Regulasi sistem-sertifikat-tanah-program-presiden-jokowi

1. Regulasi sistem sertifikat tanah Program Presiden Jokowi
PTSL(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
Sumber Data dari ATR/BPN Kabupaten Batang
1. Apa itu sertifikattanah gratis atau PTSL dan
bagamana prosedurnya ?
baik sebelum saya menjelaskan apa itu PTSL, baiknya kita paham dulu apa
tujuan kita untuk mengikuti program ptsl ini, yap untuk memeiliki sertifikat
tanah, apaitu sertifikat tanah ?
Sertipikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data
pisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi
seseorang atau badan hukum ( privat atau public ) atas suatu bidang tanah
yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.
2. ketentuanhukumnya undang undangnya seperti
si ?
Didalam UU (Undang-Undang) No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (
UUPA) di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan:

2. 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut:
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat;
Dari pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan
memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas atas yang
sudah terdaftar. Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar
dengan memberikan ” surat tanda bukti hak” yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang “kuat”. Sebagai catatan bahwa ketentuan tersebut belum
menyebutkan kata “sertipikat” sebagai surat tanda bukti hak. Berdasarkan
ketentuan pasal 19 tersebut maka selanjutnya dikeluarkan PP ( peraturan
Pemerintah ) No. 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah yang selanjutnya
PP ini diganti dengan PP No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah.
Didalam pasal 13 ayat 3 dan 4 PP No. 10 tahun 1961, disebutkan:
1. salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama
dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria,
disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak;
2. sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang
dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Sebutan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak baru tersebut dalam
ketentuan PP tersebut. Selanjutnya didalam pasal 1 angka 20 PP No. 24
Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa “sertipikat adalah surat tanda
bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, huruf c, Undang-
Undang Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah
wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, dan Hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.
dah paham kan apa itu serrtifikat tanah, nah baru kita pendaftaran tanah
sistematis lengkap atau PTSL
3. Akhir akhirini kita sering mendengar sertifikat
tanah gratis atau PTSL ?
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang

3. meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu
wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
4. pendaftarantanah maksudnya ?
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5. siapasihyang berhak mengikuti PTSL ini ?
mengacu pada PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP yang berhak
mengikuti Program ini
pada pasal 14 di jelaskan sebagai berikut
(1) Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses
Pendaftaran Tanahnya, dan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan telah
dibukukan dalam daftar-daftar, maka oleh Kepala Kantor diterbitkan
sertipikat hak atas tanahnya untuk disampaikan kepada yang berhak.
(2) Dalam hal percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis
menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah, maka: a. sertipikat yang
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada:
1. masyarakat tidak mampu;
2. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan
Sederhana;

4. 3. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang
penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti
jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;
4. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan
Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/
Purnawirawan POLRI;
5. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
6. Waqif; atau
7. Masyarakat Hukum Adat.
6. masa sih gratis ? biayanya darimana ?
nah pada pasal 15 berikutnya di jelaskan sumber biayanya
(1) Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari:
a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku bagi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga
pemerintah lainnya;
c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota
dan Dana Desa; atau
d. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) atau
bentuk lainnya melalui mekanisme APBN dan/atau PNBP.

5. (3) Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana
swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), pembiayaan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang
diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. ok berikutnya tanah seperti apa ?
lebih di utamakan adalah tanah adat dan tanah negara dengan ketentuan
sebagai berikut ini
1) Tanah Milik Adat
a) Girik, Pipil, Petuk,Verponding Indonesia atau sebutan lain
yang sama/berlaku di daerah setempat atas nama peserta Pendaftaran
TanahSistematis Lengkap;
b) Girik, Pipil, Petuk, Verponding Indonesia atau sebutan lain
yang sama/berlaku di daerah setempat, bukan atas nama peserta
PendaftaranTanah Sistematis Lengkap, maka perlu dilengkapi dengan
riwayatperolehan tanahnya berupa bukti perolehan tanah di bawah tangan
jika perbuatan hukumnya dilakukan sebelum tahun 1997. Akta Peralihan
Hak dibuktikan dengan akta PPAT jika perbuatan hukumnya dilakukan
setelah tahun 1997. Akta Pembagian/ Fatwa/ Keterangan Waris, Akta Lelang
jikadiperoleh melalui lelang;
c) Girik, Pipil, Petuk, Verponding Indonesia atau sebutan lain
yang sama/berlaku di daerah setempat, yang dijadikan dasar
permohonan pengakuan hak harus menunjuk lokasi peserta Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, kecuali dalam hal terjadi pemekaran
wilayahadministrasi pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota);
d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana Lampiran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan

6. Nasional Nomor 35 Tahun 2016, berlaku terhadap semua permohonan
(dokumen/berkas yuridis yang lengkap/tidak lengkap/tidakada sama sekali)
e) Dalam hal tidak terdapat materai didalam surat pernyataan maka
berlakuketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Materai;
f) Identitas subyek peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapmemenuhi
syarat, adalah:
– Perorangan Warga Negara Indonesia, berupa KTP atau keteranganidentitas
lainnya;
–Badan Hukum Sosial keagamaan, berupa Akta Pendirian,pengesahan Badan
Hukum;
– Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa
peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintah/
PemerintahDaerah;
-Nazir, berupa KTP atau keterangan identitas lainnya dilengkapi AktaIkrar
Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf.
g) Dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, baik
langsung maupun tidak langsung;
h) Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta bersama yang
belumdibagi/dipisahkan dan dimohon oleh salah satu pihak baik dalam
masaperkawinan maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama
suamiistri;
i) Hal tersebut angka 8 di atas berlaku mutatis mutandis terhadapharta/boedel
waris yang belum terbagi;
j) Girik/Pipil/ Petuk/ Verponding Indonesia atau sebutan lain
yangsama/berlaku di daerah setempat yang dipergunakan sebagai alat
bukti pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menunjuk lokasi berbeda
dari obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap, tidak dapat
dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan dokumen/berkas tersebut
harus dikembalikan, dan sebagai pengganti adalahSurat
Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana lampiran II pada
PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 35 Tahun 2016 (Lampiran 10 : Surat Penyataan Penguasaan
FisikBidang Tanah).

7. 2) Tanah Negara
a) Surat/Dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik;
b) Surat/Dokumen
sebagaimana huruf a dilengkapi Surat penyataan penguasaan fisik bidang
tanah
sebagaimana lampiran II pada PeraturanMenteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 35 Tahun 2016 (Lampiran
10 : Surat Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah)
c) Dalam hal tanah garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas
dasarsewa/perjanjian lain harus dibuktikan dengan adanya surat
perjanjiansewa/perjanjian lainnya;
d) Dalam hal tanah yang dimohon dikuasai bersama maka hak tanah
dapat diterbitkan atas nama bersama;
e) Tidak termasuk dalam kawasan hutan
ok semoga bisa membantu bagi kalian yang masih belum memiliki sertifikat
tanah, gunakan kesempatan ini sebaik baiknya dan pastinya harus bisa di
pertangung jabakan,
datang langsung dan urus kelngkapanya sendiri meski tidak geratis 100% tapi
lebih mudah prosedurnya lebih cepat penyelesaianya…. untuk lebih jelasnya
Lampiran2

9. NAMA : FENTIANITA SARI
FAKULTASHUKUM UNIVERSITASSTIKUBANK SEMARANG
HUKUM AGRARIA