Dokumen tersebut membahas tentang jaminan dan asuransi dalam pembiayaan. Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan debitur kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan hutang. Terdapat beberapa jenis jaminan seperti personal guarantee, corporate guarantee, dan jaminan kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur penilaian dan pengikatan jaminan pem

1. ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT
BAB 12
JAMINAN DAN ASURANSI
PEMBIAYAAN
Prof.Dr.H. Veitzhal Rivai, M.B.A.
Andria Permata Veitzhal. B.Acct., M.B.A.

2. A. Pengertian dan Kegunaan Jaminan


Firman Allah SWT:
Dan janganlah kamu serahkan kepada orangorang yang belum sempurna akalnya, harta
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah
mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)
dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik. (QS Al-Nisaa’ [4]: 5)
Hadits Rasulullah SAW:
Dari Anas r.a.; berkata, “Rasulullah
menggadaikan baju besinya kepada seorang
Yahudi di Madinah dan mengambil darinya
gandum untuk keluarga beliau.” (HR. Bukhari)

3. Jaminan Pembiayaan:
hak dan kekuasaan atas barang jaminan
yang diserahkan oleh debitur kepada
lembaga keuangan guna menjamin
pelunasan hutangnya apabila pembiayaan
yang diterimanya tidak dapat dilunasi
sesuai waktu yang diperjanjikan dalam
perjanjian pembiayaan atau addendumnya.

4. Jaminan dapat dibedakan menjadi:



Jaminan perorangan (personal guarantee/borgtocht):
suatu perjanjian penanggungan hutang di mana pihak
ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur
dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya
kepada lembaga keuangan/wanprestasi.
Jaminan perusahaan (corporate guarantee):
suatu perjanjian penanggungan hutang yang diberikan oleh
perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam
hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada
lembaga keuangan/wanprestasi.
Jaminan kebendaan:
penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas
barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan guna
dijadikan agunan atas pembiayaan yang diperoleh debitur.

5. Ditinjau dari jenisnya, agunan
kebendaan terbagi dua jenis, yaitu:


Jaminan kebendaan atas barang bergerak
Dimaksud dengan barang bergerak adalah semua
barang yang secara fisik dapat
dipindahtangankan, kecuali karena ketentuan
undang-undang, barang tersebut ditetapkan
sebagai barang tidak bergerak.
Jaminan kebendaan atas barang tidak
bergerak
Dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah
tanah dan barang-barang lain karena sifatnya
oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda
tidak bergerak, seperti mesin pabrik yang sudah
terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu),
dan kapal udara (persawat udara).

6. Maksud dan tujuan
pengikatan/penguasaan jaminan adalah:



Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk
mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan
tersebut bilamana nasabah bercidera janji, yaitu tidak bisa
membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah
ditetapkan dalam perjanjian.
Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta
dalam transaksi yang dibiayai, sehingga dengan demikian
kemungkinan nasabah untuk meninggalkan
usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau
perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan
untuk berbuat demikian diperkecil.
Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi
perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran
kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang
telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan
yang telah dijaminkan kepada lembaga keuangan.

7. Kriteria Barang jaminan pembiayaan:



Harus memunyai nilai ekonomis; artinya dapat
dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya
dari pemilik semula kepada pihak lain
(Marketable, Executeur Baar).
Harus memunyai nilai yuridis, dalam arti dapat
diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang
didahulukan (preferent) terhadap hasil
pelelangan barang tersebut.

8. B. Jenis Barang yang Dapat Diterima
Sebagai Jaminan Pembiayaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Persediaan barang.
Piutang dagang.
Deposit berjangka.
Saham perusahaan debitur.
Perhiasan (emas).
Tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan)
dan bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik atau
hak guna bangunan.
Kendaraan bermotor.
Kapal laut.
Pesawat terbang.
Mesin-mesin pabrik dan inventaris kantor.
Jaminan pribadi (borgtocht, personal guanrantee).
Jaminan perusahaan (corporate guarantee).

9. Jaminan dapat dikelompokkan dalam
dua golongan yaitu:


Jaminan Utama
barang-barang bergerak maupun tidak bergerak
yang dibiayai dengan pembiayaan atau
merupakan objek pembiayaan.
Jaminan tambahan
barang, surat berharga, atau garansi yang tidak
berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai,
yang ditambahkan sebagai agunan apabila
dalam penilaian pembiayaan/analisis
pembiayaan, bank belum memeroleh keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan.

10. C. Nilai Jaminan
Besarnya jaminan yang harus disediakan nasabah adalah
sebagai berikut:
1. Untuk pembiayaan eksploitasi biasa, nilai jaminan
minimum 250% dari maksimum pembiayaan dengan
rincian sebagai berikut:
* Jaminan pembiayaan, sebaiknya 150%.
* Jaminan tambahan 100% (sebesar pembiayaan yang
diperoleh nasabah).
2. Untuk pembiayaan investasi, nilai jaminan pembiayaan
dan agunan tambahan sebaiknya minimum 150% dari
maksimum pembiayaan.
3. Untuk pembiayaan dengan jaminan deposit berjangka
(yang diterbitkan bank tersebut), nilai jaminan
pembiayaan sesuai dengan rumus perhitungan maksimum
pembiayaan untuk pembiayaan dengan jaminan deposit
berjangka.

11. D. Dasar-dasar Penetapan Nilai Jaminan
Firman Allah SWT:
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian
dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami
kelak akan memasukkannya ke dalam neraka.
Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
(QS Al-Nisaa’ [4]: 29-30)

12. 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak
memeroleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu
memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya
ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS Al-Baqarah [2]:283)

13. Penilaian jaminan adalah tanggung jawab
pejabat pembiayaan (AO=account officer
dan CRO=credit recovery officer). Namun,
dalam rangka melaksanakan dual control,
jika dianggap perlu, maka dapat
ditugaskan unit kerja lain (LA=loan
officer) untuk ikut serta menilai kewajaran
nilai taksasi barang jaminan.

14. 1. Dasar Penilaian Umum
a. Harga buku; artinya harga beli dikurangi jumlah
penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang
tersebut.
b. Harga pasar; artinya nilai daripada barang-barang
tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan
penilaian/taksasi.
**Semua jaminan wajib diretaksasi/dinilai kembali, minimum
satu kali dalam 6 bulan untuk jaminan utama dan satu kali
dalam satu tahun untuk jaminan tambahan. Setiap
perubahan data agunan, termasuk perubahaan karena
retaksasi agunan, harus dimutakhirkan ke dalam arsip
komputer sehingga data jaminan adalah data agunan yang
mutakhir (up-to-date).

15. 2. Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan




Persediaan Barang
Semua persediaan dari barang-barang yang merupakan
objek perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut.
Piutang Dagang
Tagihan-tagihan perusahaan yang timbul karena adanya
penjualan secara pembiayaan dan secara normal dapat
diterima dalam jangka pendek
Surat-Surat Berharga
Surat yang dapat diperjualbelikan di bursa pasar uang
dan modal. Surat berharga ini biasanya dikeluarkan oleh
perusahaan-perusahaan yang cukup bonafid
Perhiasan/Emas
Yaitu emas murni/perhiasan. Penilaian barang-barang
jaminan berupa perhiasan/emas dilakukan berdasarkan
harga pasar menurut Keadaan,Berat, dan Kadar.

16. Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan


Tanah
Hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan
pembiayaan dengan dibebani hak tanggungan adalah:
hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.
Dalam penilaian jaminan berupa tanah harus diperhatikan
hal-hal sebagai berikut: Status hak atas tanah,Letak
tanah,Ukuran tanah (luas tanah),Kondisi
daerah,Kesuburan tanah,Peraturan pemerintah, dan
Peruntukan tanah (sawah, tegalan, pekarangan, kebun,
perumahan dll.).
Bangunan
Bangunan yang dapat diterima sebagai agunan adalah
berdiri di atas hak milik dan hak guna bangunan, dan unit
rumah susun yang didirikan di atas tanah hak milik atau
hak guna bangunan.

17. Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan


Kendaraan Bermotor
Angkutan darat yang mempergunakan motor sebagai tenaga penggerak
dan yang dipergunakan untuk usaha maupun keperluan pribadi. Jenis
kendaraan bermotor yang telah dikenal misalnya:
* Alat-alat angkut yang dipergunakan untuk keperluan transportasi darat
seperti sepeda motor, sedan, truk, bus.
* Alat angkut (barang) yang dipergunakan khusus untuk keperluan
material handling, seperti forklift, trailer, traktor, grader, buldozer.
Kapal Laut
alat angkutan laut yang dipergunakan untuk mengangkut orang
(penumpang) atau barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain
(tujuan). Pada dasarnya, umur teknis (technical life) kapal adalah 20
tahun. Artinya, jika kapal laut tersebut berumur 20 tahun, nilai teknisnya
sudah jauh menurun. Penurunan nilai teknis akan membawa pengaruh
kepada nilai ekonomis. Kapal laut yang frekuensi penggunaannya tinggi
akan mempercepat penurunan nilai teknis dan ekonomisnya.

18. Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan


Mesin Pabrik
mesin yang dipergunakan untuk keperluan
memproses/mengolah bahan mentah/baku menjadi
barang setengah jadi yang berupa mesin pengolah/mesin
utama berikut mesin-mesin pelengkap dalam proses
produksi. Pada dasarnya, umur teknis (technical life) dari
mesin-mesin pabrik adalah 10 tahun.
Pesawat Terbang
Angkutan udara yang dipergunakan untuk mengangkut
orang (penumpang) atau barang dari suatu tempat (asal)
ke suatu tempat yang lain (tujuan), yaitu pesawat
terbang dalam arti keseluruhan, baik fixed wing ataupun
yang rotary wing, yang dioperasikan untuk tujuan niaga
yang dimiliki oleh perusahan penerbangan.

19. Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan


Orang Pribadi (Borgtotch) atau Personal Guarantee
Jaminan seseorang, yaitu pihak ketiga yang menjamin
pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang
berhutang (debitur) tidak mampu (gagal) dalam
memenuhi kewajiban-kewajiban finansial terhadap
pembiayaan (bank). Jaminan ini bersifat umum. Artinya,
mengakibatkan seluruh harta kekayaan si penjamin
(guarantor) menjadi jaminan pembiayaan debitur yang
bersangkutan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1813
KUHPerdata dan telah ada persetujuan suami/istri.
Corporate Guarantee/Jaminan Perusahaan
corporate guarantee atau jaminan perusahaan dapat pula
diterima sebagai jaminan pembiayaan. Pihak ketiga yang
bertindak sebagai penanggung (guarantor) adalah
perusahaan yang berbentuk badan hukum.

20. E. Prosedur Penilaian dan
Pengikatan Jaminan

Sebelum barang-barang yang tertera pada daftar barang-barang
agunan ditetapkan nilainya, diterima, dan diikat sebagai jaminan
pembiayaan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran dan keabsahan
dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah, sehingga diperoleh
kesimpulan bahwa barang-barang itu dapat diikat secara hukum atau
yuridis. Untuk meneliti keabsahan dari sertifikat tanah, lakukan
pengecekan langsung ke BPN setempat.
2. Melakukan peninjauan setempat (on the spot) untuk mengetahui dan
menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijadikan jaminan,
apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas/dokumen
yang ada dan keterangan/penjelasan lain yang diberikan nasabah. Jika
penilaian harga barang-barang agunan diserahkan kepada pihak
ketiga, maka peninjauan setempat harus dilakukan bersama-sama
pihak lembaga keuangan.
3. Dibuatkan berita acara pemeriksaan/penaksiran nilai barang agunan
(yang merupakan bagian/lampiran dari laporan kontak dan kunjungan
kepada nasabah) yang harus ditandatangani oleh pejabat yang
membuat berita acara dan disetujui oleh pemimpin cabang.

21. F. Pengikatan/Penguasaan
Barang-barang Jaminan
1.
a.
b.
c.
d.
Pengikatan
Terhadap barang-barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan
pengikatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/yuridis. Dimaksud di sini
adalah pengikatan yang dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengikatan
dapat dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam hal ini notaris dan/atau pejabat
pembuat akta tanah (PPAT). Pejabat pembuat akta tanah ini dapat dijabat oleh notaris,
camat, dan pejabat-pejabat umum yang ditunjuk.
Pengikatan atas barang-barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan
ditandatangani mengingat perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok dari
perjanjian pengikatan barang-barang agunan. Atau dengan kata lain, perjanjian pengikatan
agunan adalah accessoir dari perjanjian pokok.
Pengikatan atas barang agunan berupa benda-benda tak bergerak (tanah, kapal laut di
atas 20 m3) dilakukan dengan pemasangan hipotik pertama sebesar 100% dari nilai
taksasi barang agunan yang bersangkutan atau 100% dari maksimum pembiayaan apabila
nilai barang agunan lebih besar dari maksimum pembiayaan. Proses pemasangan hipotik:
* Apabila lembaga keuangan telah memiliki SKMH, maka pemasangan hipotik dilakukan
sendiri oleh lembaga keuangan. Bila tidak ada SKMH, maka bank dan debitur bersamasama datang ke PPAT untuk pembuatan akta hipotik.
* Akta hipotik harus dibuat oleh PPAT (untuk kapal oleh syahbandar yang ditunjuk).
* Akta hipotik untuk tanah didaftarkan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional,
sedangkan akta hipotik untuk kapal laut didaftarkan kepada Departemen Perhubungan
* Sebagai bukti pemasangan hipoti harus ada sertifikat hipotik.
Biaya yang berhubungan dengan pengikatan tersebut dibayar dan ditanggung nasabah

22. 2. Penguasaan Barang Jaminan



Penguasaan barang-barang jaminan berupa barang tidak bergerak adalah dengan
cara menguasai dokumen/bukti-bukti kepemilikan yang sah dari barang tersebut
Penguasaan barang jaminan berupa barang bergerak. Barang-barang jaminan
nasabah harus dikuasai oleh bank secara fisik berikut dokumen-dokumen/buktibukti kepemilikannya. Jika penguasaan secara fisik dapat menggangu kelancaran
usaha nasabah dan lembaga keuangan, maka minimum lembaga keuangan harus
menguasai dokumen-dokumen/bukti-bukti kepemilikan yang asli atas jaminan
tersebut.
Dokumen/bukti jaminan yang harus dikuasai bank secara umum adalah sebagai
berikut:
a. Sertifikat hak dan BPKB apabila barang-barang yang dijaminkan adalah alatalat berat yang memerlukan pendaftaran.
b. Sertifikat tanah dan surat izin bangunan untuk bangunan/rumah.
c. Surat kuasa notaris dari pemilik kepada nasabah ataupun langsung kepada
bank apabila barang-barang jaminan yang bersangkutan bukan milik nasabah.
Untuk daerah yang tidak ada notaris, camat/PPAT, maka surat kuasa harus
ditandasahkan (dilegalisasi) oleh pajabat yang berwenang.
c. Invoice atas barang-barang yang dijaminkan apabila barang-barang yang
dijaminkan itu adalah mesin-mesin/peralatan pabrik.
d. Bukti pendaftaran kapal laut yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan.
e. Bukti pendaftaran kapal udara yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.

23. G. Penilaian Kembali Barang Jaminan
Firman Allah SWT:
Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)
pengkhianatan dari suatu golongan, maka
kembalikanlah perjanjian itu kepada
mereka dengan cara yang jujur.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berkhianat.
(QS Al-Anfaal [8]: 58)


24. Untuk setiap kali diberikan
perpanjangan/perubahan jumlah pembiayaan,
harus dilakukan penilaian kembali atas barang
jaminan. Penilaian kembali barang-barang jaminan
dapat dilakukan sewaktu-waktu. Penilaian kembali
ini dimaksudkan untuk menjaga pembiayaan dari
penurunan nilai jaminan, karena:
a. Hilangnya/berpindahnya barang-barang jaminan.
b. Kerusakan/keausan barang-barang jaminan.
c. Terjadi perubahan atas barang-barang jaminan.
d. Merosotnya nilai jaminan.

25. ** Apabila nilai agunan setelah penilaian
kembali menjadi kurang dari ketentuan
yang telah ditetapkan, maka harus
meminta lagi tambahan agunan kepada
nasabah untuk menutupi kekurangan
tersebut, atau meminta nasabah
membayar sebagian kewajibannya,
sehingga minimum nilai agunan kembali
mencukupi.

26. H. Penukaran Barang Jaminan
Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa
penukaran/penggantian barang jaminan akan
menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan pengikatan baru jika terjadi
penggantian.

Yang berarti bahwa untuk jaminan pengganti
harus dilaksanakan pengikatan terlebih
dahulusebelum agunan lama dikembalikan.

Nilai/derajat barang, lokasi, dan lain
sebagainya.

Executeur baar (mudah dijual)

27. Dalam rangka pengamanan, pada setiap penukaran sebagian
maupun seluruh barang jaminan harus diperhatikan ketentuan
sebagai berikut:

Jaminan pengganti minimum sama marketable-nya
dengan jaminan lama.

Besar nilai jaminan pengganti minimum sama dengan
jaminan lama.
 Dasar-dasar penetapan nilai barang-barang jaminan.

Prosedur penilaian dan pengikatan jaminan.

Jika menurut penilaian lembaga keuangan, penukaran
tersebut berakibat lembaga keuangan berada pada posisi
lemah, maka lembaga keuangan berhak menolak
penukaran tersebut.

28. I. Peminjaman Barang Jaminan



Adakalanya nasabah meminjam bukti-bukti kepemilikan barang
yang sudah dijaminkan dengan berbagai alasan, antara lain
peningkatan status kepemilikan atau pengurusan sertifikat
tanah, perpanjangan haknya, penggantian BPKB, dan lain-lain.
Dalam hal demikian, agar mengusahakan penggantiannya
dengan barang jaminan lain yang memenuhi persyaratan, serta
dibuatkan berita acara penyerahan jaminannya dalam rangka
peminjaman.
Dimintakan pernyataan kesanggupan nasabah untuk
mengembalikan surat-surat jaminan dalam hal pengurusan telah
selesai.
Disamping itu, mengajukkan surat kepada instansi yang terkait,
seperti kantor BPN setempat, Kepolisian, dan lain-lain, yang
isinya meminta instansi tersebut memberitahukan/menyerahkan
bukti kepemilikan barang jaminan tersebut kepada bank dalam
hal pengurusannya telah selesai.

29. J. Jaminan Bersama (Joint Collateral)



Terjadi karena ada pemberian pembiayaan
bersama baik dalam bentuk perjanjian
pembiayaan (PK) satu untuk semua pembiayaan
(peserta) ataupun setiap pembiayaan
mengadakan PK sendiri-sendiri dengan nasabah.
Dalam hal PK-nya satu, maka biasanya ada yang
ditunjuk sebagai lembaga keuangan
induk/pelaksana dan anggota.
Dalam pemberian pembiayaan dengan jaminan
bersama, pengikatannya harus memuat cross
default yang pada intinya memuat ketentuan
yang menyatakan bahwa apabila nasabah
melakukan wan-prestasi juga kepada nasabah
lainnya.

30. Dalam hal setiap lembaga keuangan mengadakan
perjanjian pembiayaan sendiri-sendiri dengan
nasabah, sering juga perihal jaminan diperjanjikan
secara bersama-sama antara lembaga keuangan
dan nasabah, mengingat:
 Setiap lembaga keuangan menginginkan
hak/prioritas yang sama atas hasil penjualan
barang-barang jaminan jika barang-barang
tersebut dicairkan.
 Surat asli kepemilikannya satu atau tidak bisa
dibagi-bagi/dipecah-pecah.
 Sukarnya barang jaminan dibagi-bagi/dipecahpecah

31. Pola joint collateral ada 2 (dua) jenis:
Beberapa lembaga keuangan memberikan
pembiayaan kepada satu nasabah dengan
jaminan satu/beberapa jaminan.
 Satu lembaga keuangan memberikan
pembiayaan kepada beberapa nasabah
dengan jaminan satu/beberapa jaminan.


32. Untuk keperluan administrasi dan pengawasan
barang jaminan, harus dilaksanakan ketentuan
sebagai berikut:





Terhadap dokumen atau surat-surat kepemilikan dan kuasa yang diterima dari
nasabah dibuatkan surat tanda terima rangkap dua bermeterai cukup, yaitu asli
untuk nasabah dan copy untuk lembaga keuangan. Tanda terima tersebut
ditandatangani oleh account officer, disimpan di dalam folder dokumen
pembiayaan nasabah yang bersangkutan.
Dokumen/surat pemilikan asli dan akta pengikatan asli harus disimpan dan brandcase yang ditempatkan dalam ruang pemimpin lembaga keuangan atau di tempat
lain yang lebih aman.
Kewajiban untuk membayar PBB atas barang-barang tak bergerak yang
dijaminkan kepada lembaga keuangan. Tanda bukti pelunasan pajak dapat
diketahui melalui tanda pembayaran pajak
Peninjauan setempat (inspection on the spot) untuk memeriksa secara fisik
barang-barang agunan tersebut harus dilakukan guna mengetahui keadaan fisik
barang-barang agunan yang dikuasai. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan/penaksiran nilai barang agunan (yang merupakan lampiran
laporan kontak dan kunjungan kepada nasabah) dan foto copy bukti pelunasan
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) disimpan dalam Folder pembiayaan file yang
bersangkutan.
Perlu diperhatikan pula masa berlaku sertifikat kepemilikan/penggunaan tanah:
a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
b. HGU (Hak Guna Usaha)
c. HGB (Hak Guna Bangunan)
d. HO (Hinder Ordonantie/Undang-Undang Gangguan).
e. Dan izin-izin lain yang telah habis masa berlakunya harus segera diperpanjang.

33. K. Penjualan Barang Jaminan


Apabila nasabah cidera janji, yaitu tidak
membayar/melunasi kembali hutangnya pada
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian,
sedangkan pembiayaannya telah dinyatakan
“diragukan” atau “dianggap rugi”, maka bank
harus melakukan/melaksanakan cara
penyelesaian pembiayaan dengan
penjualan/pencairan barang-barang agunan.
Dasar hukum pencairan barang jaminan adalah
perjanjian pembiayaan/surat-surat
perjanjian/jaminan lawan lembaga keuangan
garansi/surat pernyataan dan jaminan untuk
pembukaan L/C yang telah ditandatangani
nasabah dan akta pengikatan barang jaminan.

34. Penjualan barang-barang jaminan dapat
dilakukan sebagai berikut:
Penjualan di bawah tangan, di mana
membantu mencari pembelinya. Harga
penjualan barang agunan ditetapkan oleh
nasabah dan disetujui oleh lembaga
keuangan berdasarkan harga pasar saat
ini. Transaksi tetap dilaksanakan oleh
nasabah sendiri dan lembaga keuangan
hanya mengawasi pelaksanaannya.
 Penjualan melalui lelang


35. L. Penebusan Jaminan

Firman Allah SWT:
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai
dia berkelapangan. Dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.
Al-Baqarah [2]: 280)

36. Dalam hal debitur cidera janji/wanprestasi dan agunan
pembiayaan adalah milik pihak ketiga, adakalanya pemilik
agunan mengajukan permohonan untuk menebus miliknya.
Untuk hal tersebut, dalam hal keberadaan debitur diketahui,
penebusan harus dengan persetujuan debitur, sedangkan
dalam hal keberadaan nasabah sudah tidak diketahui lagi,
permohonan harus dilengkapi dengan:

Keterangan lurah/camat setempat yang menerangkan
tentang ketidakberadaan debitur atau keberadaannya
tidak diketahui lagi.

Surat pernyataan Vrijwaring dari pemilik yang
membebaskan lembaga keuangan dari segala tuntutan
hukum.

37. M. Penyerahan Dokuman Asli Barang
Jaminan
Penyerahan dokumen asli barang jaminan adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mempercepat penyelesaian pengurusan piutang
negara, maka setelah diterbitkannya surat penerimaan
pengurusan piutang negara (SP3N), lembaga keuangan selaku
penyerah piutang/pembiayaan wajib menyerahkan semua
dokumen asli kepemilikan barang agunan dan pengikatannya
kepada DJKN.

Dalam rangaka pengamanan penyimpanan dokumen asli barang
agunan, pihak KPKN/DJKN dapat menitipkan kembali dokumen
asli barang agunan tersebut kepada bank. Penitipan kembali
dokumen asli dimaksud dituangkan dalam “serah terima
penitipan dokumen barang jaminan/harta kekayaan penanggung
hutang/penjamin hutang”. Akan tetapi, kewenangan
penguasaan terhadap dokumen asli barang agunan tersebut
secara yuridis tetap berada pada pihak KPKN/DJKN. Dengan
demikian, segala tindakan yang menyangkut dokumen asli
barang agunan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan
KPKN/DJKN, dalan hal ini KP3N setempat.