2. WAKIF
1. Ketidakjelasan aset: luas wilayah; status
kepemilikan; pernyataan perolehan dari ahli
waris.
2. Pemilihan nadzir: perseorangan, badan hukum
atau perkumpulan.
3. Kecermatan dalam akad, terutama
peruntukannya.
3. NAZIR
1. Legalitas, pengesahan KUA penetapan BWI.
Pemilihan nadzir: perseorangan, badan hukum
atau perkumpulan.
2. Tanggung jawab pengelolaan bukan
kepemilikan mutlaq; produktivitas dan
keuntungan.
3. Pertanggungjawaban nadzir: Laporan, audit
dengan pihak terkait.
4. 1. Dokumen akta iqrar waqaf;
2. Data base perwakafan;
3. Controlling, monitoring dan arsip;
4. Updating data siwak;
5. Literasi wakaf lewat penyuluh.
KEMENAG/KUA
5. BADAN WAKAF INDONESIA
1. Keterbatasan Regulasi;
2. Keterbatasan institusi;
3. Keterbatasan fungsi dan operasi;
4. Keterbatasan finansial.
6. KEADAAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021
TAHUN 2020
2.233Lokasi
JumlahTanahWakaf
198,37Ha
LuasTanahWakaf
52,75%
Bersertifikat
47,25%
BelumBersertifikat
2.307Lokasi
JumlahTanahWakaf
201,25Ha
LuasTanahWakaf
51.76%=1.194
Bersertifikat
48.24%=1.113
BelumBersertifikat
8. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar
Menukar Harta Benda Wakaf.
01
02
03
04
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas PP No. 42 Th. 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
Pasal 49
1) Perubahan status harta benda
Wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang kecuali dengan izin tertulis
dari Menteri berdasarkan
persetujuan BWI.
10. 2) lzin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata
ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
b. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai
dengan ikrar Wakaf; atau
c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara
langsung dan mendesak.
11. 3) Dalam hal penukaran harta benda Wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan terhadap harta benda
Wakaf yang memiliki luas sampai
dengan 5.000 m2 (lima ribu meter
persegi), Menteri memberi mandat
kepada Kepala Kantor Wilayah untuk
menerbitkan izin tertulis
12. 4) Menteri menerbitkan izin
tertulis berdasarkan:
a. Harta benda penukar
memiliki sertifikat atau
bukti kepemilikan sah
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
b. Nilai dan manfaat harta
benda penukar paling
kurang sama dengan harta
benda Wakaf semula.
5) Kepala Kantor Wilayah
menerbitkan izin tertulis
berdasarkan:
a. Persetujuan dari BWI
provinsi;
b. Harta benda penukar
memiliki sertifikat atau
bukti kepemilikan sah
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
c. Nilai dan manfaat harta
benda penukar paling
kurang sama dengan harta
benda Wakaf semula.
13. PRODUCT OVERVIEW
HARTA BENDA PENUKAR
1. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor
berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan yang terdiri atas: a. pemerintah
daerah kabupaten/kota; b. kantor pertanahan kabupaten/ kota; c. Majelis
Ulama Indonesia kabupaten/kota; d. kantor kementerian agama
kabupaten/kota; e. Nazhir; dan f. kantor urusan agama kecamatan.
2. Penetapan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi
ketentuan:
a) dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
b) harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah
untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Penilai atau Penilai Publik disediakan oleh instansi atau pihak yang akan
menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
14. IZIN TERTULIS DARI MENTERI
1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui
Kepala Kantor dengan melampirkan:
a. Dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti
Akta Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain
kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain
kepemilikan harta benda yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. Hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar, dan penukamya
oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
kartu tanda penduduk Nazhir;
15. 2) Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan (paling lama 5 hari) sejak
menerima permohonan dari Nazhir;
3) Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar harta benda
Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik
menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya
kepada Tim Penetapan;
4) Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-
menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling
lama 4 (empat) hari kerja;
5) BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf
dari Kepala Kantor; dan
6) Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari
BWI.
16. IZIN TERTULIS DARI KEPALA KANTOR WILAYAH
1) Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah
melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
a. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Alrta
Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain
kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan
harta benda yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar, dan penukamya oleh
Penilai atau Penilai Publik; dan
d. kartu tanda penduduk Nazhir;
17. 2) Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan (paling lama 5 hari) sejak
menerima permohonan dari Nazhir;
3) Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar harta benda
Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik
menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya
kepada Tim Penetapan;
4) Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-
menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada
BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;
5) BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-
menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
6) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis
tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.
19. PERSYARATAN
Surat permohonan Nazhir kepada:
a. Luas >5000 m2 => Menteri agama melalui Kepala Kantor Kementerian
Agama kabupaten/kota.
b. Luas ≤5000 m2 => Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi
melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
c. Surat permohonan ditandatangani oleh
a) Nazhir organisasi & badan hukum = ketua Nazhir.
b) Nazhir perseorangan = seluruh Nazhir
1
2
3
Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf dan sertifikat wakaf.
Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau
pergantian Nazhir dari BWI (jika terdapat pergantian Nazhir).
20. 4 Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak
penukar.
5
6
7
8
9
Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar.
Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak
penukar organisasi/badan hukum.
Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan
lokasi/rekomendasi tata ruang khusus untuk alasan kepentingan umum.
Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta
benda penukar.
21. PROSEDUR
A. Luas lebih dari 5000 m2
1 2 3 4 5 6 7 8
Nazhir mengajukan
permohonan tertulis
kepada Menteri melalui
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota.
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota
memeriksa
kelengkapan dokumen.
Kepala Kantor
Kemenag
Kabupaten/Kota
menerbitkan
tanda terima.
Kepala Kantor
Kemenag
Kabupaten/Kota
membentuk Tim
Penetapan.
Tim penetapan membuat
berita acara hasil
penilaian dan
mengajukan
rekomendasi tukar-
menukar.
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota
menetapkan dan
mengirimkan hasil
penilaian kepada
Menteri dan BWI.
Tembusan: Kepala
Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi.
BWI memberi
persetujuan
kepada
Menteri
Agama.
Menteri
menerbitkan
/tidak
menerbitkan izin
tertulis tukar
menukar.
5 hari
5 hari 5 hari
15 hari
4 hari
22. PROSEDUR
B. Luas sampai dengan 5000 m2
2 3 4 5 6 7 8
Nazhir mengajukan
permohonan tertulis
kepada Kepala Kanwil
Kemenag provinsi melalui
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota.
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota
memeriksa
kelengkapan dokumen.
Kepala Kantor
Kemenag
Kabupaten/Kota
menerbitkan
tanda terima.
Kepala Kanwil
Kemenag
provinsi
membentuk Tim
Penetapan.
Tim penetapan membuat
berita acara hasil
penilaian dan
mengajukan
rekomendasi tukar-
menukar.
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota
menetapkan dan
mengirimkan hasil
penilaian kepada Kepala
Kanwil Kemenag
provinsi dan BWI
provinsi.
BWI provinsi
memberi
persetujuan
kepada Kepala
Kanwil Kemenag
provinsi.
Kepala Kanwil
Kemenag provinsi
berdasarkan mandar
Menteri Agama
menerbitkan
/tidak menerbitkan izin
tertulis tukar menukar.
1
5 hari
5 hari
4 hari
5 hari
10 hari
23. CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics
& images by Freepik.
SYUKRON
JAZILAN
Template by Slidesgo
Icons by Flaticon
Infographics & images by Freepik
Jl. Raya Bandara Juanda No. 26
Kel. Semambung, Kec. Gedangan
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61253
0877 0265 0880
bwijatim@gmail.com
