SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Contoh Sengketa Kepemilikan Tanah 
www.lekslawyer.com 
By: Ivor Ignasio Pasaribu, S.H.
Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2012/Pn.Dum 
antara (i) M.Yunus D (Unusdang) melawan (ii) PT Pacific 
Indopalm Industries
Materi Pembahasan 
Kronologis 
Alat Bukti 
Dasar Hukum 
Posita Penggugat & Jawaban Tergugat 
Pertimbangan Majelis Hakim 
Kesimpulan
KRONOLOGIS 
• Unusdang (“Penggugat”) mendalilkan bahwa PT Pacific Indopalm Industries (“Tergugat”) 
melakukan penguasaan lahan atas tanah Penggugat (“Tanah Sengketa”) secara melawan 
hukum. 
• Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas Tanah Sengketa dengan dasar Surat Keterangan 
tanda bukti penyerahan hak/ milik/ usaha/ ganti rugi sebidang tanah pada tanggal 29 Juli 1980 
yang diketahui oleh Penghulu Lubuk Gaung (“SKGR 1980”). 
• Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa secara melawan 
hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
• Tergugat mendalilkan bahwa kepemilikan Tanah Sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (“SHGB”). 
Back
Alat Bukti 
Penggugat Tergugat 
1. Surat Keterangan tanda bukti penyerahan 
hak/milik/usaha/ganti rugi sebidang tanah 
yang diketahui penguhulu Lubuk Gaung 
dengan No.38/1980. 
2. Surat keterangan No.040/LBG/1981 
tertanggal 12 Mei 1981; 
3. Notulen Pertemuan di Kantor Poliisi Sektor 
Sungai Sembilan; 
4. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Mei 2012; 
5. Surat Pernyataan , tertanggal 4 Juni 2012. 
1. Akta Jual Beli Tanah; 
2. PPJB; 
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan; 
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; 
5. Putusan PN Dumai No. 
48/Pdt.G/2010/PN.DUM; 
6. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 
01/Pdt/2012/PTR. 
Back
Dasar Hukum 
Dasar Hukum Tergugat 
• Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
Pokok Agraria (“UUPA”). 
• Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 
Pendaftaran Tanah”) 
• Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah 
• Pasal 38 ayat (1) UUPA 
• Pasal 38 ayat (2) UUPA 
• Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 10/1961”) 
• Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta 
Hak dan Kewajibanya (“Permenag 10/1961”) 
• Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (“Permenag 
11/1961”) 
• Pasal 2 Permenag No.11/1961 
Back Dasar Hukum
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 
Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat 
Pasal 1 angka (20) PP Pendaftaran Tanah 
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing 
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
Back Dasar Hukum
Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah 
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas 
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan 
itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat 
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat 
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat 
tersebut. 
Back Dasar Hukum
Pasal 38 ayat (1) UUPA 
Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap 
peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan 
yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. 
Pasal 38 ayat (2) UUPA 
Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai 
hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal 
hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 
Back Dasar Hukum
Pasal 19 PP 10/1961 
Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan 
sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang 
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu 
akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 
Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat). Akta 
tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. 
Back Dasar Hukum
Pasal 3 ayat (1) Permenag 10/1961 
Yang dapat ditunjuk sebagai pejabat adalah: 
a. Notaris; 
b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan departemen agraria yang 
dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan 
pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainya yang bersangkutan dengan 
persoalan peralihan hak atas tanah; 
c. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat; 
d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh menteri 
agraria. 
Back Dasar Hukum
Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta 
(“Permenag 11/1961”) 
Akta-akta yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 
tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 
28) harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dengan mempergunakan 
formulir-formulir (daftar-isian) yang contoh-contohnya terlampir pada 
Peraturan ini. 
Pasal 2 Permenag 11/1961 
Pormulir-pormulir yang dimaksudkan dalam pasal 1 di atas merupakan 
kertas yang berukuran : 2 x 210 x 295 mm (ukuranA3). 
Back Dasar Hukum
Posita Penggugat Jawaban Tergugat 
Penggugat menyatakan bahwa 
Tergugat telah melakukan perbuatan 
melawan hukum. 
1. Tergugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas Tanah 
Sengketa yang menjadi objek perkara a quo, berdasarkan akta jual-beli 
yang kemudian atas hak tanah tersebut diturunkan dalam bentuk 
hak guna bangunan dikarenakan Tergugat adalah suatu badan hukum. 
2. Bahwa kepemilikan SHGB oleh Tergugat dilindungi secara hukum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang pada 
pokoknya menjelaskan pendaftaran hak guna bangunan merupakan 
alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan 
serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu dihapus 
karena jangka waktunya berakhir. 
3. Bahwa SHGB atas nama tergugat adalah bukti otentik yang kuat dan 
sah secara hukum berdasarkan asas kepastian hukum bahwa Tanah 
Sengketa sebagaimana tersebut di dalam SHGB merupakan milik 
Tergugat. 
Back Posita 1 Posita 2 Posita 3
Posita Penggugat Jawaban Tergugat 
Penggugat mendalilkan bahwa 
sejak tahun 2004 tanah milik 
Penggugat seluas 10 x 150 depa 
atau 17 M x 250 M dikuasai 
oleh Tergugat sehingga 
berdirilah bangunan tangki 
minyak sawit milik Tergugat 
dan dipagari secara 
keseluruhan oleh Tergugat 
sehingga Penggugat tidak 
diperkenankan masuk ke tanah 
milik Penggugat sendiri.` 
1. Bahwa berdasarkan SHGB yang dimiliki atas nama Tergugat 
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanagan Nasional (“BPN”) Kota 
Dumai, jelas bahwa Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat 
adalah sah menurut hukum dan tidak dalam sengketa dengan 
pihak manapun juga; 
2. Tergugat berhak untuk menggunakan dan mengelola Tanah 
Sengketa bagi kepentingan usahanya, termasuk tetapi tidak 
terbatas untuk membangun tangki, akses jalan, sarana dan 
prasarana, gedung dan tindakan-tindakan lainya. 
3. Bahwa BPN Kota Dumai telah menegaskan SHGB atas nama 
Tergugat dalam SKPT yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 
2011. 
Back Posita 1 Posita 2 Posita 3
Posita Penggugat Jawaban Tergugat 
Penggugat mendalilkan 
kepemilikannya atas Tanah 
Sengketa berdasarkan SKGR 
1980. 
1. Oleh karena SKGR 1980 tersebut dimaksudkan untuk pengalihan 
hak atas Tanah Sengketa, maka peraturan perundang-undangan 
yang berlaku pada saat itu adalah (i) PP No.10/1961, (ii) 
Permenag 10/1961 dan (iii) Permenag 11 Tahun 1961; 
2. Namun SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PP 10/1961; 
3. SKGR tidak sesuai dengan standar formulir yang ditetapkan oleh 
Pasal 1 dan Pasal 2 Permenag 11/1961; 
4. SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli yang sah menurut Pasal 25 
PP 10/1961 dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang pertanahan pada saat itu. 
Back Posita 1 Posita 2 Posita 3
Pertimbangan Hakim 
SKGR 1980 dan Surat 
Keterangan 
No.040/LBG/1981 tertanggal 
12 Mei 1981; 
Menimbang bahwa SKGR 1980 tidak dipandang sebagai 
bukti tulisan dalam bentuk akta begitupun di antara kedua 
bukti tersebut. 
Surat Pernyataan Surat Pernyataan bahwa Mahadar, Rahmat dan Alimin 
mengetahui M.Yunus D memiliki Tanah Sengketa . 
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 3428 
K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti yang 
hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan 
tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya 
diberikan di bawah sumpah. 
Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2
SHGB Menerangkan bahwa SHGB tersebut telah menjelaskan 
bahwa Tergugat adalah pemilik Tanah Sengketa 
SKPT Majelis Hakim beranggapan bahwa SKPT tersebut telah 
memperkuat SHGB yang dimiliki oleh Tergugat 
Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 3201 K/Pdt/1991 
tanggal 30 Januari 1991, karena Tergugat dapat 
membuktikan kepemilikannya maka haknya harus 
dilindungi dan disebut sebagai pembeli yang beritikad 
baik. 
Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2
KESIMPULAN 
1. Dalam penerapannya, Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah mengenai 
daluarsa pengajuan keberatan dan gugatan atas sertifikat tanah tidak 
menjadi acuan bagi pengadilan dalam memutus perkara; 
2. Keberadaan sertifikat sangat penting, dikarenakan sertifikat berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat 
(2) huruf c UUPA jo. Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah; 
3. Keberadaan SKPT mempertegas dan me-rekonfirmasi isi dari sertifikat 
untuk mendukung dalil-dalil dari pemilik sertifikat hak atas tanah sebagai 
pemilik yang sah atas tanah; 
4. Pembeli beritikad baik dilindungi secara hukum, oleh karena itu pembelian 
tanah harus sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku. 
First Page

More Related Content

What's hot

Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
Nasria Ika
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
Nasria Ika
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Leks&Co
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
Nasria Ika
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
sesukakita
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Nuelnuel11
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
Leks&Co
 

What's hot (20)

Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanah
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Putusan Gugur Fenti
Putusan Gugur FentiPutusan Gugur Fenti
Putusan Gugur Fenti
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasa
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 

Similar to Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
guesta10a2a
 
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxPenangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
FaizRivaldy1
 
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
Reki Rek
 

Similar to Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu (20)

ppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptx
 
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdfPP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
 
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdfTUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
 
Kajian undang
Kajian  undangKajian  undang
Kajian undang
 
Dr. Hatta - Akta PPAT 2022.pdf
Dr. Hatta - Akta PPAT 2022.pdfDr. Hatta - Akta PPAT 2022.pdf
Dr. Hatta - Akta PPAT 2022.pdf
 
MAKALAH SENGKETA TANAH. Hukum perdata indonesia
MAKALAH SENGKETA TANAH. Hukum perdata indonesiaMAKALAH SENGKETA TANAH. Hukum perdata indonesia
MAKALAH SENGKETA TANAH. Hukum perdata indonesia
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
 
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptxHUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
 
Bkt
BktBkt
Bkt
 
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruikHak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
 
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG BELAWAN YANG DISERAHKAN KEPADA PIH...
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG BELAWAN YANG DISERAHKAN KEPADA PIH...PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG BELAWAN YANG DISERAHKAN KEPADA PIH...
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG BELAWAN YANG DISERAHKAN KEPADA PIH...
 
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxPenangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
 
Tugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanTugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahan
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
 
Pp 24 1997
Pp 24 1997Pp 24 1997
Pp 24 1997
 
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdfPP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
PP No. 24 Th 1997tentang pendaftaran tanah.pdf
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (5...
 

More from Leks&Co

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Leks&Co
 

More from Leks&Co (20)

Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 on Procedure for Appointment of Arbitr...
 
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 

Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu

  • 1. Contoh Sengketa Kepemilikan Tanah www.lekslawyer.com By: Ivor Ignasio Pasaribu, S.H.
  • 2. Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2012/Pn.Dum antara (i) M.Yunus D (Unusdang) melawan (ii) PT Pacific Indopalm Industries
  • 3. Materi Pembahasan Kronologis Alat Bukti Dasar Hukum Posita Penggugat & Jawaban Tergugat Pertimbangan Majelis Hakim Kesimpulan
  • 4. KRONOLOGIS • Unusdang (“Penggugat”) mendalilkan bahwa PT Pacific Indopalm Industries (“Tergugat”) melakukan penguasaan lahan atas tanah Penggugat (“Tanah Sengketa”) secara melawan hukum. • Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas Tanah Sengketa dengan dasar Surat Keterangan tanda bukti penyerahan hak/ milik/ usaha/ ganti rugi sebidang tanah pada tanggal 29 Juli 1980 yang diketahui oleh Penghulu Lubuk Gaung (“SKGR 1980”). • Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. • Tergugat mendalilkan bahwa kepemilikan Tanah Sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”). Back
  • 5. Alat Bukti Penggugat Tergugat 1. Surat Keterangan tanda bukti penyerahan hak/milik/usaha/ganti rugi sebidang tanah yang diketahui penguhulu Lubuk Gaung dengan No.38/1980. 2. Surat keterangan No.040/LBG/1981 tertanggal 12 Mei 1981; 3. Notulen Pertemuan di Kantor Poliisi Sektor Sungai Sembilan; 4. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Mei 2012; 5. Surat Pernyataan , tertanggal 4 Juni 2012. 1. Akta Jual Beli Tanah; 2. PPJB; 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan; 4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; 5. Putusan PN Dumai No. 48/Pdt.G/2010/PN.DUM; 6. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 01/Pdt/2012/PTR. Back
  • 6. Dasar Hukum Dasar Hukum Tergugat • Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (“UUPA”). • Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”) • Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah • Pasal 38 ayat (1) UUPA • Pasal 38 ayat (2) UUPA • Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 10/1961”) • Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibanya (“Permenag 10/1961”) • Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (“Permenag 11/1961”) • Pasal 2 Permenag No.11/1961 Back Dasar Hukum
  • 7. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Pasal 1 angka (20) PP Pendaftaran Tanah Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Back Dasar Hukum
  • 8. Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Back Dasar Hukum
  • 9. Pasal 38 ayat (1) UUPA Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Pasal 38 ayat (2) UUPA Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Back Dasar Hukum
  • 10. Pasal 19 PP 10/1961 Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Back Dasar Hukum
  • 11. Pasal 3 ayat (1) Permenag 10/1961 Yang dapat ditunjuk sebagai pejabat adalah: a. Notaris; b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan departemen agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah; c. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat; d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh menteri agraria. Back Dasar Hukum
  • 12. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (“Permenag 11/1961”) Akta-akta yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28) harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dengan mempergunakan formulir-formulir (daftar-isian) yang contoh-contohnya terlampir pada Peraturan ini. Pasal 2 Permenag 11/1961 Pormulir-pormulir yang dimaksudkan dalam pasal 1 di atas merupakan kertas yang berukuran : 2 x 210 x 295 mm (ukuranA3). Back Dasar Hukum
  • 13. Posita Penggugat Jawaban Tergugat Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 1. Tergugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas Tanah Sengketa yang menjadi objek perkara a quo, berdasarkan akta jual-beli yang kemudian atas hak tanah tersebut diturunkan dalam bentuk hak guna bangunan dikarenakan Tergugat adalah suatu badan hukum. 2. Bahwa kepemilikan SHGB oleh Tergugat dilindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang pada pokoknya menjelaskan pendaftaran hak guna bangunan merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu dihapus karena jangka waktunya berakhir. 3. Bahwa SHGB atas nama tergugat adalah bukti otentik yang kuat dan sah secara hukum berdasarkan asas kepastian hukum bahwa Tanah Sengketa sebagaimana tersebut di dalam SHGB merupakan milik Tergugat. Back Posita 1 Posita 2 Posita 3
  • 14. Posita Penggugat Jawaban Tergugat Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2004 tanah milik Penggugat seluas 10 x 150 depa atau 17 M x 250 M dikuasai oleh Tergugat sehingga berdirilah bangunan tangki minyak sawit milik Tergugat dan dipagari secara keseluruhan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak diperkenankan masuk ke tanah milik Penggugat sendiri.` 1. Bahwa berdasarkan SHGB yang dimiliki atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanagan Nasional (“BPN”) Kota Dumai, jelas bahwa Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga; 2. Tergugat berhak untuk menggunakan dan mengelola Tanah Sengketa bagi kepentingan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membangun tangki, akses jalan, sarana dan prasarana, gedung dan tindakan-tindakan lainya. 3. Bahwa BPN Kota Dumai telah menegaskan SHGB atas nama Tergugat dalam SKPT yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2011. Back Posita 1 Posita 2 Posita 3
  • 15. Posita Penggugat Jawaban Tergugat Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas Tanah Sengketa berdasarkan SKGR 1980. 1. Oleh karena SKGR 1980 tersebut dimaksudkan untuk pengalihan hak atas Tanah Sengketa, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu adalah (i) PP No.10/1961, (ii) Permenag 10/1961 dan (iii) Permenag 11 Tahun 1961; 2. Namun SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PP 10/1961; 3. SKGR tidak sesuai dengan standar formulir yang ditetapkan oleh Pasal 1 dan Pasal 2 Permenag 11/1961; 4. SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli yang sah menurut Pasal 25 PP 10/1961 dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan pada saat itu. Back Posita 1 Posita 2 Posita 3
  • 16. Pertimbangan Hakim SKGR 1980 dan Surat Keterangan No.040/LBG/1981 tertanggal 12 Mei 1981; Menimbang bahwa SKGR 1980 tidak dipandang sebagai bukti tulisan dalam bentuk akta begitupun di antara kedua bukti tersebut. Surat Pernyataan Surat Pernyataan bahwa Mahadar, Rahmat dan Alimin mengetahui M.Yunus D memiliki Tanah Sengketa . Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 3428 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah. Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2
  • 17. SHGB Menerangkan bahwa SHGB tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat adalah pemilik Tanah Sengketa SKPT Majelis Hakim beranggapan bahwa SKPT tersebut telah memperkuat SHGB yang dimiliki oleh Tergugat Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1991, karena Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya maka haknya harus dilindungi dan disebut sebagai pembeli yang beritikad baik. Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2
  • 18. KESIMPULAN 1. Dalam penerapannya, Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah mengenai daluarsa pengajuan keberatan dan gugatan atas sertifikat tanah tidak menjadi acuan bagi pengadilan dalam memutus perkara; 2. Keberadaan sertifikat sangat penting, dikarenakan sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah; 3. Keberadaan SKPT mempertegas dan me-rekonfirmasi isi dari sertifikat untuk mendukung dalil-dalil dari pemilik sertifikat hak atas tanah sebagai pemilik yang sah atas tanah; 4. Pembeli beritikad baik dilindungi secara hukum, oleh karena itu pembelian tanah harus sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku. First Page