Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
Similar to PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx (20)
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.pptx
- 1. PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2. DASAR HUKUM PERWAKAFAN TANAH UU NO 5/1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU NO 41/2004 Tentang Wakaf PP NO 42/2006 JO. PP NO 25/2018 Wakaf PERMEN ATR/KBPN NO 2/2017 T ata Cara Pendaftaran T anah Wakaf 1.Instruksi Menteri ATR NO. 1/INS/II/2018 2.Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018
- 4. PERKEMBANGAN PENGATURAN WAKAF DI INDONESIA Wakaf benda tidak bergerak tidak terbatas pada tanah HM tetapi Hak Atas Tanah seperti HGU dan HGB/HP baik di atas tanah Negara maupun di atas tanah HPL serta HM atas Satuan Rumah Susun Terhadap tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla dan makam didaftar menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir Diterbitkan UU No 41Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41Tahun 2004, secara substansi pengaturanya lebih komprehensif, yaitu:
- 5. LANJUTAN ... Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa Ekonomi untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi umat Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan Perluasan Nazhir Nazhir tidak terbatas pada Nazhir perseorangan dan badan hukum tetapi juga Nazhir organisasi seperti Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hidayatullah dll Perluasan Peruntukan Benda Wakaf Peruntukan benda wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi meliputi kegiatan: Pendidikan dan kesehatan
- 6. PENDAFTARAN TANAH WAKAF Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, perlu dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan PP No 24 T ahun 1 997tentang Pendaftaran T anah Untuk melaksanakan pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu diatur tata cara permohonan dan pendaftaran tanah wakaf di Kementerian ATR/BPN Untuk keperluan pendaftaran tanah wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir menyampaikan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan setempat.
- 7. NADZIR Dapat diganti Nazhir Sementara (Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018) WAKIF Pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya Pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya Perseorangan 1. WNI 2. Beragama Islam 3. Dewasa 4. Amanah 5. Mampu secara jasmani dan rohani 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Organisasi 1. Pengurus memenuhi persyaratan Nazhir Perseorangan Badan Hukum 2. Bergerak di bidang sosial, 2. pendidikan, kemasyarakatan,dan/atau 3. keagamaan Islam 1. Pengurusmemenuhi persyaratan Nazhir Perseorangan Bdn hkm dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam Dapat menerima imbalan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (tidak melebihi 10 %) Perwakafan dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) • Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf, dan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan paling lama 30 hari sejak penandatanganan akta • PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama 1. Sertipikat Hak Atas Tanah yang bersangkutan bukti perolehan tanah (apabila tanah negara) Peta Bidang Tanah/surat ukur; AIW atau APAIW; surat izin pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik (apabila HGB/HP diatas tanah hak milik/HPL) 6. Surat pengesahan Nazhir yang bersagkutan dari instansi yang menyelenggrakan urusan agama tingkat kecamatan; dan 7. Surat pernuyataan dari Nadzir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan PERSYARATAN 2. PENDAFTARAN 3. TANAH WAKAF 4. 5. PENDAFTARAN TANAH WAKAF
- 8. PENDAFTARAN TANAH WAKAF DARI TANAH NEGARA 1. Nazhir wajib mengajukan permohonan penegasan tanah Negara sebagai tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan persyaratan yang dilampiri dengan: a. Surat permohonan; b. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur; c. Bukti perolehan tanah; d. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; e. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan (KUA); f. Surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari kepala desa/lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan.
- 9. PENDAFTARAN TANAH WAKAF DARI TANAH HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA Persyaratan yang dilampirkan: a. Surat permohonan; b. Surat Ukur; c. Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang bersangkutan; d. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; e. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan (KUA); f. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
- 10. PENDAFTARAN TANAH WAKAF DARI TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN ATAU HAK MILIK Persyaratan yang dilampirkan: a. Surat permohonan; b. Surat Ukur; c. Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan; d. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; e. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik, atau surat pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik jika wakaf untuk selamanya; f. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan (KUA); g. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan
- 12. PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DAN RUMAH TEMPAT IBADAH SE Menteri ATR/KBPN No 4310/18.1/ XI/2017 tanggal 30 November 2017tentang Program Percepatan Pensertipikatan T anah Rumah Ibadah. SE Menteri ATR/KBPN No 1/SE/III/2018tanggal 22 Maret 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Ibadah di Seluruh Indonesia Instruksi Menteri ATR/KBPN No 1/INS/II/2018tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah T empat Peribadatan di Seluruh Indonesia A
- 13. SE MENTERI ATR/KBPN NO 4310/18.1/XI/2017 Nazhir belum ditetapkan: Koordinasi dengan BWI atau Dewan Masjid Indonesia Provinsi dalam rangka penyiapan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Jika hal tersebut di atas, belum dapat dipenuhi, dapat ditunjuk Nazhir Sementara, yaitu: 1) Orang–orang yang mengurus atau memelihara Masjid/Mushollah. 2) Orang–orang yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa setempat. Nazhir sementara paling sedikit 3 orang. Tanah Wakaf Masjid/Mushollah didaftarkan atas nama Nazhir sementara Apabila Nazhir Tetap sudah dibentuk maka diubah menjadi atas nama Nazhir Tetap.
- 14. Instruksi Kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kakantah di seluruh Indonesia, untuk melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah-tanah tempat peribadatan dengan: Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta dinas terkait yang menangani aset-aset di bidang keagamaan Membangun basis data mengenai jumlah bidang aset tanah tempat peribadatan baik yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat Jika tempat peribadatan belum terdaftar, maka masuk menjadi lokasi PTSL INSTRUKSI MENTERI ATR/KBPN NO 1/INS/II/2018
- 15. Melakukan percepatan pensertipikatan tanah-tanah rumah ibadah, pesantren atau yang sama dengan itu sebagai bagian dari objek PTSL, atau yang dilakukan dengan mekanisme pendaftaran tanah sporadik Pendaftaran Tanah Wakaf berupa HM dan yang berasal dari Tanah Milik Adat, HGU, HGB dan HP atas Tanah Negara, HGB atau HP di atas tanah Hak Pengelolaan atau HM, HM Sarusun dan tanah pengganti menjadi Tanah Wakaf yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan Permen ATR/KBPN No 2 Tahun 2017 Pendaftaran rumah ibadah agama Islam seperti Masjid/Musholla dan Pesantren atau harta wakaf lainnya dilakukan sesuai dengan Permen ATR/KBPN No 2 Tahun 2017 SE. MENTERI ATR/KBPN BPN NO 1/SE/III/2018
- 16. LANJUTAN ... Dalam hal Nazhir belum ditetapkan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif maka dapat ditunjuk “Nazhir Sementara”, yaitu : a.Orang-orang yang mengurus atau memelihara Masjid/ Musholla dan Pesantren atau harta wakaf lainnya; b.Orang-orang yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa atau nama lain yang setara dengan itu, Ketua RW, Ketua RT dan/atau tokoh masyarakat. “Nazhir Sementara” paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang; Untuk keperluan pendaftaran tanah wakaf dibuktikan dengan Surat Penunjukan dan Pernyataan “Nazhir Sementara”, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada perwakilan Badan Wakaf Indonesia setempat dan 1 (satu) rangkap sebagai Arsip;
- 17. LANJUTAN ... Tanah Wakaf Masjid/Musholla dan Pesantren atau harta wakaf lainnya didaftarkan atas nama “Nazhir Sementara” tersebut. Apabila Nazhir Tetap telah dikukuhkan maka : a. Hak atas tanah yang telah didaftar an. “Nazhir Sementara” diubah menjadi an. Nazhir Tetap; b. Dalam hal Nazhir Sementara dikukuhkan sebagai Nazhir tetap, maka tidak perlu ada perubahan subyek Hak dan cukup dengan mencoret kata “sementara” serta mencatat SK Pengesahan Nazhir Tetap.
- 18. PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MELALUI PTSL 1. Tanah wakaf belum terdaftar yang masuk penetapan lokasi PTSL dapat diproses pendaftarannya sampai diterbitkan sertipikat tanah wakaf atas nama Nazhir. 2. Biaya pendaftaran tanah wakaf dibebankan pada Anggaran PTSL melalui APBN atau dapat dibebakan pada anggaran Kementerian Agama B
- 19. PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR 1. Sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Mei 2015Nomor 9 TAHUN 201 5;Nomor 9/SKB/V/2015 dan Nota Kesepahaman Antara Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 1 1September 2019Nomor 002/BWI/MOU/2019; Nomor 22/SKB-HK.03.01/IX/2019 2. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia menyampaikan usulan tanah wakaf yang belum bersertipikat kepada Kementerian Agraria dan T ata Ruang/Badan Pertanahan Nasional C
- 20. pengukuran batas bidang tanah, Panitia A, pemeriksaan tanah oleh penerbitan sertipikat, serta penggantian Nazhir BPHTB BIAYA PENDAFTARAN TANAH WAKAF Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan PP No. 128Tahun 2015tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan T ata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk pendaftaran tanah pertama kali (pendaftaran tanah wakaf): BIAYA Rp 0,- (Nol Rupiah)
- 21. PERUBAHAN STATUS TANAH WAKAF Disita; Dihibahkan; Dijual; a. Dijadikan jaminan; e. b. c. d. Diwariskan; f. Ditukar; atau g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tanah yang sudah diwakafkan dilarang Tukar Menukar Menteri Agama melalui Kakemenag Kab/Kota (dengan luas > 5.000 m2) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kakemenag Kab/Kota (dengan luas sampai 5.000 m2) Pasal 49 PP No 25 tahun 2018: Kewenangan Pemberian Izin harta benda wakaf : Penukaran tanah wakaf diperbolehkan dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI dan memenuhi syarat : 1. Ditujukan untuk kepentingan umum sesuaiRUTR 2. Tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrarwakaf 3. Untuk keperluan keagamaan secara langsungdan mendesak 4. Tanah penukar telah bersertipikat 5. Tanah penukar memiliki nilai yang lebih tinggi atau sa dengan tanah wakaf yang ditukar dan berada di lokasi strategis Permohonan dilengkapi SK persetujuan mengenai tukar ganti benda wakaf dari Menteri Agama RI dan Berita Acara men Tukar Ganti Benda Wakaf
- 22. PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF 1. Penyiapan dokumen-dokumen /surat-surat tanah wakaf 2. Pemasangan Batas –batas Bidang Tanah 3. Surat Pernyataan tidak sengketa dari Nazhir 4. Surat Pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan Agama tingkat Kecamatan. Dalam rangka mendukung percepatan pendaftaran Tanah Wakaf agar diberitahukan kepada Nazhir untuk :