Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengetahuan hukum bagi broker properti

1,157 views

Published on

Pengetahuan Hukum Bagi Broker Properti

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pengetahuan hukum bagi broker properti

  1. 1. Pengetahuan Hukum bagi Broker Properti Eddy M. Leks, S.H., LL.M., MCIArb.
  2. 2. Sejarah
  3. 3. Sejarah Perkembangan Hukum Tanah di Indonesia Pluralistis Ketentuan Pokok Hukum Tanah Adat Hukum Tanah Barat Ketentuan Pelengkap Hukum Tanah Administrasi Hukum Tanah Swapraja UUPA Hukum Tanah Antar Golongan Dualistis (“UUPA”) : Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
  4. 4. Sistematika Hak atas Tanah
  5. 5. Hak-Hak atas Tanah Hak atas Tanah Primer Diberikan oleh Negara Sekunder Bersumber dari pihak lain Hak Lainnya Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai HGB/Hak Pakai Hak Milik HGB/Hak Pakai Hak Pengelolaan • Hak atas tanah Wakaf • Hak Milik atas Satuan Rumah Susun • Hak Tanggungan Hak Pengelolaan
  6. 6. Pendaftaran Tanah
  7. 7. Pendaftaran Hak atas Tanah Untuk keperluan pendaftaran hak harus memenuhi ketentuan sebagaimana dibawah untuk pembuktian hak baru: a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1. Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; 2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang; c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.
  8. 8. Pendaftaran Hak atas Tanah Cont’d Prosedur Pendaftaran Hak atas Tanah dengan Pembuktian Hak Lama Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.
  9. 9. Jenis Peralihan Hak atas Tanah
  10. 10. Peralihan Hak Karena Jual Beli Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk peralihan hak atas tanah yang sudah bersertipikat selain Akta PPAT adalah sebagai berikut: 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; 2. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; 3. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan; 4. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; 5. Bukti identitas penerima hak; 6. Sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dialihkan; 7. Izin pemindahan hak diperlukan apabila di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; 8. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal bea tersebut terutang; dan 9. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 , dalam hal pajak tersebut terutang.
  11. 11. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar adalah sebagai berikut: 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; 2. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; 3. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan; 4. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; 5. Bukti identitas penerima hak; 6. Sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dialihkan; 7. Izin pemindahan hak diperlukan apabila di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; 8. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal bea tersebut terutang; dan 9. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, dalam hal pajak tersebut terutang. Peralihan Hak Karena Jual Beli Cont’d
  12. 12. Peralihan Hak Karena Pewarisan Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; 2. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yang berwenang; 3. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan; 4. Bukti identitas ahli waris.
  13. 13. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : 1) Wasiat dari pewaris, atau 2) Putusan pengadilan, atau 3) Penetapan hakim/ketua pengadilan, atau • bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; • bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris; • bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Peralihan Hak Karena Pewarisan Cont’d
  14. 14. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS (SKHW) BAGI WNI KETURUNAN TIMUR ASING Syarat-syarat Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), yaitu: 1. Surat Permohonan; 2. Akta/ bukti Kematian; 3. Akta Perkawinan; 4. Identitas para ahliwaris dan pemohon (KTP); 5. Kartu Keluarga; 6. Akta Kelahiran Anak; 7. Surat Ganti Nama (apabila ada); 8. Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan; 9. Surat Kuasa. *catatan : Photo copy Surat- surat tersebut di atas dilegalisir/disahkan oleh Notaris.
  15. 15. Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka: a. Jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan: 1) Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila hak atas tanah yang dihibahkan belum terdaftar, bukti pemilikan tanah atas nama pemberi hibah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; 2) Surat kematian pemberi hibah wasiat dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pemberi hibah wasiat tersebut waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yang berwenang; Peralihan Hak Karena Pewarisan Disertai Hibah Wasiat
  16. 16. a) Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut, atau c) Akta pembagian waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibahwasiatkan kepada pemohon. Peralihan Hak Karena Pewarisan Disertai Hibah Wasiat Cont’d 3)
  17. 17. 4) surat kuasa tertulis dari penerima hibah apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hibah; 5) bukti identitas penerima hibah; 6) bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal bea tersebut terutang; 7) bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 , dalam hal pajak tersebut terutang. b. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan belum tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris dan penerima hibah wasiat sebagai harta bersama. Peralihan Hak Karena Pewarisan Disertai Hibah Wasiat Cont’d
  18. 18. Peralihan Hak melalui Lelang Permohonan pendaftaran peralihan hak diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Kutipan risalah lelang yang bersangkutan; b. 1. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau hak atas tanah yang telah terdaftar, atau dalam hal sertipikat dimaksud tidak dapat diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, keterangan Kepala Kantor Lelang alasan tidak dapat diserahkannya sertipikat dimaksud; 2. Surat-surat bukti pemilikan mengenai tanah yang belum terdaftar.
  19. 19. Peralihan Hak melalui Lelang Cont’d c. Bukti identitas pembeli lelang; d. Bukti pelunasan harga pembelian; e. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal bea tersebut terutang; f. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, dalam hal pajak tersebut terutang.
  20. 20. Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan Atau Koperasi Tidak dengan Likuidasi Permohonan pendaftaran peralihan suatu hak atas tanah karena adanya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang dilakukan tidak dengan likuidasi diajukan oleh direksi perseroan atau pengurus koperasi hasil penggabungan atau peleburan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan atau koperasi tersebut, dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : • sertipikat hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, atau hak pengelolaan, atau, dalam hal hak atas tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; • akta penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi; • pernyataan dari direksi perseroan atau pengurus koperasi hasil penggabungan atau bahwa penggabungan atau peleburan tersebut telah dilaksanakan tidak dengan likuidasi; • anggaran dasar dari perseroan/koperasi hasil penggabungan/peleburan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; • anggaran dasar dari masing-masing perseroan/ koperasi yang bergabung/melebur.
  21. 21. Peralihan Hak karena Inbreng (Pemasukan dalam Perusahaan) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. (Pasal 34 ayat (3) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas) Syarat • Kelengkapan dokumen antara lain: Surat Permohonan, Sertipikat Asli, Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan Tata Cara • Surat Kuasa (apabila dikuasakan), bukti pelunasan SSB BPHTB dan SSP PPh Final serta SPPT PBB tahun berjalan. Diserahkan kepada perusahaan yang menerima pemasukan Biaya • Biaya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah terdiri dari pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pelayanan pemeliharaan data
  22. 22. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
  23. 23. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (‘‘SKBG SARUSUN’’) Menurut Pasal 44 UU 20 Tahun 2011 Rumah Susun, pembangunan rumah susun dinyatakan selesai apabila Sertifikat Hak Milik atas Satuan rumah susun (“SHM Sarusun”) atau SKBG Sarusun telah diterbitkan Untuk SHM Sarusun, penandatanganan Akta Jual Beli (“AJB”) dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sedangkan untuk SKBG Sarusun dilakukan di hadapan Notaris sebagai bukti peralihan hak SKBG Sarusun tersebut diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung Untuk penerbitan SHM Sarusun dan SKBG Sarusun itu sendiri baru dapat dilakukan setelah tanah dimana di atasnya didirikan bangunan rumah susun (tanah bersama) telah diberikan dan diterbitkan hak atas tanah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
  24. 24. SKBG Sarusun SKBG Sarusun adalah Satu Kesatuan yang terdiri dari: Salinan Buku Bangunan Gedung Gambar denah yang menunjukan lantai pada tingkat rumah susun yang dimiliki Surat Perjanjian Sewa atas Tanah Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian maupun denda bersama
  25. 25. Aspek Perpajakan dalam Jual Beli Properti
  26. 26. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) Pasal 88 Undang-undang Nomor 28 TAHUN 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). 2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  27. 27. BPHTB DKI Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Jual Beli Atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali Dan/Atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) Pasal 3 ayat (1) Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pengenaan BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB terutang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris dan hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  28. 28. Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) Pasal 7 ayat (1) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).” Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  29. 29. c. rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi); d. apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150m2 (seratus lima puluh meter persegi); (Pasal 1 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/Pmk.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/Pmk.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/Pmk. 03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah) Pajak Penghasilan atas Penjualan Barang Tergolong Sangat Mewah
  30. 30. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (Pasal 80 UU 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
  31. 31. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) adalah kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, yaitu: 1. rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; dan 2. apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.
  32. 32. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA 1) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar: a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  33. 33. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat. PPh mengenai Dana Investasi Real Estat (“DIRE”)
  34. 34. Yurisprudensi
  35. 35. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/TUN/2015 tanggal 31 Juli 2015 Kaidah Hukum : Dalam sengketa pertanahan setiap pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dari segi hukum perdata, tata usaha negara, maupun pidana. Adapun makna asas itikad baik yang dijadikan tolok ukur Majelis Hakim Judex Juris dalam perkara ini adalah memberikan perlindungan kepada orang yang dengan itikad baiknya untuk memperoleh suatu hak dari orang (setidaknya yang diprangsakakan) sebagai pemegang hak yang sah. Asas itikad baik ini merupakan doktrin yang pernah juga dikembangkan Hoge Raad yaitu dengan mengedepankan kerasionalan dan kepatutan (redelijkheid en billijkheid)
  36. 36. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 103 PK/Pdt/2014 Tanggal 22 April 2015 Kaidah Hukum : Pembeli tanah dan/atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang telah bersertifikat dengan nama penjual dan melakukan transaksi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pembeli yang beritikad baik yang mendapat perlindungan hukum. Salah satu kriteria mengenai pembeli yang beritikad baik, yaitu apabila objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama penjual dan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan adanya dua parameter tersebut, yaitu objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama penjual, maka karena sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan adalah alat bukti kepemilikan yang kuat, secara hukum dianggapp bahwa penjual adalah penjual yang berhak
  37. 37. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Pdt.Sus- Pailit/2015 31 AgustusTahun 2015 Kaidah Hukum: Bahwa tanah dan bangunan kantor Batavia merupakan salah satu aset dari Batavia Air. Dengan dinyatakannya bangunan tersebut sebagai aset perusahaan, maka bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai boedel pailit perusahaan. Dengan bukti pertama, yakni pernyataan manajemen pada 11 Juni 2010 dengan jelas menunjukkan bahwa gedung Batavia yang tercatat dalam laporan keuangan merupakan aset perusahaan yang sah. Surat pernyataan tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Batavia Yudiawan Tansari. Selain surat pernyataan manajemen tersebut, bukti lainnya adalah dua salinan sertifikat hak tanggungan yang telah dibuat sesuai aslinya. Sertifikat yang biasanya digunakan sebagai fidusia tersebut pernah dijaminkan perusahaan hingga 2009. Bukti terakhir adalah buku tanah hak guna bangunan. Gedung tersebut merupakan aset debitur dengan nilai pembelian Rp25 miliar pada saat itu, berdasarkan laporan keuangan 2010-2011. Laporan auditor juga menegaskan bahwa aset senilai Rp67 miliar tersebut adalah milik Metro Batavia dan bukan milik pribadi Yudiawan.
  38. 38. Thank You

×