah) Volume penjualan kedelai per bulan = 65.000 kg Nilai penjualan (65.000 x Rp 2.150) = Rp 139.750.000 Harga pokok pembelian = Rp 125.000.000 Laba bersih penjualan kedelai = Rp 14.750.000
  • 74. Berapa Nisbah Bagi Hasilnya? Perhitungan Nisbah:       Volume penjualan Profit margin (Rp 14.750.000/139.750.000)x 100% Lama piutang (data 31-07-2003) Lama persediaan (data 31-08-2003) Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier dan carry) Cash to cash period = 360/(DI+DR-DP) = = = = = = 65.000 kg 10,55% 65 hari 2 hari 0 5,4
  • 75. Dengan demikian:    Profit margin per tahun = 5,4 x 10,55 Nisbah: (16%)/(57%)x100% Nisbah untuk nasabah: 100% - 28% = 57% = 28% = 72% Rasio (nisbah) bagi hasil antara bank dan nasabah adalah: bank = 28%, dan nasabah = 72%.
  • 76. 3. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah  Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp 100.000.000 selama satu tahun. Jika situasi ekonomi mampu memberikan return bisnis aktual sebesar 8% dan return bisnis yang diharapkan Islamic business sebagai penyandang dana sebesar 3%. Setelah bisnis dijalankan, nasabah mampu mencetak keuntungan bisnisnya selama satu tahun sebagai berikut:
  • 78. Pertanyaan: 1. Berapa nisbah yang harus disepakati antara lembaga keuangan dengan nasabah? 2. Bagaimana distribusi bagi hasil pendapatan antara Islamic business dengan nasabah berdasarkan data tersebut di atas? 
  • 79. Penyelesaian Langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus di atas dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Menentukan nisbah untuk kedua belah pihak yang melakukan kontrak pembiayaan, yaitu:  a. Nisbah Islamic business = 3,2%/8% x 100% = 40% b. Nisbah nasabah = 100% - 40% = 60% c. Rasio (nisbah) antara Islamic business dan nasabah adalah = 40% banding 60%. 2. Menghitung distribusi bagi hasil untuk bank dan nasabah sesuai dengan nisbah dan pendapatan aktual usaha, sebagai berikut:
  • 80. Tabel pembantu penyelesaian Bulan Laba Usaha Bagian lembaga keuangan 40% Bagian Nasabah 60% Cicilan Pokok Setoran 1 6.000.000 2.400.000 3.600.000 2.400.000 2 7.000.000 2.800.000 4.200.000 2.800.000 3 4.000.000 1.600.000 2.400.000 1.600.000 4 4.500.000 1.800.000 2.700.000 1.800.000 5 5.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 6 5.500.000 2.200.000 3.300.000 2.200.000 7 6.000.000 2.400.000 3.600.000 2.400.000 8 5.400.000 2.160.000 3.240.000 2.160.000 9 9.000.000 3.600.000 5.400.000 3.600.000 10 5.700.000 2.280.000 3,420.000 2.280.000 11 4.700.000 1.880.000 2.820.000 1.880.000 12 3.500.000 1.400.000 2.100.000 100.000.000 1.400.000 Total 66.300.000 26.520.000 39.780.000 100.000.000 126.520.000 % dari Hasil Usaha 0,40 0,60 % dari Modal 26,52 39.78
  • 81. Catatan: Jika dalam pembiayaan mudharabah ternyata mengalami kerugian, maka kedua belah pihak akan berbagai rugi. Pembagian rugi dilakukan setelah diketahui dari mana sumber kerugian tersebut timbul. 1. Jika kerugian diakibatkan risiko bisnis, maka kerugian atas modal ditanggung oleh pemilik modal, ementara nasabah menderita kerugian dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. 2. Jika kerugian diakibatkan risiko karakter nasabah (moral hazard), maka nasabah menanggung kerugiannya. 
  • 82. g. Permasalahan-Permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut beberapa pengamatan Saeed (2003), hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya: 1. Standar Moral  Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini, Islamic business menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan. Dana hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek. 
  • 83. 2. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil  Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun, kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada tingkat pembiayaan institusional benarbenar tidak dapat diterapkan. Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian, permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.
  • 84. 3. Berkaitan dengan Para Pengusaha  Keterkaitan lembaga keuangan dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut memengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.
  • 85. 4. Dari Segi Biaya  Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak lembaga keuangan. Lembaga keuangan kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para pebisnis dalam menjaga efisiensi kinerja banknya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Otomatis ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para pebisnis yang digunakan untuk menjaga efektivitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.
  • 86. 5. Segi Teknis  Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak lembaga keuangan, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, lembaga keuangan membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.  Dari sisi nasabah, buta huruf masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal itu akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci. Padahal, ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan, karena perhitungan keuntungan sistem bagi hasil harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.
  • 87. 6. Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil dalam Aktivitas Bisnis  Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak lembaga keuangan dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan berdasarkan bunga, di mana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.
  • 88. 7. Permasalahan Efisiensi  Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lain, karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena itu, pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung risiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.
  • 89. 3. Sistem Perhitungan Bagi Hasil   Dari sudut pandang nasabah sebagai investor: a. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. b. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. c. Mudharabah muthlaqah. Dari sudut pandang bank: a. Perhitungan saldo akhir bulan. b. Perhitungan saldo rata-rata harian.
  • 90. Skema-Skema Mudharabah Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Satu pelaksana usaha Satu nasabah investor Bank Syariah Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Berdasarkan sektor Pertanian Satu nasabah investor Bank Syariah Manufaktur Jasa Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Berdasarkan sektor Penjualan Cicilan Satu nasabah investor Bank Syariah Penyewaan Cicilan Kerjasama Usaha
  • 91. Skema-Skema Mudharabah Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet Penjualan 1 Pertanian Penjualan 2 Penjualan n Nasabah 1 Nasabah 2 Nasabah 3 Nasabah n Penyewaan 1 Bank Syariah Sewa Penyewaan 2 Penyewaan n Kerjasama 1 Kerjasama Usaha Kerjasama 2 Kerjasama n
  • 92. a. Teknik Perhitungan Bagi Hasil   Kasus: Bapak Ahmad membuka deposito sebesar Rp 10.000.000 jangka waktu satu bulan (tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juni 2008). Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57:43. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Mei 2007 adalah Rp 20.000.000 dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Ahmad? Jawab: Bagi hasil yang diperoleh bapak Ahmad adalah: (Rp 10 juta/Rp 950 juta) x Rp 20 juta x 57% = Rp120.000
  • 93. b. Faktor Penentu Bagi Hasil dan Bunga 1. Bagi hasil ditentukan oleh:  Pendapatan bank.  Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.  Nominal deposito nasabah.  Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank. 2. Bunga ditentukan oleh:  Tingkat bunga yang berlaku.  Nominal deposito nasabah.  Jangka waktu deposito.
  • 94. c. Penentuan Nisbah Pembiayaan Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan profit sharing dari usaha pengadaan kacang kedelai yang dibiayai dengan fasilitas mudharabah muqayyadah, dengan data sebagai berikut:       Harga jual kacang kedelai Harga jual kepada nasabah Volume penjualan kedelai per bulan Nilai penjualan (65.000 x Rp 2.150) Harga pokok pembelian Laba bersih penjualan kedelai = = = = = = Rp 2.150/kg setara 16% p.a 65.000 kg Rp 139.750.000 Rp 125.000.000 Rp 14.750.000
  • 95. Berapa nisbah bagi hasilnya? Penghitungan Nisbah:          Volume penjualan Profit margin (Rp 14.750.000/139.750.000)x100% Lama piutang (data neraca 31-07-2008) Lama persediaan (data neraca 31-08-2008) Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier dan carry) = = = = = 65.000 kg 10.55% 65 hari 2 hari 0 Cash to cash period = 360/(DI+DR-DP) Profit margin per tahun = 5,4 x 10,55 Nisbah Islamic Banking: (16%)/(57%)x100% Nisbah untuk nasabah: 100%-28% = = = = 5,4 57% 28% 72%
  • 96. d. Metode Penentuan Return Pembiayaan Mark-up Pricing  Target-Return Pricing  Perceived-Value Pricing  Value Pricing 
  • 97. 1. Mark-up Pricing Penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Contoh: sebuah perusahaan tusuk gigi dalam menentukan tingkat harga dan biaya produksinya: a. Variabel cost per unit Rp 5 b. Fixed Cost Rp 200.000 c. Expected unit sales Rp 50.000
  • 98. Biaya produksi perusahaan tusuk gigi setiap unit adalah sebagai berikut: H r ga i d a a aY awt gn r Diasumsikan, perusahan menetapkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan, maka mark-up price untuk setiap unit:
  • 99. 2). Target –Return Pricing  Penentuan dengan tujuan pencapaian tingkat return on investment (ROI).  Contoh: perusahaan tusuk gigi pada contoh di atas melakukan investasi sebesar Rp 562.500 di suatu bisnis yang menghasilkan tingkat pendapatan sebesar 20% ROI atau Rp 200.000. Maka target return price dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:
  • 100. 2). Target –Return Pricing H ga ar ti d nY a g a kaw ar n
  • 101. 3. Perceived-Value Pricing   Penentuan harga dengan tidak menggunakan variable harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga competitor di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Contoh: seseorang lebih suka menabung di Islamic Banking Berkah daripada di Islamic Banking Permai walaupun tingkat bagi hasil di Islamic Banking Permai lebih tinggi dibanding Islamic Banking Berkah. Nasabah merasa puas karena di Bank Syariah Berkah pelayanannya lebih baik.
  • 102. 4. Value Pricing  Merupakan kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal (ono rego ono rupo)  Namun, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.
  • 103. e. Penentuan Harga dalam Pembiayaan Syariah  Penentuan harga dalam pembiayaan di Islamic Banking dapat dengan menggunakan salah satu di antara empat model di atas.  Namun, yang lazim digunakan oleh Islamic Banking saat ini adalah dengan menggunakan metode going rate pricing, yaitu dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (benchmark). Mengapa diterapkan? Karena, Islamic Banking berkompetisi dengan bank konvensional. Di samping itu, Islamic Banking juga berkeinginan untuk mendapatkan customer yang bersifat floating customer.
  • 104. 1) Penerapan Mark-up Pricing dalam Pembiayaan Syariah  Mark-up Pricing hanya tepat digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari restricted invesment account (RIA) atau mudharabah muqayyadah. Polanya dapat dilakukan dengan:      Historical average cost (on balance sheet). Marginal cost of fund (off balance sheet). Pooled marginal cost of fund (on balance sheet). Weighted average propjected cost (on balance sheet).
  • 105. 2) Penerapan Target-Return Pricing dalam pembiayaan Syariah   Islamic Banking beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Di dalamnya juga diklasifikasikan akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut natural certainty contract, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, disebut natural uncertainty contract. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate (rpr).  Rpr = n v (n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v = jumlah transaksi dalam satu periode).
  • 106.   Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural uncertainty contract, maka metode yang digunakan adalah expected profit rate (epr). Epr diperoleh berdasarkan: (1) tingkat keuntungan rata-rata pada usaha sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan. Penghitungannya:   Nisbah bank = epr/expected return bisnis yang dibiayai*100% Aktual return bank = nisbah bank +actual return bisnis.
  • 107. D. Sistem Pembiayaan Jual Beli (Sale & Purchase) dan Sewa    Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak hanya diselesaikan dengan cara mudharabah dan musyarakah (bagi hasil). Namun, Islamic Banking dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, Islamic Banking akan memeroleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran. Teori pertukaran, sering disebut sebagai natural certainty contracts, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini: (1) Cash flow-nya pasti atau sudah disepakati pada awal kontrak; (2) Objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu, maupun harga. Kontrak bisnis yang masuk dalam kategori ini, adalah kontrak bisnis tijarah dan ijarah. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku dalam kontrak jual beli (bai’u) berlaku juga dalam kontrak sewa (ijarah). Demikian mayoritas ulama mengatakan, “Syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa.” (Al-Dardir, 4: 59; al-Ramli, 5:322; Ibnu Qudamah).
  • 108. 1. Murabahah a. Pengertian dan Hukum Murabahah  Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.  Al-Qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan murabahah meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.  Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Al-Kaff (tt), seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah “salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya.”
  • 109. b. Landasan Hukum Murabahah a. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]: 275 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
  • 110.   Al- Qur’an Surah Al-Nisaa’ [4]: 29 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
  • 111.  Hadis riwayat Tirmidzi “Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.”
  • 112. c. Syarat dan Rukun Murabahah 1) Rukun Murabahah  Ba’iu (penjual).  Musytari (pembeli).  Mabi’ (barang yang diperjualbelikan).  Tsaman (harga barang).  Ijab qabul (pernyataan serah terima).
  • 113. 2) Syarat Murabahah     Syarat yang berakad (ba’iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Barang yang diperjualbelikan (mabi’) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
  • 114. Skema Murabahah: (1) Negosiasi (1) (2) (2) Akad Murabahah Bayar Kewajiban (4) Penjual Kirim barang & dokumen (3) Pembeli Terima barang & dokumen Barang (3a)
  • 115. d. Murabahah dalam Teknis Perbankan 1) Pengertian  Murabahah adalah akad jual-beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.  Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka.  Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memerhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah bai’u bitsaman ajil (BBA).  Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir.  Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (penalty overdue).
  • 116. Skema Murabahah: Contoh Aplikasi Perbankan Negosiasi (1) (1) (2) (2) Akad Murabahah Bayar uang muka Rp 120 Juta (3) Bayar Angsuran (6) Serahkan surat –surat ruko (7) CV Bina Amanah Bank Syariah “Q” Beli ruko Rp 400 Juta Jual ruko Rp 420 Juta (4) (5) Ruko
  • 117. 2) Praktik Murabahah dalam Islamic Banking  Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah: (i) pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang; batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas, dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; dan (iv) pembayarannya ditangguhkan. Murabahah seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.
  • 118.   Pada umumnya murabahah telah digunakan sebagai metode pembiayaan yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan. Angka persentase ini kira-kira cocok dengan banyak Islamic Banking. Begitu pula dengan sistem perbankan, baik di Pakistan maupun di Iran. Semenjak awal 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Dalam kasus Dubai Islamic Bank, Islamic Banking terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun 1989 (IDB, 1989). Bahkan, bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri (IDB, 1989). Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam: (i) murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan, dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS), cukup memudahkan; (ii) mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memeroleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan Islamic Banking; (iii) murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS (Ahmad, 1998); dan (iv) murabahah tidak memungkinkan Islamic Banking untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.
  • 119. e. Perbandingan antara Pembiayaan Berbasis Murabahah dan Bunga Tetap  Tujuan perbandingan ringkas di sini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan dengan murabahah dengan pembiayaan lewat bunga tetap untuk tujuan-tujuan yang sama. Perbandingan difokuskan pada aspek-aspek berikut: harga pembiayaan, risiko dalam pembiayaan murabahah, keamanan, hubungan antara bank dan pembeli, dan penyelesaian utang. 1. Biaya untuk Pembiayaan 2. Murabahah:Bebas Risiko atau Berbagi Risiko a. Risiko yang terkait dengan barang b. Risiko yang terkait dengan Nasabah c. Risiko yang terkait dengan pembayaran
  • 120. 3) Jaminan untuk Pembiayaan Murabahah    Meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, demikian menurut Al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan utang mereka, dan jika perlu, meminta jaminan atas utang itu. Dalam sejumlah kesempatan, Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari “memakan harta orang dengan cara batil”. Namun demikian, karena meminta jaminan dipandang oleh para pendukung perbankan Islam sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, Islamic Banking cenderung mengkritik bank-bank konvensional sebagai terlalu ‘berorientasi jaminan’ (security oriented). Dalam kalimat International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID), “Jaminan-jaminan adalah ‘unsur terpenting’ dalam keputusan memberikan pinjaman oleh bank konvensional.” Secara tidak langsung ini menyatakan bahwa bagi Islamic Banking jaminan bukan soal penting dalam keputusan pembiayaan.
  • 121. Peran Jaminan pada Bank Konvensional  Dalam konteks pemberian pinjaman bank konvensional, jaminan memainkan peran penting untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo. Namun, jaminan bukanlah faktor terpenting untuk menentukan apakah uang muka perlu dikenakan atau tidak terhadap nasabah. Pitcher, seorang bankir konvensional, mengatakan, “Kebanyakan kami, selama dalam pelatihan, belajar bahwa [jaminan] adalah salah satu aspek yang kurang penting dalam usulan pinjaman, tetapi bagi kebanyakan nasabah kami, jaminan sering tampak menjadi faktor utama di depan benak kami ketika kami melihat permintaan mereka dan menjadi prasyarat bagi setiap pembahasan yang berarti. Saya dapat mengingat dengan baik seorang manajer tua memberitahuku segera setelah saya bergabung dengan bank, ‘Jangan biarkan jaminan memengaruhi keputusan peminjaman. Saya tidak pernah meminjamkan uang dengan jaminan yang saya juga tidak meminjamkannya bila tidak ada jaminan” …. Memberikan pinjaman dengan jaminan material ada tempatnya, tetapi memberikan pinjaman karena jaminan saja pasti secara tidak adil akan membatasi kucuran dana bank bagi usaha-usaha yang terkontrol dengan baik yang dapat meminjam uang dengan sukses kalau saja mereka memiliki harta yang diperlukan untuk menopang janjinya sebagai jaminan.” (Pitcher, 1990: 11).
  • 122. Jaminan Pihak ke-3 dalam Pembiayaan Murabahah    Kontrak-kontrak murabahah Islamic Banking dan cabang-cabang syariah bank konvensional berisi klausul-klausul yang menekankan pentingnya jaminan. Dalam kontrak Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE), Jordan Islamic Bank (JIB), International Islamic Bank of Investment and Development (IIBID), Egyptian Gulf Bank (EGB), Bank of Credit and Commerce (BCCI), dan Banque Misr, misalnya, garansi dan jaminan dimintakan dari nasabah. Jaminan-jaminan itu dapat berupa benda bergerak, maupun tidak bergerak, barangbarang murabahah sendiri bilamana dipandang pantas untuk dijadikan jaminan, garansi pihak ketiga, pembayaran uang muka, dan surat-surat komersial. Menurut kontrak, bank memilih hak untuk meminta jaminan tambahan kepada nasabah yang jaminan itu dapat diterima oleh bank dalam hal bank berpikir bahwa jaminan yang telah diberikan sebelumnya tidak mencukupi. Jika diminta, maka nasabah harus memberikan jaminan itu tanpa bantahan atau penundaan. Umumnya, jaminan pihak ketiga adalah mutlak. Kontrak murabahah, misalnya, mengatakan, Pihak ketiga memberikan jaminan mutlak atas tanggung jawab dan kewajiban nasabah yang timbul akibat kontrak ini. Pihak ketiga setuju bahwa jaminannya adalah suatu jaminan tambahan. Jaminan ini tidak dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh jaminan yang lain yang mungkin telah diberikan sebelumnya oleh nasabah, atau jaminan yang mungkin diperoleh bank darinya dimasa yang akan datang. Pihak ketiga menganggap dirinya terikat oleh jaminan ini sebagai suatu asuransi yang berlangsung terus.
  • 123.   Hak-hak bank sangat terlindungi di dalam kontrak. Semua barang bergerak dan tidak bergerak milik nasabah dan penjaminnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul akibat kontrak murabahah. Menurut kontrak murabahah Jordan Islamic Bank (JIB), “Nasabah dan penjamin setuju bahwa bank memiliki hak untuk menerapkan segala hukuman dan keputusan yang dikeluarkan terhadap mereka, secara bersama-sama, pribadi-pribadi, maupun terhadap semua harta mereka atau harta salah seorang dari mereka, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.” Di samping semua itu, nasabah harus, saat memohon dana, menaruh cek pada bank untuk tiap-tiap angsuran yang diberi tanggal sesuai dengan jatuh temponya. Bank memiliki hak untuk mencairkan cek guna penagihan pada tanggal jatuh tempo jika nasabah tidak membayar angsurannya saat jatuh tempo. Semua ini tentu menjamin, hampir pasti, pelunasan hutang murabahah. Sikap bank yang semacam ini terhadap jaminan tidak membenarkan kritik mereka terhadap kebijakan bank konvensional mengenai jaminan. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa jika demikian adanya perhatian Islamic Banking terhadap jaminan, maka praktik mereka jelas tidak lebih baik daripada praktik jaminan bank konvensional.
  • 124. BAB 4 LANJUTAN Islamic Financial Management by Prof. Veitsal
  • 125. 4) Hubungan antara Bank dan Nasabah Murabahah   Teori perbankan Islam mengatakan bahwa ciri utama dalam hubungan antara bank dengan nasabah adalah ‘kemitraan’. Ciri ini, katanya, menghapuskan sifat debitur-kreditur dalam hubungan bank-nasabah dalam bank-bank konvensional. Bagaimanapun, sulit untuk membenarkan sikap teoretis ini mengingat pentingnya murabahah dalam operasi perbankan Islam, yang jumlahnya mencapai lebih dari tujuh puluh lima persen dari operasi investasi Islamic Banking itu pada umumnya. Dalam murabahah, kontrak jual beli membawa suatu hubungan debiturkreditur antara nasabah dan bank. Si pembeli setuju untuk membayar harga barang plus mark-up secara angsuran, jumlah dan tanggal jatuhtempo angsuran yang ditentukan di dalam kontrak. Begitu bank dan nasabah memasuki kontrak jual beli ini, harga jual menjadi tanggungan hutang nasabah kepada bank. Jadi, hubungan antara nasabah dan bank menjadi debitur-kreditur. Ini juga merupakan hubungan yang dominan, meski tidak berarti satu-satunya, antara bank tradisional dan para konsumennya.
  • 126. 5) Penyelesaian Hutang Murabahah   Pembiayaan untuk suatu kongsi berdasarkan murabahah yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Dalam kedua kasus tersebut, pembiayaan adalah hutang. Biaya pembiayaan, apakah itu disebut bunga atau laba, dan jangka waktu pembayaran ditetapkan. Perbedaan paling penting adalah dalam hal debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si debitur mampu membayar atau tidak. Dalam Islamic Banking, debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah Al-Qur’an bahwa “jika debitur memunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memeroleh kemudahan”.
  • 127.   Meskipun hutang dalam jual beli murabahah adalah tetap, dalam arti bahwa jumlah hutang tidak dapat berubah setelah kontrak ditandatangani oleh bank dan pembeli, bank dapat melindungi investasinya jika pembeli tidak membayar tepat waktu. Mengomentari pengalaman Pakistan dalam pembiayaan dagang terkait, tim Ingram dari Grind Lays Bank (Pakistan) mengatakan, “Sistem yang telah diadopsi di Pakistan dalam jenis-jenis pembiayaan mark-up ini, jika diletakkan dalam klausul-klausul yang terkait dengan bunga (interest-bearing terms), yakni bahwa dalam dokumen, kami membebankan apa yang senilai dengan kira-kira bunga tambahan tujuh bulan ke dalam nilai mark-up. Dengan kata lain, kami dapat membeli barang dari pelanggan senilai Rp100; ia segera menandatangani kontrak untuk membelinya lagi dari kami seharga Rp120, yang harus dibayar selama enam bulan berikut. Sekarang, berdasarkan interest-bearing yang berlaku di Barat, jumlah itu bisa mencapai 40 persen per tahun, yang jumlah ini lebih banyak daripada yang diinginkan bank sebenarnya. Jadi, apa yang kami miliki adalah dokumentasi alternatif, suatu pembayaran potongan harga (rebate) yang cepat, yang diterima oleh pelanggan.” Semua itu menunjukkan bahwa sampai dalam penyelesaian hutang pun, Islamic Banking telah menggunakan cara-cara untuk menjamin agar hutang dilunasi tepat waktu. Jika tidak, ‘kerugian’ yang diderita bank ditanggung oleh nasabah.
  • 128. f. Persoalan Harga dalam Murabahah 1) Bolehkah Harga Jual yang Lebih Tinggi dalam Murabahah?  Murabahah sebagai suatu mekanisme jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik (i) pada harga tunai, dengan menghindari segala bentuk mark-up pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran, atau (ii) pada harga tunai plus mark-up untuk pengganti waktu penundaan pembayaran (IAIB, 1999). Fokus kajian berikut adalah pada jenis kedua dari jual beli dengan pembayaran tunda.
  • 129.   Para fuqaha tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda jenis yang pertama, yaitu pembayaran tunda pada harga tunai. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi pada harga cicilan yang lebih tinggi (sebagai lawan dari harga tunai) dalam jual beli dengan pembayaran tunda (Mishri, tt). Para tokoh fuqaha awal, seperti Malik dan Syafi’I, tidak menyetujui harga jual yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai. Baik dalam Muwaththa’ Malik maupun dalam pembahasan Syafi’i tentang jual beli dengan pembayaran tunda di Kitab al-Umm, penulis tidak menemukan satu pendapat pun dari para fuqaha ini yang membolehkan jual beli suatu barang berdasarkan murabahah dengan harga jual yang lebih tinggi daripada harga kontannya (Syafi’i, tt). Argumen-argumen di atas selalu diajukan untuk membenarkan kenaikan pada jual beli dengan pembayaran tunda yang secara jelas terkait dengan jangka waktu utang. Islamic Bankings sudah barang tentu menerima keabsahan kenaikan harga tersebut, dan ini telah menjadi praktik baku untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara eksplisit tidak mengandung tukar-menukar uang dengan uang.
  • 130. 2) Kenaikan pada Harga dalam Murabahah  Banyak tokoh fuqaha awal rupanya tidak mengakui bahwa kenaikan dalam suatu utang-piutang atau harga jual dapat dibenarkan berdasarkan waktu, karena waktu sendiri bukanlah uang atau objek material yang dapat menjadi nilai imbangan dalam suatu utang. Faqih mazhab Hanafi, Jashshash, menyatakan percepatan pembayaran utang dengan syarat bahwa kreditur mengurangi jumlahnya adalah riba (Jashshash, Ahkam Al-Qur’an, I, h. 467). Ia mendasarkan pandangannya pada suatu riwayat dari Zaid bin Tsabit (w. 45/665), Abdullah bin Umar (w. 73/693), Sa’id bin Jubair (w. 95/714) dan as-Sya’bi (w. 103/722). Para ulama generasi awal itu menyamakan antara pengurangan jumlah yang disebabkan oleh waktu dalam utang-piutang dengan riba. Zaid bin Tsabit menilai bahwa keuntungan dari pengurangan semacam itu tidak boleh digunakan oleh si penerima, juga tidak boleh diberikan kepada orang lain (Malik bin Anas, Muwaththa, h. 271).
  • 131. 3) Batas Maksimal Penentuan Keuntungan Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Ketentuan tersebut, karena ada beberapa hikmah, di antaranya: a) Perbedaan harga terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Menurut kebiasaan, kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit. Sementara, bila perputarannya lambat, keuntungannya banyak. b) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tunda (cicilan). Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih kecil dibandingkan keuntungan pada penjualan cicilan. c) Perbedaan komoditas yang dijual, antara komoditas primer dan sekunder yang keuntungannya lebih sedikit karena memerhatikan kaum papa dan orang-orang yang membutuhkan, dengan komoditas luks, yang keuntungannya dilebihkan menurut kebiasaan karena kurang dibutuhkan. 
  • 132.  Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya, diriwayatkan suatu hadis yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih.  Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya dari Urwah bahwa ia menceritakan Nabi pernah ditawarkan kambing dagang. Lalu beliau memberikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, “Hai Urwah, datangi pedagang hewan itu, belikan untukku satu ekor kambing.” Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan membawa kedua ekor kambing tersebut – dalam riwayat lain – menggiring kedua kambing itu. Di tengah jalan, aku bertemu seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut satu ekor kambing. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, ini kambing Anda dan ini satu dinar juga milik Anda!” Beliau bertanya, “Apa yang engkau lakukan?” Aku menceritakan semuanya. Beliau bersabda, “Ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaannya.” Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di Kinasah di Kota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku. (Musnad Ahmad, IV: 376 cet. al-Maktab al-Islami).  Diriwayatkan dengan sahih bahwa Zubair bin Awwam pernah membeli sebuah tanah hutan, yakni sebidang tanah luas di daerah tinggi di kota Madinah dengan harga seratur tujuh puluh ribu dinar. Namun, kemudian ia menjualnya dengan harga satu juta dinar, yakni menjualnya dengan harga berlipat-lipat kali lebih mahal.
  • 133.   Hal yang perlu dicermati di sini bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terpepet atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan. Di sisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama dan spirit kehidupan syariah. Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali bin Abi Thalib biasa keliling pasar Kufah dengan membawa tongkat sambil berkata, “Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa dihalangi mendapatkan keuntungan besar....” (Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, 2001: 80)
  • 134. g. Metode Penentuan Harga Jual dan Profit Margin 1) Metode Penentuan Profit Margin  Ada empat metode penentuan profit margin yang diterapkan pada bisnis/bank konvensional, yaitu: (1) mark-up pricing; (2) target-return pricing; (3) perceived-value pricing; dan (4) value pricing. Keempat metode penentuan harga jual barang ini dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: a) Mark-up Pricing  Penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan
  • 135. Contoh: PT Arif memproduksi barang A. Dalam menentukan tingkat harga dan biaya produksinya, perusahaan tersebut mempertimbangkan biaya-biaya sebagai berikut:  Biaya variabel per unit = Rp 10  Biaya tetap = Rp 100.000  Jumlah unit yang diharapkan terjual, sebanyak 10.000 unit.
  • 136.  Dengan demikian, biaya produksi perusahaan untuk memproduksi barang A adalah sebagai berikut: Biaya tetap Biaya per unit = Biaya variabel + -----------------Jumlah penjualan Rp 100.000 = Rp 10 + ----------------- = Rp 20 10.000
  • 137.  Diasumsikan perusahaan menetapkan keuntungan sebesar 10% dari penjualan, maka mark-up price untuk setiap unit adalah sebagai berikut: Biaya per unit Harga Mark-up =---------------------------------------(1 – pendapatan penjualan yang diharapkan) Rp 20 = ----------------- = Rp 22,22 (1 – 0.10)  Harga sebesar Rp 22,22 merupakan harga yang telah dimark-up. Harga tersebut yang dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah menyepakati harga tersebut, maka akan terjadi kontrak jual beli.
  • 138. b) Target-Return Pricing  Penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan return on investment (ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.
  • 139. Contoh:  PT Arif memproduksi barang A dan telah menginvestasikan dana sebesar Rp 1.000.000, dengan menghasilkan tingkat return sebesar 20%. Dengan demikian, target return pricing dapat dicari sebagai berikut: Return yang diharapkan x modal investasi Target return-price = unit cost + ----------------------------------------------Unit sale 0,20 x Rp 1.000.000 = Rp 20 + ----------------------------- = Rp 40 10.000  Rp 40 merupakan harga yang telah ditargetkan dari banyaknya modal yang diinvestasikan. Harga tersebut yang dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah menyepakati harga tersebut maka akan terjadi kontrak jual beli.
  • 140. c) Perceived-Value Pricing  Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Contoh:  Seseorang lebih suka menabung di Islamic Banking Berkah daripada di Islamic Banking Permai walaupun tingkat bagi hasil di Islamic Banking Permai lebih tinggi. Nasabah merasa puas karena di Islamic Banking Berkah pelayanannya lebih baik dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Islamic Banking Permai.
  • 141. d) Value Pricing  Kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan: ono rego ono rupo. Artinya, barang yang baik pasti harganya mahal. Namun, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.  Dapatkah metode penentuan harga yang berlaku dalam ekonomi konvensional tersebut digunakan untuk menentukan tingkat harga dalam mekanisme syariah? Penentuan harga dalam pembiayaan di Islamic Banking dapat menggunakan salah satu di antara empat model tersebut di atas. Namun, yang lazim digunakan oleh Islamic Banking saat ini adalah metode going rate pricing, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (benchmark). Mengapa diterapkan? Karena Islamic Banking berkompetisi dengan bank konvensional. Di samping itu, Islamic Banking juga berkeinginan untuk mendapatkan customer yang bersifat floating customer.  Meskipun demikian, penentuan harga jual produk pada Islamic Banking harus dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada mark-up pricing maupun target return pricing dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.
  • 142. 2) Penerapan-penerapan Metode Pembiayaan a) Penerapan Mark-up Pricing Pembiayaan  Jika Islamic Banking hendak menerapkan metode mark-up pricing, metode ini hanya tepat jika digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari restricted investment account (RIA) atau mudharabah muqayyadah. Mengapa demikian?  Sebab, akad mudharabah muqayyadah adalah akad yang pemilik dana menuntut adanya kepastian hasil dari modal yang diinvestasikan. Oleh karena itu, pola yang diterapkan dengan memerhatikan:
  • 143.     Historical average cost jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan on balance sheet. Marginal cost of fund jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan off balance sheet. Pooled marginal cost of fund jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan on balance sheet. Weighted average projected cost jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan on balance sheet.
  • 144. b) Penerapan Target Return Pricing Pembiayaan    Islamic Banking beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memeroleh pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad. Akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti disebut natural certainty contract, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti disebut natural uncertainty contract. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate (rpr). rpr = n. v Di mana n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v = jumlah transaksi dalam satu periode.
  • 145. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural uncertainty contract, maka metode yang digunakan adalah expected profit rate (epr). Expected profit rate (epr) diperoleh berdasarkan: 1. Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan.  Penghitungannya: Nisbah bank = epr/expected return bisnis yang dibiayai * 100% Aktual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis 
  • 146. Contoh kasus: penentuan target return untuk kontrak dengan hasil tidak pasti  Bank Permata memprediksikan nilai epr dari proyek Halal sebesar 15%. Dengan mempertimbangkan target return, bank menetapkan nisbah bagi hasil antara bank dan pengusaha 40:60 (bank:nasabah). Dari transaksi proyek Halal tersebut dihasilkan keuntungan aktual sebesar Rp 30 juta (modal yang digunakan, misalnya, sebesar Rp 75 juta). Bila bank Permata memprediksikan nilai epr dari suatu proyek sebesar 20% (dengan asumsi aktual return usaha yang dibiayai adalah Rp 100 juta) dan target keuntungan aktual adalah Rp 60 juta, maka dengan menetapkan tingkat perolehan aktual tetap, bank dapat menetapkan tingkat nisbah bagi hasil dengan pengusaha sebesar 30:70 (bank:nasabah)
  • 147. Contoh kasus: penentuan target return untuk kontrak dengan hasil pasti  Pak Amin memunyai modal usaha 100 juta. Modal tersebut diusahakan dalam bisnis perumahan. Setiap satu kali transaksi jual beli rumah, Amin mendapatkan keuntungan 10 juta atau 10%. Dari pengalaman sebelumnya selama satu tahun, Amin dapat menjual rumah sebanyak enam unit. Suatu ketika ada seseorang yang ingin membeli rumah tersebut dengan pembayaran di kemudian hari, yaitu pada akhir tahun. Apabila Amin menjual rumah tersebut dengan margin keuntungan 10% maka dia akan mengalami kerugian atau kehilangan peluang untuk melakukan penjualan rumah lagi sebanyak lima kali per unit. Oleh karena itu, untuk menutup hilangnya opportunity loss, Amin menawarkan harga rumah kepada seseorang tersebut dengan harga 160 juta atau margin keuntungan sebesar 60%. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa tingkat 60% tersebut adalah sama dengan tingkat keuntungan 10% dengan enam kali transaksi.
  • 148.   Tingkat keuntungan jual beli juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat harga di pasar. Meskipun demikian, penjual perlu mengacu kepada aturan fikih dalam menentukan harga kontan dengan harga cicilan. Dengan demikian, penentuan nilai rpr dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: rpr = π . v π adalah tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v adalah jumlah transaksi yang bisa dilakukan dalam satu periode.
  • 149. Contoh:  Bila dalam suatu pembiayaan yang memberikan hasil pasti (murabahah), bank menetapkan tingkat keuntungan sebesar 12%, sementara pembiayaan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta, maka bank sudah bisa melakukan prediksi bahwa keuntungan aktual yang akan diperoleh adalah:  Keuntungan aktual yang diperoleh = rpr x jumlah pembiayaan = 12% x Rp 200 juta = Rp 24 juta
  • 150.  Sebaiknya, penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode Islamic Banking dalam menentukan harga jual produk murabahah. Dengan demikian, secara matematis harga jual barang oleh bank kepada calon nasabah pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
  • 151. Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + Cost Recovery + Keuntungan Cost Recovery Proyeksi Biaya Operasi = -----------------------------------------Target Volume Pembiayaan Cost Recovery + keuntungan Margin dalam prosentase = -------------------------------------------- x 100% Harga Beli Bank